BAB I
PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Indonesia, menghadapi tantangan berat dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang lebih luas.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan akan menjadi landasan bagi Pemerintah, otoritas perbankan, dan otoritas keuangan untuk mengambil langkah-langkah luar biasa untuk menjamin kesehatan masyarakat, menjaga perekonomian nasional, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah telah menetapkan total belanja negara dalam APBN 2020 untuk penanganan wabah Covid-19 mencapai Rp405,1 triliun. Total anggaran yang akan dialokasikan sebesar Rp75 triliun untuk belanja kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan kredit usaha, dan Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi, termasuk restrukturisasi kredit dan pembiayaan untuk bisnis kecil dan menengah.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan (Pasal 1 ayat (4) Perpu 1/2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Bab V hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing Pasal 22 menunjukkan hubungan bahwa Pemerintah Pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Studi tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah akan memungkinkan identifikasi praktik yang baik dan menunjukkan aktor mana yang berpartisipasi dalam pertukaran antara otoritas lokal dan pusat dan dalam keadaan apa.

Pengawasan keuangan negara penting dilakukan sebagai upaya untuk memastikan APBN dilaksanakan sesuai ketentuan Undang-undang (Tenof, 2011). Salah satu tujuan dari pengawasan keuangan negara yakni untuk menjaga agar pelaksanaan APBN benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

2 Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengkaji kebijakan pemerintah di bidang keuangan Negara, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pengawasan keuangan publik.

3 Manfaat

Penulisan makalah ini disusun dengan harapan penambahan wawasan dan pengetahuan keilmuan mengenai kebijakan pemerintah di bidang keuangan Negara, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pengawasan keuangan publik.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433