BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sesuai dengan undang-undang tersebut pengertian keuangan negara seperti yang dirumuskan pada Pasal 1 Angka 1 dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam modul 1 Administrasi Keuangan Publik (Edisi 2), secara spesifik, keuangan negara di negara-negara berkembang dicirikan oleh beberapa kondisi, di antaranya adalah:

  1. besarnya defisit keuangan negara karena kebutuhan dana untuk membiayai pembangunan jauh lebih besar dari kemampuan pemerintah untuk menggali sumber dana;
  2. rendahnya penerimaan (kinerja) pajak. Hal ini karena administrasi perpajakan belum berjalan dengan baik sehingga tidak mampu menghasilkan penerimaan Negara secara maksimal. Pertumbuhan penerimaan pajak lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kebutuhan pengeluaran Negara;
  3. pengeluaran Negara belum dikelola dengan baik sehingga memenuhi asas The 4E’s, yaitu efisien, efektif, ekonomis, dan equitable (adil).

Salah satu hal yang tercantum dalam pengertian keuangan negara adalah penerimaan negara. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.05/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa Penerimaan Negara adalah uang yang masuk ke kas negara.

Pada dasarnya, penerimaan negara terbagi atas dua jenis penerimaan, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak yang disebut penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Undang-Undang tersebut juga menyebutkan kelompok PNBP meliputi:

  1. penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah;
  2. penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam;
  3. penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
  4. penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah;
  5. penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
  6. penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah
  7. penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Sejak kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020, pandemi ini mulai berdampak pada penurunan produktivitas di berbagai sektor. Dampaknya tidak hanya terjadi di satu sektor tetapi juga hampir di semua kegiatan. COVID-19 menyebabkan semua negara terkena dampak resesi ekonomi temasuk Negara Indonesia. Saham pemulihan ekonomi Indonesia rapuh karena penerimaan negara melemah pada Juli, artinya negara dapat memasuki resesi pada kuartal ketiga (Beritasatu.com, 2020).

Pandemi COVID-19 berdampak pada penerimaan negara. Pada tahun 2020 ini, menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan penerimaan negara meleset dari target sebesar 10 persen. Berdasarkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, pendapatan tahun ini diperkirakan Rp1.760,9 triliun, baru 78,9 persen dari target Rp2.233,2 triliun (Idris, 2020).

Pemerintah perlu menjaga penerimaan negara karena pengaruhnya terhadap kesinambungan anggaran. Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang saat ini keberadaannya menjadi semakin penting (Dinarjito, 2017). Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa COVID-19 merupakan ancaman berat yang akan mempengaruhi stabilitas ekonomi dan peluang investasi di Indonesia (BKPM, 2020).

Modul 1 Administrasi Keuangan Publik (Edisi 2) menyebutkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terpenting (government revenue and taxes) (Arsjad. et.al, 1992: 6). Selain itu dalam makalah ini, salah satu sumber penerimaan negara utamanya yaitu investasi di sektor energi. Sektor energi merupakan sektor yang pertumbuhan konsumsinya pesat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Pandemi COVID-19 menyebakan banyak proyek energi yang tertunda.

B. Tujuan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memaparkan pembandingan antara teori dengan fenomena atau kenyataan yang ada di lapangan terkait dengan penerimaan Negara pada masa Pandemi COVID-19 khususnya investasi di sektor energi.

C. Manfaat

Penulisan makalah ini disusun dengan harapan penambahan wawasan dan pengetahuan keilmuan mengenai pembandingan antara teori dengan fenomena atau kenyataan yang ada di lapangan terkait dengan penerimaan Negara pada masa Pandemi COVID-19 khususnya investasi di sektor energi.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433