Masalah politik Indonesia kontemporer harus dilihat dalam kerangka kebutuhan negara untuk pembangunan secara keseluruhan. Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi saja. Perlu diingat bahwa ketidakseimbangan pembangunan dan pertumbuhan antara berbagai bidang yaitu ekonomi, sosial, politik dan budaya pada akhirnya dapat mengakibatkan kehancuran di bidang-bidang yang telah dibangun.

Dari banyak masalah yang harus dihadapi Indonesia terdapat tiga masalah politik Indonesia kontemporer yang paling utama yaitu:

Masalah Demokrasi

Faktor pendukung untuk implementasi demokrasi termasuk geografi, keragaman adat atau hukum adat, etnis, agama dan kepercayaan. Faktor-faktor tersebut memang berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang pluralistik dan bukan monolitik. Faktor-faktor lain termasuk kebiasaan musyawarah kuno di desa-desa dan kehidupan koperasi tradisional atau gotong royong. Selain itu, perkembangan sains di masa modern akan menjadikan individu yang mandiri, kreatif, dan kritis, dan dengan demikian telah membantu mengembangkan pertumbuhan demokrasi secara potensial. Sedangkan faktor-faktor yang menghambat demokrasi termasuk sisa-sisa feodalisme Indonesia yang sebelumnya membagi masyarakat menjadi dua segmen berbeda, yaitu orang-orang terpilih yang diakui memiliki hak istimewa dan masyarakat awam. Faktor lain yang melemahkan demokrasi adalah fakta bahwa orang Indonesia sering bertumbuk dengan mistikus ketika menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Dua karakteristik demokrasi Indonesia yang layak dipertimbangkan yaitu berkaitan dengan sistem pemungutan suara dan berkaitan dengan pemilihan umum yang akan datang.

Masalah Hubungan Antaragama

Di Indonesia masalah tentang hubungan antaragama ini menjadi akut karena perbedaan sudut pandang tentang pemisahan antara agama dan negara. Mulai dari sekitar tahun 1930 masalah ini awalnya diperdebatkan antara sekuler dan agama yang berorientasi nasionalis. Pada periode kemerdekaan, terutama pada tahun lima puluhan, kedua belah pihak masih membuat referensi masalah tentang hubungan antaragama sebagai salah satu yang harus mendapat perhatian utama, menghasilkan pembelahan yang lebih atau kurang permanen dalam masyarakat.

Masalah Hubungan Sipil-Militer

Di Indonesia masalah hubungan sipil-militer ini berpusat pada apa yang disebut fungsi ganda militer. Berbagai alasan telah disebutkan untuk membenarkan perluasan peran militer ini. Dikatakan bahwa ketidakmampuan partai-partai politik untuk menjalankan pemerintahan dengan baik, yaitu untuk melancarkan pembangunan ekonomi merupakan alasan utama mengundang militer untuk menjalankan fungsi gandanya. Apa pun alasannya, memang merupakan fakta yang tidak bisa dimungkiri bahwa militer maupun sipil memainkan peran ganda di Indonesia. Dalam masalah hubungan sipil-militer ini yang lebih penting adalah menilai kemungkinan seperti apa yang ada di masa depan. Di masa depan perlu ada kebutuhan untuk klarifikasi mengenai pembatasan bertahap peran ganda militer.

Di sisi lain masalah demokrasi, hubungan antar-agama, hubungan sipil-militer, terdapat dua masalah penting yang bahkan sampai saat ini menghantui Indonesia yaitu masalah korupsi dan masalah supremasi hukum. Dapat kita saksikan setiap tahun mahasiswa sering turun ke jalan menuntut tindakan drastis pemerintah terhadap masalah korupsi yang dianggap sebagai epidemi nasional. Masalah supremasi hukum telah menunjukkan bahwa korupsi masih merupakan indikasi betapa lemahnya aturan hukum di Indonesia.

Butuh versi lengkap??
Ingin dibuatkan tugas seperti ini?
Atau ada tugas lain yang butuh dibantu?
Silahkan hubungi team geraijasa di wa 082138054433