Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang bertujuan mengembalikan kewenangan desa. Dengan posisi dan kewenangan yang lebih kuat, desa diharapkan lebih mudah mengatur wilayahnya. Bahkan, tidak adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah dan kurangnya kesempatan dalam mekanisme pembuatan kebijakan melalui Rapat Konsultasi Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menghambat pembangunan desa. Desa hanya dapat memberikan pendapat tertentu tetapi pendanaannya tergantung pada bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Masalah keterlambatan dalam pembangunan desa berdampak pada tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi antara kota dan desa, yang terkait erat dengan tingkat kapasitas pemerintah desa. Kapasitas pemerintah desa belum cukup kuat, yang diuraikan sebagai berikut:

  1. Ketidakmampuan pemerintah desa dan organisasi pendukungnya seperti badan konsultatif desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa);
  2. Ketidakmampuan untuk menerapkan administrasi, statistik dan keuangan (akuntansi dasar);
  3. Ketidakmampuan untuk merumuskan perencanaan dan regulasi yang memadai;
  4. Ketergantungan keuangan desa pada pemerintah pusat atau daerah;
  5. Ketergantungan pada seorang kepala desa, seringkali membuatnya menjadi orang tunggal dalam menentukan masa depan pembangunan desa dan komunitasnya; dan
  6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam organisasi desa yang tidak disertai dengan upaya serius untuk mengembangkan kemampuannya.

Otonomi daerah harus dianggap sebagai satu langkah bagi masyarakat lokal untuk memberdayakan diri mereka sendiri sesuai dengan potensi dan kemampuan mereka dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah mereka. Untuk membangun otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki kapasitas yang memadai. Tanpa itu, tidak mungkin bagi pemerintah daerah untuk mencapai target yang telah ditentukan. Karena itu, pemerintah daerah harus membangun kapasitas mereka. Capacity building adalah upaya sistematis yang mencakup intervensi di semua tingkatan yaitu sistem, institusi, dan individu. Pada tingkat sistem, pemerintah daerah harus dikembangkan untuk menghapus dan menyinkronkan kerangka hukumnya. Lembaga harus dikembangkan untuk membersihkan dan memfokuskan sistem pengambilan keputusan, mekanisme kerja, dan koordinasi. Individu harus dikembangkan agar aparatur pemerintah daerah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

Butuh versi lengkap??
Ingin dibuatkan tugas seperti ini?
Atau ada tugas lain yang butuh dibantu?
Silahkan hubungi team geraijasa di wa 082138054433