(THE SEEKING OF ELECTION AND PARTY SYSTEM TO STRENGHTHENING PRESIDENTIAL SYSTEM)

Kajian ini memaparkan problematika sistem pemilu dan kepartaian era reformasi dan problematika sistem presidensial serta upaya perbaikan yang ditawarkan. Di bagian problematika sistem pemilu dan kepartaian era reformasi, terdapat sumber yang diolah oleh Sri Yanuarti dan Moch. Nurhasim (2013) dari berbagai sumber perbedaan antara pemilu pada tahun 2004 dan pemilu pada tahun 2009 yang terdiri dari indikator sistem, jumlah kursi DPR, dapil, jumlah dapil, bilangan pembagi pemilih, upaya pembatasan, penentuan kursi dan sisa suara dan perbandingan jumlah kursi jawa dan luar jawa.

Kajian ini menempatkan sistem pemilu dan kepartaian dalam konteks demokrasi presidensial. Sistem pemilu, kepartaian dan demokrasi presidensial saling berkaitan kuat antara yang satu dengan yang lainnya. Relasi tersebut dapat dilihat dari: (1) apakah pemilu menghasilkan kekuatan mayoritas di parlemen atau minimal menumbuhkan bentuk koalisi yang lebih stabil dalam melahirkan sistem presidensial yang kuat dan efisien. (2) apakah sistem pemilu dalam ruang bicameral (DPR dan DPD) semakin memperkokoh bangunan demokrasi presidensial. (3) apakah hasil pemilu melahirkan perwakilan politik yang mendorong stabilitas politik dalam upaya checks and balances antara eksekutif dan legislatif. (4) apakah partai sebagai salah satu pilar utama demokrasi presidensial bekerja dan berperan dalam kerangka sistem kepartaian dalam berkompetisi dan bekerja sama dalam ruang sistem presidensial, yang didalamnya terdapat proses intermediasi yang menghubungkan antara pembilahan sosial dan pemerintahan, masyarakat dan negara, serta dalam proses-proses distribusi kekuasaan negara. Keempat hal utama tersebut adalah prinsip dan pondasi penting dalam kaitan ketiga sistem antara sistem pemilu, sistem kepartaian dan sistem presidensial.

Kajian ini menempatkan transisi sistem pemilu dan kepartaian dalam konteks demokrasi presidensial, karena beberapa alasan-alasan tertentu, yaitu: (1) dibutuhkan suatu analisis tentang faktor-faktor krusial sistem pemilu dan kepartaian jika dikaitkan dengan upaya untuk membangun demokrasi presidensial yang terkonsolidasi. (2) perlunya kebutuhan untuk memetakan problematik format pemilu yang melatarbelakangi tidak optimalnya kinerja demokrasi presidensial dan pemerintahan yang dihasilkan, perwakilan dan keparlemenan, serta kepartaian. (3) kebutuhan untuk mencari alternatif hubungan antara sistem pemilu dan kepartaian yang mendorong kuatnya praktik demokrasi presidensial dan memperbaiki jebakan sistem presidensial yang rapuh. (4) adanya evaluasi sistem pemilu dan kepartaian dalam rangka untuk memperkuat demokrasi presidensial yang sudah ada.

Oleh sebab itu, kajian tim pemilu Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI pada tahun 2012 telah melaksanakan sebuah proses revisi dan penelitian sistem pemilu DPR yang ideal, demi usaha pemulihan dan pembenahan relasi antarsistem yang sebelumnya telah dilakukan.

Kajian ini secara umum telah menekankan pembahasannya pada tiga masalah utama, yaitu: (1) apa yang salah dengan desain reformasi pemilu dan kepartaian yang telah berlangsung sejak 1998, sepertinya desain pemilu dan kepartaian di Indonesia relatif kurang mampu mendorong sebuah proses perbaikan demokrasi substansial, dan demokrasi presidensial yang terkonsolidasi secara mapan? (2) apakah reformasi sistem pemilu dan kepartaian sejak 1998 dirancang untuk mendukung demokrasi presidensial, dengan target utamanya adalah konsolidasi demokrasi presidensial?; dan (3) adakah korelasi substansial perubahan sistem pemilu dan kepartaian sejak 1998 dengan demokrasi presidensial yang terkonsolidasi?

Butuh versi lengkapnya?
atau mau dibuatkan tugas seperti ini?
Silahkan huhungi geraijasa di wa no 082138054433