Ringkasan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah menyerahkan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di semua sektor administrasi pemerintah, kecuali untuk keamanan dan pertahanan, kebijakan luar negeri, masalah moneter dan fiskal, keadilan, dan urusan agama.

Pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah tercantum dalam istilah-istilah berikut yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1:

  1. Otonomi lokal merupakan wewenang daerah otonomi untuk mengendalikan dan mengelola kebutuhan lokal atas inisiatifnya sendiri yang harus didasarkan pada keinginan rakyat dan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Kewenangan administratif atau wilayah administrasi merupakan area di bawah kendali Gubernur.
  3. Kecamatan dan Kelurahan merupakan bagian dari otoritas lokal atau Kabupaten.
  4.  Sebuah desa atau istilah yang digunakan secara lokal merupakan entitas komunitas yang diakui secara hukum yang memiliki wewenang untuk mengendalikan dan mengurus kebutuhan masyarakat setempat sesuai dengan asal-usul dan budayanya. Desa adalah bagian dari sistem pemerintahan nasional dalam suatu distrik.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan secara luas dikenal sebagai arah baru hubungan fiskal yang memandu hubungan keuangan antar pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Dalam pelaksanaannya menurut undang-undang, pemerintah daerah memiliki dua sumber pendapatan utama untuk membiayai pengeluaran mereka yaitu pendapatan asli daerah dan transfer antar pemerintah. Undang-undang desentralisasi fiskal menetapkan prinsip-prinsip tentang hubungan keuangan antar pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mengambil bentuk devolusi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan bersama. Melalui bentuk-bentuk itu, sebagian besar wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, termasuk tanggung jawab keuangan atas penyediaan barang dan jasa publik di tingkat daerah.

Pemerintah memiliki kewajiban dan bahkan hak untuk mengawasi pemerintah daerah sebagai pembentukan daerah otonom. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat mengawasi dengan ketat daerah melalui audit terpadu atas semua keuangan sektor publik, termasuk perusahaan milik negara dan perusahaan milik pemerintah daerah, yang dipusatkan di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah pusat dapat mengawasi pemerintah daerah melalui penetapan standar nasional untuk layanan publik yang berlaku di seluruh negeri. Pemerintah pusat juga dapat mengawasi pemerintah daerah melalui sistem akun keuangan terpadu, aturan audit, persyaratan pengungkapan, dan audit keuangan.

Pengembangan kapasitas atau capacity building merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi efektifitas dan responsivitas kinerja pemerintah dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penataan organisasi dan reformasi kelembagaan/lingkungan. Indonesia menganggap desentralisasi diperlukan untuk menyatukan bangsa dan mendapatkan kembali kepercayaan dari pemerintah daerah yang tidak puas. Rencana desentralisasi tidak dapat menunggu proses pengembangan kelembagaan dan pengembangan kapasitas yang relatif lama, dan dengan demikian kemampuan manusia dan kelembagaan harus diperluas selama proses desentralisasi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat telah banyak menyelenggarakan program pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah misalnya dalam pelaksanaan program pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN). Pengembangan kapasitas merupakan upaya serius pemerintah untuk mengembangkan kemampuan kinerjanya, kemampuan untuk menerapkan keterampilan dan sumber daya dengan sukses untuk mencapai tujuan dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan.

Butuh versi lengkap??
Ingin dibuatkan tugas seperti ini?
Atau ada tugas lain yang butuh dibantu?
Silahkan hubungi team geraijasa di wa 082138054433