Hubungan pemerintah pusat dengan daerah di bidang kewenangan, keuangan dan pengawasan dipengaruhi oleh berbagai reformasi dalam praktik desentralisasi di Indonesia.

Di bidang kewenangan, Undang-Undang No. 22/1999 dan Undang-Undang No. 32/2004 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai tanggung jawab di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, lingkungan, komunikasi, transportasi, pertanian, industri dan perdagangan, investasi modal, tanah, koperasi, tenaga kerja, dan layanan infrastruktur.

Selain itu, Undang-Undang No. 22/1999 dan Undang-Undang No. 25/1999 di Indonesia memberikan otonomi langsung kepada Kabupaten dan Kota di tingkat Subprovinsi. Undang-undang tersebut memberi tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah untuk menentukan ukuran dan struktur pengeluaran anggaran. Dibandingkan dengan pemerintah daerah, Provinsi hanya memiliki tanggung jawab yang terbatas. Provinsi tidak memiliki wewenang hierarkis atas pemerintah subordinat dan melakukan sebagian besar tugas koordinasi.

Ketika pemerintahan Presiden Soeharto, wewenang pemerintah pusat diperkuat karena memusatkan perencanaan pembangunan dan mendistribusikan proyek-proyek pembangunan dan dana ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah melalui sejumlah besar Instruksi Presiden. Sedangkan, Undang-Undang No. 28/1999 mengalihkan wewenang untuk memungut pajak bumi dan bangunan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang efektif sejak 1 Januari 2010.

Di bidang keuangan, Indonesia memperkenalkan desentralisasi fiskal ketika pemerintah pusat memberlakukan Undang-Undang No. 25/1999 tentang keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-undang ini kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 33/2004 dan secara luas dikenal sebagai arah baru hubungan fiskal yang memandu hubungan keuangan antar pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia.

Undang-undang desentralisasi fiskal menetapkan prinsip-prinsip tentang hubungan keuangan antar pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mengambil bentuk devolusi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan bersama. Melalui bentuk-bentuk itu, sebagian besar wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat diserahkan kepada pemerintah daerah, termasuk tanggung jawab keuangan atas penyediaan barang dan jasa publik di tingkat daerah.

Di bidang pengawasan,dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004, pemerintah mulai melakukan koreksi terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dengan menerapkan empat model pengawasan terhadap peraturan daerah termasuk pengawasan terhadap peraturan daerah sektor keuangan.

Pengawasan represif seperti pembatalan atau tinjauan eksekutif terhadap semua peraturan daerah dilakukan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden. Pengawasan tersebut penting untuk secara intensif menghindari sejumlah peraturan daerah terutama sektor keuangan dalam peraturan daerah yang dibatalkan, meskipun alasan atau pertimbangan peraturan dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertentu.

Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap daerah di wilayah kerjanya, terutama untuk daerah dengan status baru daerah otonom baru. Pengawasan diperlukan di semua sektor terutama pengawasan peraturan daerah dan kebijakan peraturan lainnya di sektor keuangan, karena peraturan daerah adalah yang paling bermasalah di sektor keuangan.

Praktik desentralisasi di Indonesia telah menunjukkan bahwa berbagai reformasi telah mempengaruhi pengaturan kewenangan, tanggung jawab keuangan serta pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. Singkatnya, kewenangan, keuangan dan pengawasan pemerintah pusat saling berhubungan dengan pemerintah daerah.

Butuh versi lengkap??
Ingin dibuatkan tugas seperti ini?
Atau ada tugas lain yang butuh dibantu?
Silahkan hubungi team geraijasa di wa 082138054433