PENDAHULUAN

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah. Berikut ini merupakan analisis Putusan No. 1200/Pid.B/2013/PN/Bdg.  Yang melibatkan Katorongan Dachlia Marlyn Moonru sebagai terdakwa dengan Ny. Upuh Sunarsi dan Budi Hartono Bin A. Suhada sebagai pelapor.

PEMBAHASAN

1. Pihak-Pihak

Terdakwa

Nama : Katorongan Dachlia Marlyn Moonru, SH

  • Tempat lahir :
  • Umur/tanggal lahir:
  • Jenis kelamin : Perempuan
  • Kebangsaan : Indonesia
  • Tempat tinggal : Jalan Lio Baru No. 24 Batu Ceper kota Tangerang
  • Agama :
  • Pekerjaan : Notaris Kota Tangerang

Pendakwa/ Pelapor: Ny. Upuh Sunarsi dan Budi Hartono Bin A. Suhada

Saksi: Endang Iriani, Ika Kartini, Budi Hartono

2. Kronologis Perkara

Putusan persidangan perkada pidana Nomor. 1200/Pid.B/2012/PN. Bandung yaitu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris dan Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris yang dilakuka oleh Katorongan Dachlia Marlyn Moonru, SH., Notaris Kota Tangerang (Terlapor), beralamat di jalan Lio baru No. 24 Batu Ceper kota Tangerang, yang didakwa:

  • Dengan sengaja membuat akta pengikatan jual beli Nomor 2 dan Akta Kuasa menjual Nomor 3 masing-masing tertanggal 9 November 2009 (Bukti P.1) di rumah Endang Iriani di Jalan Arjuna Kota Depok Propinsi Jawa Barat, untuk suatu jaminan perikatan utang piutang antara Pelapor dengan Ika Kartini dan Endang Iriani.
  • Selanjutnya terlapor mengetahui dengan jelas, bahwa maksud pada pihak adalah untuk perikatan jaminan utang, namun Terlapor menyatakan bawha dapat dibuatkan perikatan jual beli untuk keamanan uang kreditur, bahwa Terlapor dalam membuat akta tersebut tidak netral tetapi berpihak kepada Endang Iriani.
  • Bahwa terlapor selanjutnya telah memalsu dengan mengeluarkan salinan akta perikatan jual beli Nomor. 2 tanggal 9 November 2009 (berbeda dengan Minuta Aktanya) tersebut diatas dengan menambah klausul dalam Pasal 8 Akta tersebut yaitu Ika Kartini memberi kuasa kepada Endang Iriani demikian sebaliknyauntuk bertindak untuk dan atas nama keduanya untuk membalik nama, menjual, atau mengalihkan SHM 1423 Kel. Mekarwangi Kecamatan Bojong Loa Kidul Kota Bandung kepada pihak lain.
  • Bahwa Terlapor telah mengurus balik nama SHM 1423 Mekarwangi dari Ny. Upuh Sunarsi kepada Endang Iriani dan Ika kartini tanpa persetujuan Ika Kartini
  • Selanjutnya Terlapor telah membuat perikatan jual beli antara Endang Iriani dan Ika Kartini dengan FX. Darmawan Saputra pada tanggal 18 Mei 2011 di jalan Aceh No. 1 Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, tanpa tanda tangan Ika Kartini.

Setelah persidangan perkata, Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Tangerang pada tanggal 27 Mei 2013 yang tidak dihadiri oleh kedua belah pihak, dan tanggal 3 Juli 2013 yang dihadiri oleh kedua belah pihak menemukan fakta-fakta tersebut diatas hingga kemudian sesuai rekomendasi melimpahkan perkata ke Majelis Pemeriksa Wilayah Kota Banten.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten juga menemukan fakta-fakta tersebut di atas dan melakukan tiga kali pemanggilan kepada Terlapor, yaitu dengan surat Nomor: UM.MPWN.Prov Banten 08.13-25 tanggal 22 Agustus 2013; Nomor: UM.MPWN.Prov Banten 09.13-32 tanggal  September 2013; dan Nomor: UM.MPWN. Prov Banten 09.13-33 tanggal 9 September 2013.

Selanjutnya Pelapor mengajukan permohonan Banding melalui kuasa hukumnya dengan surat Nomor: 010/KH-DLR/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013 perihal Permohonan Banding atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten Nomor: 11/Pts/Mj/PWN Prov Banten/IX/2013 Tanggal 18 September 2013 yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Ketua Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Banten.

Kemudian Terlapor/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten atas Putusan Nomor: 11/Pts/Mj/PWNProv Banten/IX/2013 18 September 2013, dengan surat Kontra Memori Banding Nomor: 51/NOT.LM/XI/2013 tanggal  November 2013.

3. Underlying Agreement

Perbuatan terdakwa melangkah Kode Etik Notaris dan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Khususnya Pasal 1 huruf (a) jo Pasal 17 huruf (a) pasal 18 jo Pasal 3 jo pasal 48 ayat (1) mengenai wilayah kerja, teknis pembuatan akte honorarium.

Berdasarkan Akta Perdamaian antara Tn. Budi Hartono dan Ny. Upuh Sunarsih dengan Tn. FX. Darmawan Saputra tanggal 23 Mei 2013 No. 2 dihadapan Amien Misnaedi, SH, Notaris Kota Bandung, bahwa dalam akta tersebut disebutkan di halaman 3 (tiga) bahwa objek tanah tersebut adalah sebagaimana yang diuraikan pada Sertifikat Tanah Milik Nomor: 1423/Mekarwangi Blok Angga carang/Sawah Gambar Situasi Nomor. 777/1997 tanggal 30 Januari 1997 Luas 3.374 m2 terletak di Propinsi Jawa Barat, Kecamatan Bojong Loa Kidul, Kelurahan Mekar Wangi Kota Bangung, yang dijaminkan kepada Ny. Endang Iriani dan Ny. Ika kartini namun perjanjiannya dibuat dengan pengikatan Jual Beli Nomor. 02 tanggal 9 November 2009 dan Kuasa Jual Nomor. 03 tanggal 9 November2009 yang dibuat di hadapan katorongan Dachlia Marlyn Moonru, SH., Notaris Kota Depol., yang menurut kesaksian pelapor dalam persidangan dibuat dan ditandatangani di Depok.

Kemudian penyalahgunaan jabatan diluar wilayah: berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi di persidangan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara terdakwa Budi Hartono B.A. Suhada, Katorongan Dachlia Marlyn Moonru, SH., Notaris Kota Tangerang telah membuat Akte Pengikatan untuk Jual Beli dan Kuasa yang ditandatangani di Bandung tanggal 18 Mei 2011 Nomor.03

Menerima fee diluar kepatutan: yakni adanya kuitansi senilai Rp 1.060.6343.240,- yang mana disebutkan dalam keterangannya “untuk pembayaran Pajak Penjual Rp 396.782.400,- Pajak Pembeli Rp 393.782.400,- PBB 2011 Rp 31.000.000,- Validasi Rp 1.000.000,- dan Biaya lainnya dan Biaya Notaris Rp 238.069.440,-

Merujuk Pasal 85 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perkara diserahkan kepada Majelis Pengawas Wilayah

Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten setelah membaca berkas pengaduan Nomor: M.04/Reg.Pkr/MPWN/VIII/2013, menindaklanjuti dengan membuat penetapan Nomor: M.02.MPWN Prov Banten.08.13 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pembentuan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten.

4. Summary Putusan

  • Pada tiga kali pemanggilan sidang pertama oleh Majelis Pengawas Wilayah Propinsi, Terlapor tidak hadir dalam persidangan, sehingga mengacu pada Pasal 22 ayat (22) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10 tahun 2004, diputuskan bahwa:

Menyatakan laporan pelapor gugur dan tidak dapat diajukan lagi

  • Pengajuan Memori Banding ke Majelis Pengawas Pusat Notaris, karena Pembanding merasa keberatan karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diatur, menghasilkan keputusan:

Menyatakan laporan pelapor gugur dan tidak dapat diajukan lagi

  • Terlapor/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten atas Putusan sebelumnya. Keputusan Majelis adalah:

Menyatakan laporan pelapor gugur dan tidak dapat diajukan lagi

Terbanding/Semua Terlapor sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam Putusannya Nomor: 11/Pts/Mj/PWNP Prov Banten/IX/2013 18 September 2013.

5. Pendapat Hakim

Menimbang bahwa kontra memori banding Terbanding dahulu Terlapor seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa upaya hukum banding yang disampaikan oleh Pembanding dahulu Pelapor telah sesuai dengan tata cara pengajuan banding sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Cara-Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Sususana Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan bahwa permohonan Pembanding dapatditerimadan sesuai register Nomor: M.04/BANDING/MPPNVI/2014 tanggal 2 Juni 2014, perkara banding Majelis Pengawas Pusat Notaris atas permohonan banding Pembanding dahulu Pelapor, setelah persyaratan pemeriksaan banding terpenuhi untuk dilakukan pemeriksaan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menyatakan bahwa pelapor dan atu terlapor yang merasa keberatan atan pustusan Majelis Pemeriksaan Wilayah berhak mengajukan upaya hukum banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa dalam hal terlapor dan atau terlapor tidak hadir saat putusan diucapkan, maka pelapor dan atau terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam Putusannya Nomor: 11/Pts/Mj/PWNP Prov Banten/IX/2013 18 September 2013 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tertanggal 18 September 2013, yang dihadiri oleh Terlapor sekarang Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pelapor sekarang Pembanding,maka sesuai Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, maka pelapor sekarang pembanding dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima yaitu 03 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa Pelapor sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Oktober 2013 dengan surat Nomor: 0101/KH-DLR/X/2013, yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Banten;

Menimbang, bahwa sesuai pasar 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, menyatakan bahwa penyampaian memori banding diajukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Terlapor menyampaikan Memori Banding yang ditujukan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris melalui Majelis Pengawas Wilayah Propinsi Banten tanggal 10 Oktober 2013 perihal Memori Banding atas Putusan Majelis Pengawas Wilayah propinsi Banten Nomor: 11/Pts/Mj/PWNP Prov Banten/IX/2013 18 September 2013.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor: 11/Pts/Mj/PWNP Prov Banten/IX/2013, yang diucapkan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 18 September 2013 yang dihadiri oleh Terlapor sekarang Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding Pembandung dahulu Pelapor tersebut, Majelis Pemeriksa Pusat mempertimbangkan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor: 11/Pts/Mj/PWNP Prov Banten/IX/2013 yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tertanggal 18 September 2013, yang dihadiri oleh Terlapor sekarang Terbanding, maka sesuai Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa terbanding dappat menyampaikan kontra memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas ) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding.

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Terlapor telah menerima Memori banding pada tanggal 30 Oktober 2013 melalui jasa pengiriman TIKI dengan bukti resi tanda terima TIKI PLU Nomor Nomor: 02017 228 252, dan telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal  November 2013 melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara antara Pelapor dengan Terlapor dan hasil sidang pemeriksaan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten mempertimbangkan tentang hukumnya sesuai putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor: 11/Pts/Mj/PWNP Prov Banten/IX/2013 tanggal 18 September 2013 dalam putusannya, memutuskan: menyatakan laporan Pelapor gugur dan tidak dapat diajukan lagi;

Menimbang bahwa pemanggilan sidang kepada Pembanding dahulu Pelapor dan Terbanding dahulu Terlapor yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

Pemanggilan pertama dilakukan dengan surat Nomor: Nomor: UM.MPWN.Prov Banten 08.13-25 tanggal 22 Agustus 2013;

Pemanggilan kedua dilakukan dengan surat Nomor: Nomor: UM.MPWN.Prov Banten 09.13-32 tanggal  September 2013; dan

Pemanggilan ketiga dilakukan dengan surat Nomor: Nomor: UM.MPWN. Prov Banten 09.13-33 tanggal 9 September 2013.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 30 ayat (3) juncto Pasal 35 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, bahwa Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri:

  • Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten telah menggunakan Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris untuk melakukan pemanggilan terhadap Pembanding/semula Pelapor sangatlah tidak tepat, karena secara sistematis pasal ini masih masuk lingkup Majelis Pemeriksa Daerah Notaris, sehingga pasal 22 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dapat diberlakukan. Sedangkan dalam kasus ini pross pemeriksaan sudah masuk lingkup laku Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten.
  • Memperhatikan Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (3) huruf c dan Pasal 67 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Juncto Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
  • Memperhatikan Pasal 1 ayat (1) huruf a Undang Undang NO. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
  • Memperhatikan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang Undang NO. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatannya diluar wilayah jabatannya;
  • Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa nilai ekonomis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditentukan dari objek akta sebagai berikut: diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) honorarium yang 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya:
  • Memperhatikan Pasal 4 angka (15) huruf a tentang Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia tanggal 25 Januari 2005.
  • Memperhatikan perjanjian perdamaian No. 2 tanggal 13 Mei 2013 tentang pencabutan perkara oleh Nyonya Upuh Sunarsih kepada Endang Iriani, Ika Kartini dan Perdamaian yang dilakukan di Polda Jabar tentang pencabutan perkara oleh Nyonya Upuh Sunarsih kepada Endang Iriani, Ika Kartini.
  • Menimbang , bahwa berdasarkan Rapat Majelis Pemeriksa Pusat terhadap pemeriksaan Pembanding dahulu Pelapor dan Terbanding dahulu Terlapor, pada hari Rabu tanggal empat Bulan Juni tahun dua ribu empat belas;
  • Mengingat bahwa berdasarkan pasa 67 ayat (2) Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan atau Peraturan Perundang-Undangan Pelaksanaannya serta berdasarkan rapat-rapat Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dengan ini:

6. MENGADILI

Meneima sebagian permohonan banding Pembanding dahulu Pelapor;

Membatalkan Keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor: 11/Pts/Mj/PWNP Prov Banten/IX/2013 tanggal 18 September 2013.

Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding dahulu Pelapor berupa penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai notaris

Menyatakan Terbanding dahulu Terlapor telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (3) huruf c dan Pasal 67 Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.

7. Kesimpulan

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Hakim dalam tugasnya mencari keadilan seadil-adilnya dalam memutuskan sebuah perkara sengketa melakukan pencarian hukum (rechfinding) dengan metode dan sudut pandang Yuridis. Dimana setelah hakim melihat fakta-fakta hukum yang ada ia kemudian mencari kriteria-kriteria seseorang yang melanggar profesionalisme notaris, dengan penjatuhan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat sebagai notaris.