Analisis dan Evaluasi Terhadap Strategi yang diterapkan Dalam Organisasi

A. Pendahuluan

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses pencapaian prioritas pembangunan yang telah tertuang didalam RPJPD 2005-2025. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bangka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Pasal 2). Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana teknis kebijakan Daerah serta di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (Pasal 3). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi (Pasal 4) :

  1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang jelas sebagai acuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pedoman dan arahan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis yang berisi antara lain tentang visi, misi, strategi serta rencana kerja beserta seluruh aspek yang berkaitan dengannya.

Strategi yang dilaksanakan guna pencapaian Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Bellitung adalah dengan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan melakukan langkah-langkah antara lain :

  1. Mengoptimalkan sistem informasi pengelolaan keuangan sehingga dapat memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Memberikan kesempatan kepada aparatur untuk meningkatkan kompetensinya dibidang pajak, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  3. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana penunjang intensifikasi pemungutan pajak.
  4. Meningkatkan sinergi antar instansi pemerintah daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD dalam tahun anggaran.

Rencana Strategis DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 disusun dengan memperhatikan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menjadi faktor yang selalu diperhitungkan. Penyusunan Rencana Strategis DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017  dilatarbelakangi oleh keinginan melaksanakan dan mengemban amanah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilaksanakan dengan ikut  memenuhi tuntutan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan  lima tahun ke depan. sesuai dengan peran dan fungsi DPPKAD  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sangat strategis, maka disusunlah Renstra DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

Dengan disusunnya rencana strategis ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi acuan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku aparatur penyelenggara pemerintah daerah dibidang pendapatan,pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012-1017 yang disingkat dengan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012-2017 ( sesuai dengan pasal 1 point 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ) merupakan suatu dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan yang diselenggarakan berdasarkan Azas Umum Penyelenggaraan Negara. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau yang disebut Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012-2017 pada dasarnya dilatar belakangi oleh keinginan melaksanakan dan mengemban amanah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan dengan ikut memenuhi tuntutan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diiringi keinginan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan fungsi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang strategis, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta Tahun 2012-1017.

Dalam era reformasi dan globalisasi ini, tuntutan masyarakat akan kinerja pelayanan dari pemerintah daerah semakin tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta untuk bekerja profesional dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mewujudkan Good Governance. Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta perlu menyusun rencana yang lebih aplikatif dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) sebagai acuan dan memberikan arah dalam perencanaan, pelaksanaan khususnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

B. Permasalahan

  • Bagaimana analisis dan evaluasi strategi DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta?

C. Analisis & Pembahasan

Berdasarkan identifikasi permasalahan, tantangan serta potensi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aseet daerah, maka isu strategis yang berkembang pada saat ini serta berpengaruh terhadap tugas-tugas DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

  1. Dokumen perencanaan belum memenuhi substansi perencanaan yang baik;
  2. Sumber Daya Aparatur;
  3. Belum dimanfaatkannya secara optimal teknologi informasi dalam menunjang terciptanya sitem informasi keuangan yang transparan dan akuntable;
  4. Standar pelayanan minimal untuk peningkatan kualitas palayanan publik secara sinergis.

Rencana Strategis DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 disusun dengan sasaran jangka menengah antara lain :

  1. Sistem informasi keuangan daerah yang teritegrasi dan sistematis sehingga mempermudah didalam memperoleh laporan keuangan yang baik dan benar.
  2. Sistem pengolahan data asset yang tersistematis dan up to date yang dapat diyakini kebenarannya.
  3. Ketersediaan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  4. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pajak daerah

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelayanan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan dalam pelayanan DPPKAD antara lain adalah :

  1. Masalah yang bersifat internal
  2. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumberdaya manusia di DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.
  3. Masih belum terpenuhinya secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas pekerjaan. Hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas.
  4. Belum maksimalnya tugas-tugas internal. Hal ini dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas dan belum terisinya kelompok jabatan struktural.
  5. Masalah yang bersifat eksternal
  6. Belum dipahami secara baik tentang proses dan mekanisme penganggaran dan pengelolaan keuangan oleh setiap SKPD yang ada di pemerintahan provinsi kepulauan bangka belitung.
  7. Kepercayaan masyarakat terhadap aparatur DPPKAD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
  8. Ketersediaan Anggaran didalam memfasilitasi program kerja DPPKAD.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *