Analisis Kebijakan Publik tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Nunukan

A. RINGKASAN KASUS

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kawasan perbatasan Indonesia dengan Malaysia di wilayah Kalimantan Timur. Keberadaan kabupaten Nunukan tidak bisa dipisahkan begitu saja dari agenda pembangunan wilayah perbatasan Indonesia. Kebijakan percepatan pembangunan daerah perbatasan merupakan salah satu bagian integral dalam 8 (delapan) Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Nunukan. Program prioritas lainnya meliputi: 1) Pelaksanaan Pembangunan yang Seimbang Antar Kota dan Desa, 2) Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, 3) Membuka Isolasi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Transportasi, 4) Perbaikan Kualitas dan Kuantitas Lingkungan Hidup, 5) Peningkatan Daya Saing Daerah, 6) Pengurangan Angka Kemiskinan dan Pengangguran, serta 7) Peningkatan Supremasi Hukum.

Menurut Irwansyah (2013) Nunukan mengemban dua tugas penting dalam agenda pembangunan, yakni: menjadi daerah otonom dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada warga dan menjaga keutuhan dan integritas bangsa sebagai konsekuensinya menjadi halaman depan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Tugas kabupaten Nunukan sebagai daerah otonom dalam meningkatkan kesejehteraan dan pelayanan kepada warga maka urusan manajemen pelayanan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharapkan bisa lebih memahami keinginan warga dengan mengimplementasikan sistem pelayanan yang  lebih responsif terhadap kebutuhan warga.[2] Dengan tugas yang diembannya tersebut, Nunukan harus mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada warga melalui pelayanan publik.

Akan tetapi pelaksanaan pelayanan publik di kabupaten Nunukan belum berjalan optimal. Hal ini menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah bagaimana mencari dan menerapkan pola atau sistem yang terbaik untuk meningkatkan pelayanan publik.[3] Kualitas pelayanan publik yang diberikan adalah salah satu indikator utama bagi warga untuk menilai apakah sistem pemerintahan yang dijalalankan sudah sesuai dengan kebijakan yang ditentukan.

Berbagai konsep kebijakan Pemkab Nunukan telah dirumuskah dengan baik namun kenyataannya pelayanan publik di wilayah ini masih sangat rendah. Beberapa ilustrasi dari sumber dan berita menggambarkan pemerintah masih jauh dari kemampuan untuk menjangkau warga melalui pelayanan publik. Dalam berbagai bidang, pemerintah daerah masih belum mampu mencukupi dan memenuhi kebutuhan warga secara mendasar. Seperti di bidang energi belum memadainya ketersediaan gas untuk setiap rumah tangga. Tabung Elpiji Pertamina belum bisa menjangkau kabupaten Nunukan dikarenakan transportasi, biaya yang tinggi dan alasan tekni seperti pengisian dan pengiriman ulang. Selama ini warga Nunukan mengandalkan pasokan gas elpiji dari Malaysia karena mudah mendapatkannya.[4] Namun sejak ada pelarangan pasokan gas elpiji dari Malaysia, warga mulai mengeluhkan keberadaan gas yang langka serta tidak ada upaya pemerintah terhadap distribusi elpiji.[5]

Pelayanan di bidang kesehatan antara lain pelayanan rumah sakit di Nunukan yang kalau jauh dengan pelayanan rumah sakit di Tawau (Malaysia). Banyak warga Nunukan memilih berobat ke Malaysia daripada ke Tarakan.[6] Dengan pelayanan medis yang lebih baik, Tawau menjadi alternatif warga Nunukan untuk memeriksakan kesehatan. Dari Nunukan ke Tawau jaraknya relative dekat (1 jam menggunakan speedboat) daripada ke Tarakan ditambah ongkos dokter yang tidak terlalu mahal.[7] Lagi pula biaya transportasi ke Tawau juga sangat murah, yakni hanya 25 RM (berkisar Rp 60 ribu), jauh lebih murah dibanding ongkos pesawat ke Tarakan sekitar Rp. 250 ribu.[8]

Masalah lain dalam pelayanan publik seperti masalah administrasi dan perijinan warga Nunukan. Pembangunan hotel atau bangunan yang tak berijin yang sering dipertanyakan surat perijinannya.[9] Banyak pelaku bisnis tersebut belum memahami untuk mengeluarkan izin bangunan, pemilik bisnis minimal harus melewati empat pintu lembaga perizinan, yakni, Seksi Tata Ruang di Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk pengeluaran SITU, SIUP di Disperindagkop dan UMKM, pengeluaran Ijin Mendirikan Bangunan di Dinas Sintap dan Dispenda untuk ketentuan penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB). Serta BLHD berkepentingan terkait UPL dan UKL serta bagian pembangunan untuk kelayakan konstruksi.

Untuk itu demi mengoptimalkan pelayanan publik di kabupaten Nunukan, pemerintah kabupaten Nunukan di tahun 2013 telah menganggarkan dalam APBD tahunan pembangunan pelayanan publik yang lebih mantap sehingga bisa menjangkau warga di kabupaten Nunukan. APBD 2013 yang telah disetujui DPRD setempat Rp1,7 triliun dan sebagian besar berkaitan dengan pembangunan sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Pembangunan pelayanan publik  ini akan fokus di sektor kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur.[10]

B. Pembahasan Kebijakan Pelayanan Publik

  • Masalah-Masalah Kebijakan Publik

Masalah merupakan suatu kondisi atau keadaan yang tidak diinginkan atau menimbulkan ketidakpuasan bagi individu, kelompok, atau keseluruhan nasyarakat. Sedangkan  yang dimaksud dengan masalah publik adalah masalah-masalah  yang berdampak secara luas. Dalam analisa kasus ini, yang menjadi masalah publik adalah masih kurangnya kualitas pelayanan publik pemerintah kabupaten Nunukan sehingga pemerintah kurang menjangkau dalam pemenuhan kebutuhan warga Nunukan.

  • Tahapan perumusan Masalah Kebijakan Publik

Tahapan-tahapan perumusan masalah kebijakan public menurut Dunn (1999): yaitu

  1. Pencarian masalah 

Masih kurangnya kualitas pelayanan publik pemerintah kabupaten Nunukan sehingga pemerintah kurang menjangkau dalam pemenuhan kebutuhan warga Nunukan.

  • Pendefinisikan Masalah

Perlu dilakukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang memiliki jangkauan luas di kabupaten Nunukan.

  • Spesifikasi Masalah

Pembuatan pelayanan publik secara terpadu diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal.

  • Pengenalan Masalah

Pelayanan publik yang belum optimal tidak dapat membantu pembangunan daerah perbatasan Kabupaten Nunukan secara optimal. Pelayanan publik ini sebagai bentuk aktivitas otonomi daerah serta upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga Nunukan. Dengan pelayanan publik ini warga Nunukan akan dimudahkan urusannya terkait birokrasi dengan pemerintah.

C. Pentingnya perumusan Masalah Kebijakan Publik

Menurut Dunn (2003) suatu perumusan masalah dapat memberikan pengetahuan relevan dengan kebijakan yang mempermasalahkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda.[11] Dunn (1993) juga mengemukakan pentingnya perumusan masalah, yaitu membantu menemukan asumsi-asumsi tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *