Tuntutan Warga Atas Penutupan Kawasan Prostitusi Gang Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya

A. Latar Belakang

Aktivitas pelacuran akan selalu terjadi di lingkungan masyarakat di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia yang masih menganut adat ketimuran, pelacuran ini dianggap sebagai aktivitas negatif serta tabu untuk dibicarakan. Hal ini kerap diklasifikasi sebagai salah satu penyakit masyarakat yang juga disebut sebagai pathologi sosial. Alasannya, pelacuran merupakan masalah sosial tertua di masyarakat yang erat hubungannya dengan masalah ekonomi, melanggar norma agama, sosial dan hukum serta merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya tanpa mengindahkan usaha pencegahan dan perbaikannya.

Menurut Kartini (2005), pelacuran adalah tingkah laku bebas dan lepas tanpa kendala untuk melakukan hal-hal cabul, dikarenakan kebutuhan pelampiasan nafsu seks terhadap lawan jenisnya tanpa adanya ikatan pernikahan dan tanpa mengenal batas-batas kesopanan.[1] Bagi orang-orang yang menyewakan atau menjual tubuhnya sering dianggap sebagai sampah masyarakat. Beberapa pihak yang berlawanan juga menganggap bahwa pelacuran sebagai sesuatu yang buruk, cenderung jahat, namun tetap dibutuhkan (evil necessity). Bagaimana tidak jika kehadiran pelacuran dianggap sebagai sarana terbaik untuk melampiaskan nafsu seksual di luar nikah (biasanya kaum pria); daripada harus menyerang atau memperkosa perempuan baik-baik.

Pelacuran sering disebut juga dengan prostitusi, yang berasal dari bahasa Latin pro-stautree atau pro- stituere, yang berarti membiarkan diri berbuat zina. Pelacur, lonte, sundal, PSK, wanita tuna susila (WTS), kupu-kupu malam, bunga alam adalah sedikit diantara sederet panjang istilah yang kerap terdengar ketika seseorang menunjuk pada sesosok perempuan penjaja seks. Para wanita yang menjadi pelacur itu berorientasi untuk mendapatkan bayaran setelah menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada banyak lelaki muda maupun tua.[2] Umumnya, kehidupan para pelacur sama dengan kehidupan masyarakat secara normal. Akan tetapi justifikasi masyarakatlah yang menganggap para pelacur ini sebagai kaum terpinggirkan.

Aktivitas prostitusi biasanya lebih banyak berkembang di daerah-daerah kawasan perdagangan dan pelabuhan di nusantara. Di jaman pra kemerderkaan, pemuasan seks para serdadu untuk para serdadu, pedagang, dan para utusan menjadi isu utama dalam pembentukan budaya asing yang masuk ke nusantara. Pemerintah Hindia, pada tahun 1852, dibentuk sebuah peraturan baru yang menyetujui komersialisasi industris dengan tujuan menghindari tindakan kejahatan akibat adanya prostitusi ini.[3] Setiap lingkungan permukaman dikehendaki untuk membuat sendiri peraturan untuk mengendalikan aktivitas prostitusi setempat. Di Surabaya misalnya, pemerintah daerah menetapkan tiga daerah lokalisasi di tiga desa sebagai upaya untuk mengendalikan aktivitas pelacuran dan penyebaran penyakit kelamin.

Meskipun telah banyak peraturan yang dikeluarkan, aktivitas prostitusi tetap mengalami peningkatan secara drastis pada abad ke-19. Sejak dilakukan pembenahan hukum agrarian tahun 1870, perekonomian Negara jajahan semakin terbuka bagi para penanam modal swasta. Pembangunan infrastruktur juga mulai dikembangkan seperti stasiun kereta api untuk lalu lintas kereta api. Aktivitas pelacuran yang timbul untuk melayani para pekerja bangunan di setiap Kota yang dilalui kereta api, tapi juga pembangunan tempat-tempat penginapan dan fasilitas lainnya meningkat bersamaan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan konstruksi jalan kereta api.

Meskipun tidak diperkenankan, bisnis prostitusi di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan. Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh permintaan konsumen yang cukup tinggi, khususnya di kota-kota besar. Di beberapa daerah industri hingga metropolitan, kawasan prostitusi tampaknya sudah menjadi bagian dari denyut nadi kehidupan masyarakat, bahkan beberapa diantaranya menjadi ikonik di daerah tersebut. Kramat Tunggak – Jakarta,  Saritem – Bandung,  Limusnunggal Cileungsi – Bogor, Gang Sadar I & II – Purwokerto, Dadap – Tangerang, Sintai – Batam, Jl.Pajajaran – Malang8, Sarkem – Jogja Sunan Kuning – Semarang, dan  Gang Dolly – Surabaya adalah contoh kawasan prostitusi berskala besar dan terkenal hingga kawasan Asia Tenggara.[4]

Gang Dolly, Surabaya, merupakan salah satu tempat prostitusi primadona di Indonesia. Tempat ini tidak hanya menjadi yang terbesar di Indonesia namun juga se-Asia Tenggara mengalahkan Geylang di Singapura dan Patpong di Thailand.[5] Dolly berada di Kelurahan Putat Jata, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Beragam kisah tentang Dolly pun muncul. Ada yang menyebut perintis awal bisnis “esek-esek” di kawasan itu bernama Dolly van der Mart, seorang noni Belanda. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa Dolly lebih dikenal dengan nama Dolly Khavit.[6]

Kawasan Dolly ini dibangun di atas kompleks pemakaman Tionghoa. Namun kemudian disulap oleh seorang Noni Belanda bernama Dolly sebagai tempat prostitusi khusus bagi para tentara negeri kincir angin itu. Bahkan keturunan tante Dolly juga disebut-sebut masih ada hingga kini malah tidak meneruskan bisnis esek-esek ini.[7]  Kini sedikitnya 9.000 lebih pelacur berkumpul jadi satu di kawasan tersebut. Pria hidung belang kalangan atas hingga bawah tak sulit ditemukan di kawasan Dolly. Tidak hanya penduduk lokal, wisatawan asing pun tak jarang datang ke sini sekadar untuk memuaskan birahi.

Prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial, dan dilakukan oleh manusia sejak masa yang tak terhingga. Melihat betapa cepatnya industri prostitusi di Gang Dolly berkembang, tentu saja terdapat  reaksi masyarakat dan pemerintah terhadap aktivitas tersebut. Protitusi dipandang membawa hawa positif dalam bidang perekonomian, terutama bagi para PSK dengan tingkat ekonomi lemah. Di sekitar kawasan tersebut juga bermunculan kafe, pijak plus-plus, rumah makan, penyewaan kamar, tukang ojek dan becak yang membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Dolly juga diyakini menjadi salah satu penyumbang APBD terbesar setiap bulannya bagi pemerintah Surabaya, berkisar hingga puluhan miliar rupiah, uang yang masuk dari praktik haram itu ke Pemerintah Daerah Surabaya. [8]

Sebaliknya, aktivitas prostitusi tetap dianggap sebagai kegiatan yang melawan hukum. Pemerintah Surabaya meninjau masalah ini berdasarakan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1999 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan ditetapkan pada tanggal 11 Mei 1999 merupakan peraturan tentang larangan menggunakan bangunan atau tempat untuk perbuatan asusila serta pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila di Surabaya.[9] Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya melarang semua kegiatan maupun praktik asusila, baik yang dilakukan di jalan-jalan yang secara bebas dapat dikunjungi oleh semua orang maupun di tempat atau bangunan yang permanen, semi permanen maupun tidak permanen, terbuka atau terselubung.

Puncaknya, pemerintah Surabaya menutup kawasan prostitusi Gang Dolly pada tanggal 28 Juni 2014. Penutupan ini didukung pula oleh sejumlah pihak yang memang sejak awal menentang adanya aktivitas prostitusi seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur serta masyarakat Surabaya yang merasa dirugikan dengan adanya kegiatan tersebut.[10] Akan tetapi dengan ditutupnya kawasan Gang Dolly, muncul protes dari masyarakat yang tinggal di sekitar Gang Dolly, seluruh PSK dan mucikarinya dan pihak-pihak pendukung seperti Front Pekerja Lokalisasi (FPL), dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).[11] Lokalisasi dianggap memberikan penghidupan bagi masyarakat sekitar. Seperti berbagai praktek penggusuran lain, pemindahan pusat perekonomian dari satu tempat ke tempat lain selalu menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha. Ketakutan itu terkait dengan ketidakyakinan mereka bahwa tempat yang baru mereka dapat memperoleh penghasilan yang setara dengan yang mereka terima di Dolly.

Berbagai kejadian pro dan kontra antara pemerintah dan masyarakat terkait penutupan Gang Dolly ini tentu saja perlu dikaji lebih mendalam ditinjau dari aspek ekonomi dan hukum. Kedua aspek tersebut jelas akan menjadi landasan utama untuk menyelesaikan pertikaian antara pemerintah dan masyarakat terkait isu tersebut.

B. Masalah

Penutupan lokalisasi Gang Dolly oleh Pemerintah Kota Surabaya menjadi dilema. Gang Dolly sudah sejak lama menjadi kawasan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Namun di sisi lain, aktivitas prostitusi dianggap melanggar norma sosial, agama dan hukum khususnya HAM. Meskipun pada akhirnya Pemerintah Kota Surabaya berhasil menutup kawasan tersebut, pasca penutupan tetap saja timbul berbagai permasalahan baik itu dari aspek ekonomi dan hukum.

1. Masalah Ekonomi

Pasca penutupan Gang Dolly, masyarakat yang ikut beraktivitas di industri prostitusi Gang Dolly tidak begitu saja setuju dengan kebijakan tersebut. Pasalnya dengan ditutupnya kawasan ini, semua kegiatan perekonomian masyarakat menjadi mandeg dan mereka tidak lagi memiliki mata pencaharian untuk pendapatan mereka.[12] Menurut survei yang dilakukan oleh KOPI, lebih dari 14.000 orang ‘menggantungkan hidup’ pada lokalisasi di Gang Dolly dan Jarak, antara lain para kecil yang tampak menjajakan dagangan mereka kepada PSK dan pengunjung lokalisasi. Lis, seorang PSK berusia 38 tahun yang mengaku sudah terjun di dunia selama 12 tahun mengatakan, penutupan Dolly sangat menganggu kestabilan perekonomiannya selama ini. Lis mengaku mendapatkan penghasilan sekitar RP. 3 juta – RP 10 juta dalam satu bulan.[13]

Pemerintah tidak begitu saja menutup Gang Dolly. Walaupun penutupan tersebut berdasarkan Perda Pemerintah, namun Walikota Surabaya juga sudah menyiapkan sejumlah solusi untuk menyelamatkan perekonomian masyarakat Dolly. Pemerintah memberikan uang kompensasi sebesar Rp 5,050 juta untuk PSK dan untuk mucikari Rp 5juta yang dalam bentuk tabungan.[14] Harapannya, agar  uang kompensasi tersebut bisa menjadi modal awal para PSK dan mucikari untuk memulai hidup baru, misalnya memulai bisnis yang halal di mata hukum. Namun, disampaikan oleh Pokemon, Koordinator Fron Pekerja Lokalisasi (FPL) Gang Dolly dan Jarak, uang tersebut tidak berarti banyak. Hingga menjelang penutupan, PSK yang mengambil dana kompensasi hanya sebanyak 397 orang dan mucikari sebanyak 69 orang. Sedangkan yang mengembalikan uang kompensasi lima PSK dan tiga mucikari.[15]

Penutupan lokalisasi Dolly pada tanggal 28 Juni 2014 tetap menimbulkan kontroversi, terutama bagi mereka yang memperoleh penghasilan dari kawasan tersebut, seperti para PSK an mucikari, serta para pedagang, tukang ojek, atau tukang becak. Lokalisasi dianggap memberi penghidupan bagi masyarakat sekitar. Seperti berbagai praktek penggusuran lain, pemindahan pusat perekonomian dari satu tempat ke tempat lain selalu menimbulkan ketakutan bagi pelaku usaha. Ketakutan itu terkait dengan ketidakyakinan mereka bahwa tempat yang baru mereka dapat memperoleh penghasilan yang setara dengan yang mereka terima di Dolly.

2. Masalah Hukum

Proses penegakan hukum lemah, sehingga mereka yang melakukan pelacuran terutama laki-laki lolos dari jeratan hukum. Dalam proses penegakan hukum, pelaku prostitusi lebih banyak menyeret perempuan daripada laki-laki “hidung belang”. Dalam kasus Dolly, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan mendukung penuh Pemerintah Kota Surabaya untuk menutup Dolly dan Jarak. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan penutupan lokalisasi Dolly harus jalan terus. Alasannya, jika dibiarkan ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh pemerintah kepada warganya.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *