ANALISI KEBIJAKAN KEBIJAKAN TENTANG IZIN TEMPAT REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA

Latar Belakang

Sektor Pariwisata di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, berkembang cukup pesat dengan banyak didirikannya fasilitas-fasilitas yang menunjang lokasi-lokasi wisata yang ada, antara lain, penginapan, restoran, diskotik, hiburan malam dan beberapa usaha ekonomi-sosial lainnya. Berdasarkan kegiatannya tersebut, warga Nunukan lebih menggantungkan kehidupan sehari-hari dari sektor pariwisata, sebab peluang pendapatan yang diperoleh lebih besar dari sektor lainnya.

Pemerintah pun tak mau tinggal diam, untuk mengatur aktivitas para warga Nunukan di sektor pariwisata, kebijakan pun dikeluarkan dalam bentuk Perda Nomer 6 tahun 2010 tentang izin usaha rekreasi dan hiburan umum, memberikan kesempatan pada warganya untuk membuka usaha yang sesuai dengan peraturan tersebut. Tempat-tempat usaha yang diperbolehkan antara lain adalah: a) tempat rekreasi, b) padang Golf, c) kolam memancing, d) panggung terbuka, e) panggung tertutup, f) pameran seni/pasar seni/galeri, g) pertunjukkan film, h) tempat billiard, i) permainan ketangkasan, j) diskotik, k) kafe, l) karaoke, m) gedung serba guna, n) sarana dan fasilitas olahraga, o) pusat kesehatan dan kebugaran, p) salon kecantikan, q) persewaan/ jasa peralatan audiovisual, dan r) sarana dan fasilitas musik.[1]

Pemerintah Kabupaten Nunukan yang bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengiplementasikan kebijakan ini tidak bisa berjalan lancar. Kenyataannya masih banyak tempat usaha yang tidak memiliki ijin usaha berdasarkan pengwasan yang dilakukan oleh Pol PP Kabupaten Nunukan, yang menemukan adanya tempat hiburan malam yang tidak menaati Perda yang telah disoasialisasikan oleh Pemerintah Daerah sebelumnya. Selain itu, masih banyak potensi wisata yang tidak dikelola dengan baik, terlihat dari kondisi yang masih snagat alami dan beberapa tempat masih sulit dijangkau dengan perjalanan darat dan beberapa tempat lainnya terlihat sangat kotor karena tidak ada petugas kebersihannya.

Berdasarkan kondisi tersebut dibandingkan dengan rencana implementasi kebijakan pemerintah tentang penataan sektor pariwisata, ada kesenjangan antara strategi yang diterapkan dengan strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Perlu adanya analisis dan evaluasi terhadap strategi untuk mencapai Visi-Misi-Tujuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan sehingga bisa menjadi perbaikan dalam implementasi kebijakan selanjutnya. Dari pertimbangan yang telah kami sebutkan di atas, maka kami menyusun makalah yang kami beri judul “KEBIJAKAN KEBIJAKAN TENTANG IZIN TEMPAT REKREASI DAN HIBURAN UMUM DI KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN UTARA

Analisis & Pembahasan

Seperti disebutkan di dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, bahwa usaha rekreasi dan hiburan umum adalah setiap usaha komersial yang yang ruang lingkup kegiatannya meliputi pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati setiap orang dengan dipungut bayaran. Jadi pengertian dari tempat hiburan malam adalah suatu tempat sejenis tourist attraction atau kegiatan para wisatawan di mana para wisatawan juga dapat merupakan subyek yang pasif atau aktif sebagai audience/hadirin yang datang untuk menyaksikan, menikmati ataupun mengagumi kejadian-kejadian yang berlangsung untuk mendapatkan kepuasan rohaniah sesuai dengan keinginan para wisatawan yang dilakukan pada waktu malam hari. Sedangkan izin usaha didefinisikan sebagai izin yang diberikan oleh Bupati untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.

Dengan melihat potensi wisata yang mungkin bisa dikembangkan, dan dengan semangat otonomi daerah yang tinggi, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan membuat sebuah kebijakan tentang izin tempat rekreasi dan hiburan umum sebagai fasilitas bagi masyarakat yang ingin membuka usaha dengan memanfaatkan sektor pariwisata yang ada.

Implementasi kebijakan perijinan tempat rekreasi dan hiburan di Kabupaten Nunukan mengalami banyak permasalahan. Tempat rekreasi dan hiburan di Nunukan ini terdiri antara lain: tempat-tempat rekreasi, hiburan umum, hotel, restoran yang menunjang sektor pariwisata di Nunukan. Kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah langkah efektif menertibakan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Nunukan terkait pengembangan sektor wisata. Akan tetapi banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertangguang jawab dan tidak mengikuti kebijakan public yang telah dibuat oleh pemerintah Kabupten Nunukan.

Beberapa usaha hiburan di Nunukan diketahui tidak memiliki ijin usaha resmi, Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian menindak tempat usaha tersebut dengan menutup paksa mereka.

Seperti yang terjadi pada bulan Mei, 2015 Satpol PP bekerjasama dengan Polisi Daerah Nunukan menurut seluruh Tempat Hiuran Malam (THM) di Nunukan.[2] Hal ini dikarenakan hampir semua THM di Nunukan tidak ada yang mengantongi surat izin. Jika THM tidak menutup tempat usahanya sendiri maka Satpol PP-lah yang akan bertindak tegas. Selain masalah perijinan, beberapa THM menjalankan usaha tidak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan, antaralain praktik prostitusi dengan menghadirkan penari streptease di tempat karaoke di Nunukan.

Tak hanya itu, Satpol PP Nunukan juga berhasil menjaring minuman keras yang beredar di tempat hiburan malam tanpa ijin. Minuman keras yang disita tersebut kemudian dihancurkan termasuk mengamankan pemilik THM yang mengedarkan minuman keras tanpa ijin tersebut.[3]

Padahal di dalam Peraturan Daerah juga juga disebutkan bahwa tempat-tempat usaha meskipun memiliki ijin usaha juga harus melaksanakan kewajibannya sesuai yang tertuang di dalam Perda no. 6 Pasal 7 yang berbunyi:

“tidak menggunakan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum untuk perjudianpenyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya (NAPZA), sertan kegiatan-kegiatan yang melanggar kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum”

Kebijakan publik diselenggarakan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor publik yang berbeda-beda. Nadir (2014) berpendapat dengan adanya kebijakan publik ini maka ada beberapa hal yang dinilai seperti dampak dari kekuatan-kekuatan lingkungan, menganalisa akibat dari pengaturan, proses – proses politik,  meneliti akibat kebijakan publik terhadap sistem politik serta mengevaluasi dampak kebijakan terhadap negara.[4] Persoalan pengaturan ijin usaha tempat hiburan dan rekreasi ini perlu dilakukan evaluasi terkait adanya beberapa pasal di dalam peraturan daerah no. 6 yang merugikan masyarakat, seperti persoalan perijinan sendiri, praktik usaha yang mengandung asusila dan tidak sesuai dengan norma masyarakat.

Pendekatan pemerintah melalui kebijakan publik ini diharapkan bisa mengentaskan masyarakat dari perilaku asusila dan melanggar norma dikarenakan keberadaan THM tak berijin dan penyalahgunaan aktivitas. Pemerintah kabupaten Nunukan sendiri berusaha menjaga komitmen untuk melayani masyarakat disegala sektor terutama pariwisata. Sektor pariwisata adalah yang perlu digodog dengan matang dengan berbagai peraturan serta implementasinya yang tidak merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sendiri. Melalui peran Satpol PP, berusaha mengoptimalisasi monitoring kebijakan pemerintah untuk menertibkan kawasan pariwisata sehingga menjadi kawasan yang bersih dari sampah masyarakat, NAPZA, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang merugikan masyarakat.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *