Kasus Konglomerasi Kepemilikan Media di Indonesia

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan media massa saat ini, menjadikan media tidak lagi sebagai institusi yang ideal dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang, sebagai alat sosial, politik, budaya dan fungsinya dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan regulasi. Tetapi telah berubah menjadi institusi yang menjanjikan secara ekonomi bagi para pengusaha.

Negara Indonesia sebenarnya telah mengatur dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang berbunyi .“Frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas dan kekayaan Nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat”. Sedangkan pada pasal 18 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu organisasi atau badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi; dan (2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasda dan perusahaan media cetak serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.[1]

Pada kenyataannya, pemberitaan di media elektronik TV saat ini semakin terkonsentrasi kepemilikannya (konglomerasi publik) (Yanuar Nugroho dalam Rikang, 2014).[2] Konglomerasi publik yang terjadi di Indonesia  menjadi suatu fenomena yang membuat masyarakat gerah sebab TV sekarang hanya menampilkan berita secarea subyektif, menjadi tidak bersih dan netral dalam menyampaikan informasi.

Perlu identifikasi masalah terhadap fenomena tersebut dalam suatu penjelasan yang runtut dan jelas sehingga nantinya pemerintah perlu mengatur kembali regulasi kepemilikan media di Indonesia.

B. Pembahasan

1. Konglomerasi Kepemilikan Media di Indonesia

Kurniadi (2014) mengungkapkan bahwa konglomerasi media bisa diartikan sebagai kekuatan suatu perusahaan berskala besar untuk memiliki jenis media massa dalam jumlah banyak sebagai bagian dari aktivitas bisnisnya.[3] Dengan semakin pesatnya kebutuhan masyarakat akan informasi membuat media massa juga semakin berkembang dalam praktiknya.

Media saat ini tidak hanya sebagai institusi yang ideal dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang, sebagai alat sosial, politik, budaya dan fungsinya dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan regulasi.[4] Tetapi telah berubah menjadi institusi yang menjanjikan secara ekonomi  dan politik bagi para pengusaha.

MNC Group yang dimiliki oleh Harry Tanoe Sudibjo. Dia memiliki dua stasiun tv ternama Seperti RCTI dan MNC . Hal ini merupakan salah satu contoh penyalahgunaan frekuensi. Harry Tanoe membuat sebuah partai (Partai Perindo) dan menggunakan media yang dia miliki untuk mencitrakan partai nya. Sebelumnya Harry pernah membuat acara yang selama satu hari menayangkan deklarasinya menjadi bagian partai Hanura. Sehingga MNC Group mengabaikan informasi yang penting untuk diketahui oleh public. 

Selain Harry Tanoe masih banyak lagi para pemilik partai yang menguasai media massa di Indonesia. Seperti Surya Palloh (Metro Tv) dan Abu Rizal Bakrie (Tv One dan Antv).  Betapa ironisnya berita yang diberikan oleh mereka tidak objektif. 

Trans Cops yang dimiliki Chairul Tanjung. Trans Tv dan Trans 7 dimilikinya.  Dia tidak tersangkut kegiatan politik di Indonesia. Tapi Dia lebih memikirkan program acara yang ratingnya tinggi.  Program acara dijadikan komoditas untuk pemilik media. Mungkin ratingnya tinggi dan menghibur tapi isi programnya masih kurang mendidik dan informatif.  

Begitu juga halnya dengan kepentingan pemilik media, yang mampu menggiring opini masyarakat tehadap suatu realitas. Semakin diperparah dengan adanya beberapa media massa atau unit usaha penyiaran yang didominasi oleh satu perusahaan berskala besar. Pemilik media kemudian memegang kunci dalam mempengaruhi masyarakat melalui medianya.

Kepentingan kapital saat ini menjadi penentu arah tumbuhnya media hingga besar-kuatnya media (Achyar, 2015).[5] Para “businessman” media adalah pemilik modal yang turut andil mengembangkan usaha media dan mencari keuntungan ekonomi dari usahanya itu. Tak jarang para pemilik media bersinggungan dengan kekuasaan yakni para pemegang kekuasaan. Akibatnya sering terjadi “politik dagang”, dimana para pemilik media juga sering terlibat dalam pelestarian status quo kekuasaan para tokoh politik yang menjadi rekan bisnis mereka.

Giddens (dalam Achyar, 2015) menyatakan bahwa para pemilik media ini adalah pihak dominan yang belum dapat “ditundukkan” dalam demokrasi. Terdapat hubungan erat antara pemilik media dengan kontrol media secara tidak langsung, termasuk pemilik media berperan melakukan legitimasi akan ketidaksetaraan pendapat (wealth), kekuasaan (power) dan privilege.

Dari sinilah kemudian muncul kapitalisme media, dimana Negara yang menganut sistem demokrasi, dibawah campur tangan pemerintah dalam mengatur media dan pasar yang semakin mendorong hawa kapitalisme menjadi pemilik media sebagai konglomerat yang memonopoli media seutuhnya.

2. Pelanggaran Undang-Undangan Penyiaran

Kontrol media tetap dipegang oleh pemerintah sebagai pengatur kebijakan. Dalam hal ini di Indonesia, hak dan kewajiban penyiaran termasuk kepemilikan media masa sudah diatur dalam UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 yang berbunyi .“Frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas dan kekayaan Nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Rakyat”. Sedangkan pada pasal 18 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa: (1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu organisasi atau badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran dibatasi; dan (2) Kepemilikan silang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran televisi, antara Lembaga Penyiaran Swasda dan perusahaan media cetak serta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatasi.[6]

Secara hukum, bisnis media cetak dan media penyiaran juga berbeda. Pemusatan bisnis media penyiaran diatur oleh UU Penyiaran, sedangkan pemusatan bisnis media cetak diatur oleh UU No 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta UU Pers (UU No 40/1999) dengan mekanisme swasensor dan Dewan Pers sebagai lembaga etik. Karena itu pula praktik jual beli frekuensi dilarang.

Yusuf (2010) menegaskan salah satu hal yang memicu adanya kebebasan dalam kepemilikan media ini adalah adanya liberasi media sejak reformasi 1998 yang membawa pengaruh yang sangat penting dalam demokrasi.[7] Pengaruh liberalisme bersamaan dengan kebebasan media dan demokrasasi telah mendorong tampilnya neoliberalisme, dan media massa adalah bagian penting neoliberalisme tersebut. Adanya fenomena konglomerasi kepemilikan media di Indonesia ini menjadi akibat bahwa ternyata kebijakan yang telah diatur tersebut kurang kuat dalam mengontrol aktivitas dan pasar media massa di Indonesia.

Ada perbenturan pendapat antara pemilik media dengan pembuat kebijakan menyikapi UU yang telah diberlakukan. Menurut Khaerudin (2011), monopoli kepemilikan masih terus berjalan karena badan hukum atau perseorangan menafsirkan sepihak ketentuan kepemilikan yang diatur oleh UU Penyiaran tersebut, sehingga tetap bisa melanggengkan kepemilikan mereka yang monopolistik atas lembaga penyiaran.

UU Penyiaran 2002 memang seperti memberi jaminan bagi demokratisasi penyiaran (Wardana, 2010).[8] Pemerintahan dipinggirkan, untuk digantikan oleh lembaga regulasi penyiaran yang mewakili kepentingan publik. Proses perolehan perizinan, yang merupakan jantung penyiaran, dibuat murah, transparan, dan harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Peluang bagi kolusi penguasa dan pengusaha dipersempit. Media propaganda pemerintah ditutup. Sementara, masyarakat akar rumput diberi peluang untuk mengembangkan media kecil dan murah.

Pemerintah tidak konsisten sebagai salah satu regulator penyiaran di Indonesia ditambah dengan ketidaktaan  pada regulasi utama media penyiaran adalah hulunya. Akibatnya pengabaian terhadap Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sudah berlangsung selama satu dekade. Inilah yang kemudian memunculkan polemik tersendiri antara masyarakat (penerima informasi), pemilik media (penyaji informasi) dan pemerintah (regulator media), dimana demokrasi seolah-olah menjadi model lain kapitalisme.

3. Dominasi Bakrie Group atas Kepemilikan Media Televisi di Indonesia

Hampir sama dengan teman sejawatnya, Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh dan Chairul Tandjung, Abu Rizal Bakrie dalam bentuk korporasi Bakrie PT Bakrie Brothers (Group Bakrie) yang dimiliki oleh Anindya N. Bakrie. Bakrie grup diprakarsai oleh Achmad Bakrie, seorang entreupreneur yang lahir pada tanggal 11 Juni 1916 di kalianda Lampung yang juga sekaligus ayah kandung Aburizal Bakrie. Grup Bakrie ini membawahi ANTV (PT Cakrawala Andalas Televisi) yang kini berbagi saham dengan STAR TV (News Corp, menguasai saham 20%) dan Lativi yang sekarang telah berganti nama menjadi TvOne. PT Bakrie Brothers (Group Bakrie) menempati urutan kedua dalam dominasi kepemilikan media televisi di Indonesia.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *