Sumber Penerimaan Negara yang Digali oleh Pemerintah

A. Pendahuluan

Pajak merupakan menjadi sumber penerimaan negara terbesar yang berfungsi sebagai pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Hal ini sangatlah wajar, mengingat hampir semua sumber daya alam yang dikelola di wilayah Indonesia tak lepas dari dominasi pajak, salah satunya adalah minyak bumi. Peranan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup baik terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini juga diiringi dengan meningkatnya APBN dari tahun 2007 – 2012 ini yang mencapai 70 persen yang disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.  Realisasi Penerimaan Negara ( Milyar rupiah ) Tahun 2007-2012[1]

Menurut  kajian Sustainable Development Indonesia (SDI) menunjukkan, pada periode 2006-2009 realisasi pendapatan pajak dalam negeri yang ditangani Direktorat Jenderal Pajak mengalami shortfall (realisasi lebih rendah dari targetnya). Shortfall kumulatifnya mencapai Rp 123 triliun selama empat tahun, atau rata-rata Rp 31 triliun per tahun. Hal ini ternyata menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi belum sepenuhnya optimal.

Soemitro, Rochmat (1998) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.[2] Penerimaan pajak perlu dilakukan optimalisasi seiring dengan meningkatnya kebutuhan dana belanja rutin dan belanja modal pemerintah. Bagi pemerintah, pajak tidak hanya sebagai sumber pendapatan namun juga menjadi alat kebijakan untuk mengatur roda perekonomian negara. Selanjutnya, pihak yang berwenang dalam urusan penerimaan pajak pun menanggung beban berat untuk bisa mengoptimalkan penerimaan pajak tidak hanya disektor kecil maupun di sektor besar.

Tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas mulia dari Dirjen Pajak adalah administrasi perpajakan, terutama administrasi pajak pusat. Tugas ini memiliki visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiskal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

Dirjen Pajak mengakui bahwa selama ini Wajib pajak di Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, hal ini terlihat pada belum optimalnya penerimaan pajak (tax gap) dan tax ratio Indonesia masih terendah di Kawasan ASEAN yaitu sebesar 12,6 persen untuk tahun 2011 yang dihitung dari jumlah seluruh pajak dibandingkan dengan PDB. (Media Indonesia, 2011).[3] Selain itu, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat, apalagi ditambah persepsi mereka terhadap aparat pajak. Selama ini banyak wajib pajak yang berpersepsi negatif pada aparat pajak yang terlihat pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak, apalagi saat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. Hal ini akan menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak (Supriyati dan Hidayati, 2008).

Perpajakan menjadi isu tinggi juga di tahun 2015. Tentunya pemerintah masih berharap masyarakat mengetahui betapa besar peranan pajak bagi pembangunan nasional. Di tahun awal 2016, Dirjen Pajak mencatat realisasi pendapatan negara (sementara) mencapai Rp1.491,5 triliun (84,7 persen dari target sebesar Rp1.761,6 triliun). Dari total tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.235,8 triliun, sedangkan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp252,4 triliun dan hibah 3,3 triliun.[4] Menurut Menteri Keuangan, fokus pemerintah untuk optimalisasi penerimaan pajak 2016 adalah benar-benar menggali wajib pajak (WP) orang pribadi disamping menjaga kemampuan penggalian wajib pajak badan maupun menjaga supaya pajak pertamahan nilai itu tidak bocor terlalu banyak.

Kebijakan fiskal yang dicanangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 diantaranya melakukan reformasi di tiga bidang utama, yakni pajak, bea dan cukai, serta anggaran. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan-perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Kebijakan Kementerian Keuangan yang hanya mengandalkan sumber penerimaan pajak dari obyek-obyek pajak terdekat dengan lingkungan pemerintah bukan merupakan solusi utama. Pemerintah seperti kembali ke masa ijon dulu, yakni berburu di kebun binatang. Sebaiknya pemerintah khususnya Ditjen Pajak mulai keluar dari zona nyaman, tidak hanya membidik wajib pajak yang kecil-kecil, tetapi mulai melirik potensi-potensi penerimaan pajak dari sumber-sumber besar, pengusaha besar atau pihak lain yang menikmati kue ekonomi lebih tinggi dibandingkan rata-rata warga negara Indonesia lainnya.[5] Pencanangan Tahun Pembinaaan Wajib Pajak 2015 sebagai salah satu upaya mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan. nasional.[6] Berbagai gebrakan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya gijzeling untuk memburu pengemplang pajak, mengadakan tahun pembinaan wajib pajak, hingga memberlakukan peraturan barang mewah bebas pajak.

Untuk itu, dalam makalah ini perlu di gali lebih mendalam sumber-sumber penerimaan pajak yang potensial yang Wajib Pajak demi tercapainya tujuan proyeksi penerimaan pajak yang diharapkan.

B. Pembahasan

Pajak bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak.

Dasar hukum dari sumber penerimaan negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) , “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.[7] Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara dalam hal ini pemerintah diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Artinya negara harus dapat memanfaatkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menjadi sumber penerimaan negara.

Sementara dasar hukum pemungutan pajak diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23 ayat (2) “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Selain itu, dalam ketentuan lain tentang pemungutan pajak sehingga pungutan itu dinilai sah seperti Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang PPh, UU No. 42 tahun 2009 tentang PPN.[8]

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa setiap pajak yang dipungut oleh pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Itu berarti bahwa setiap pungutan pajak harus terlebih dahulu mendapat persetujuan rakyat yang direpresentasikan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk undang-undang.

Pemerintah pada setiap tahun anggaran menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk diajukan kepada DPR agar memperoleh persetujuan dan kemudian diundangkan dalam bentuk undang-undang formal APBN. Pajak yang dipungut oleh pemerintah untuk membiayai kepentingan umum atau kepentingan rakyat itu sendiri. Tentunya ini mempunyai konsekuensi logis bahwa rakyat berhak untuk mengetahui jumlah dan bagaimana uang yang dibelanjakan untuk kepentingan umum.

Menurut Chaizi Nasucha (2004), pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (tax gap), yaitu selisih antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan.[9] Kepatuhan Wajib Pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti  tax evasion  dan  tax avoidance, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh  kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement.  Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Target penerimaan pajak di tahun 2016 sangat tinggi, mencapai Rp 1.360 triliun. Tahun 2015 lalu realisasi penerimaan pajak hanya sebesar Rp 1.060 triliun, di bawah target yang ditetapkan Rp 1.294 triliun.Ada 50 juta orang kaya di Indonesia tapi yang jadi wajib pajak baru sekitar 23-24 juta saja.[10] Tak hanya itu, Januari 2010 hingga September 2010, jumlah kasus pajak yang masuk dalam  peninjauan kembali di Mahkamah Agung meningkat dibandingkan dengan jumlah kasus sepanjang tahun 2008 dan 2009. Dengan banyaknya kasus pengemplang pajak membuat Dirjen pajak harus lebih jeli dalam menggali potensi wajib pajak di luar wajib pajak kecil-kecil.

Target penerimaaan pajak yang tertuang dalam (RAPBN-P) 2015 yang sedang dibahas Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat ditargetkan mencapai Rp 1.484,6 triliun. Target ini melonjak 29,5 persen dibandingkan realisasi 2014. Pajak nonmigas ditargetkan Rp 1,244,7 triliun atau tumbuh 38,7 persen dibandingkan realisasi 2014. Adapun kepabeanan dan cukai ditargetkan Rp 188,9 triliun atau tumbuh 16,9 persen dari realisasi 2014 (Kompas, Rabu, 28-01-2015).[11]

Penerimaan pajak yang ditargetkan tersebut sebesar 854,5 triliun diperoleh melalui kinerja rutin dan standar. Artinya Ditjen Pajak bisa meraih penerimaan tersebut. Sedangkan sisanya, sebesar Rp 390,2 triliun, harus dicapai dengan kerja yang lebih keras dibandingkan dengan kinerja selama ini. Dari jumlah tersebut sekitar Rp 367,7 triliun bisa dicapai melalui pengawasan. Jumlah penerimaan sebesar 367,7 triliun tersebut diperoleh melalui tiga area yang ditargetkan menghasilkan penerimaan, yakni pemeriksaan Rp 73,5 triliun, ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak orang pribadi nonkaryawan Rp 40 triliun, serta ekstensifikasi dan intensifikasi wajib pajak badan Rp 254,2 triliun, serta strategi melalui penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Dengan adanya tantangan yang dihadapi oleh Dirjen Pajak terkait penerimaan pajak di dalam negeri, maka pemerintah melancarkan sejumlah upaya agar pendapatan negara dapat mencapai target, terutama terkait penerimaan perpajakan. Langkah perbaikan dilakukan pemerintah meliputi administrasi dan regulasi perpajakan, ekstensifikasi wajib pajak baru, hingga mengoptimalkan kapabeanan dan cukai.

Selama ini Dirjen Pajak mengukuhkan sejumlah sumber penerimaan pajak yang dikelola oleh Direktoran Jenderal Pajak, meliputi:[12]

  1. Pajak Penghasilan (PPh), yang meliputi orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak. Penghasilan yang wajib pajak ini berupa usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya.
  2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia).
  3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), pajak dikenakan atas pengkonsumsian Barang KenaPajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM, meliputi: barang kebutuhan pokok, barang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi, barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status, dan barang yang dikonsumsi yang dapat merusak kesehatan, moral dan ketertiban masyarakat.
  4. Bea Materai, yakni pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akat notaris, kuitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumla uang sesuai ketentuan.
  5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan ata bangunan, dimana sejak tahun 2010 PBB mulai diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Adapun pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota adalah:

  1. Pajak Propinsi, meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.
  2. Pajak Kabupaten/Kota, meliputi: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan; dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

Ingin dibuatkan Essay seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *