Hubungan Pengeluaran Publik dan Pembiayaan Pembangunan

A.Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional menjadi sangat penting mengingat tujuan awal dari pembangunan ini adalah untuk menjaga kelangsungan kedaulatan Negara (pemerintah) serta meningkatkan kemakmuran, mencakup: mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara, menyediakan dan memelihara fasilitas untuk keseahteraan sosial dan perlindungan sosial. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar, yaitu: (1) peranan alokasi, mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien; (2) peranan distribusi pendapatan atau kekayaan; dan (3) peranan stabilisasi perekonomian (Mangkoesobroto, 2001).[1]

Memasuki tahun 2015, pemerintah Indonesia memfokuskan belanja di dalam APBN 2016 dalam empat dimensi yakni dimensi pembangunan manusia yang mencakup pendidikan, kesehatan, penyediaan kebutuhan pokok perumahan dan kebutuhan subsidi. Pembangunan nasional ini pada akhirnya menjadi kewajiban negara dimana pemerintah juga memerlukan dana yang memadai. Dana tersebut dianggarkan melalui APBN/APBD, dan kemudian dikeluarkan melalui Kas Negara/Kas Daerah. Dalam APBN, pengeluaran Pemerintah Pusat dibedakan menjadi Pengeluaran untuk Belanja dan Pengeluaran untuk Pembiayaan. Pengeluaran untuk belanja terdiri dari: Belanja Pemerintah Pusat seperti Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembayaran Bunga Utang, Subsidi, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Lain-lain, dan Dana yang dialokasikan ke Daerah seperti Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Sedangkan Pengeluaran untu Pembiayaan tediri dari Pengeluaran untuk Obligasi Pemerintah, Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri, dan Pembiayaan lain-lain.

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah merupakan daerah otonomi yang langsung berhubungan dengan masayarakat, mengingat fungsi utama Pemerintah Daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pembangunan, baik itu tingkat Pusat ataupun ditingkat Daerah, tidak pernah terlepas dari unsur keuangan. Pembangunan dengan keuangan hampir tidak dapat dipisahkan karena keuangan merupakan kunci penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Namun dalam hal keuangan sering terdapat masalah yang dapat menghambat lajunya pembangunan baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah, tapi seperti yang kita ketahui hambatan justru sering dialiami oleh Daerah, apalagi daerah-daerah yang kurang potensial, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Hambatan-hambatan dalam hal keuangan mulai sangat terasa pada saat terjadi penurunan penerimaan Negara akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan yang berdampak pula pada penurunan pemberian subsidi dan pembiayaan proyek-proyek Pemerintah di Daerah oleh Pemerintah Pusat.

Tantangan utama bagi pembangunan Indonesia bukan lagi untuk memberikan dana kepada daerah-daerah yang lebih miskin tetapi bagaimana memastikan agar daerah-daerah tersebut menggunakan dana yang disalurkan dengan sebaik-baiknya. Sumber dana yang terpenting untuk daerah—Dana Alokasi Umum (Dana DAU)—mengalami peningkatan nominal hingga 64 persen pada 2006. Sebagian besar daerah sudah memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan berbagai perbaikan taraf hidup warganya. Bahkan daerah-daerah yang dulunya dianggap miskin, kini memiliki DAU per kapita rata-rata sebesar AS$425 setiap tahun, jumlah alokasi DAU ini telah mengalami peningkatan sebesar 75 persen pada tahun 2006.

Lebih dari setengah kenaikan alokasi DAU yang seharusnya digunakan untuk peningkatan penyediaan layanan kepada masyarakat digunakan untuk membiayai belanja pegawai pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan pembayaran gaji pegawai daerah secara penuh melalui DAU ini tidak mendorong pemerintah daerah mengarahkan dana itu untuk peningkatan pelayanan masyarakat. Banyak pemerintah daerah mengalami kesulitan untuk membelanjakan anggaran tambahan mereka. Mereka lalu menyimpan dana itu dalam rekening bank setempat, jumlah simpanan itu semakin banyak dan telah mencapai angka 3,1 persen dari PDB pada bulan November 2006.

Pada dasarnya sebagian besar stabilisasi makro ekonomi berfokus pada pengendalian atau pemotongan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam rangka mencapai keseimbangan neraca anggaran. Sementara di sisi lain, kebijakan anggaran atau fiskal untuk membiayai pembangunan ekonomi menghadapi kendala. Persoalannya adalah kesulitan dalam pembentukan modal. Bank Indonesia (BI) dan Dana Moneter Internasional (IMF) sepakat pembiayaan infrastruktur dapat mengatasi masalah pembangunan. Namun, permasalahan utama dalam pembangunan di tengah gejolak ekonomi seperti sekarang adalah pembiayaan.[2]

Pada sisi lain pemerintah berkewajiban untuk menangani berbagai isu strategis, terutama yang terkait dengan pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, kesenjangan, serta konservasi lingkungan yang seolah-olah mutlak menjadi tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah harus mampu menciptakan pengeluaran publik yang berkualitas dengan berupaya secara konsisten mengarahkan sumber daya yang terbatas agar dapat digunakan secara terukur, efektif dan efisien untuk mencapai target yang ditetapkan.

Mobilisasi sumber daya untuk membiayai pembangunan publik sangat penting dilakukan. Mobilisasi ini tidak hanya berfokus pada sisi pengeluaran namun juga dari sisi penerimaan pemerintah. Dalam jangka panjang, potensi pendapatan yang selama ini masih bias membiayai segala usaha pembangunan adalah penggalakan pajak dan instrument lembaga-lembaga keuangan. Langkah-langkah fiskal secara strategis juga perlu digalakkan dalam rangka menciptakan kestabilan perekonomian nasional dan memobilisasi sumber-sumber daya domestik.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu dikaji dengan lebih mendalam di dalam penulisan makalah ini mengenai hubungan antara pengeluaran publik dan pembiayaan pembangunan di Indonesia.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk:

  1. Mengetahui gambaran pengeluaran publik di Indonesia
  2. Mengetahui gambaran pembiayaan pembangunan di Indonesia
  3. Mengetahui hubungan antara pengeluaran publik dan pembiayaan pembangunan di Indonesia.

3. Manfaat Penulisan

  1. Pemerintah atau pembuat kebijakan,sebagai masukan dalam hal membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan Pengeluaran Rutin, Pengeluaran Pembangunan, maupun Pertumbuhan Ekonomi.
  2. Penulis, sebagai aplikasi dalam melakukan sebuah kajian ilmiah yang kelak diharapkan bisa dipergunakan oleh penulis khususnya mengenai Pengeluaran Pemerintah maupun mengenai Pertumbuhan Ekonomi

B. Landasan Teori

1. Pengeluaran Publik

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Dalam teori makro, pengeluaran publik digambarkan sebagai indicator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah terdiri dari :

a. Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya (Mangkoesoebroto, 1994). [3]

b. Pengeluaran Pembangunan

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu.

Dalam kebijakan fiskal dikenal ada beberapa kebijakan anggaran yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang yaitu suatu kondisi di mana penerimaan sama dengan pengeluaran (G = T). Anggaran surplus yaitu pengeluaran lebih kecil dari penerimaan (G < T). Sedangkan anggaran defisit yaitu anggaran pengeluaran lebih besar dari penerimaan (G > T). Anggaran surplus digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi. Sedangkan anggaran defisit digunakan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah merencanakan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. (Mangkoesoebroto, 1994).[4]

Pengeluaran publik terdiri dari tiga pos utama, yakni (Boediono, 1999):[5]

  1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.
  2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.
  3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Catatan pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya, misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untu pinjaman pemerintah kepada masyarakat.

Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1993; 169).[6]

Menurut UU No. 33 tahun 2004, “Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD”.[7]

Menurut Saragih (2003: 127), “APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah.[8] Artinya, jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah (PAD)”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2006) adalah sebagai berikut:[9]

  • rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci,
  • adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan,
  • jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka,
  • periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Sebagai alat pemerintah yang digunakan dalam menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan, anggaran dalam organisasi publik memiliki beberapa fungsi. Menurut Mardiasmo (2002:183) pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi, evaluasi kinerja, memotivasi manajemen, dan menciptakan ruang publik.[10]

2. Pembiayaan Pembangunan

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada berbagai masalah dan salah satu diantaranya adalah dalam hal penyediaan sumber pembiayaan pembangunan itu sendiri. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari dalam negeri dan luar negeri.

Sumber pembiayaan dalam negeri, terdiri atas :

  1. Tabungan masyarakat adalah bagian dari pendapatan yang diterima masyarakat yang dengan sukarela tidak digunakan untuk konsumsi.
  2. Tabungan pemerintah adalah keseluruhan pendapatan yang diterima pemerintah dikurangi dengan total pengeluaran rutin.
  3. Tabungan paksa adalah langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pinjaman ke masyarakat, badan-badan keuangan di luar bank komersial (LKBB), bank komersial, bank sentral dan mencetak uang baru dalam rangka menanggulangi defisit anggaran.
  4. Hasil dari perdagangan luar negeri, yaitu yang diperoleh dari kelebihan nilai ekspor dikurangi nilai impor.

Sumber pembiayaan dari luar negeri

Bagi negara-negara yang belum atau tidak mampu menghimpun tabungan domestik yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonominya,maka negara tersebut dapat pula mencari sumber pembiayaan dari luar negeri ( negara-negara lain ).

  1. Bantuan Luar Negeri adalah aliran modal dari luar negeri berupa bantuan dari pihak resmi seperti badan-badan internasional dan dari pemerintah negara lain. Bantuan luar negeri berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah seperti berikut:
    1. Saving gap, tabungan pemerintah yang tidak mampu untuk membiayai pembangunan.
    1. Foreign exchange gap, mata uang asing (devisa) yang tersedia tidak cukup untuk membiayai impor.
    1. Pinjaman dan penanaman modal.
  2. Modal asing yang merupakan pinjaman dari luar negara-negara maju ke negara-negara berkembang, mempunyai sifat :
  3. Penanaman modal langsung yaitu penanaman modal yang dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan di negara berkembang.
  4. Modal portofolio yaitu pembelian obligasi atau saham-saham perusahaan domestik oleh investor asing.
  5. Pinjaman ekspor merupakan pinjaman jangka panjang dengan bunga tinggi, yaitu memberi kesempatan kepada pengusaha di negara berkembang untuk membeli peralatan modal yang harus dibayar dalam jangka waktu lima tahun.

Ingin dibuatkan makalah seperti ini?
Butuh versi lengkap?
Atau ada tugas costum lainnya?
Silahkan hubungi geraijasa.com di 0821-3805-4433


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *