Analisa Kebijakan Pubik Peraturan Daerah Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Pendahuluan

Anak jalanan, pengemis dan gelandangan (anjal gepeng) merupakan salah satu fenomena yang menjadi permasalahan sosial terbesar di Negara berkembang Indonesia. Keberadaan anjal gepeng ini muncul akibat faktor kemiskinan, terbatasnya lapangan pekerjaan, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan, serta masalah urbanisasi dimana banyak anak-anak terpaksa hidup sebagai anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan pedagang asongan di jalanan. Kemiskinan perkotaan yang melanda beberapa kota besar di Indonesia disebabkan oleh gejolak ekonomi yang semakin menyengsarakan masyarakat sehingga menimbulkan persoalan yang tak kunjung selesai. Keberadaan anjal gepeng ini pun menjadi masalah tanpa solusi tepat untuk mengatasinya atas akibat dari kemiskinan tersebut.

Menurut laporan Departemen Sosial RI jumlah gelandangan di 33 propinsi tahun 2011 ditunjukkan dengan angka sebanyak 48.456 jiwa dengan jumlah prosentase terbanyak dari Jawa timur sebanyak 2.088. D.K.I Jakarta juga memiliki jumlah gelandangan yang cukup banyak yakni 1,071 jiwa. Jumlah pengemis menurut provinsi tahun 2011 terbanyak ada di provinsi Jawa Barat dengan jumlah 153,839 dari jumlah keseluruhan 178.293 jiwa. Anak terlantar yang memiliki orang tua kandung lengkap tercatat memiliki persentase 83,28, data dari BPS 2006 pada analisis deskriptis PMKS.[1] Kota-kota besar menjadi tujuan utama para anak jalanan mencari penghidupan di jalanan. Anak Jalanan, berjumlah 39.861 anak di 12 kota besar terdiri dari 32.678 anak laki – laki dan 7.183 anak perempuan di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Makassar, Ambon, Medan, Padang, Palembang, dan Bandar Lampung ( Universitas Atmajaya dan BKSN, 1999).[2] Menurut data Dirjen Rehabilitasi Sosial tentang masalah keterlantaran anak, jumlah anak terlantar berdasarkan data yang ada sebanyak 3.488.309, balita terlantar sebanyak 1.178.824, anak rawan terlantar sebanyak 10.322.674, sementara anak nakal sebanyak 193.155 anak dan anak cacat sebanyak 367.520 anak (http://rehsos.depsos.go.id). Data ini menunjukkan banyaknya anak jalanan di kota-kota besar di Indonesia.[3]

Pemerintah daerah masing-masing kota tersebut ada beberapa yang sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) terkait permasalahan anak jalanan, ada yang masih menjadi bahan pembahasan, mengagendakan Perda bahkan ada yang belum sama sekali. Di kota Padang misalnya, pemerintah kota sudah mengeluarkan kebijakan melalui Perda Kota padang Nomor 1 Tahun 2012 untuk menangani permasalahan anak jalanan.[4] Jakarta, sebagai ibu kota negara Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban umum yang mencakup penanganan anak jalanan.[5] Kemudian Kota Yogyakarta melalui Dinas Sosial D.I.Yogyakata juga mengeluarkan peraturan daerah mengenai Penanganan Masalah Gelandangan dan Pengemis, untuk lebih memaksimalkan dalam mengatasi masalah sosial tersebut.[6] Di Makasar di keluarkan Peratudan Daerah  Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen Di Kota Makassar. Meskipun begitu masih ada beberapa kota di Indonesia dimana pemerintahnya belum mengeluarkan Perda anak jalanan ini dan beberapa masih menjadi wacana saja. Di Semarang, Sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) di kota Semarang yang mengatur pengentasan anak jalanan. Selama ini dasar hukum pemberdayaan anak di Kota Semarang ini hanya didasarkan pada Surat Keputusan Wali Kota No. 462/133 Tanggal 2 Mei 2002 dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial Kota Semarang.[7]

Perda yang masih menjadi wacana di sejumlah kota pun belum juga diwujudkan. Hal ini jelas akan berdampak pada kurang optimalnya penanganan anak jalanan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penerapan Perda Anjal yang saat ini memiliki sebuah konsekuensi.  Di dalam Perda ditetapkan akan menjatuhkan sanksi kurungan satu bulan dan denda Rp. 1 juta kepada orang yang memberikan uang atau barang untuk anak jalanan (anjal) serta gelendangan dan pengemis (gepeng). Sedangkan anjal dan gepeng yang meminta-minta di jalan akan diberi sanksi kurungan tiga bulan dan denda Rp. 5 juta. Nampaknya, akan makin sulit saja nasib kaum marginal di negeri ini; dan alangkah kejamnya pemerintah kepada pengemis.[8]

Beberapa peraturan daerah tentang anak jalanan dirasakan semakin ketat dengan harapan agar peraturan tersebut mampu menangani masalah gelandangan dan pengemis mulai dari bersinergi dengan dinas-dinas terkait seperti dinas pendidikan setempat, dinas sosial dan ketenegakerjaan dan lembaga-lembaga non-pemerontah. Sesuai yang telah diamanatkan pada Pasal 34 UUD 1945 mewajibkan pemerintah -pada tingkat manapun- sebagai representasi negara punya kewajiban konstitusional; fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Namun, kenyataannya, Perda anjal dan gepeng di berbagai kota terlihat tidak optimal dan diskriminatif. Penegak peraturan kurang tegas menyikapi keberadaan anak jalanan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng), begitu pula dengan dukungan masyarakat kurang maksimal untuk memberantas mereka.

Perda Ketenagakerjaan dinilainya berbenturan dengan undang-undang yang ada di atasnya. “Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat ini memuat pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan pekerjaan, dan mencapai tingkat kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maka dilihat dari undang-undang, perda ini sudah berlawanan dengan undang-undang di atasnya.  Tenaga kerja merupakan factor penting dalam pembangunan ekonomi suatu Negara, sedangkan angkatan kerja adalah penduduk yang berada dalam usia kerja yang bekerja ataupun belum bekerja namun siap untuk bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Dalam kasus ini gelandangan dan pengemis yang masih di usia produktif seharusnya menjadi angkatan kerja yang baik apabila mendapatkan pembinaan dan pembekalan keterampilan oleh pemerintah. Oleh sebab itulah, apabila masalah gelandangan dan pengemis tidak segera mendapatkan penanganan, maka dampaknya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat serta lingkungan sekitarnya.

Permasalahan

Berdasarkan gambaran masalah di atas maka dapat dirumuskan dua pertanyaan masalah yakni:

  1. Sejauh mana implementasi Perda Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis?
  2. Bagaimana tindakan iaslita yang perlu dilakukan terkait dengan pemberdayaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis?

Pembahasan

1. Implementasi Perda Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis

Undang-Undang No. 11/2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa anak jalanan (anjal) adalah seorang anak yang menghabiskan sebagian waktunya di jalanan.[9] Dalam hal ini digambarkan seseorang, baik laki-laki maupun perempuan berusia 5 – 18 tahun yang berada di jalanan minimal 4 jam/hari dalam kurun waktu 1 bulan yang lalu. Adapun ciri-ciri dari anak jalanan antara lain: melakukan kegiatan tidak menentu dan berkeliaran di jalanan atau tempat umum, mencari nakah dengan menjadi pengamen, pedagang asongan, ojek paying, pengelap mobil, pembawa belanjaan pasar, bersekolah maupun tidak bersekolah, suka mengganggu ketertiban umum, keluarganya tidak mampu, melarikan diri dari rumah, tidur di tempat umum dan sebagainya. Sedangkan gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak punya tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Sementara, pengemis adalah seseorang yang meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan biasanya untuk mengharapkan belas kasihan orang lain dengan mendapatkan uang ataupun barang.

Peraturan pusat yang membawahi Perda-perda anjal gepeng ini sebenarnya sudah ada, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun tentang Koordinasi Penanggulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah dalam hal ini telah banyak mengeluarkan kebijakan tentang bagaimana menangani keberadaan anak jalanan. Koordinasi penanggulangan anak jalanan dalam Undang- Undang ini, dilaksanakan melalui satu tim yang bersifat konsultatif dan koordinatif. Peraturan ini sejalan dengan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang kemudian di turunkan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa ”fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh Negara.

Seperti halnya perlindungan social, jaminan social kepada fakir miskin dan anak terlantar ini juga memiliki beragam intepretasi. ILO (2002) menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan yang disediakan dalam suatu masyarakat untuk masyarakat itu sendiri melalui berbagai upaya dalam menghadapi kesulitan keuangan yang dapat terjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran, kecacatan, lanjut usia, ataupun kematian.[10] Lebih jauh dijelaskan bahwa jaminan sosial terdiri dari asuransi sosial, bantuan sosial, tunjangan keluarga, provident funds, dan skema yang diselenggarakan oleh employer seperti kompensasi dan program komplimenter lainnya.

Michael von Hauff dalam “The Relevance of Social Security for Economic Development” mengutip kesepakatan dari the World Summit for Social Development di Kopenhagen tahun 1995, bahwa sistem jaminan sosial merupakan komponen esensial dari perluasan pembangunan sosial dan dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Lebih rinci, deklarasi summit tersebut antara lain mencanangkan “to develop and implement policies which ensure that all persons enjoy adequate economic and social protection in the event of unemployment, sickness, during motherhood and child-rearing, in the event of widowhood, disability and in old age.[11] Pengentasan anak jalanan, gelandangan dan pengemis seharusnya dilakukan sesuai dengan konteks pengertian masing-masing. Berbagai tahapan dalam kebijakan public untuk mengatasi masalah social ini perlu dilakukan secara terpadu termasuk dalam hal penjaminan masing-masing objek. Peraturan Daerah yang diberlakukan seharusnya bisa menjadi landasan pemangku kepentingan, pihak pelaksana Perda dan masyarakat untuk saling bahu membahu mengatasi masalah ini.

Namun pada kenyatannya, sejumlah Perda tentang anak jalanan, gelandangan dan pengemis rupanya tidak membantu banyak dalam pengentasan masalah yang semakin hari semakin bertambah seiring dengan semakin meningkatnya angka kemiskinan. Berdasarkan data dari NGO (Non Goverment Organization) diketahui bahwa Kota Jakarta merupakan wilayah terbanyak ditemukan nya anak terlantar yaitu anak jalanan, gelandangan dan pengemis meskipun sudah ada pemerintah daerah yang mencanangkan berbagai kebijakan baik melalui aturan, program dan berbagai kegiatan untuk mengentaskan problema anak jalanan. Hal ini sungguh tidak wajar dipandang, mengingat Kota Jakarta adalah ibukota dari Negara Indonesia yang harus dijaga ketertibannya. Salah satu wujud nyata adalah Pemerintah Daerah Kota Jakarta dalam keputusannya telah menetapkan suatu kebijakan mengenai pembinaan khusus sebagai penerobosan untuk menyikapi keberadaan anak jalanan. Peraturan Daerah No 8 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) sudah disahkan oleh walikota Jakarta. Pada kenyataannya yang terjadi hingga saat ini diketahui, masih banyak saja ditemukan anak jalanan dan terlantar di kota Jakarta.

Laporan menunjukkan bagaimana pemerintah kota Jakarta, telah mengeluarkan berbagai peraturan daerah seperti Perda DKI No. 11 Tahun 1988 tentang ketertiban umum, dan Perda DKI No.  Tahun 2007 yang melarang orang untuk menggelandang, mengemis dan melakukan aktivitas yang mengganggu ketertiban di jalan, termasuk larangan membeli pedagang asongan dan memberi sedekat pada pengemis. Pemerintah DKI Jakarta juga melakukan kerjasama dengan melibatkan berbagai instansi mulai dari Tramtib, Kepolisian, dan Donas Sosial dan Tenaga Kerja untuk menangani masalah gelandangan inin.

Lain halnya dengan kota Yogyakarta yang pada tahun 2014 mengeluarkan Perda tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Yogyakarta. Tujuan dari peraturan daerah ini adalah:

  1. Mencegah terjadinya gelandangan dan pengemis
  2. Memberdayakan gelandangan dan pengemis
  3. Mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat
  4. Menciptakan ketertiban umum.

Penanganan masalah anak jalanan, gelandangan dan pengemis berada di bawah kewenangan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dengan tujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan penanganan gelandangan pengemis, sehingga Yogyakarta benar-benar memiliki kota yang bersih, sehat, dan indah dan nyaman tanpa adanya gelandangan dan pengemis. Di dalam pelaksanannya, Dinsosnakertrans memeprcayakan kewenangannya kepada Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial (RPS), serta bekerjasama dengan beberapa lembaga masyarakat, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), masyarakat umum di Kota Yogyakarta serta dengan Polisi Pamong Praja atau Pol-PP.

Dinas Sosial D.I. Yogyakarta adalah sebagai pelaksana Peraturan Pemerintah Daerah, karena tugas ini termasuk dalam tugas utama. Nantinya, pembagian kewenangan ke sejumlah wilayah dapat dilakukan dalam mengatasi gelandangan dan pengemis sesuai dengan peraturan. Tindakan yang dilakukan dalam penanganan dan tindakan sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut melalui upaya preventif, koersif, rehabilitasi, dan reintegrasi dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta akan membuat pendekatan baru untuk menangani anak jalanan, yaitu mengganti metode razia menjadi pendekatan kewilayahan. Masalahnya, selama ini penangkapan yang dilakukan oleh para polisi yang bekerja sama dengan Satpol PP tersebut seringkali mengalami kesulitan, mulai dari pengejaran hingga pemberontakan yang dilakukan oleh para gelandangan dan pengemis yang rata-rata sudah seringkali keluar-masuk lembaga pembinaan sosial setempat. Ujung tombak penanganan anak jalanan ada di tangan pekerja sosial masyarakat (PSM) yang didukung oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketertiban dan juga kepolisian.[12]

Sesuai dengan yang tertuang pada perda Yogyakarta, penanganan gelandangan dan pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat:[13]

  1. Preventif, metode yang mengutamakan pencegahan sebelukm terjadinya kejadian, mulai dari pelatihan keterampilan, pemenuhan kesehatan, fasilitas tempat tinggal, peningkatan pendidikan dan lain sebagainya.
  2. Koersif, adalah pengendalian social yang tercantum dalam peraturan pemerintah dengan cara penertiban, penjangkauan, pembinaan di Rumah Perlindungan Sosial dan pelimpahan.
  3. Rehabilitasi yakni pemulihan kepada kedudukan nama serta keadaan yang dahulu, seperti melakukan diagnose psikososial, perawatan dan pengasuhan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik dan lain-lain.
  4. Reintegrasi social sebagai pembaruan sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi reintegrasi adalah mengembalikan kembali apa yang sudah terpecah melalui koordinasi kabupaten dan pemerintah kota, pemulangan dan pembinaan lanjutan.

Rencana pengesahan Perda tentang Gelandangan dan Pengemis oleh Pemerintah DIY dapat memaksimalkan upaya penanganan gelandangan, pengemis dan anak jalanan secara terpadu antara kota dan kabupaten di DIY. Jika peraturan daerah itu sudah disahkan, maka penanganan anak jalanan dapat menjadi terpadu. Selama ini, kendala penanganan adalah tidak kewilayahan. Di dalam peraturan daerah tersebut, juga akan mengatur sanksi untuk masyarakat yang memberikan uang kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan. Untuk itulah pihak pemerintah telah memasang papan imbauan yang berisi larangan memberikan uang kepada pengemis. Papan dipasang di lokasi strategis. Pesan dari papan imbauan tersebut cukup mudah dimengerti oleh masyarakat yang lewat.

2. Divisi Ketenagakerjaan Menangani Gelandangan dan Pengemis

Menurut UU No. 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.[14] Tenaga kerja dapat juga diartikan sebagai penduduk yang berada dalam batas usia kerja. Tenaga kerja disebut juga golongan produktif. Tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja terdiri atas orang yang bekerja dan menganggur. Sedangkan golongan bukan angkatan kerja terdiri atas anak sekolah, ibu rumah tangga, dan pensiunan. Golongan bukan angkatan kerja ini jika mereka mendapatkan pekerjaan maka termasuk angkatan kerja. Sehingga golongan bukan angkatan kerja disebut juga angkatan kerja potensial.

Ingin dibuatkan makalah seperti ini?
Butuh versi lengkap?
Atau ada tugas costum lainnya?
Silahkan hubungi geraijasa.com di 0821-3805-4433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *