Analisis SWOT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

A. Pendahuluan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah  (DPPKAD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor  6 Tahun 2008 tanggal  21 Februari 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.[1]

Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2008 tentang penjabatan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bangka menimbang bahwa pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bangka telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka. Penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bangka tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka.

Peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1 menjelaskan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Bangka. Bab 2 Pasal 2 menjelaskan kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 3Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksana teknis kebijakan Daerah serta di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah. Fungsi Pasal 4 untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah mempunyai fungsi[2]:

  1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya;
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

1.    Terselenggaranya pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.    Tersedianya aparatur pemerintah daerah yang kompetitif, handal dan berkompetisi yang baik guna mendukung terwujudnya visi dan misi instansi.

3.    Menjadikan DPPKAD sebagai pengendalian internal dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

4.    Mewujudkan instansi pemerintah dadrah yang dapat memberikan informasi dan solusi dalam peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

5.    Terwujudnya sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi, transparan dan akuntabel.

Sasaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu:

  1. Mengurangi penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara/daerah yang  tidak efektif dan efisien. 
  2. Aparatur pemerintah daerah didalam instansi DPPKAD maupun di SKPD lainnya.
  3. Laporan keuangan SKPD yang baik dan benar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Memperkuat instansi DPPKAD sesuai tugas pokok dan fungsinya.
  5. Sistem informasi keuangan , pendapatan dan asset daerah yang baik dan benar yang dapat diyakini kebenarannya. [3]

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang jelas sebagai acuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pedoman dan arahan tersebut dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis yang berisi antara lain tentang visi, misi, strategi serta rencana kerja beserta seluruh aspek yang berkaitan dengannya.

Rencana Strategis DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 disusun dengan memperhatikan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menjadi faktor yang selalu diperhitungkan.

Penyusunan Rencana Strategis DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 dilatarbelakangi oleh keinginan melaksanakan dan mengemban amanah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dilaksanakan dengan ikut memenuhi tuntutan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan lima tahun ke depan. sesuai dengan peran dan fungsi DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sangat strategis, maka disusunlah Renstra DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

Dengan disusunnya rencana strategis ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi acuan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selaku aparatur penyelenggara pemerintah daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai program dan kegiatan yang telah ditetapkan.[4]

B. Permasalahan

  • Bagaimana Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunitis, Threat) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung?
  • Bagaimana evaluasi Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung?

C. Analisis & Pembahasan

1. Analisis SWOT

Analisis SWOT (Strenght, Weakness, Opportunitis, Threat) adalah suatu metode yang berusaha mempertemukan seluruh aspek-aspek kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada dalam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) di Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan adanya perubahan ekonomi, sosial budaya, teknologi dan pengetahuan yang berkembang dimasyarakat saat ini, DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihadapkan dengan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dengan kondisi sebagai berikut :

  • Kekuatan (Strength)

Adanya kebijakan pemerintah yang mendukung keberadaan DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu :

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  2. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Selain itu, peraturan Bupati Bangka Nomor 20 Tahun 2008 Bab 2 Bagian Ketiga Kewenangan Pasal 5,Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai kewenangan yang dapat menjadi kekuatan (strength) yaitu :

  1. Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah;
  2. Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
  3. Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja Daerah;
  4. Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan Daerah;
  5. Penetapan pedoman evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, sesuai dengan pedoman evaluasi yang ditetapkan pemerintah;
  6. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang APB Desa;
  7. Penetapan kebijakan keseimbangan fiskal antar desa;
  8. Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent) antara Daerah dan desa;
  9. Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan antar desa;
  10. Fasilitasi perencanaan dan penganggaran pemerintahan desa;
  11. Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  12. Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;
  13. Fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi desa.
  14. Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala Daerah;
  15. Evaluasi Raperdes tentang retribusi dan pungutan lainnya;
  16. Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah ;
  17. Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah ;
  18. Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah ;
  19. Fasilitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala Daerah;
  20. Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah;
  21. Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah serta pembinaan dan pengawasan Dinas Usaha Milik Desa;
  22. Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro Daerah, serta pembinaan dan pengawasan Dinas Usaha Milik Desa;
  23. Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah;
  24. Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah;
  25. Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah, serta BLU Daerah;
  26. Pengelolaan data dasar penghitungan alokasi DAU Daerah;
  27. Pengelolaan DAU Daerah;
  28. Pelaporan pengelolaan DAU Daerah;
  29. Usulan program dan kegiatan kabupaten/kota untuk didanai dari DAK;
  30. Pengelolaan DAK (bagi kabupaten/kota yang menerima DAK);
  31. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK;
  32. Penyiapan data realisasi penerima DBH Daerah;
  33. Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH;
  34. Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah dan desa;
  35. Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan APB desa;
  36. Evaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB desa;
  37. Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama (urusan concurrent);
  38. Fasilitasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan APB desa.
  39. Kelemahan (Weakness)
  40. Terbatasnya jumlah Pegawai yang ada pada DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  41. Masih perlunya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang Pendapatan, Pengelolaaan Keuangan dan Asset Daerah yang ada di DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
  42. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang yang dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah;
  43. Optimalisasi penerapan sistem informasi keuangan daerah berupa sistem aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

Sumber:

[1] http://ppid.babelprov.go.id/content/data-dan-informasi-dppkad

[2]http://www.babelprov.go.id/content/dinas-pendapatan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah

[3] http://dppkad.babelprov.go.id/content/tujuan-dan-sasaran

[4]http://bappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/perencanaan/RENSTRA%202012-2017%20DPPKAD.pdf

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *