“Lembaga-Lembaga Independen dan Perkembangannya (Karakter, Wewenang dan Fungsi) dan Hubungan Kerja Antar Lembaga Tersebut” dan Hubungan Sengketa Antar Lembaga Utama Dan Penunjang

A. Pendahuluan

Sejak akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, banyak bermunculan lembaga-lembaga baru di luar struktur organisasi pemerintahan yang lazim. Lembaga-lembaga baru ini ada yang disebut sebagai dewan, badan, atau lembaga. Perkembangan lembaga baru selain lembaga negara yang telah eksis sebelumnya menjadi fenomena menarik dan penting untuk dicermati. Dalam konteks transisi demokrasi di Indonesia menjadi kelaziman, bahkan suatu keharusan, berdasarkan semakin tingginya permintaan dari masyarakat sipil terhadap struktur ketatanegaraan yang “diharuskan” memperhatikan konsepkonsep atau ide-ide mengenai hak asasi manusia dan demokrasi. Hal yang paling signifikan dalam perkembangan dan pembentukan institusi demokratis tersebut tidak lain adalah pembentukan komisi-komisi negara yang seringkali disebut sebagai lembaga-lembaga negara (independen).[1]

Sebuah lembaga (institusi) yang independen, tidak ada sesuatu apapun yang dapat melakukan intervensi atau mengikatnya dalam mengambil sikap atau kebijakan yang diprediksinya dapat membawa keuntungan bagi tujuan yang sudah ditetapkan untuknya. Bagi lembaga-lembaga negara yang independen, tujuan untuk keuntungan bangsa dan negara adalah satu-satunya pengikat bagi independensinya.

Lembaga-lembaga independen berkembang di Indonesia sesuai karakter, wewenang dan fungsinya. Fungsi, kedudukan, dan wewenang, menurut Hasan Zaini, memang sangat berkaitan. Fungsi dapat diartikan suatu lingkungan kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Kedudukan suatu lembaga negara ditentukan oleh fungsinya. Untuk dapat menjalankan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan tertentu, lembaga negara harus dilengkapi dengan wewenang (kekuasaan).[2] Lembaga-lembaga independen tersebut memiliki hubungan kerja antar lembaga tersebut serta memiliki hubungan sengketa antar lembaga utama dan penunjang dalam format hukum tata negara Indonesia.

Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, banyak sekali lembaga-lembaga independen yang dibentuk. Menurut Jimly Assshiddiqie[3], lembaga negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance lainnya, seperti:

  • Komisi Yudisial (KY);
  • Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral;
  • Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  • Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
  • Komisi Pemilihan Umum (KPU);
  • Kejaksaan Agung yang meskipun belum ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945 melainkan hanya dalam UU, tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat penegak hukum di bidang pro justisia, juga memiliki constitutional importance yang sama dengan kepolisian;
  • Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dibentuk berdasarkan UU tetapi memiliki sifat constitutional importance berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945;
  • Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOM-NAS- HAM)49 yang dibentuk berdasarkan undangundang tetapi juga memiliki sifat constitutional importance.

Dalam makalah ini hanya akan disebutkan beberapa lembaga yang disebutkan dasar pembentukannya dalam UUD 1945.

B. Pembahasan

1. cam-Macam Lembaga Independen (Karakter, Wewenang dan Fungsi)

Lembaga-lembaga independen yang pembentukannya disebutkan oleh UUD 1945 antara lain:

a) Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Amandemen UUD 1945 menghasilkan landasan hukum yang kuat bagi pemilihan umum sebagai salah satu wahana kedaulatan rakyat. Sifat nasional berarti wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilu mencakup seluruh wilayah negara Indonesia. Sikap tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri mencerminkan sifat KPU dalam menjalankan dan menyelenggarakan pemilu bebas dari pengaruh pihak manapun.

Dalam pasal 15, ditegaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat Nasional, tetap dan mandiri. KPU bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu. Dalam pelaksanaan tugasnya KPU menyampaikan laporan dalam penyelenggaraan pemilu kepada presiden dan DPR.

Tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah:

  1. Merencanakan Penyelenggaraan Pemilu
  2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahap pelaksanaan pemilu
  3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahap pelaksanaan pemilu.
  4. Menetapkan pemilu.
  5. Menetapkan daerah pemilu, jumlah kursi dan calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
  6. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara.
  7. Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
  8. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilu.
  9. Melaksanakan tugas dan kewenagna lain yang diatur undang-undang.

b) Komisi Nasional HAM (Komnas HAM)

Kewajiban menghormati HAM tercermin dalam Pembukaan 1945 yang menjiwai seluruh pasalnya, terutama dalam kesamaan kedudukan warga negara dalam hukum, hak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan memeluk agama, hak untuk memperoleh pendidikan.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam UUD 1945, MPR dengan Ketetapan MPR No. XVII/1998 tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintahan untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM.

Dalam pengaturan lebih lanjut maka negara membentuk undang-undang mengenai Hak Asasi Manusia yaitu UU No. 39 Tahun 1999. Undang-undang ini yang kemudian menjadi dasar pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Kedudukan Komnas HAM berdasarkan UU tersebut sebagai lembaga independen yang membantu pemerintah mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, maka kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia berada pada Presiden dan DPR. Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, kemudian hakim wajib memberitahukan pendapat tersebut kepada para pihak.

Pada tahun 1993, melalui Keputusan Presiden No. 50, Presiden Soekarno mendirikan Komnas HAM. Tetapi pada awal pertumbuhan Komnas HAM, tidak bisa dibilang layak dan imparsial dalam melakukan investigasi. Meskipun demikian paling tidak telah berperan penting dalam meredakan berbagai kritik yang ditujukan oleh pemerintah, terutama yang berasal dari masyarakat Internasional. Enam tahun kemudian DPR mengesahkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengubah struktur dasar dan menambah kewenangan Komnas.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 75, Komnas HAM berfungsi:

  1. Melakukan pengkajian dan penelitian dari instrumen hukum di Indonesia.
  2. Menangani kasus pelanggaran HAM.
  3. Mengkaji peraturan negara seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan produk hukum lainnya yang terkait dengan HAM.
  4. Melakukan pemantauan dan penyelidikan yang mengandung unsur pelanggaran HAM.
  5. Memediasi jika terjadi pelanggaran HAM.

Sedangkan, tujuannya :

  1. Mengembangkan kondisi yang kondufsif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
  2. Meningkatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
C) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara (POLRI)

TNI merupakan lembaga yang berperan dan berfungsi sebagai kekuatan pertahanan negara yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udata, bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TNI berkedudukan dibawah Presiden. Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI dibawah koordinasi kementrian pertahanan.

Dalam sejarahnya, TNI pernah digabungkan dengan POLRI. Gabungan ini disebut (ABRI) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang menggunakan slogan “Catur Dharma Eka Karma” (CADEK). Sesuai Ketetapan MPR nomor VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan POLRI serta Ketetapan MPR nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan peran POLRI maka pada tanggal 30 September 2004 telah disahkan RUU TNI oleh DPR RI yang selanjutnya ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada tanggal 19 Oktober 2004.

Sesuai UU TNI Pasal 7 ayat (1), Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

  • Operasi militer untuk perang
  • Operasi militer selain perang, yaitu untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan bersenjata, aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan dan objek vital nasional yang bersifat strategis.

Kepolisian Negara Indonesia merupakan alat negara yang berperan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindugi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Berdasarkan ketentuan ini maka tampak posisi dwi fungsi kepolisian yaitu alat keamanan dan penegak hukum. Kepolisian Negara Republik berada di bawah Presiden. Kepolisian negara Indonesia dipimpin oleh seorang Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden.

Dalam pasal 30 ayat (4), adanya semacam “dwifungsi” tugas kepolisian, yaitu:

  1. Alat Keamanan
  2. Menjaga dan menjamin keamanan.
  3. Menjaga dan menjamin ketertiban.
  4. Menjaga dan menjamin ketentraman umum.
  5. Penegak Hukum

Menyelidiki dan menyidik tindak pidana sebagai sebagian dari sistem penegakan hukum pidana terpadu.

d) Bank Indonesia

Dasar hukum kedudukan yang jelas mengenai kedudukan Bank Indonesia terdapat dalam pasal 22D UUD 1945 yang berbunyi “Negara memiliki satu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab yang independensinya diatur oleh undang-undang. Rumusan ini memberikan dasar hukum untuk bank sentral sebagai lembaga yang mengatur dan melaksanakan fungsi kebijakan moneter. Ketentuan lebih lanjut terhadap pasal diatas diatur dalam UU No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Bank Indonesia adalah badan negara yang independen yang berfungsi sebagai bank sentral, menurut undang-undang Bank Indonesia berhak mengeluarkan pengaturan Bank Indonesia yang materi muatannya mempunyai sifat sebagai peraturan perundang-undangan. Secara hakiki Bank Indonesia masuk dalam fungsi pemerintahan atau administrasi negara. Oleh karena itu peraturan-peraturan Bank Indonesia pada dasarnya adalah peraturan administrasi negara.

2. Perkembangan Lembaga-Lembaga Independen

Dalam perkembangan bentuk keorganisasian modern demi menjamin pembatasan kekuasaan dan demokratisasi yang lebih efektif, maka independensi lembaga-lembaga tersebut diatas perlu dilaksanakan. Dari keempat lembaga ini sekarang yang telah resmi menjadi lembaga independen adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara (POLRI) dan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Perkembangan pembentukan lembaga  independen pertama menurut Jimly Asshiddiqie pada makalah berjudul struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan keempat UUD Tahun 1995, yang di kutip oleh Ni’matul Huda yang sekarang telah resmi menikmati kedudukan yang independen adalah organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara (POLRI), dan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral.[4] Pada perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan berkaitan dengan lembaga-lembaga khusus yang independen seperti Komnas HAM, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dll.[5]

Keberadaan lembaga-lembaga ini di Indonesia perlu didudukan pengaturannya dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia modern, dan dalam kerangka perkembangan sistem hukum nasional yang menjamin keadilan dan demokrasi dimasa yang akan datang. Kedudukan dan peranan yang dimiliki masing-masing demokrasi dimasa yang akan datang. Kedudukan dan peranan yang dimiliki masing-masing lembaga ini adalah sejauh kedudukan dan peranan yang ada padanya.

Dalam sistem ketatanegaraan, keberadaan lembaga-lembaga independen tersebut harus disertai dengan kedudukan dan peranan serta mekanisme yang jelas. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, perlu adanya status atau kedudukan yang menjadi subjek dalam negara mencakup lembaga atau badan dan waganegara. Sementara itu, peranan mencakup kekuasaan, kebebasan hak asasi dan kewajiban terhadap kepentingan umum.

Komisi-komisi atau lembaga-lembaga yang telah disebutkan diatas selalu diidentifikasikan bersifat independen atau biss diartikan bebas, merdeka atau berdiri sendiri, maka dari itu kelembagaan atau komisi tersebut juga di beri kewenangan dalam melakukan tugasnya secara mandiri. Sedangkan menurut R. Rhodes dalam bukunya Beyond Westminster and Whitehall: The Sub-Central Government of Britain yang dikutip Jimly Asshiddiqie lembaga-lembaga seperti ini memiliki tiga peran utama, yaitu:[6]


Sumber:

[1] Firmansyah Arifin, et all., 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hal. 53.

[2] Hasan Zaini, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 261.

[3] Jimly Asshiddiqie, Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara, (Jakarta: UI-Press, 1996), hal. 25-27.

[4] Ni’matul huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Ed. Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.240.

[5] Imam Mahdi, Hukum Tata Negara Indonesia (Yogyakarta: Teras, 2011),  hlm. 155.

[6] Jimly asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 338.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *