A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, konstitusi yang diberlakukan di Indonesia telah mengalami perubahan-perubahan dan masa berlakunya, diantaranya yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 pada 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959.[1] Indonesia memasuki perubahan ketatanegaraan, yakni dari Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 131 UUDS 1950.

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 merupakan konstitusi yang sebenarnya merupakan perubahan konstitusi federal. UUDS 1950 merupakan perpaduan antara konstitusi federal milik negara federasi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan konstitusi yang disahkan oleh PPKI milik Republik Indonesia, sebagai hasil persetujuan RIS dan RI tanggal 19 Mei 1950. Setelah konstitusi RIS, pada tanggal 17 agustus 1950 bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang didesentralisasikan.

Sistematika UUDS 1950, pertama, Mukaddimah yang terdiri dari empat alinea (berbeda rumusannya, baik dengan UUD 1945 maupun Konstitusi RIS 1949, serta rumusan dasar Negara terdapat dalam alinea IV dengan rumusan yang berbeda dengan UUD 1945 ). Kedua, Batang Tubuh, terdiri dari enam bab, dan 146 pasal. Dalam UUDS 1950 tidak terdapat bagian penjelasan. Dalam Mukaddimah UUDS 1950 teradapat rumusan dan sistematika dasar Negara Pancasila yang sama dengan yang tercantum dalam konstitusi RIS, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa; 2. Peri Kemanusiaan; 3. Kebangsaan; 4. Kerakyatan; 5. Keadilan Sosial.

Konstitusi UUDS 1950 Pasal 140, pertama, segala usul untuk mengubah Undang-Undang Dasar ini menunjuk dengan tegas perubahan yang diusulkan. Dengan undang-undang dinyatakan bahwa untuk mengadakan perubahan sebagaimana diusulkan itu, ada dasarnya. Kedua, usul perubahan Undang-undang Dasar, yang telah dinyatakan dengan undang-undang itu oleh pemerintah dengan amanat Presiden disampaikan kepada suatu Badan bernama Majelis Perubahan Undang-undang Dasar, yang terdiri dari Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara dan Anggota-anggota Komite Nasional Pusat yang tidak menjadi Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sementara. Ketuadan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sementara menjadi Ketua dan Wakil Ketua Majelis Perubahan Undang-undang Dasar. Ketiga, yang ditetapkan dalam pasal 66, 72, 74, 75, 91, 92, dan 94 berlaku demikian juga bagi Majelis Perubahan Undag-undang dasar. Keempat, pemerintah harus dengan segera mengesahkan rancangan perubahan Undang-undang Dasar yang telah diterima oleh Majelis Perubahan Undang-undang Dasar.

Pada waktu berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS, penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan Kabinet Parlementer (Sistem Pertanggungjawaban Menteri). Sistem Kabinet Parlementer pada masa berlakunya Konstitusi RIS belum berjalan sebagaimana mestinya, karena belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilihan umum, sedangkan pada waktu berlakunya UUDS, Sistem Kabinet Parlementer baru berjalan sebagaimana mestinya. Setelah terbentuk DPR berdasarkan pemilihan umum tahun 1955 tersebut, Badan Konstituante bertugas membentuk UUD yang baru. Demi persatuan, kesatuan dan stabilitas nasional karena dalam menjalankan tugas badan konstituante tidak pernah membuahkan hasil, padahal kondisi negara dalam keadaan yang memprihatinkan, Presiden Soekarno mengeluarkan “Dekrit Presiden 5 Juli 1959” yang berisi tentang pembubaran Badan Konstituante, berlaku kembali UUD 1945 dan tidak memberlakukan UUDS dan pembentukan MPR dan DPAS.

Dalam UUDS 1950 diatur juga tentang pembagian kekuasaan dari Presiden, wakil presiden, mentri-mentri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Dewan Pengawas Keuangan. Setiap lembaga memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. Makalah ini bermaksud meninjau lebih dalam tentang lembaga negara yang ada pada masa UUDS 1950 dengan sebuah tinjauan yuridis atau aturan hukumnya.

2. Rumusan Masalah

  • Apa saja lembaga negara menurut UUDS 1950?
  • Bagaimana kedudukan negara pada masa UUDS 1950?
  • Bagaimana tugas negara pada masa UUDS 1950?
  • Bagaimana wewenang negara pada masa UUDS 1950?
  • Bagaimana cara pengisian jawabatan negara pada masa UUDS 1950?

B. Pembahasan

Pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1959, Indonesia menggunakan Undang Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar negaranya. UUDS tersebut dimulai pada 17 Agustus 1950 sampai dengan lahirnya dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno. UUDS 1950 terdiri atas Mukadimah dan Batang Tubuh, yang meliputi 6 bab dan 146 pasal.

Pemberlakuan Undang Undang Dasar Sementara 1950 tersebut dimulai pada saat Republik Indonesia Serikat berakhir karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga akhirnya pemerintah membubarkan Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Undang Undang Dasar Sementara sejak 17 Agustus 1950, dengan menganut sistem kabinet parlementer. Pada tahun 1950 itu juga dibentuk sebuah badan konstituante yang bertugas membuat dan menyusun Undang Undang Dasar baru seperti yang diamanatkan UUDS 1950.

Dalam Piagam Persetujuan 19 Mei 1950 tersebut ditegaskan bahwa secara substansi Undang-undang Dasar Sementara berasal dari perubahan sedemikian rupa Konstitusi RIS. Substansi yang disepakati antara lain, yaitu Senat dihapus dan DPR Sementara terdiri dari gabungan Dewan Perwakilan Rakyat RIS dan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat (BP-KNP) serta ditambah anggota lain yang ditunjuk oleh  presiden,  Presiden  ialah  Presiden  Soekarno,  dan dewan menteri harus bersifat kabinet parlementer. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) karakter sistem pemerintahan berdasarkan UUDS 1950 dapat ditelusuri dari sejumlah aturan berikut yaitu :

  1. Sistem pemerintahan yang dianut pada masa berlakunya UUDS 1950 adalah sistem pemerintahan parlementer.
  2. Pasal 1 Ayat (1) : Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat (2) : Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
  3. Pasal 69 Ayat (1) : Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interplasi dan hak menanya. Ayat (2) : Menteri-menteri memberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, segala penerangan yang dikehendaki menurut ayat yang lalu dan yang pemberiannya dianggap tidak berlawanan dengan kepentingan umum.
  4. Pasal 70 : Dewan Perwakila Rakyat mempunyai hak menyelidiki (enquete), menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.
  5. Dalam pasal 83 ayat (1) UUDS 1950 ditegaskan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu-gugat”. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa “Menteri-menteri bertanggungjawab untuk seluruh kebijaksanaan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri”. Hal ini berarti yang bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintahan adalah menteri-menteri. Menteri-menteri tersebut bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR.

Lembaga-lembaga negara menurut UUDS 1950, bab II mengenai alat-alat perlengkapan negara, pasal 44 yaitu :

  1. Presiden dan Wakil Presiden
  2. Presiden sebagai kepala Negara yang dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden dan kekuasaan presiden tidak dapat diganggu gugat (Pasal 45 Ayat 1 dan 2).
  3. Lembaga kepresidenan yang bersifat personal terdiri atas seorang Presiden dan seorang Wakil Presiden [Pasal 44, 45, 46 (1), 47, dan 48].
  4.  Presiden dan Wakil Presiden dipilih menurut UU dengan syarat tertentu [pasal 45 (3) dan (5)].
  5. Proses pemilihan presiden dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan untuk pertama kali wakil presiden diangkat oleh presiden (Pasal 45 Ayat 3 dan 4).
  6. Tidak ada masa jabatan yang jelas bagi lembaga ini, namun dari sifat konstitusi sementara [pasal 134 dan penjelasan konstitusi], jabatan ini dipertahankan hingga ada lembaga baru menurut konstitusi tetap yang disusun oleh Konstituante.
  7.  Sebelum menjalankan tugasnya Presiden dan Wakil presiden bersumpah dihadapan DPR [pasal 47].

Presiden juga berhak membubarkan DPR (Pasal 84)


Sumber:

[1] Padmo Wahjono, Masalah Ketatanegaraan Indonesia, Jakarta, Rajawali, 1984, hal.4

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433