Makalah Sosiologi Hukum: ‘Remisi Kasus Korupsi’

A. Pendahuluan

UUD 1945 Negara Republik Indonesia pada Pasal 28D ayat (1) telah ditetapkan, “setiap orang berhak atas pengakuan adil hukum, kepastian, perlindungan, dan jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Bersamaan ditetapkan pernyataan konstitusional tentang persamaan prinsip hukum di atas, terdapat pro dan kontra dalam pemberian remisi untuk narapidana korupsi. Di satu sisi, banyak orang yang menginginkan penghapusan remisi tahanan korupsi. Di sisi lain, mereka menganggap remisi sebagai hak-hak tahanan dan penghapusan remisi merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Pengaturan hak remisi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan menyatakan, “para tahanan berhak untuk memiliki pengurangan masa pidana (remisi).

Pro dan kontra mengenai kebijakan remisi masih diperdebatkan sampai saat ini. Mereka yang bersikeras menghapuskan remisi berpendapat tindak pidana korupsi telah merusak keuangan negara dan sistem ekonomi. Dimana korban langsung adalah Negara dan korban tidak langsung adalah masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, dengan jenis korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa, tidak bisa disamakan dengan kejahatan umum (kejahatan kerah biru), karena memiliki efek sistemik, baik kehidupan politik, ekonomi dan sosial bangsa. Singkatnya, bagi mereka yang menyepakati pengetatan kebijakan remisi, mereka juga didasarkan pada perjanjian internasional terkait dengan jenis korupsi sebagaimana diatur dalam Konferensi Komite Ad Hoc untuk Negosiasi Konvensi PBB melawan Korupsi (UNCAC), 2003.

Peserta konferensi Negara sepakat korupsi merupakan kejahatan transnasional, maka pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak seperti biasanya, hanya dengan cara yang luar biasa, dan kemudian tidak lama menjadi isu-isu nasional tetapi juga internasional. Sebagai akibatnya, di tingkat internal, pemerintah Indonesia telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Tahanan. Hal ini terdiri dalam pertimbangan peraturan pemerintah yang mengatakan

kebijakan pemberian remisi, asimilasi, cuti menuju kebebasan, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana yang dihukum karena terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan pelanggaran HAM yang parah, kejahatan transnasional dan kebutuhan terorganisir lainnya harus disesuaikan dengan dinamika dan rasa keadilan masyarakat.”

Kebijakan tersebut merupakan semacam pengetatan kasus hak narapidana korupsi, memperoleh hak remisi, dan didasarkan pada Pasal 29 Deklarasi Hak Asasi Manusia, yang menegaskan pembatasan hak-hak individu dapat dibenarkan sejauh karena bercita-cita untuk melindungi hak asasi manusia kemanusiaan yang lebih luas, asal diatur dalam bentuk undang-undang tertulis. Sebaliknya, kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 dianggap telah melanggar hak-hak tahanan dalam kasus-kasus korupsi. Keinginan dan niat untuk memperketat kebijakan remisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 merupakan keprihatinan atas hukuman ringan yang diberikan oleh hakim dimana rata-rata satu tahun sampai dua tahun hidup di penjara tidak memberikan efek jera. Namun demikian, hakim yang menangani kasus korupsi harus mengambil peran penting untuk berperan dalam pemberantasan korupsi. Dengan demikian, peran hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki fungsi strategis dalam memahami hukum dan reformasi hukum sesuai dengan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Menurut International Corruption Watch (ICW) yang mengacu pada data Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 25 Desember 2014, terdapat 49 narapidana korupsi yang diberikan remisi. Terdiri dari 18 tahanan yang mengacu pada Peraturan Nomor 28 tahun 2006 di mana terdapat dua pembebasan langsung. Sementara remisi 31 tahanan lainnya mengacu pada Peraturan Nomor 99 tahun 2012.

Akibatnya, masalah hukum yang timbul dari fenomena tersebut merupakan kecenderungan pengaturan remisi narapidana untuk kasus-kasus korupsi yang tidak memberikan keadilan. Menurut Sukardi (dalam Mispansyah, Said Karim, Irwansyah, Harustiati A. Moein, 2015), fenomena penegakan hukum yang terjadi di Indonesia selama dekade terakhir menggambarkan proses penegakan hukum yang telah menimbulkan kontroversi, polemik, bentuk-bentuk tertentu dari oposisi, protes atau kritik keras dari berbagai kalangan. Pendapat dari berbagai pihak yang tidak setuju dengan proses hukum tersebut seringkali didasarkan pada asumsi menyakiti rasa hukum masyarakat, rasa keadilan hukum masyarakat yang benar-benar tidak lagi menemukan proses hukum formal melalui sistem peradilan pidana yang diterima.

Setelah mengamati perkembangan seperti yang dijelaskan di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana pelaksanaan hukum substantif dalam pemberian remisi terhadap kasus-kasus korupsi narapidana dari perspektif kepentingan publik dan individu.

Dalam menyusun makalah ini dengan menggunakan pendekatan secara sosiologi hukum dengan melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan didasarkan pada realita dan kenyataan sosial yang ada pada masyarakat. Permasalahan yang dianalisa erat hubungannya dengan ketentuan hukum yang berlaku dan penerapannya dalam praktek yang dikembangkan dalam realita kehidupan masyarakat.

B. Pembahasan

Konsep-konsep yang mengidentifikasikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat merupakan konsep hukum yang sosiologis, empiris atau antropologis (Abdurrahman, 1987). Menurut Rizal Muchtasar, sosiologi hukum yang berbasis hukum alam menekankan peranannya sebagai pengamat dan penjelas terhadap fenomena dan realitas sosial, walaupun dalam perkembangannya ada keinginan agar disiplin ini juga digunakan sebagai basis penyelesaian perkara. Sosiologi hukum yang berbasis moral menempatkan hukum tidak sekedar alat untuk mendapatkan keadilan, tetapi juga sebagai alat pendidikan.

Secara hukum remisi adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi syarat ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (pasal 1 ayat 6 PP 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan). Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi (Pasal 34 ayat 1angka 6 PP 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan).[1]

Membahas pelaksanaan hukum substantif dalam pemberian remisi kasus korupsi merupakan bagian dari subsistem yang paling penting dari penegakan hukum, di samping struktur dan budaya hukum. Menurut Friedman, sistem hukum harus diperiksa sebagai keseluruhan yang meliputi penilaian kembali, reposisi, reformasi struktur, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiganya diperlukan terintegrasi dari sistem hukum yang harus dilakukan secara simultan, integral dan paralel. Korban langsung kasus korupsi adalah Negara, hal ini bahkan disebutkan dalam rumusan Pasal UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ditegaskan dalam Pasal 2 (1) sebagai berikut:

“Setiap orang yang bertindak melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda minimal Rp 200.000.000, – (dua ratus juta rupiah) dan denda maksimal Rp 1.000.000.000, – (satu miliar rupiah)”.

Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, kasus korupsi termasuk dalam tipologi korupsi merugikan keuangan dan/atau perekonomian Negara secara signifikan. Pemberian remisi menyebutkan secara eksplisit dasar pertimbangan yang terkait dengan perlindungan kepentingan Negara. Penjelasan tentang “kerugian Negara” dan “keuangan Negara” penting karena menyangkut kepentingan Negara, yang harus dilindungi dan menjadi dasar pertimbangan dalam kebijakan remisi.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi melalui UU No. 7 tahun 2006, serta mendukung Stolen Asset Recivery (StAR) dari UNCAC, Program StAR merupakan bantuan dari Bank Dunia dan tujuan StAR Doc PBB memberikan efek jera dengan menunjukkan tidak ada tempat yang aman untuk korupsi dan meningkatkan kesadaran masyarakat internasional untuk memberikan komitmen penuh dalam memberantas korupsi.

Baru-baru ini, dalam sistem pidana Indonesia, pengaturan hukum mengenai pengembalian aset curian telah diadopsi, baik dalam UU Korupsi dan Pencucian Uang. Selanjutnya, Pengadilan juga merespon tuntutan jaksa dan kebijakan Komisi untuk menghukum terdakwa korupsi dengan hukuman penjara pidana, juga disertai dengan hukuman pidana serta hukuman tambahan berupa pembayaran kompensasi. Sama pentingnya, konsep penegakan hukum di bawah KUHP Indonesia seharusnya mampu memenuhi rasa keadilan korban dengan memberlakukan tanggung jawab pidana dalam bentuk sanksi pidana terhadap pelaku. Dilihat dari sudut pandang kriminalisasi, sistem peradilan pidana dianggap telah gagal dalam menciptakan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hakim dan pelaksana pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Hamonangan Laoly telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menkumham Nomor M.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Tata Cara Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan PP Nomor 99 Tahun 2012. Menurutnya, tahanan korupsi juga memiliki hak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Menkum HAM menilai, selama ini remisi bagi terpidana kasus korupsi kerap dikaitkan dengan whistle blower. Maka  jika seorang koruptor bukan whistle blower maka tidak patut diberi remisi. Menkum HAM juga menegaskan jika seorang narapidana kasus korupsi hartanya sudah disita negara, membayar denda, dan memperoleh hukuman serta berkelakukan baik. Maka narapidana korupsi berhak mendapatkan remisi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang menjadi dasar para terpidana kasus korupsi mendapatkan remisi dan bebas pembebasan bersyarat. Namun, dalam PP setidaknya disebutkan narapidana dalam perkara korupsi, terorisme, dan narkotika tidak bisa diberikan remisi atau pembebasan bersyarat. Hal ini jelas bertentangan dengan norma yang ada. Bahkan keputusan ini dinilai memberikan jalan lebar bagi penjahatan lainnya untuk merasakan remisi.[2]

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mengenai pemberian remisi, tidak termasuk pertimbangan perlindungan kepentingan publik. Perhatian kepentingan publik menjadi penting dalam kebijakan pemberian remisi. Hal ini disebabkan tahanan korupsi setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan kembali ke masyarakat untuk berinteraksi. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Sistem penjara dibentuk dalam rangka membentuk tahanan untuk menjadi manusia sepenuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana yang dapat diterima oleh masyarakat, dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara alami sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Dengan demikian, sudah sepantasnya dalam dokumen pemberian remisi terkandung pertimbangan kepentingan umum. Terkait dengan teori sistem hukum oleh Lawrence M Friedman, komponen struktural, yaitu birokrasi peradilan pidana seperti polisi, jaksa, pengadilan dan pelaksana pidana (penjara) termasuk peran pengacara, berpartisipasi dalam membentuk karya birokrasi yang benar, termasuk lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian akhir dari struktur kelembagaan aparat penegak hukum, dalam pemberian remisi para pejabat penegak hukum di lembaga pemasyarakatan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia akan menentukan pelaksanaan remisi sesuai dengan undang-undang.

Dalam perayaan 71th HUT RI di tahun 2016, sebanyak 3.657 narapidana penghuni lembaga pemasyarakatan di Provinsi Banten mendapatkan remisi. Dari jumlah tersebut, 131 orang langsung bebas. Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Banten, Enny Purwaningsih mengatakan narapidana yang mendapat remisi adalah narapidana kasus umum, sedangkan kasus terorisme dan korupsi tidak mendapatkannya. Mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah tidak mendapatkan remisi hari kemerdekaan. Atut saat ini tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas II A Tangerang Jalan Moh. Yamin, setelah divonis 7 tahun penjara dalam kasus korupsi semasa menjabat kepala daerah. Kepala Lapas Wanita Tangerang Cipriana Murbihastuti memastikan Atut tidak mendapat pengurangan hukuman. Tidak diberikannya remisi karena Atut belum memenuhi syarat sebagai warga binaan terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2012. Atut merupakan terpidana 7 tahun penjara kasus suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.[3]

Pemerintah tidak berkewajiban memberikan remisi bagi koruptor. Koruptor harusnya tidak perlu mendapatkan remisi. Koruptor tidaklah sama dengan para terpidana kejahatan kriminal biasa. Korupsi adalah kejahatan kriminal luar biasa, bahkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan hak asasi manusia dan kejahatan kemanusiaan.

Pada kasus tindak pidana biasa, yang dirugikan hanya satu individu saja. Namun, korupsi memiliki dampak merugikan dalam skala yang sangat luas. Sehingga, cara-cara yang luar biasa harus diterapkan kepada koruptor. Salah satu bentuknya adalah dengan menghapus remisi bagi koruptor. Koruptor harusnya diberi hukuman maksimal, tanpa remisi. Mereka sudah mengeruk uang negara yang menimbulkan kerugian bagi jutaan rakyat sehingga tidak pantas mendapat keistimewaan. Justru koruptor harusnya dimiskinkan dan diberi sanksi sosial. Menghukum seorang koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan juga menjadi pelajaran bagi jutaan orang di luar tembok penjara agar mengurungkan niat merampok uang negara. Kasus suap Gayus Tambunan ke petugas rumah tahanan Mako Brimob, Gayus yang menyeret para petinggi Dirjen Pajak, kasus Wisma Atlet yang melibatkan para pemimpin di Partai Demokrat, kasus cek perjalanan oleh Nunuk dkk, atau di Kemenakertrans yang juga bekerjasama dengan wakil rakyat di Bogor; kasus sel mewah Artalyta Suryani dan joki narapidana Kasiyem di Bojonegoro merupakan beberapa contoh praktik suap-menyuap antara terpidana dengan petugas penjara. Efek jera dari peniadaan remisi bagi narapidana koruptor tidak akan efektif jika moral penegak hukum dan aparat pengadilan tidak dibenahi. Penghapusan remisi bagi narapidana koruptor harus didukung penegakan kembali etika penegak hukum dan para hakim yang telah rusak karena hadirnya mafia hukum.


Sumber :

[1] Abdullah, Edi. Aspek Hukum Remisi Bagi Koruptor, Remisi Adalah Hak Narapidana Korupsi. http://makassar.lan.go.id/index.php/survei/refleksi/721-aspek-hukum-remisi-bagi-koruptur

[2] Indonesia Corruption Watch (ICW). Berikan Remisi Koruptor, Menkum HAM Tabrak Agenda Pemberantasan Korupsi. http://www.antikorupsi.org/id/content/berikan-remisi-koruptor-menkum-ham-tabrak-aturan-pp-992012

[3] Cipta, Ayu. 2016. Hari Kemerdekaan, Eks Gubernur Atut Chosiyah Tak Dapat Remisi. https://nasional.tempo.co/read/news/2016/08/18/063796934/hari-kemerdekaan-eks-gubernur-atut-chosiyah-tak-dapat-remisi

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *