Hak Atas Kebebasan Pribadi

A. Pendahuluan

Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).[1]

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak seseorang dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1pasal 28pasal 29 ayat 2pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Dalam buku Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia, Adnan Buyung Nasution, A. Patra M. Zen (2006), Pasal 12 Deklarasi Universal tertulis “tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, dengan sewenang-wenang, juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran seperti ini.”

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), penghormatan dan pengakuan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945 telah mendapat pengakuan konsitusional dalam Pasal 28 (a-j) UUD 1945 yang kemudian dituangkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM).  Pasal 1 ayat (1) UU HAM menentukan bahwa “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Beberapa klasifikasi hak menurut UU No 39 Tahun 1999 adalah[2]:

  1. Hak Untuk Hidup (Pasal 9) mencakup: hak untuk hidup & meningkatkan taraf hidup; hak untuk hidup tentram, aman & damai; dan hak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik.
  2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan (Pasal 10) mencakup hak untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah.
  3. Hak Mengembangkan kebutuhan dasar (Pasal 11-16) mencakup: hak untuk pemenuhan diri; hak pengembangan pribadi; hak atas manfaat IPTEK; dan hak atas komunikasi dan informasi.
  4. Hak Memperoleh Keadilan (Pasal 17-19) mencakup: hak perlindungan hukum; hak atas keadilan dalam proses hukum; hak atas hukuman yang adil.
  5. Hak Atas Kebebasan dari perbudakan (Pasal 20-27) mencakup: hak untuk bebas dari perbudakan pribadi; hak atas keutuhan pribadi; kebebasan memeluk agama dan     keyakinan  politik; kebebasan untuk berserikat dan berkumpul; kebebasan untuk menyampaikan pendapat; status Kewarganegaraan; dan kebebasan untuk bergerak.
  6. Hak Atas Rasa Aman (Pasal 20-27) mencakup: hak untuk mencari suaka; dan perlindungan diri pribadi.
  7. Hak Atas Kesejahteraan (Pasal 36-42) mencakup: hak milik; hak atas pekerjaan; hak untuk bertempat tinggal secara layak; jaminan sosial; perlindungan bagi kelompok rentan.
  8. Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan (Pasal 43-44) mencakup: hak pilih dalam Pemilu; dan hak untuk berpendapat.
  9. Hak Wanita (Pasal 45-51) mencakup: hak pengembangan pribadi dan persamaan   dalam hukum; dan hak perlindungan reproduksi.
  10. Hak Anak (Pasal 52-66) mencakup: hak hidup anak; status warga Negara; hak anak yang rentan; hak pengembangan pribadi  perlindungan hukum; dan hak jaminan sosial anak.

Dalam konsideran UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) disebutkan bahwa:

Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”.

Ketentuan Pasal 12 Deklarasi Universal meliputi hak setiap orang atas kebebasan dan perlindungan pribadi, keluarga, rumah tangga seseorang, mencakup hubungan surat-menyurat, dan hal-hal yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik seseorang seperti dinyatakan dalam Kovenan tentang hak-hak sipil dan politik. Hak tersebut tidak dapat dicampuri dengan sewenang-wenang. Konvensi Eropa tidak memuat frase kehormatan dan nama baik. Sedangkan dalam Konvensi Amerika memuat jaminan hak semua orang untuk menjawab serangan yang bersifat pribadi melalui media massa atau media komunikasi. “Kehidupan keluarga” mempunyai makna yang otonom, karena penafsirannya, tidak tergantung pada kebudayaan sebuah Negara.

Di region Eropa, merespon perkembangan sarana dan teknologi yang dapat digunakan untuk mencampuri kebebasan pribadi warga negara, maka Dewan Eropa mengadopsi sebuah konvensi khusus mengenai perlindungan individu yang berkaitan dengan pengolahan otomastis data pribadi. Berdasarkan Konvensi Eropa, dapat dilakukan penguasa Negara, hanya jika diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang jelas serta adanya alasan untuk kepentingan keamanan nasional, keselamatan umum, kesejahteraan ekonomi, mencegah kekacauan dan kejahatan, melindungi kemaslahatan atau moral umum, atau perlindungan hak-hak dan kebebasan orang lain. Sebaliknya, pembatas tidak dapat dilakukan, jika tidak mempunyai dasar hukum yang jelas atau berdasarkan alasan yang lemah.

Secara konkret untuk pertama kali Hak Asasi Manusia dituangkan dalam Piagam Hak Asasi Manusia sebagai lampiran Ketetapan Permusyawarahan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998. Undang-Undang tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Adapun hak-hak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199 tersebut antara lain Hak Atas Kebebasan Pribadi (Pasal 20-27).

B. Pembahasan

Dalam Hak Asasi Manusia (HAM) terdapat suatu hak yang mendasari kehidupan manusia yaitu Hak Atas Kebebasan Pribadi. Hak Atas Kebebasan Pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Dari berbagai hak yang dilindungi dalam hak asasi manusia, hak atas kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting.[3]

Hak Atas Kebebasan Pribadi dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28 butir (g) bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selain konstitusi, jaminan Hak Atas Pribadi diperkuat oleh Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 12 Tahun 2005. Dalam instrumen ini dikatakan bahwa setiap orang berhak perlindungan atas pribadi dan keluarga dari serangan terhadap kehormatan serta reputasi.

Hak-hak ini dilindungi oleh berbagai instrumen hukum baik internasional, regional maupun nasional. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), hak-hak ini diatur dalam Pasal 17-20 sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, perlindungan hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 20-43 yang meliputi :

1. Hak untuk Tidak Diperbudak

Perbudakan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 di antaranya termasuk perhambaan, perdagangan budak dan perempuan dan segala perbuatan yang serupa.[4] Perbudakan adalah status seseorang di bawah orang lain sebagai kepemilikan pribadi di mana ia harus menuruti dan melakukan segala yang diperintahkan “pemiliknya”. Perbudakan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Meskipun masalah perbudakan di Indonesia telah dihapuskan setelah tahun 1890,[5] namun pada prakteknya hingga kini perbudakan masih terjadi. Di antaranya perlakuan para majikan terhadap para pembantu rumah tangga, pekerja kasar dan bahkan karyawannya. Para majikan memperlakukan para pekerjanya dengan semena-mena dan bahkan tidak manusiawi seolah mereka memiliki kekuasaan penuh atas para pekerjanya, dan para pekerja pun tidak dapat dan tidak boleh melawan karena jika mereka melawan, bukan sekedar ancaman keras yang diberikan bahkan penyiksaan fisik maupun psikologis tak ragu diberikan oleh majikannya. Tidak hanya kepada para pekerja kasar, bahkan perbudakan terjadi pula pada karyawan menengah, di antaranya dengan memberi beban pekerjaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan tugas dan fungsinya, hal ini biasanya dilakukan demi kepentingan perusahaan/institusi.

2. Hak untuk Bebas Memeluk Agama

Kebebasan memeluk agama merupakan hak yang sangat pribadi karena berkaitan dengan keyakinan seseorang dan berhubungan dengan Tuhan. Seseorang tidak diperkenankan memaksa atau dipaksa untuk memeluk suatu agama tertentu atau bahkan untuk tidak memeluk agama. Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur kebebasan beragama dalam Pasal 29, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskannya kembali dalam Pasal 22. Negara memberikan jaminan tidak hanya dalam kebebasan memeluk agama tapi juga kemerdekaan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang telah dipilihnya.

3. Hak untuk Bebas Memilih dan Dipilih

Hak untuk bebas memilih dan dipilih tidak hanya dalam pemilu dalam pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen ataupun dalam pemilihan presiden dan calon presiden. Namun lebih luas dari itu dan bahkan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya hak untuk memilih sekolah, tempat tinggal, memilih cara hidup dan pilihan-pilihan lain dalam hidup. Hak untuk dipilih tidak hanya untuk dijadikan pemimpin bangsa atau wakil rakyat, bahkan termasuk dipilih untuk menjadi yang terbaik, misal dalam kompetisi untuk mencari yang terbaik, atau dipilih untuk melakukan suatu hal, setiap orang berhak dipilih sesuai dengan kompetensinya. Setiap orang mempunyai hak yang melekat ini, yaitu hak memilih dan dipilih.


Sumber:

[1] http://www.scribd.com/doc/129282369/Makalah-hak-Atas-Kebebasan-Pribadi#scribd

[2] http://www.negarahukum.com/hukum/hak-asasi-manusia.html

[3] Javaid Rehman, International Human Rights Law, Pearson Education Limited, Great Britain, 2003, hlm. 68-69.

[4] Pasal 20 UU Nomor 39 Tahun 1999

[5] Darwan Prinst, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak asasi manusia, Ctira Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.23.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *