KEBIJAKAN EKONOMI JOKOWI DALAM MENANGGAPI ASEAN COMMUNITY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai bentuk persaingan aktivitas regional di kawasan ASEAN, per Desember 2015 mulai diresmikan ASEAN Economy Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).[1] Tujuan pembentukan MEA adalah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, termasuk dalam hal meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang mantap, mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup penduduk ASEAN. MEAini diwujudkan sebagai integrasi yang lebih nyata dan berarti melibatkan peran masing-masing negara dalam kerjasama secara regional dan multilateral dengan memiliki kepentingan sendiri-sendiri.

Indonesia, merupakan salah satu dari 10 Negara anggota pendiri MEA yang saat ini juga mempersiapkan diri menghadapi perubahan global baik dari sisi ekonomi, perdagangan, politik dan tenaga kerja. Keyakinan yang mendasarinya adalah bahwa MEA bisa memberikan manfaat guna menciptakan sebuah wilayah kesatuan pasar dan basis produksi secara konseptual. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi maka akan membuat arus barang, jasa, investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan skilled labour menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Hanya saja, dalam kurun dua tahun tiga Negara pembentuk MEA justru mengalami kelesuan secara ekonomi.[2] Khususnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kwartal III hanya 5,01 persen turun signifikan dari kwartal II yang mencapai 5,12 persen. Sedangkan Negara lainnya, Malaysia juga mengalami pelemahan menjadi 5,60 persen di kwartal III sementara sebelumnya mencapai 6,40 persen. Negara ketiga adalah Filipina melambat signifikan menjadi 5,30 persen di kwartal III setelah sebelumnya 6,40 persen di kwartal II.

Tantangan eksternal yang dihadapi antara lain adalah tingkat persaingan perdagangan yang semakin ketat, semakin besarnya defisit neraca perdagangan Indonesia dengan Negara ASEAN lainnya, dan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan daya tarik investasi. Sementara itu, tantangan internal Indonesia antara lain adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap AEC, ketidaksiapan daerah menghadapi AEC, tingkat pembangunan daerah yang masih sangat bervariasi dan kondisi SDM dan ketenagakerjaan Indonesia.[3] Tantangan yang dihadapi Indonesia baik secara eksternal dan internal sebaiknya dijadikan diskursus penting bagi semua kalangan.

MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil;  terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem Double Taxation, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online.

Tuntutan kebutuhan akan dunia persaingan sekelas MEA yang di hadapi Indonesia ini jelas membutuhkan kebijakan ekonomi yang sesuai dari Presiden yang saat ini sedang berkuasa yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kebijakan ekonomi tersebut merupakan terobosan perekonomian akan perubahan iklim persaingan ASEAN. Karena munculnya MEA ini juga membuat semua Negara anggota mulai berbenah dan mengalami perubahan ekonomi dengan cepat. Berdasarkan latar belakang tersebut, masing-masing Negara saling memperbaiki terutama dalam bidang perekonomiannya.

Dalam menyikapi ekonomi dunia yang berdampak pada perkenomian banyak negara termasuk Indonesia, pemerintah bersama otoritas moneter, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, telah melakukan langkah-langkah dalam upaya menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif. Tujuan dari kebijakan ini tidak saja berupa stimulus bagi dunia usaha, tetapi juga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat banyak terutama yang berpenghasilan rendah. Selama ini pemerintah telah melakukan upaya stabilisasi fiskal dan moneter, termasuk di dalamnya pengendalian inflasi. Selain itu, pemerintah juga telah melakukan langkah-langkah untuk melindungi masyarakat, seperti pemberdayaan usaha mikro dan penyaluran kredit dengan suku bunga rendah. Namun langkah-langkah itu dirasa belum cukup oleh Presiden Jokowi sehingga pemerintah Indonesia meluncurkan paket kebijakan ekonomi[4].

1.2  Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan ekonomi Jokowi dalam menanggapi ASEAN Community?

1.3  Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui kebijakan ekonomi Jokowi dalam menanggapi ASEAN Community.

1.4  Kerangka Teori

Dalam menganalisa kebijakan ekonomi Jokowi dalam menanggapi ASEAN Community, penulis menggunakan level analisis sistem. Penulis menganalisa kebijakan tersebut dari kaca mata internasional dengan melihat bagaimana situasi internasional yang ada, serta bagaimana struktur internasional yang ada, sehingga dapat mendorong Jokowi untuk membuat kebijakan tersebut. Analisa tersebut juga diperkuat dengan metode pembuatan kebijakan: Rational Actor Model (RAM). Metode ini mempunyai beberapa asumsi dasar yaitu aktor internasional merupakan aktor yang rasional yang mengambil suatu kebijakan dengan cara memperhitungkan cost dan benefit dari segala alternatif yang ada. Seorang aktor dikatakan rasional ketika pilihan yang diambil memaksimalkan benefit dan meminimalisir cost. Asumsi kedua adalah aktor dilihat sebagai aktor yang uniter, maksudnya adalah aktor dilihat sebagai satu kesatuan[5]. Asumsi ketiga adalah setiap kebijakan harus mempunyai tujuan yang jelas dan konsisten serta memperhitungkan opportunity cost yang ada. Penulis memilih rational actor model karena model pembuatan kebijakan ini mudah diterapkan dan simple. Sesuai dengan level analisa dan model pembuatan kebijakan tersebut, penulis menganalisa kebijakan ekonomi Jokowi dalam menanggapi ASEAN Community dengan melihat faktor internasional yang mendorong serta melatarbelakangi pembuatan kebijakan tersebut. Selain itu, juga memperhitungkan keuntungan dan kerugian dalam mengambil kebijakan ekonomi Jokowi.

BAB II
LITERATUR

1. Kebijakan Ekonomi

Ilmu ekonomi mencoba menggali prinsip-prinsip dan mekanisme-mekanisme yang ada dibelakang persoalan-persoalan ekonomi yang konkret sehingga dapat juga merumuskan kebijakan-kebijakan tertentu untuk memecahkannya.

Kebijakan ekonomi adalah cara yang ditempuh atau tindakan yang diambil pemerintah dengan maksut mengatur kehidupan ekonomi nasional guna mencapai tujuan tertentu (Gilarso,2004:225).

Sedangkan menurut Lisma (dalam Advendi,2000:28) Kebijakan ekonomi adalah suatu pernyataan tujuan dan metode untuk mencapai tujuan (instrumen kebijakan) yang dilakukan oleh pemerintah, partai politik, badan usaha, dan lain-lain.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan ekonomi adalah seperangkat perencanaan yang mengacu pada tindakan, pernyataan, dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi dan menyangkut kepentingan umum. Semua kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki tujuannya masing-masing. 

2. ASEAN Community

ASEAN Community merupakan komunitas Negara-Negara yang bergabung di The Association of Southeast Asian Nation (ASEAN), yang bekerjasama di beberapa bidang antara lain bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik-keamanan.[6] ASEAN Economic Community merupakan kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara Asia Tenggara yang memiliki tujuan untuk kerjasama mensejahterakan masyarakat yang ada diseluruh Asia Tenggara. ASEAN Economic Community tersebut merupakan salah satu bentuk Free Trade Area ( FTA) dimana AEC akan berintegrasi lewat kerja sama ekonomi regional.[7]

BAB III
PEMBAHASAN

2.1  MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY

ASEAN Community mempunyai tiga pilar yaitu (1) ASEAN Economic Community, (2) ASEAN Security Community, (3) ASEAN Socio-Cultural Community dengan tujuan terciptanya stabilitas, perdamaian dan kemakmuran bersama di kawasan. Pada awalnya ASEAN Community akan diwujudkan pada tahun 2020, namun dipercepat menjadi tahun 2015.ASEAN Economic Community (AEC) merupakan bentuk integrasi ekonomi yang sangat potensial di kawasan maupun dunia. Barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas di kawasan ini. Integrasi ekonomi regional memang suatu kecenderungan dan keharusan di era global saat ini. Hal ini menyiratkan aspek persaingan yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi semua Negara.[8]

Dalam menghadapi ASEAN Economic Community, Indonesia sudah bisa dikatakan cukup siap. Terbukti dengan keseriusan pemerintah dalam menangani berbagai masalah pada bidang ekonomi baik itu masalah dalam negeri ataupun luar negeri sehingga kondisi ekonomi Indonesia stabil dan mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun belakangan ini.

Selain itu, posisi Indonesia sebagai Chair dalam ASEAN pada tahun 2012 ini berdampak sangat baik untuk menyongsong terealisasinya ASEAN Economic Community. Dari dalam negeri sendiri Indonesia telah berusaha untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara pemerintah pusat dengan daerah lalu mengurangi kesenjangan antara pengusaha besar dengan UKM dan peningkatan dalam beberapa sektor yang mungkin masih harus didorong untuk meningkatkan daya saing. Memaknai pada salah satu pernyataan ASEAN Community bahwa ‘Masyarakat ASEAN 2015 adalah Warga ASEAN yang cukup sandang pangan, cukup lapangan pekerjaan, pengangguran kecil tingkat kemiskinan berkurang melalui upaya penanggulangan kemiskinan yang kongkrit.’ Pemerintah Indonesia sampai dengan pada saat ini terus berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia itu sendiri makmur dan berkecukupan sebelum memasuki AEC.


Sumber:

[1]  Azwar. (2015).  Industri Perbankan Syariah Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 : Peluang dan Tantangan Kontemporer.  Diakses 12 Oktober 2015 dari http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/20434-industri-perbankan-syariah-menghadapi-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015-peluang-dan-tantangan-kontemporer.

[2] Kompas. (2014). Akademisi: Penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahap ‘Lampu Kuning’. Diakses dari: http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/14/12/20/ngvi0g-akademisi-penerapan-masyarakat-ekonomi-asean-tahap-lampu-kuning, pada 23 Desember 2015.

[3] Riset Kajian PKRB. (2014). Analisa Daya Saing dan Produktivitas Indonesia Menghadapi MEA. Diakses dari: http://kemenkeu.go.id/sites/default/files/Kajian%20Daya%20Saing%20dan %20Produktivitas %20Indonesia%20Menghadapi%20MEA.pdf, pada 23 Desember 2015

[4] http://www.rappler.com/indonesia/105296-pemerintah-jokowi-luncurkan-paket-kebijakan-ekonomi

[5]Dr. Harold Damerow. Decision Making Models. 2010. http://faculty.ucc.edu/egh-damerow/decision_making_models.htm. Diakses 02 Desember 2015

[6] http://www.academia.edu/9070390/Asean_Economic_Community_2015

[7] http://www.kompasiana.com/fitri-kompasiana/asean-economic-community-aec-2015-peluang-dan-tantangan-indonesia-are-you-ready_54f7833ca3331141758b4596

[8] http://www.docfoc.com/indonesia-menuju-masyarakat-ekonomi-asean-2015

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *