POLITIK HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PENGIMPLEMENTASIAN OTONOMI DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang luas dengan terdiri dari banyak pulau yang terpisahkan oleh lautan. Oleh karenanya menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan pemerintahan. Selain permasalahan pemerintahan permasalahan lainnya seperti transportasi, pemerataan ekonomi, pembangunan, dan pemerataan penduduk juga menjadi masalah yang cukup rumit bagi pemerintah pusat. Karenanya, sistem pemerintahan yang bersifat sentralisasi seperti yang dulu diterapkan saat penjajahan Belanda tidak bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, sistem pemerintahan ini diubah menjadi sistem yang terdesentralisasi dan memberikan otonomi ke tiap-tiap daerah.

Otonomi yang luas adalah keleluasaan yang diberikan kepada masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan kecuali kewenangan-kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan-kewenangan lainnya yang ditetapkan.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemberian daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[1] Menurut Suwandi[2], filosofi dari otonomi daerah adalah (i) eksistensi pemerintah daerah dibuat untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis; (ii) setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi; (iii) kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik; (iv) pelayanan pubik dapat bersifat pelayanan dasar maupun bersifat pengembangan sektor unggulan.

Paradigma otonomi daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah otonomi masyarakat dalam arti Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari otonomi masyarakat dituntut untuk lebih mampu mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan publik dibanding dengan pemerintah pusat yang jaraknya lebih jauh kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu perubahan krusial dari Undang-Undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dari sisi hukum, perubahan tersebut dapat dikelompokan ke dalam dua aspek yaitu perubahan formal dan perubahan materiil (Reghi Perdana, 2016). Menurut Farouk Muhammad (2014), UU No 32/2004 menganut prinsip general competence di mana urusan pemerintahan yang drinci di dalam UU adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, sementara di luar urusan pemerintah yang disebutkan merupakan urusan daerah otonom (residual power). Kemudian dilakukan perubahan UU 23 tahun 2014 dalam perpu No 2 Tahun 2014. Perpu tersebut hanya membatalkan 2 pasal yakni pasal yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.

Secara etimologis politik hukum berasal dari istilah rechtspolitiek (Belanda). Recht dapat diartikan hukum. Hukum adalah seperangkat aturan tigkah laku yang berlaku dalam masyarakat (Sri Soemantri Martosewignjo, 1992: 33). Politik dapat diartikan beleid yang berarti kebijaksanaan (policy). Dengan demikian politik hukum dapat diartikan  kebijaksanaan hukum. Politik hukum dapat didefinisikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam bidang hukum (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004: 22). Suatu perkembangan telah terjadi dalam kajian hukum administrasi yakni timbulnya pemikiran tentang kebutuhan pengembangan secara ilmiah terhadap unsur-unsur bersama yang mewarnai setiap bagian dan setiap urusan pemerintahan yang bersifat khusus untuk suatu asas-asas umum pemerintahan.[3] Hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi Negara (pemerintah) merupakan Hukum Administrasi Negara (HAN). Hukum Administrasi Negara merupakan salah satu cabang ilmu atau bagian dari hukum yang khusus. Bagian lain dari lapangan pekerjaan administrasi Negara diatur dalam hukum tata Negara, hukum privat, dan sebagainya.

Menurut G. Pringgodigdo, pengertian Hukum Administrasi Negara mencakup 3 (tiga) unsur yaitu (Marbun, 2000: 11):
  1. Hukum Tata Pemerintahan (HTP) yaitu eksekutif atau aktivitas eksekutif atau tata pelaksanaan Undang-Undang,
  2. Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam arti sempit yaitu tentang tata pengurusan rumah tangga negara (rumah tangga negara di maksudkan, segala tugas-tugas yang ditetapkan dengan Undang-Undang sebagai urusan negara);  dan
  3. Hukum Tata Usaha Negara (HTUN) yang berkait dengan surat menyurat atau kearsipan.
Sedangkan E. Utrecht mengemukakan bahwa Hukum Adminsitrasi Negara itu mempunyai objek sebagai berikut (1969: 9):
  1. Sebagian hukum mengenai hubungan hukum antara alat perlengkapan negara yang satu dengan alat perlengkapan negara yang lain.
  2. Sebagian aturan hukum mengenai hubungan hukum antara perlengkapan negara dengan perseorangan privat. HAN juga adalah perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan sehingga memungkinkan para pejabat negara melakukan tugasnya yang istimewa

Dengan demikian Politik Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan konsep dan asas dari hukum publik karena berisi peraturan yang berkaitan dengan masalah-masalah umum. Kepentingan umum yang dimaksutkan adalah kepentingan nasional (bangsa), masyarakat dan Negara.

BAB II
RUMUSAN MASALAH

UU 23/2014 Jo. UU Prp 2/2014 Jo. UU 9/2015 tentang pemerintahan daerah mengatur pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Urusan pemerintahan konkuren dibagi lagi menjadi urusan pemerintahan konkuren yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan. Untuk lebih jelasnya, pelaksanaan otonomi daerah tersebut akan dikaitkan dengan kegiatan investasi, bisnis, dan perdagangan di beberapa sektor pembangunan seperti kehutanan dan pertambangan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka fokus masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana transisi UU 23/2014 Jo. UU Prp 2/2014 Jo. UU 9/2015 tentang pemerintahan daerah?
  2. Bagaimana pengaturan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum?
  3. Bagaimana pelaksanaan otonomi daerah akan dikaitkan dengan kegiatan investasi, bisnis, dan perdagangan di beberapa sektor pembangunan seperti kehutanan dan pertambangan?

BAB III
PEMBAHASAN

1. Transisi UU 23/2014 Jo. UU Prp 2/2014 Jo. UU 9/2015 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa, pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (3) disebutkan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah diberi kewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi daerah dilakukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan keistimewaan dan kekhususan masing-masing daerah. Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspekaspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan di masing-masing daerah otonomi.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.[4] Pasal 1 butir 7 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dalam asas ini daerah berhak untuk menjalankan segala urusan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat namun masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, ditetapkan pada tanggal 18 Maret 2015 dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 2015. Perubahan dilakukan sebagai konsekuensi atas perubahan undang-undang tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur Wakil Kepala Daerah dipilih secara berpasangan dengan Kepala Daerah. Sehingga perlu diatur pembagian tugas antara Kepala dan Wakil Kepala Daerah agar tidak terjadi disharmoni dan dan perlunya pengaturan mekanisme pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan.[5]

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah untuk kesinambungan kepemimpinan di provinsi, kabupaten/kota diperlukan mekanisme peralihan kepemimpinan daerah di masa jabatannya yang demokratis untuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota perlu dilakukan penyesuaian dengan undang-undang yang mengatur pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dasar hukumnya yaitu Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015mengatur tentang beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), diubah.[6]

2. Pengaturan Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Absolut, Konkuren, dan Umum

Otonomi daerah adalah perintah Undang-undang, Undang-undang No 22 turun dari TAP MPR No.15 Tahun 1998, tentang pelaksanaan Otonomi Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Otonomi adalah mandate rakyat. Perda tidak bias dicabut oleh Pemerintah Pusat kecuali dilakukan judicial review ke Mahkamah Agung, berdasarkan ketentuan TAP MPR No. 3 Tahun 2000. Selain itu pemerintah daerah dan DPRD juga menganggap bahwa otonomi daerah adalah pemberian dari pemerintah pusat.

Otonomi daerah lahir pada situasi dimana semua orang belum siap menerima perbedaan dan perubahan yang terjadi dalam lingkup wilayah mereka, sehingga menimbulkan implikasi-implikasi yang sangat berat termasuk soal lingkungan. Mereka beranggapan bahwa otonomi daerah adalah sebuah perombakan besar-besaran dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat daerah, dan mereka takut akan kehilangan jati diri daerah mereka. Tidak ada jaminan bahwa kepala daerah penggantinya akan meneruskan visi dan misi yang seharusnya ada dan menjadi landasan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Dengan otonomi daerah tersebut, maka kebebasan yang dimiliki pemerintah daerah memungkinkan untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola dan mengoptimalkan sumber daya daerah. Adanya kebebasan untuk berinisiatif merupakan suatu dasar pemberian otonomi daerah, karena dasar pemberian otonomi daerah adalah dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan setempat. Bagaimana daerah mengembangkan segala aspek yang mereka miliki, dengan seluasnya, demi kemajuan dan terwujudnya pencapaian tujuan bersama.

Analisis terhadap luas atau sempitnya kewenangan daerah dapat mengambarkan sistem perencanaan daerah dapat menjadi indikator konsistensi kebijakan desentralisasi kekuasaan guna menumbuhkan otonomi daerah yang demokratis dan berkeadilan (Riawan Tjandra dan Kresno B Darsono 2009: 2). Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.[7] Pasal 1 butir 7 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa asas desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi yang mengacu pada prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Dalam asas ini daerah berhak untuk menjalankan segala urusan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat namun masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melimpahkan wewenang pemerintahan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam 3 kategori, yakni Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.[8]

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan absolut meliputi[9]:

  1. Politik luar negeri, misalnya mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri.
  2. Pertahanan, misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara.
  3. Keamanan, misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang, kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara.
  4. Yustisi, misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional.
  5. Moneter dan fiskal nasional, kebijakan makro ekonomi, misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang, dan sebagainya.
  6. Agama, misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan, keagamaan, dan sebagainya. Urusan agama Daerah dapat memberikan hibah untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan keagamaan sebagai upaya meningkatkan keikutsertaan daerah dalam menumbuh kembangkan kehidupan beragama.

Dalam menjalankan urusan pemerintahan ini, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Instansi vertikal merupakan perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi, sehingga dalam pembentukan instansi vertikal harus ada persetujuan dari Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat. Namun apabila dalam pembentukan instansi vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka tidak perlu memerlukan persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.


Sumber:

[1]Penjelasan Pemerintah di dalam Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

[2]Suwandi, Menggagas Otonomi Daerah di Masa Depan, Samitra Media Utama, Jakarta, 2005, hal 17.

[3] Lutfi, Efendi. 2004. Pokok-Pokok Hukum Administrasi. Malang: Bayumedia.

[4] Ketentuan pasal 5 ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

[5] UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Juga Telah Disahkan. http://kpud-tasikmalayakab.go.id/2015/03/25/uu-no-9-tahun-2015-tentang-pemerintahan-daerah-juga-telah-disahkan/

[6] UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. http://jdih.lemsaneg.go.id/arsip-hukum/uu-nomor-9-tahun-2015-tentang-pemerintahan-daerah

[7] Ketentuan pasal 5 ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

[8] Ketentuan pasal 9 butir 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

[9] Penjelasan pasal 10 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *