Membangun Politik Hukum Pemilu yang Demokratis

A. Pendahuluan

Bagi negara demokrasi modern pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan, Pemilu dipandang sebagai bentuk nyata dari kedaulatan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu sistem dan penyelenggaraan pemilu selalu menjadi perhatian utama, pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat melalui penataan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilu[1]. Moh. Mahfud MD mengatakan bahwa mengkaitkan pemilu dengan demokrasi sebenarnya dapat dilihat dari hubungan rumusan yang sederhana sehingga ada yang mengatakan bahwa pemilu merupakan salah satu bentuk dan cara paling nyata untuk melaksanakan demokrasi, jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat maka cara rakyat untuk menentukan pemerintahan itu dilakukan dengan pemilu[2].

Pemilihan kepala daerah (pilkada) sekarang ini dilakukan secara langsung. Pemilihan kepala daerah secara langsung ini telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menentukan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Pemilu dan Pilkada sebagai salah satu bentuk nyata perwujudan demokrasi dalam pemerintahan daerah, seyogyanya juga semakin mencerminkan proses kematangan berdemokrasi. Walaupun demikian, implmentasi di lapangan masih menunjukkan adanya fenomena yang merusak citra pemilu dan pilkada itu sendiri, seperti money politics, ketidaknetralan aparatur penyelenggara, kecurangan berupa pelanggaran kampanye dan penggelembungan suara, serta penyampaian pesan-pesan politik yang bernuansa sektarian berujung kepada retaknya bingkai harmonisasi kehidupan masyarakat. pada segi lain, ketidaksiapandan ketidakdewasaan para kandidat dan pendukungnya untuk mensyukuri kemenangan dan menerima kekalahan yang sering diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi yang menghalalkan segala cara, telah memicu konflik dan anarkhisme massa di berbagai daerah.

Masalah demokrasi, setiap negara akan mempunyai pengertian yang sama yaitu pemerintahan oleh rakyat. Akan tetapi demokrasi sebagai ide negara tidak sama isinya di negara Indonesia dengan demokrasi di negara Barat yang mempunyai ciri individualistis. Mengutip dari tulisan tentang Democratic Experiment in Indonesia Between Achievements and Expectations yang disusun oleh J. Soedjati Djiwandono dinyatakan sebagai berikut:

Criticism are often levelled especially at developing countries for lack of democratic progress even in spite of relatively succesful economic development. Such criticism are mostly unfair in that they are based on values or criteria that are frequently alien to those countries. This set of values, however, are often assumed to be universally applicable. In fact, because liberal democratic principles operate in developed countries in the west, which do enjoy considerable influence on many other countries ecause of their strong liberal democratic traditions, military, and economic power, such criticisms on the basis of Western liberal democratic values have created a strong pressure on many developing countries to emulate irrespective of their own peculiar histories.

Hubungan antara politik dan hukum merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Hukum dan politik sesungguhnya sebagai subsistem kemasyarakatan adalah bersifat terbuka, karena itu keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh subsistem lainnya maupun oleh sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Walaupun hukum dan politik mempunyai fungsi dan dasar pembenaran yang berbeda, namun keduanya tidak saling bertentangan. Hukum dan politik memberikan kontribusi sesuai dengan fungsinya untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Dalam masyarakat yang terbuka dan relatif stabil sistem hukum dan politiknya selalu dijaga keseimbangannya, di samping sistem-sistem lainnya yang ada dalam suatu masyarakat. Hukum dan politik mempunyai kedudukan yang sejajar. Hukum tidak dapat ditafsirkan sebagai bagian dari sistem politik, demikian pula sebaliknya. Realitas hubungan hukum dan politik tidak sepenuhnya ditentukan oleh prinsp-prinsip yang diatur dalam suatu sistem konstitusi, tetapi lebih dtentukan oleh komitmen rakyat dan elit politik untuk bersungguh-sungguh melaksanakan konstitusi tersebut sesuai dengan semangat dan jiwanya. Olehnya itu perlu upaya untuk mengetahui pemahaman terhadap semangat dan jiwanya konstitusi. diantaranya dalam hal politik pembentukan hukum.

B. Demokrasi dan Politik Hukum di Indonesia pada Pilkada Tahun 2015

Pengelolaan kesejahteraan bukan semata persoalan manajerial yang menyangkut metode pengelolaan dan pendistribusian sumber-sumber daya, tetapi juga persoalan politik yang memerlukan partisipasi publik secara substantif dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan tersebut. Demokrasi memberi peluang bagi setiap orang untuk memperoleh akses yang setara terhadap sumber-sumber daya untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kendati akses ini seringkali harus diraih melalui kompetisi, tapi demokrasi diyakini memberikan jaminan bagi tersedianya aturan main yang fair, sehingga tidak ada  orang yang kemudian termarginalkan dalam pertarungan tersebut. Kesejahteraan lebih dari sekedar soal kemakmuran atau capaian-capaian yang bersifat materiil, tetapi juga mencakup hal-hal yang mendasar bagi kehidupan yang lebih baik, seperti kebahagiaan, kebebasan, pengakuan, dan sebagainya. Hal-hal ini hanya dapat diraih ketika pengelolaan kekuasaan dilakukan dengan membuka seluas mungkin peluang bagi munculnya keberagaman dan pengambilan keputusan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama, sebagaimana menjadi prinsip dari demokrasi[3].

Pilkada serentak merupakan upaya untuk menciptakan local accountability, political equity dan local responsiveness. Dengan begitu, demokratisasi di tingkat local terkait erat dengan tingkat partisipasi, dan relasi kuasa yang dibangun atas dasar pelaksanaan azas kedaulatan rakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakat pada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik. Pilkada yang baik akan melahirkan pemerintahan yang baik. Pilkada yang diselenggarakan secara lebih profesional, demokratis, akan memberikan dampak nyata terhadap perubahan politik.

Politik berperan penting dalam perubahan dan pembentukan konstitusi. The rule of law and democracy correspond to the two different concepts of liberty, the negative, which makes liberty dependent on the curbing of authority, and the positive, which makes it dependent on the exercising of authority[4]. Bahwa negara hukum dan demokrasi adalah dua konsep kebebasan yang berbeda. Amandemen terhadap UUD NKRI Tahun 1945 merupakan suatu bentuk pembaruan hukum dan juga merupakan wujud dari negara demokratis yang bertujuan untuk kemanfaatan rakyat banyak. Suatu proses politik yang melalui wadah institusi politik agar terbentuk suatu produk hukum. Maka ada duakata kunci yang akan diteliti lebih jauh tentang pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata “process” dan kata “institutions,” dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik.

Politik hukum pemilu dan pilkada mengalami perubahan terus-menerus seiring dengan perkembangan masyarakat, relevansi dalam praktik ketatanegaraan atau budaya berdemokrasi serta perubahan pemikiran hukum dan politik baik eksekutif, legislator maupun masyarakat pada umumnya. Melalui pengalaman-pengalaman pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD, serta pemilihan kepala daerah, setidak-tidaknya terdapat empat pihak yang mempengaruhi adanya perubahan politik hukum pemilu dan pilkada yang pernah dialami di Indonesia, yakni pertama, DPR dalam hal mengajukan usulan dan membahas revisi undang-undang pemilu/ pilkada; kedua, Presiden dalam hal mengajukan usulan revisi Undang-Undang atau mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu); ketiga, Mahkamah Konstitusi, dalam hal menguji UU/Perppu terhadap UUD 1945 dan menyelesaikan sengketa pemilu/ pilkada; dan keempat, Komisi Pemilihan Umum, melalui Peraturan KPU terkait pelaksanaan teknis dan aturan main dalam pemilu dan pilkada.

Kerangka konseptual pilkada oleh rakyat yang dibangun bukan hanya terkait erat dengan praktik desentralisasi dan otonomi daerah, melainkan juga berkorelasi positif terhadap terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis, pemberdayaan dan kesejahteraan rakyat. Meskipun secara teoritis argumentasi tersebut bisa diperdebatkan, tak sedikit akademisi yang memercayai bahwa pilkada langsung merupakan prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang partisipatif, transparan dan akuntabel (good governance). Namun, berhasil tidaknya sangat tergantung pada komitmen para stakeholders terkait dalam meminimalisasi kecenderungan perilaku menyimpang.

Konstitusionalitas pengaturan pemilu dan pemilukada diatur dalam bab dan pasal yang berbeda, yaitu pemilu diatur dalam diatur di dalam Bab VII B Pemilu Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, yakni: “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Sedangkan pilkada diatur dalam Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Sedangkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dinyatakan: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.” Jadi, konstitusi sudah memisahkan secara jelas antara pemilu dan pilkada. Penyelenggaraan pemilihan umum ditegaskan dalam pasal 22E ayat (2) UUD 1945, sedangkan pengaturan tentang pilkada diletakkan pada bab yang terpisah, yaitu pada Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Diskursus mengenai pilkada apakah merupakan rezim pemerintahan daerah atau rezim pemilihan umum terjawab melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 072-073/PUU-II/2005 tertanggal 22 Maret 2005[5]. Dalam pertimbangan putusan tersebut, MK menyatakan: “Mahkamah berpendapat bahwa pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Namun demikian, pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materiil untuk mengimplementasikan Pasal 18 UUD 1945.Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya dapat berbeda dengan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945, misalnya dalam hal regulator, penyelenggara, dan badan yang menyelesaikan perselisihan hasil pilkada, meskipun harus tetap didasarkan atas asas-asas pemilihan umum yang berlaku.”

C. Politik Hukum Pilkada dalam Hukum Konstitusional di Indonesia (Politik Hukum Calon Tunggal)

Amandemen konstitusi yang dilakukan salah satunya adalah untuk mewujudkan kekuasaan judisial yang bermartabat sehingga penegakan akan keadilan di negara demokrasi Indonesia dapat terwujud.

Developing countries continue to go through a process of adjustment in a great number of fields. In Indonesia, the people are in the process of adjusting and striking the right balance between traditional values and modernity; between material and spiritual well-being; between economic progress and democratic progress; and between reality and the desirable[6].

Sebagai negara yang dikategorikan negara berkembang, Indonesia juga mengalami proses penyesuaian di beberapa bidang pemerintahan setelah berhasil meraih kemerdekaan pada tahun 1945. Untuk itu, wajar jika proses amandemen setelah jatuhnya orde baru yang otoriter dilakukan di era reformasi (1999, 2000, 2001, dan 2002).

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *