Politik Hukum Dalam Masa Diktatorisasi Soeharto

A. Pendahuluan

Berbagai kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia masa lalu sering menjadi dan meninggalkan banyak persoalan, terutama bagi korban. Hal itu terjadi karena korban biasanya berposisi lemah saat berhadapan dengan negara sebagai pelaku dan faktanya persoalan tersebut terjadi di Indonesia.

Tuntutan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia telah  mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran hak asasi manusia berat.

Undang-Undang No 26 tahun 2000 mempunyai mandat untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, dengan kewenangannya untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia barat di Indonesia, tetapi  pada tatanan das sein tidak ada satupun pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat yang dijatuhkan sanksi oleh Pengadilan HAM, yang secara hukum berarti tidak pernah terjadi Pelanggaran HAM, sedangkan  pada tatanan das sollen diatur apa saja yang merupakan Pelanggaran HAM Berat yang dituangkan dalam Undang-Undang No 26 tahun 2000, yang meliputi kajahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Dengan unsur-unsur kejahatannya yang diatur dalam Undang-Undang No 26 tahun 2000.

Padmo Wahjono dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum[1] mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Definisi ini masih bersifat abstrak dan kemudian dilengkapi dengan sebuah artikelnya yang berjudul Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-Undangan, yang dikatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dalam hal ini kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum dan penegakannya sendiri[2].

Politik hukum menurut Satjipto Raharjo dijelaskan sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada, 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut, 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah, 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik[3].

Politik hukum dalam kasus Hak Asasi Manusia sering menjadi perdebatan didalam hukum dan peraturan yang ada di Indonesia. Zaman Orde Baru dimana dipimpin oleh Soehartom banyak kasus tentang Hak Asasi Manusia dan pelanggarannya. Pelanggaran HAM dimulai pada saat itu dengan KKN yang mana Soeharto tidak bisa dijatuhkan dari pemerintahan, masyarakat tidak bisa memilih pemimpin, dan tonggak pemerintahan Soeharto diberikan kepada kerabat, keluarga dan teman terdekatnya untuk dapat duduk di kursi parlemen. Tugas dan tanggungjawab MPR dan DPR tidak berlaku.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka makalah ini akan membahas mengenai politik hukum tentang Hak Asasi Manusia yang ada di Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto.

B. Politik Hukum Hukum Adat dalam Diktatorisasi Soeharto

Moh. Mahfud MD mengatakan politik hukum adalah legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembentukan hukum baru dan penggantian hukum lama. Terdapat tiga kelompok politik hukum yaitu: pertama arah resmi tentang hukum yang akan diberlakukan (legal policy) guna mencapai tujuan negara yang mencakup penggantian hukum lama dan pembentukan hukum-hukum yang baru sama sekali. Kedua, latar belakang politik dan sub-sistem kemasyarakatan lainnya dibalik lahirnya hukum, termasuk arah resmi tentang hukum yang akan atau tidak akan diberlakukan. Kemudian, ketiga persoalan-persoalan disekitar penegakan hukum, terutama implementasi atas politik hukum yang telah digariskan[4].

Berdasarkan buku dari Peter Burn’s yang berjudul The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia menjelaskan kontribusi yang terpenting untuk mengisi kesenjangan dalam literatur hukum di Indonesia yang berkaitan dengan hukum adat dan sistem hukum Indonesia. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang sejarah konsep hukum Indonesia, yang mana berfokus pada pengembangan gagasan tentang hukum adat dan tempatnya dalam sistem hukum nasional. Hukum adat pada dasarnya sudah ada dan sudah hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia[5].

Pada zaman orde baru, hukum adat mengalami represi serta tantangan dari modernitas dan globalisasi, institusi adat belum hilang dan tetap ada hingga saat ini. Hingga pada akhirnya, hukum adat menjadi salah satu sumber hukum utama dan menyediakan mekanisme informal dalam pengelolaan konflik yang penting di tingkat lokal atau daerah. Ketiadaan adat terutama di pulau-pulau terluar menunjukkan bahwa hukum nasional tidak pernah sepenuhnya menggantikan adat. Sebagai gantinya, seperti Dinnen mencatat bahwa adat telah terbukti sangat tangguh dan terus “menyesuaikan diri dengan dinamika perubahan sosial lokal dan eksternal.[6]

Jeremy Bentham mengatakan kepastian yang ditimbulkan oleh hukum (zekerheid door het recht) bagi individu dalam masyarakat adalah tujuan utama dari hukum. Lebih lanjut Bentham merumuskan bahwa tujuan utama dari hukum adalah menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya[7]. Tugas hukum adalah untuk menjamin kepastian ini, terutama dalam menengahi berbagai sengketa atau konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, hukum adalah suatu petunjuk tentang apa yang layak dan apa yang tidak layak. Hukum bersifat suatu perintah[8] yang berfungsi mengatur tatatertib dalam masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Pada masa awal kemerdekaan, sama sekali tidak disebutkan secara tegas tentang hukum adat dalam batang tubuh UUD 1945. Bahkan menurut Iman Sudiyat, tidak ada satu pasal pun yang memuat dasar berlakunya hukum adat, kecuali ketentuan Aturan Peralihan Pasal II yang menyatakan, “Segala badan negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru dalam undang-undang dasar ini.[9]” Namun kita temukan dalam uraian penjelasan bagian umum UUD 1945, “Bahwa undang-undang dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya undang-undang dasar berlaku juga hukum dasar tidak tertulis.” Menurut Soepomo, istilah hukum tidak tertulis ini merupakan sinonim dari hukum adat.

Orde Baru dimulai sejak tanggal 12 Maret 1966 bersamaan dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI), sehari setelah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pemerintah Orde Baru bertekad untuk mengoreksi penyimpangan politik yang terjadi pada era Orde Lama, dengan memulihkan tertib politik berdasarkan Pancasila sekaligus meletakkan program rehabilitasi dan konsolidasi ekonomi. Pada awal eksistensinya, jelas sekali bahwa Orde Baru memberi bobot yang lebih besar terhadap perkembangan ekonomi dalam kerangka pembangunan nasionalnya. Bagi negara-negara yang sedang membangun dan mengutamakan pertumbuhan ekonomi secara sadar akan diikuti dengan pembatasan atau pengekangan kehidupan politik yang demokratis. Memang pada awal pemerintahan Orde Baru tidak pernah menjanjikan demokrasi dan kebebasan di masa depan. Meskipun demikian pada awalnya juga masih ada kebebasan bagi parpol maupun media massa untuk melancarkan kritik dan pengungkapan realita di dalam masyarakat.

Ketentuan hukum mengenai Pemerintahan Daerah pada zaman orde baru dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pengangkatan kepala daerah adalah hak prerogatif presiden, dengan pengertian bahwa presiden tidak terikat dengan peringkat suara dukungan DPRD masing-masing, artinya yang mendapat suara terbanyak tidak mesti harus diangkat, tergantung kepada presiden Kepala Daerah merupakan penguasa tunggal di bidang pemerintahan di daerah, system kontrol dilakukan dengan pengawasan preventif, pengawasan represif dan pengawasan umum. Pengawasan preventif berkaitan dengan keharusan pengesahan Perda dan Keputusan Kepala Daerah, pengawasan represif berkenaan dengan kewenangan penangguhan dan pembatasan perda, dan pengawasan umum adalah pengawasan terhadap segala kegiatan yang dapat menjamin terselenggaranya pemerintahan di daerah, yang berupa pemeriksaan dan penyelidikan.

Dengan demikian Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang berlaku pada era Orde Baru tersebut memperlihatkan watak konservatif, yang dapat dicirikan dari penggunaan asas otonomi nyata dan bertanggungjawab sebagai pengganti asas otonomi yang seluas-luasnya. Hal ini memang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah, pemerintah senantiasa memaksakan kehendaknya demi untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kenyataan ini sebagai gambaran bahwa pemerintahan tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi berdasarkan atas kekuasaan.

Adapun ketentuan hukum mengenai Agraria pada masa orde baru masih menggunakan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Namun dalam pelaksanaannya pemerintah banyak mengeluarkan peraturan yang parsial, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 15 Tahun 1975, yang mengatur tata cara pembebasan tanah untuk keperluan pembangunan dan dalam rangka kepentingan umum. Inpres Nomor 9 Tahun 1973, yang berisi pedoman dan jenis-jenis kegiatan yang dapat dikategorikan kepentingan umum. Ketentuan ini dapat dipandang sebagai jalan pintas yang diambil pemerintah untuk memudahkan pengambilalihan tanah dari rakyat.

UUPA yang berkarakter responsif, tetapi pemerintah orde baru menginterpretasikannya dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan secara parsial untuk keperluan pragmatis dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan, sehingga memperlihatkan watak yang konservatif. Demikian juga halnya dengan Kepres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, meskipun membawa sedikit kemajuan, namun bentuk peraturannya tetap tidak proporsional. Materinya yang prinsip seharusnya menjadi materi undang-undang, yang sebenarnya tidak dapat dibuat sepihak oleh eksekutif. Pemerintahan Orde Baru terlihat lebih mementingkan kelompok atau golongan tertentu tanpa memperhatikan nasib rakyat. Sehingga undang-undang yang responsive dibuat menjadi konservatif sebagaimana halnya UUPA tersebut. Dengan demikian dalam pelaksanaannya sering terjadi permasalahan-permasalahan dan pertikaian-pertikaian, terutama dalam masalah pembebasan tanah yang nyata-nyata tidak proporsional dan merugikan rakyat[10].

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *