PERBANDINGAN PERATURAN UNDANG-UNDANG PERIZINAN PENGGUNAAN SENJATA UNTUK MASYARAKAT SIPIL PADA TIGA NEGARA : MALAYSIA, SINGAPURA, KANADA

A. Pendahuluan

Kasus kriminalitas Kasus kriminalitas makin meningkat, korbanpun makin bertambah. Kondisi ini tentu sangat meresahkan masyarakat. Sering terjadi tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata api dan pihak aparat keamanan tidak bisa berbuat banyak karena volume kejahatan juga meningkat maka banyak kasus tidak dapat terselesaikan secara maksimal. Untuk memerangi kejahatan di lapangan banyak mengalami tantangan cukup berat jumlah personil kepolisian belum seimbang dengan luas cakupan tugasnya serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Meningkatnya senjata api akan menimbulkan pertanyaan sebagian masyarakat mengenai aturan kepemilikan senjata api bagi masyarakat pelaksanaannya selama ini.

Sikap pro dan kontra penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil seringkali muncul ketika terjadi penyalahgunaan penggunaan senjata api yang dipicu oleh adanya anggota masyarakat yang menjadi korban kekerasan kejahatan bersenjata api. Banyak pihak mengusulkan untuk mempersenjatai anggota masyarakat tertentu yang karena jabatan/kekayaannya, mempunyai risiko tinggi mejadi korban kejahatan. Sementara pihak lain lebih mendorong polisi untuk  lebih keras menindak penjahat bersenjata api.

Dari sisi positif dapat dikatakan pemberian izin itu akan menambah rasa percaya diri dari pemegangnya. Pelaku kejahatan juga akan berhati-hati dalam mencari calon korbannya. Apabila tujuan perlindungan masyarakat dan penciptaan keamanan dilakukan dengan melarang masyarakat sipil memegang senjata, maka kelemahannya adalah masyarakat tertentu menjadi was-was dan tidak punya rasa percaya diri untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Masyarakat belum percaya sepenuhnya aparat keamanan dapat melindungi diri mereka.

Warga sipil adalah seseorang yang bukan merupakan anggota militer yang menjalani kehidupan sipil. Warga sipil yang karena pekerjaannya tugas ataupun jabatannya bermaksud memperoleh izin kepemilikan senjata api tersebut maka harus memperoleh surat izin kepemilikan senjata api. Surat izin kepemilikan senjata api tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, kewenangan dalam memberikan izin senjata api tersebut adalah Kapolri atau pejabat yang ditunjuk oleh Kapolri tersebut.

Dalam masyarakat sederhana, seperti pada awal pendaratan bangsa Eropa di benua Amerika, setiap orang/keluarga lazim memiliki senjata api untuk bertahan dari serangan musuh dan binatang buas. Sedangkan dalam masyarakat modern yang kompleks, tidak setiap orang dapat menguasai senjata api. Penguasaan senjata api dapat menimbulkan ekses-ekses negatif, yakni bukan sebagai alat mempertahankan diri  melainkan untuk menyerang atau mengancam pihak lain. Dalam masyarakat modern, ada pembagian tugas dan spesialisasi profesi termasuk tugas pengamanan yang diserahkan kepada aparat keamanan (polisi dan tentara). Masyarakat membuat kesepakatan (dalam bentuk peraturan perundang-undangan) untuk memberi kewenangan kepada polisi atau tentara untuk menguasai senjata api dalam rangka melindungi masyarakat.

Penerapan kebijakan penguasaan senjata api oleh masyarakat sipil di berbagai negara bervariasi: Pertama, memberikan kewenangan menguasai senjata kepada polisi/tentara saja dan melarang masyarakat sipil menguasai senjata (Jepang). Kedua, masih memungkinkan anggota masyarakat sipil tertentu menguasai senjata (Indonesia). Ketiga, membebaskan masyarakat sipil untuk menguasai senjata (Finlandia).

Untuk memperoleh izin kepemilikan senjata api, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh warga sipil berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) No. 2 tahun 2008. Syarat tersebut seperti harus memenuhi syarat medis dan psikologis, lulus uji psikotes, harus lulus uji kelayakan, belum pernah melakukan tindak pidana, harus berusia 21-65 tahun dan telah memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Setelah memenuhi persyaratan di atas, pemohon yang merupakan warga sipil, harus menempuh prosedur baku yang telah ditetapkan oleh Perkap No. 18 tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Nonorganik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia untukKepentingan Bela Diri. Tahapan prosedur tersebut adalah pengajuan rekomendasi dari Polda, dan rekomendasi tersebut juga harus dilengkapi dengan bukti kelulusan tes psikologi, kesehatan, kesehatan fisik, bakat, dan keahlian di Mabes Polri untuk mendapatkan sertifikasi lulus kualifikasi untuk mendapatkan izin memiliki senjata[1].

B. LANDASAN KONSEPTUAL/ TEORI

1. Tujuan Pengaturan Kepemilikan Senjata Api bagi Masyarakat Sipil

Masyarakat tidak lepas dari aturan permainan hukum itu (rule of law). Tujuan sesungguhnya penggunaan senjata api haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penangangan kejahatan masyarakat harus menunjukkan,menodongkan bahkan meletuskan senpi miliknya. Segala sesuatu memiliki aturan hukum yang tersendiri, adapun yang menjadi tujuan pengaturan kepemilikan senjata api yaitu:

  1. Memberikan batasan kepada siapa senjata api dapat diberikan pada dasarnya senjata api diberikan kepada aparat keamanan yaitu TNI/ POLRI. Tetapi senjata api dapat diberikan kepada masyarakat sipil tertentu seperti; Pengusaha dan Pejabat Pemerintah.
  2. Sebagai Perangkat Hukum dalam Menindak Kepemilikan senjata api Tanpa prosedur. Dengan adanya pengaturan Tentang senjata api, bagi masyarakat yang memiliki senjata api tanpa prosedur dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Darurat No 12 Tahun 1951.
  3. Menambah Pemasukan Bagi Pendapatan Negara. Dalam pengurusan Izin senjata api akan dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan PP No 31 Tahun 2004 Tentang tarif atas jenis Penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisan Negara Republik Indonesia.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *