PROSES MANAJEMEN STRATEJIK DALAM ORGANISASI PUBLIK

A. Pendahuluan

Manajemen strategi perlu diterapkan dalam organisasi publik atau pemerintahan. Menurut Ibrahim ( 2008:24), manajemen strategis pada prinsipnya adalah kemampuan manajemen organisasi untuk mengadaptasi masa depan yang umumnya bersifat jangka pendek serta menengah. Siagian (2004) mengemukakan manajemen strategi sebagai suatu rangkaian rangkaian keputusan serta tindakan yang disusun oleh manajemen puncak dan kemudian diimplementasi oleh semua jajaran entitas atau organisasi dalam kerangka pencapaian tujuan yang ditetapkan organisasi tersebut.

Menurut Marita Ahdiyana, organisasi publik merupakan organisasi yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lain yang diatur dengan hukum. Instansi atau organisasi sektor publik membutuhkan rencana yang strategis untuk menggapai tujuan yang dirinci program dan aktivitas yang bisa bersinergi. Terlebih lagi dengan struktur organisasi yang besar serta sangat kompleks, dengan menerapkan manajemen strategi, para pemangku kepentingan bisa memotivasi serta mengarahkan para pegawai yang kemudian bisa meningkatkan kinerja organisasi. Sektor publik pun bisa merumuskan strategi ke masa mendatang dan melihat ancaman dan peluang yang ada serta menetapkan tujuan yang jelas pada masa mendatang.

Menurut Steiner dan Miner ( 1997: 30), proses manajemen strategis meliputi beberapa hal sebagai berikut:

  1. Pengawasan perubahan lingkungan
  2. Identifikasi lingkungan peluang dan ancaman untuk dihindarkan
  3. Evaulasi kekuatan dan kelemahan organisasi
  4. Perumusan misi dan sasaran
  5. Identifikasi strategi untuk untuk pencapaian tujuan organisasi
  6. Evaulasi strategi dan pilihan strategi yang akan diimplementasikan
  7. Penetapan dan pemantauan proses untuk meyakinkan bahwa strategi diimplementasikan dengan tepat.

Kebijakan merupakan keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan kepada masyarakat umum (Abidin, 2006: 210). “…behavioral consistency and revetitiveness associated with efforts in and through government to resolve problem” (Charles, 1997) perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum.

Salah satu kebijakan pemerintah yang dapat diajukan sebagai bukti pentingnya manajemen strategi dalam lingkungan pemerintahan adalah Keputusan Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government dengan demikian hal ini dapat dijadikan contoh konkret dalam memaknai peran manajemen strategi dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam surat Keputusan Presiden tersebut ditegaskan bahwa pemerintah memerlukan strategi pengembangan E-Government dalam rangka tersedianya jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas, memuaskan dan merata.[1]

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu provinsi kepulauan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003, wilayah administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 1 kota dan 6 kabupaten, mempunyai  penduduk sebesar 1.261.737 jiwa (SP 2010), tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 3,14 %, tahun 2011 tingkat kepadatan penduduk mencapai 77 orang per km2, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terletak pada sampai bujur timur dan  lintang selatan. Total luas wilayah mencapai 81.725,14 . Sebagian besar mata pencarian penduduk Bangka Belitung adalah pertanian.[2]

Visi pemerintahan Bangka Belitung yaitu terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang aman, damai, sejahtera, adil, demokratis dan berdaya saing global dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi pemerintahan Bangka Belitung yaitu:

  1. Membangun komitmen bersama pemerintah, masyarakat untuk menciptakan iklim kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila.
  2. Meningkatkan kualitas sumber daya insani masyarakat melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, olahraga, seni dan budaya daerah/nasional serta pembinaan generasi muda.
  3. Meningkatkan kapasitas pengayoman dan pelayanan publik baik kepada masyarakat pada umumnya maupun pelayanan investasi dalam segala sektor dengan menerapkan sekurangkurangnya Standard Pelayanan Minimum (SPM) dan secara bertahap mengupayakan penguatan kapasitas melalui pengaplikasian E-Government di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk Kabupaten/Kota.
  4. Meningkatkan kapabilitas infrastruktur, dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dan penguatan kapasitas infrastruktur yang berkaitan dengan investasi seperti bandara, pelabuhan laut, kawasan industri, pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, instalasi air bersih, rumah sakit, dan perbankan.
  5. Menciptakan lapangan kerja dan lapangan berusaha, dalam rangka meningkatkan income per kapita dan daya beli masyarakat melalui penguatan terhadap 6 sektor unggulan daerah (yaitu: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan dan jasa), serta menciptakan tenaga kerja siap pakai dan berdaya saing sebagai salah satu komoditas daerah yang siap dipasarkan ke lingkup domestik, regional dan global.

B. Permasalahan

  • Apa kebijakan-kebijakan pemerintah di Ibukota Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung?
  • Bagaimana analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman(SWOT) di Ibukota Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu alat manajemen stratejik?

C. Analisis dan Pembahasan

1. Kebijakan-kebijakan pemerintah di Ibukota Sungailiat, Kabupaten Bangka, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pada tujuan pembangunan nasional yang dijabarkan melalui pendekatan konsep pembangunan daerah. Dengan definitifnya pemekaran kabupaten baru, maka konsentrasi pembangunan daerah di Provinsi ini dirancang secara lebih terarah dimana pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten yang ada. Kabupaten Bangka dengan ibukota Kabupaten di Sungailiat, berkonsentrasi pada pembangunan dan pengembangan di bidang perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, perkebunan dan pertambangan.

Kabupaten Bangka (ibukota: Sungailiat): sejak masih bergabung dengan Sumatera Selatan maupun setelah lepas, Kabupaten Bangka merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak. Saat lepas dari Sumsel, luas Kabupaten Bangka meliputi 91% luas pulau Bangka (11.000 km2), namun pada tahun 2003 Kabupaten Bangka dimekarkan menjadi 4 Kabupaten. Oleh karena itu, Kabupaten Bangka juga dikenal sebagai Kabupaten Bangka Induk.[3]

Dalam proses pembangunan ekonomi, pemerintah hendaknya tetap menerapkan kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Arah Kebijakan yang dilaksanakan guna pencapaian Visi, Misi serta Tujuan dan Sasaran DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang didasari tugas Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Kepualauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepualauan Bangka Belitung adalah kebijakan-kebijakan yang dapat menunjang penyelenggaran pemerintah daerah dalam bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah.[4]


Sumber:

[1] Keputusan Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. http://jatim.kemenag.go.id/file/file/PP/xvrb1451984221.pdf

[2] http://rsj.babelprov.go.id/content/rencana-strategis-tahun-2014

[3]http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2011-2-01328-DS%20Bab2001.pdf

[4] http://bappeda.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/perencanaan/RENSTRA%202012-2017%20DPPKAD.pdf

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *