ISU STRATEGIS: PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN SEBAGAI SATU KESATUAN DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN KHUSUS

BAB 1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setidaknya terdapat 22 isu strategis yang dirumuskan dalam RUU Pemerintahan Daerah antara lain: (1) pembentukan daerah otonom; (2) pembagian urusan pemerintahan; (3) daerah berciri kepulauan; (4) pemilihan kepala daerah; (5) peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah; (6) Muspida; (7) perangkat daerah; (8) kecamatan; (9) aparatur daerah; (10) peraturan daerah; (11) pembangunan daerah; (12) keuangan daerah; (13) pelayanan publik; (14) partisipasi masyarakat; (15) kawasan perkotaan; (16) kawasan khusus; (17) kerjasama antardaerah; (18) desa; (19) pembinaan dan pengawasan; (20) tindakan hukum terhadap aparatur Pemda; (21) inovasi daerah; (22) dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Salah satu isu strategis yang dibahas dalam makalah ini adalah kawasan khusus. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat perbatasan bagi kepentingan nasional (Pasal 1 Angka 19 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah).[1]

Amartya Sen (1999: 3) berpendapat bahwa development as freedom. Pandangan ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan kalangan yang memaknai pembangunan dengan dimensi persepektif yang sangat sempit, yakni mengidentifikasikan pembangunan sebagai pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan individu, industrialisasi, kemajuan teknologi atau bahkan memaknai pembangunan sebagai modernisasi sosial. Pembangunan memang sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk alasan kemajuan dan perubahan untuk menjadi lebih baik. Dengan demikian pembangunan menjadi sebuah proses yang senantiasa harus dilakukan oleh setiap pemerintahan dari sebuah negara sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.[2]

Pemerintah RI telah meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 melalui UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Dari 17.504 pulau di Indonesia, terdapat 92 pulau-pulau kecil yang dijadikan sebagai titik dasar dan referensi untuk menarik garis pangkal kepulauan yang berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga di wilayah laut yang tersebar pada 10 provinsi. Data Strategi Nasional (Stranas) Pembangunan Daerah Tertinggal terdapat 26 kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Pengelolaan wilayah perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terluar selama ini belum terintegrasi dengan baik.

Pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi (Budiman, 2000: 1). Keberhasilan proses pembangunan di suatu negara dapat dilihat dari kondisi perkembangan kesejahteraan masyarakatnya. Maka, sangat dibutuhkan serangkaian strategi kebijakan pembangunan yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia, pembangunan menjadi sebuah agenda mutlak yang harus selalu dilaksanakan agar  bangsa Indonesia dapat terbebas dari persoalan ketertinggalan yang terus menghantuinya. Agenda pembangunan yang paling mendesak adalah pembangunan di wilayah perbatasan Indonesia. Isu pembangunan kawasan perbatasan saat ini memang telah menjadi salah satu isu yang cukup penting pada level nasional, sehingga masuk menjadi salah satu agenda prioritas dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Rumusan Masalah

Apa saja isu strategis: pembangunan wilayah perbatasan sebagai satu kesatuan dalam pembangunan kawasan khusus?

Tujuan

Makalah ini bertujuan untuk mengetahui isu strategis: pembangunan wilayah perbatasan sebagai satu kesatuan dalam pembangunan kawasan khusus.

BAB 2 ANALISIS

Interpretasi

Terdapat 14 (empat belas) prioritas isu-isu strategis yaitu pembentukan daerah otonom baru, pemilihan kepala daerah, pembagian urusan pemerintahan, peraturan daerah, kelembagaan daerah, pengembangan aparatur daerah, keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, peran gubernur sebagai wakil pemerintah, kawasan khusus, desa, musyawarah pimpinan daerah, DPOD dan inovasi daerah.[3]

Isu strategis terkait pembangunan wilayah perbatasan sebagai satu kesatuan dalam pembangunan kawasan khusus. Pengertian kawasan perbatasan negara menurut UU 26/2007 dan PP 26/2008 adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan atau laut lepas. Sedangkan menurut UU 43/2008, kawasan perbatasan negara adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga.[4]

Penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terpadu, serta timbulnya konflik antar berbagai pihak (baik secara horisontal, sektoral, maupun vertikal) tidak dapat dihindari. Persepsi bahwa penanganan kawasan perbatasan ini hanya menjadi domain pemerintah (pusat) saja sudah waktunya diperbaiki dalam era otonomi daerah, meskipun kawasan perbatasan ini merupakan kawasan strategis nasional. Nilai strategis kawasan perbatasan ditentukan antara lain oleh kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan:

  • Mempunyai potensi sumber daya yang berdampak ekonomi dan pemanfaatan ruang wilayah secara siginifikan;
  • Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat di dalam ataupun di luar wilayah;
  • Mempunyai keterkaitan yang kuat dengan kegiatan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasional maupun regional (antar negara);
  • Mempunyai dampak politis dan fungsi pertahanan keamanan nasional.

BAB 3 KESIMPULAN

Kawasan khusus adalah kawasan yang mempunyai peranan dan ditetapkan di tingkat nasional, dan mempunyai nilai strategis, yang dapat tercakup di dalam kawasan perdesaan dan atau perkotaan, dan dapat merupakan kawasan budidaya dan atau kawasan lindung menurut dominasi kegiatan fungsi utama tertentu. Isu-isu strategis yang terdapat di kawasan khusus terutama di kawasan perbatasan perlu ditindaklanjuti dengan serius karena kawasan perbatasan memiliki potensi sekaligus garda depan pertahanan dan kedaulatan Indonesia.

Penanganan perbatasan negara selama ini belum dapat berjalan secara optimal dan kurang terpadu, serta timbulnya konflik antar berbagai pihak (baik secara horisontal, sektoral, maupun vertikal) tidak dapat dihindari. Persepsi bahwa penanganan kawasan perbatasan ini hanya menjadi domain pemerintah (pusat) saja sudah waktunya diperbaiki dalam era otonomi daerah, meskipun kawasan perbatasan ini merupakan kawasan strategis nasional.

Sumber:


[1] http://penelitihukum.org/tag/definisi-kawasan-perbatasan/

[2] Kebijakan Pembangunan Perbatasan dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Perbatasan Pulau Sebatik, IndonesiaSonny Sudiar, Prodi Hubungan Internasional Universitas Mulawarman Samarinda.

[3] http://www.ipdn.ac.id/arikel/ISU_ISU_STRATEGIS.pdf

[4] http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-isuue/160-oktober-2011/1229-strategi-pembangunan-kawasan-perbatasan.html

Ingin dibuatkan makalah seperti ini??
Butuh versi lengkap??
atau ada tugas-tugas costum lainnya?
silahkan hubungi geraijasa.com di no 0821-3805-4433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *