KEBIJAKAN DESENTRALISASI DI BIDANG TRANSPORTASI DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan total wilayah 735.355 mil persegi. Tanpa sarana transportasi yang memadai maka akan sulit untuk menghubungkan seluruh daerah di kepulauan ini.

Kebutuhan transportasi merupakan kebutuhan turunan (derived demand) akibat aktivitas ekonomi, sosial, dan sebagainya. Dalam kerangka makro-ekonomi, transportasi merupakan tulang punggung perekonomian nasional, regional, dan lokal, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Harus diingat bahwa sistem transportasi memiliki sifat sistem jaringan di mana kinerja pelayanan transportasi sangat dipengaruhi oleh integrasi dan keterpaduan jaringan.

Sarana transportasi yang ada di darat, laut, maupun udara memegang peranan vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Distribusi barang, manusia, dll. akan menjadi lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi yang ada berfungsi sebagaimana mestinya sehingga transportasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengintegrasikan berbagai wilayah di Indonesia. Melalui transportasi penduduk antara wilayah satu dengan wilayah lainya dapat ikut merasakan hasil produksi yang rata maupun hasil pembangunan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kebijakan desentralisasi di bidang transportasi dalam rangka otonomi daerah?

1.3 Tujuan

Makalah ini membahas mengenai kebijakan desentralisasi di bidang transportasi ditinjau dari aspek good governance dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
ANALISIS

2.1. Interpretasi

Desentralisasi merupakan konsekuensi dari demokratisasi. Tujuannya adalah membangun good governance mulai dari akar rumput politik. Dengan demikian, setiap keputusan harus dibicarakan bersama dan pelaksanaan dari keputusan itu didesentralisasikan menjadi elemen penting dalam proses demokratisasi. Kebijakan desentralisasi yang melahirkan otonomi daerah adalah salah satu bentuk implementasi dari kebijakan demokratisasi. Berarti tidak ada demokrasi pemerintahan tanpa desentralisasi.

Upaya serius untuk melakukan desentralisasi di Indonesia pada masa reformasi dimulai di tengah-tengah krisis yang melanda Asia dan bertepatan dengan proses pergantian rezim dari rezim otoritarian ke rezim yang lebih demokratis. Pemerintahan Habibie yang memerintah setelah jatuhnya rezim Suharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan dihadapkan pada beberapa pilihan yaitu:

  1. melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah, yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah;
  2. pembentukan negara federal; atau
  3. membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah pusat.

            Hasil evaluasi efektifitas pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah belum mencapai tujuan yang hakiki dari otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesimpulan ini merupakan hasil kajian Direktorat Otonomi Daerah Bappenas pada tahun 2011. 

Terlepas dari perdebatan tentang dampak positif dan negatif dari otonomi daerah, setidaknya berbagai kalangan mempercayai terdapat banyak hal positif dari penerapan konsep otonomi daerah di Indonesia, diantaranya (i) semakin meningkatnya tingkat kemandirian dan kemampuan daerah dalam mengelola pembangunan ekonomi daerahnya, ditunjukkan dari terjadinya perencanaan ekonomi daerah yang lebih mempertimbangkan aspirasi masyarakat di daerah (bottom-up planning), peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan; (ii)  perkembangan perekonomian yang signifikan, ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),  pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, serta semakin membaiknya fungsi intermediasi bank umum. Walaupun secara regional masih terdapat propinsi justru memperoleh dampak negatif.

Tujuan pembangunan sarana dan prasarana transportasi adalah: (1) meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan harga terjangkau; (2) mewujudkan sistem transportasi nasional secara intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayahnya; dan (3) menjadi bagian dari suatu sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan desa kota yang memadai.

Sasaran program pembangunan sarana dan prasarana transportasi adalah (1) mempertahankan dan meningkatkan jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi; (2) melanjutkan restrukturisasi dan reformasi transportasi dan (3) meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan sarana dan prasarana transportasi.

Arah Kebijakan pembangunan sarana dan prasarana transportasi adalah: (1) merehabilitasi dan memelihara sarana dan prasarana transportasi yang ada agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya; (2) memenuhi ketentuan keselamatan operasi pelayanan transportasi yang berlaku baik nasional maupun internasional; (3) menciptakan iklim usaha di bidang jasa pelayanan transportasi yang adil dan terbuka sehingga badan usaha milik negara (BUMN), swasta maupun pemerintah daerah, baik pemerintah propinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, terdorong untuk ikut berperanserta dalam penyediaan pelayanan jasa transportasi; (4) meyediakan pelayanan jasa transportasi minimal khususnya untuk daerah-daerah terpencil.

BAB III
KESIMPULAN

Pembangunan transportasi merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk  mempercepat proses pembangunan nasional. Transportasi juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Pelaksanaan pembangunan transportasi yang dilaksanakan di daerah tentu harus mendapat perhatian serius, karena faktor terbesar yang dihadapai pembangunan selama ini adalah buruknya kualitas pembangunan transportasi khususnya di daerah. Berbagai upaya untuk mengatasi kondisi tersebut terus dilakukan, salah satunya adalah dengan akselerasi pembangunan transportasi daerah guna mengejar ketertinggalan daerah dengan pusat dan daerah yang tertinggal dengan daerah lain.

Selama ini banyak daftar rencana pembangunan daerah berbeda dengan pusat, sehingga  pelaksanaannya tidak sinkron. Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma hubungan  Pemerintah, Pemerintah Daerah dan swasta, dimana peran bersama dalam pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha/swasta. Oleh karena itu, pembangunan kebijakan desentralisasi untuk pembangunan transportasi sebetulnya adalah solusi yang cukup tepat bagi keberhasilan pembangunan transportasi secara nasional, hanya saja kebijakan desentralisasi ini perlu didampingi oleh adanya good governance atau pola kepemimpinan yang baik dimana baik pimpinan pusat maupun daerah harus memiliki tujuan yang sama serta saling membantu dalam pelaksanaan serta pengawasan pembangunan transportasi daerah. Selain itu, peran masyarakat sebagai pelaku dan pengawas juga berperan dalam terwujudnya pembangunan transportasi daerah dan peranan ini harus semakin ditingkatkan ke depannya agar kebijakan yang telah dicanangkan oleh pemerintah bisa berjalan dengan lebih baik atau berada pada jalurnya.

Ingin dibuatkan makalah seperti ini??
Butuh versi lengkap??
atau ada tugas-tugas costum lainnya?
silahkan hubungi geraijasa.com di no 0821-3805-4433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *