Perlindungan Hukum bagi Balita akibat Vaksinasi dalam Program Imunisasi Dasar

A. Latar Belakang

Derajat kesehatan suatu Negara ditentukan salah satunya dengan Angka Kematian Bayi (AKB). Salah satu upaya pemerintah di setiap negara untuk mencegah kematian bayi adalah dengan memberikan vaksin, yakni dinamakan imunisasi (Depkes RI, 2005).[1] Imunisasi menjadi langkah primer untuk membuat seseorang menjadi kebal terhadap penyakit khususnya penyakit infeksi. Dengan adanya imunisasi ini diharapkan derajat kesehatan suatu negara akan meningkat dimana angka kejadian penyakit infeksi akan menurun, kecacatan dan kematian yang ditimbulkan pun akan berkurang (Cahyono, 2010).[2]

Di Indonesia, imunisasi adalah andalan program kesehatan (Ahmadi, 2006).[3] Sejak WHO mencanangkan Expanded Programme on Immunization (EPI) atau Program Pengembangan Imunisasi (PPI) dalam rangka pencegahan penularan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I), yakni dengan cara meningkatkan cakupan imunisasi pada anak-anak di seluruh belahan dunia. Program EPI ini menunjukkan hasil yang memuaskan, dimana dari angka cakupan imunisasi dunia 5% menjadi 80% (Ali, 2003).

Di Indonesia EPI pertama kali diselenggarakan pada tahun 1977 yang berfokus pada campak, tuberculosis, difteri, tetanus, pertussis, polio. Imunisasi hepatitis B dimasukkan terakhir pada tahun 1980-an karena pada saat itu baru tersedia. Sedangkan di tahun 2016, Indonesia belum lama ini menyelenggarapan Pekan Imunisasi Nasional  (PIN) 2016 yang berfokus pada folio. Menurut data Kementerian Kesehatan RI, hasil akhir cakupan PIN ini sebanyak 49% dari total sasaran Balita usia 0-59 bulan di Indonesia. Artinya, sebanyak 11.625.117 Balita telah mendapatkan vaksin polio secara oral (Depkes, 2016).[4]

Imunisasi dasar adalah imunisasi yang diberikan pada anak agar mendapat kekebalan awal secara aktif sebelum anak berusia setahun, yang mencakup imunisasi BCG (Bacille, Calmette, Guerin), hepatitis B, DPT (Difteri, Pertusis dan Tetanus), polio, dan campak.[5] Imunisasi dasar merupakan salah satu bentuk upaya pencegahan penyakit infeksi untuk meningkatkan kualita hidup. Imunisasi yang dilakukan dengan memberikan vaksin tertentu akan melindungi anak terhadap penyakit tertentu. Sehingga Imunisasi wajib diberikan sebagai hak anak untuk tetap sehat. Menurut Departemen Kesehatan RI, upaya ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun juga media untuk berkontribusi mempengaruhi masyarakat, mendorong para orangtua untuk memberikan hak anak untuk diimunisasi serta menginformasikan tentang imunisasi yang benar.[6]

Imunisasi memberikan manfaat yang besar bagi tumbuh kembang bayi dan anak-anak. Imunisasi ini diberikan sejak dini selain menjaga kesehatan dan terhindari dari penyakit serta kemungkinan cacat dan kematian. Bagi keluarga, imunisasi bermanfaat untuk menghilangkan kecemasan dan mengurangi biaya berobat si anak bila sakit. Dengan demikian si orang tua akan yakin bahwa anak-anak akan menjalani masa anak-anak dengan aman. Sedangkan bagi negara, selain memperbaiki derajat kesehatan juga menciptakan bangsa yang kuat dan berakal sehat untuk melanjutkan pembangunan Negara dan memperbaiki citra bangsa Indonesia diantara segenap bangsa di dunia.[7]

Sayangnya, imunisasi juga memberikan dampak negatif. Apabila imunisasi tidak diberikan secara lengkap  atau tidak tepat waktu kepada bayi dan anak-anak akan memudahkan mereka terserang penyakit kuman dan virus.[8] Sedangkan efek samping setelah bayi dilakukan imunisasi pada umumnya hanya demam nyeri, kemerahan, bengkak, gatal di bekas suntikan adalah reaksi wajar setelah vaksin masuk ke dalam tubuh yang akan segera teratasi dan sembuh dengan perawatan intensif orangtua. Dampak lainnya, si anak justru malah tertular penyakit mematikan seperti HIV, AIDS bahkan kanker setelah dilakukan vaksinasi.

B. Permasalahan

Vaksin perlu diberikan dengan cara dan prosedur yang telah ditetapkan. Kesalahan pemberian vaksin oleh si pemberi vaksin dapat menyebabkan bayi dan anak terkena efek samping yang mematikan. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) adalah semua kejadian sakit dan kematian yang terjadi dalam masa satu bulan setelah imunisasi, yang diduga ada hubungannya dengan penyuntikan imunisasi (disebut Malpraktek).[9] Terkait dengan adanya kejadian tersebut maka diperlukan paying hukum yang tepat melindungi bayi dan anak dari Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah:

“Bagaimana perlindungan hukum bagi balita akibat vaksinasi dalam program imunisasi dasar?”

c. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Vaksin dan Jenis-Jenisnya

Imunisasi adalah usaha untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit infeksi pada bayi, anak dan juga orang dewasa (Indiarti, 2007).[10] Imunisasi merupakan reaksi antara antigen dan antibodi-antibodi, yang dalam bidang ilmu imunologi merupakan kuman atau racun (toxin disebut sebagai antigen) (Riyadi, 2009).[11] Vaksin adalah kuman hidup yang dilemahkan / kuman mati / zat yang bila dimasukkan ke tubuh menimbulkan kekebalan terhadap penyakit tertentu.

Imunisasi dasar adalah pemberian imunisasi awal pada bayi yang baru lahir sampai usia satu tahun untuk mencapai kadar kekebalan diatas ambang perlindungan. (Depkes RI, 2005). Jenis-jenis imunisasi dasar yang dapat diberikan kepada bayi dan anak-anak antara lain: BCG, untuk mencegah penyakit TBC; DPT, untuk mencegah penyakit; penyakit difteri, pertusis dan tetanus; Polio, untuk mencegah penyakit poliomilitis; Campak, untuk mencegah penyakit campak (measles); dan Hepatitis B, untuk mencegah penyakit hepatitis. [12]

Keberhasilan pemberian imunisasi kepada bayi memerlukan kerja sama dan dukungan dari semua pihak terutama kesadaran ibu-ibu yang mempunyai bayi untuk membawa bayinya ke pelayanan imunisasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi imunisasi dasar pada bayi, antara lain (Mariaty , 2003).:

  1. Tingkat pengetahuan, seorang ibu akan membawa bayinya untuk diimmnisasi bila seorang ibu mengerti apa manfaat immnunisasi tersebut bagi bayinya, pemahaman dan pengetahuan seorang ibu terhadap kelengkapan imunisasi dasar terhadap bayi akan memberikan pengaruh terhadap imunisasi bayinya.
  2. Jumlah anak, keluarga yang memiliki hanya satu orang anak biasanya akan mampu memberikan perhatian penuh kepada anaknya, segala kebutuhan baik fisik maupun mental mereka berikan secara baik.
  3. Urutan kelahiran, dari hasil SDKI 1997 terlihat bahwa berdasarkan urutan kelahiran yang diimunisasi lengkap adalah anak I sebesar 56,6%, anak ke 2-3 sebesar 62,1%, anak ke 4-6 sebesar 42,3%, sedangkan anak ke > 7 hanya 32,4%.
  4. Jenis efek samping imunisasi, pemberian imunisasi mempunyai beberapa efek samping yang berbeda untuk setiap jenis imunisasi, jika tingkat pengetahuan ibu rendah akan menyerbabkan ketakutan pada ibu untuk membawa bayinya imunisasi
  5. Penilaian pelayanan imunisasi, dalam hal ini pelayanan kesehatan pemberian imunisasi pada bayi sangat penting, karena apabila pelayanan yang diberikan kurang memuaskan maka si ibu merasa enggan membawa bayinya untuk imunisasi.
  6. Jarak pelayanan, jarak antara pelayanan kesehatan dengan rumah ibu biasanya menjadi pertimbangan untuk membawa bayinya imunisasi.

2. Konvensi Hak-Hak Anak 1989

Anak-anak memiliki hak, baik di dalam konteks kesehatan atau hak anak secara umum yang berada di bawah ranah kewajiban negara untuk menyediakan hak dasar tersebut. Hak kesehatan anak di atur di dalam Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 dimana anak mendapatkan hak atas kesehatan dan layanan kesehatan, hak atas jaminan sosial, dan hak atas standar hidup yang layak.[13] Sehingga dalam hal ini, negara memastikan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental remaja.

Aspek kesehatan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 diatur dalam pasal 3 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: [14]

“Negara-negara Peserta akan menjamin bahwa lembaga-lembaga, dinas-dinas dan sarana-sarana yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan anak akan menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang, terutama dalam bidang-bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian petugasnya, dan juga pengawasan yang kompeten.

3. Hukum Perlindungan Anak

Perlindungan anak Indonesia di dalam aspek kesehatan juga diatur terpisah di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Pasal 44 dan 46, yang menyebutkan bahwa: [15]

Pasal 44

 (1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

(2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

(3) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan. 

(4) Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

(5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

 Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Berdasarkan kedua landasan hukum Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, sangat jelas bahwa kesehatan adalah aspek yang sangat mendasar bagi tumbuh kembang anak dan wajib dilindungi diikuti dengan berbagai peraturan-peraturan tentang kesehatan lainnya yang bersifat mengikat.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *