Hukum Kontrak Dalam Bisnis Internasional

A. Latar Belakang Masalah

Demi mewujudkan eksistensi global, Negara membutuhkan keberadaan Negara lain untuk saling berinteraksi dalam berbagai bidang. Salah satu bidang yang sangat penting dalam hubungan bilateral antara Negara adalah bisnis berskala internasional. Bisnis internasional (international business) diartikan sebagai  perdagangan yang melibatkan para pihak dari lebih satu negara (Hawani, 2014).[1]

Ada beberapa alasan untuk melaksanakan bisnis internasional, antara lain :
  • Spesialisasi antar bangsa

Suatu negara memiliki keunggulan tertentu dan kelemahan tertentu, sehingga perlu untuk menentukan pilihan strategis untuk memproduksikan suatu komoditi yang strategis dengan cara memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang paling unggul untuk menghasilkan secara lebih efisien dan lebih murah dibandingkan negara lain; menitikberatkan komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil diantara negara lain.

  • Pertimbangan pengembangan bisnis

Perusahaan bisnis di bidang tertentu tentu tentu saja mencoba untuk mengembangkan pasarnya ke luar negeri yang mendorong mengapa suatu perusahaan melakukan bisnis internasional, yakni, kejenuhan barang di dalam negeri, kapasitas mesin yang menganggur, persaingan di dalam negeri sudah terlalu tajam, pengembangan inovasi sesuai target pasar, serta potensi pasar internasional yang lebih luas. 

Untuk melaksanaan bisnis internasional tersebut, masing-masing negara harus melakukan perjanjian jual beli yang tertuang di dalam kontrak tertulis. Kontrak bisnis internasional ini pada prinsipnya sama dengan perjanjian jual beli pada umumnya. Akan tetapi, menurut Sinaga (2008) bahwa kontrak internasional tersebut dilakukan antara pembeli dan penjual yang dipisahkan oleh batas-batas negara dengan berbagai peraturan seperki kepabeanan yang dikeluarkan masing-masing negara, serta adanya perbedaan seperti bahasa, mata yang, kebiasaan dalam bisnis, hukum dan sebagainya.[2]

Anwar (2001) menyatakan bahwa di dalam praktik transaksi bisnis secara internasional, para pihak yang terlibat (negara-negara) seringkali menghadapi kesulitan untuk memastikan hak dan kewajiban mereka karena berada di negara berbeda.[3] Masalah hukum yang muncul dalam bisnis internasional ini antara lain kekuatan hukum negosiasi, akseptasi yang berbeda dengan tawaran, pembatalan  suatu tawaran, perlu tidaknya Consideration, keharusan kontrak tertulis serta waktu yang dianggap tercapainya kata sepakat (Widjaja & Mulyadi, 2003).[4]

Itulah mengapa dalam praktik bisnis internasional harus berlandaskan suatu hukum yang dinamakan hukum bisnis internasional. Hukum bisnis internasional ini semakin dibutuhkan untuk terus menjaga perdamaian dunia melalui lembaga-lembaga internasional sehingga membuat para pelaku bisnis optimis dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain di berbagai belahan dunia. Dalam hukum bisnis internasional transaksi tersebut merupakan transaksi yang bersifat komersil yang seharusnya menjadi bagian dari hukum perdata internasional.

Dengan semakin berkembangnya perdagangan, investasi dan keuangan di dunia global, maka transaksi antar negara di bidang ini juga semakin meningkat. Tatanan hukum yang mengatur jalannya bisnis internasional tersebut juga mengalami perubahan dari yang awalnya diatur  pada lintas batas nasional hingga kemudian diatur dalam aturan yang bersifat nasional sebagai upaya unifikasi, penyeragaman dan harmonisasi. Dengan demikian, berkembang pula prinsi-prinsip dan norma-norma hukum kegiatan transaksi bisnis internasional baik itu dalam bentuk hard laws, soft laws dan bersumber dari kebiasaan perdagangan internasional.

B. Pembahasan

1. Pengertian hukum kontrak bisnis internasional

Menurut istilah bahasa inggris, hukum kontrak adalah Contract of law, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenscomstrecht. Menurut Lawrence M. Friedman, hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.

Fuady, mengatakan, suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang halal.[5] Dengan memenuhi keempat syarat tersebut, kontrak menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Rumusan tentang kontrak atau perjanjian dalam BW terdapat dalam Pasal 1313, yaitu “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Pendapat Ricardo Simanjuntak dalam bukunya Teknik Perancangan Kontrak Bisnis yang mendefinisikan kontrak sebagai ”…an greement giving rise to obligation which are enforced or recognised at law”[6]

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, maka hukum kontrak disimpulkan sebagai aturan yang membahas mengenai tata cara membuat suatu kesepatan antara kedua belah pihak yang mana mereka mengikatkan dirinya dengan ithikad baik, suatu hal tertentu dan dikemudian hari akan menimbulkan akibat hukum apabila salah satu diantaranya melakukan wanprestasi. Masyarakat diseluruh belahan dunia banyak menjadikan bisnis sebagai sektor pemasukan yang mendukung perekonomian, dimana seringkali perbuatan tersebut tidak terlepas dari penggunaan kontrak, baik nasional maupun internasional.

2. Unsur-unsur Hukum Kontrak

Kontrak bisnis internasional sebagai suatu perjanjian, haruslah memenuhi unsur-unsur perjanjian antara lain :

  • Unsur Essensialia

Yaitu unsur mutlak yang harus selalu ada dalam setiap perjanjian.

  • Unsur Naturalia

Yaitu unsur yang diatur oleh Undang-Undang dan melekat dalam perjanjian.

  • Unsur Accidentalia

Unsur yang diatur secara khusus oleh para pihak dimana undang-undang tidak mengatur mengenai hal tersebut.

K.U.H. Perdata mengatur syarat sahnya dari suatu perjanjian, seperti yang diatur dalam pasal 1320 K.U.H. Perdata yaitu:

  1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
  2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
  3. Suatu pokok persoalan tertentu
  4. Suatu sebab yang halal
3. Prinsip Fundamental dan Prinsip Hukum Kontrak Internasional[7]

Hukum kontrak internasional memiliki dua prinsip pengaturan yakni prinsip fundamental dan prinsip hukum kontrak internasional.

a. Prinsip Fundamental
  • Prinsip dasar supremasi / kedaulatan hukum

Adalah prinsip yang menetapkan bahwa hukum nasional tidak dapat diganggu gugat. Kekuatan hukum nasional adalah mutlak di suatu wilayah.

  • Prinsip dasar kebebasan berkontrak

Prinsip ini menyatakan bahwa para pihak boleh dan bebas membuat kontrak yang termuat di dalam prinsip UNIDROIT pasal 1.1 yang menegaskan bahwa “The parties are free to enter into a contract and to determine its content”. Pelaksanaan kontrak ini tetap saja tidak boleh melanggar hukum-hukum nasional yang bersifat public.

  • Prinsip dasar otonomi para pihak

Menegaskan bahwa para pihak memiliki kewenang dan otonomi dalam menentukan syarat-syarat bertransaksi yang dituangkan di dalam dokumen kontrak. Otonomi  juga berlaku ketika menentukan pilihan forum atau pilihan hukum.

b. Prinsip hukum kontrak internasional
  • Prinsip Pacta Sunt Servanda

Pada prinsip ini, para pelako kontrak diharuskan melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Kesepatakan antara lain kewajiban menghormati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang bersifat mutlak sebab kesepakatan dibuat untuk mengikat seperti halnya Undang-Undang.

  • Prinsip Good Faith

Pada prinsip ini berarti itikad baik pada waktu negosiasi pelaksanaan kontrak sampai penyelesaian sengketa. Prinsip ini juga berlandaskan rasa percaya yang sangat dibutuhkan agar bisnis bias terealisasikan.

  • Prinsip Resiprositas

Prinsip ini mengharuskan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara timbal balik. Paling tidak harus ada keuntungan timbal balik, tidak hanya melakukan prestasi yang tidak tidak seimbang.

4. Indikator Kontrak Bisnis Internasional

Secara teoritis, unsur asing yang dapat menjadi indikator suatu kontrak adalah kontrak nasional yang ada unsur asingnya yaitu:

  1. Kebangsaan yang berbeda;
  2. Domisili hukum yang berbeda dari para pihak;
  3. Hukum yang dipilih adalah hukum asing, termasuk aturan-aturan atau prinsip-prinsip kontrak internasional terhadap kontrak tersebut;
  4. Penyelesaian sengketa kontrak dilangsungkan di luar negeri;
  5. Penandatangan kontrak dilakukan di luar negeri;
  6. Objek kontrak berada di luar negeri;
  7. Bahasa yang digunakan dalam kontrak adalah bahasa asing;
  8. Digunakannya mata uang asing dalam kontrak tersebut.[8]
5. Konvensi Internasional UNIDROIT 2010

UNIDROIT Principles of International Contract merupakan hasil harmonisasi di bidang Hukum Kontrak dari berbagai Sistem Hukum yang berbeda, baik Civil Law; Common Law; Socialist Legality; Shariah; maupun Canonic Law. Hal itu dilakukan untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional.

UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2010 merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya pada tahun 1994 dan kemudian disempurnakan pada tahun 2004. Ketentuan yang diatur juga berkembang dari 125 pasal pada tahun 1994, 185 pasal pada tahun 2004, menjadi 284 pasal pada tahun 2010. UNIDROIT Principles of International Contract 2010 terdiri dari 11 Bab, masing-masing tentang: Ketentuan Umum (general Provisions); Pembentukan (Formation); Kewenangan Agen (Authority of Agent); Illegality: Penafsiran (Interpretation); Isi (Content); Prestasi (Performance); Wanprestasi (Non-Performance); Set-off; Pengalihan hak, kewajiban dan kontrak (Assignment of Rights, obligations and Contracts); Pembatasan Waktu (Limitation Period); the Plurality of Obligors and Obligee).[9]

Untuk menentukan dasar pengaturan kontrak internasional ini kita dapat meninjau sumber hukum kontrak internasional itu sendiri yang digolongkan ke dalam 7 (tujuh) bentuk hukum sebagai berikut:

  1. Hukum nasional (termasuk peraturan perundang-undangan suatu negara baik yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kontrak);
  2. Dokumen kontrak;
  3. Kebiasaan-kebiasaan di bidang perdagangan internasional yang terkait dengan kontrak;
  4. Prinsip-prinsip hukum umum mengenai kontrak;
  5. Putusan pengadilan;
  6. Doktrin;
  7. Perjanjian internasional (mengenai kontrak).[10]

Soenendar (2004) menjelaskan bahwa UNIDROIT merupakan prinsip umum dan utama dalam praktik hukum bisnis internasional dan bias diaplikasikan ke dalam aturan hukum nasional. Para pembuat kontrak bias menggunakan aturan ini sebagai pilihan hukum. [11] UNIDROIT memuat hukum kontrak internasional yang bertujuan untuk menciptakan suatu harmonisasi hukum dan aturan-aturan dalam perdagangan sehingga tidak akan menimbulkan hambatan bagi negara yang memiliki sistem hukum berbeda.

Upaya harmonisasi system hukum ini merupakan tujuan dasar dibentuknya konvensi UNIDROIT yang dituangkan ke dalam prinsip-prinsip pengaturannya. Meskipun pada kenyataannya, para pelaku bisnis internasional kerap mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pilihan hukumnya. Biasanya jika terjadi sengketa, para pelaku akan memilih prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai hukum perdata internasional.


Sumber:

[1] Hawani, W.O. (2014). Bisnis Internasional. Diambil dari: http://waodesh.blogspot.co.id/2014/01/bisnis-internasional_30.html. Diakses tanggal 19 Oktober 2015

[2] Sinaga, B.N.P.D. (2008). Kontrak Bisnis Internasional: Pengantar Kontrak Bisnis Internasional. Diambil dari: https://bnpds.wordpress.com/2008/05/20/kontrak-bisnis-internasional/. Diakses tanggal 19 Oktober 2015

[3] Anwar, C. (2001). Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 71

[4] Widjaja, G., & Mulyadi, K. (2003). Seri Hukum Perikatan. Jual Beli, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 214.

[5] Munir Fuady, 2005, Pengantar Hukum Bisnis,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.9

[6] Ricardo Simanjuntak,2006, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, T.Gramedia, Jakarta,hal 28

[7] http://greatpeopleknows.tumblr.com/post/91122035304/hukum-kontrak-internasional

[8] Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm 1

[9] Supancana, I.B.R. (2012). Perkembangan hukum kontrak dagang internasional. Badan Pembinaan Hukum Nasional. Diambil dari http://www.bphn.go.id/data/documents/pk-2012-2.pdf. Diakses 19 Oktober 2015

[10] Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, PT. Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm . 69

[11] Soenandar, T. (2004). Prinsip-Prinsip UNIDROIT (Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Bisnis Internasional). Jakarta: Sinar Grafika

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *