KEBIJAKAN PUBLIK DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

1. Ringkasan Kasus

Pengelolaan pendapatan daerah menjadi salah satu fokus utama dalam pengelolaan pemerintahan daerah saat ini, yang ditandai dengan terbentuknya Dinas Pendapatan yang merupakan pemekaran dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Perda Nomor 8 Tahun 2014. Beberapa isu strategis terkait pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan melalui Diagnostic Reading saat ini yaitu: a). Perencanaan pendapatan daerah yang belum optimal, b) belum adanya sistem pengelolaan pendapatan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel berbasis IT, dan c). Belum optimalnya realisasi pendapatan daerah. Beberapa isu strategis tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pendapatan terutama dalam penyajian laporan pendapatan daerah yang akurat sebagai bahan penyusunan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk didalamnya sebagai upaya transparansi kepada publik terkait pengelolaan pendapatan daerah.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Nunukan adalah bahwa “Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

       Struktur Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Nunukan. Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan aparat bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pengelolaan keuangan daerah yang berada di Kabupaten Nunukan. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai unsur pelaksana memperlihatkan target dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah.

       Objek penerimaan keuangan yang ada meliputi keuangan yang berasal dari pemerintah Pusat yang terlebih dahulu mengajukan RAPBD dan juga penerimaan keuangan daru pemerintah daerah. Dalam RAPBD, DPPKAD haruslah menjalankan dan memaksimalkan pengeluaran secara baik berdasarkan rencana pelaksanaan[1]. Terkait dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan publik, salah satu kelemahan yang sering terjadi adalah adanya kecenderungan daerah untuk melakukan perubahan APBD pada saat menjelang akhir tahun anggaran berjalan (di atas bulan September). Hal ini tentu saja sangat mengurangi kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyesuaikan belanja, karena waktu yang tersisa untuk melaksanakan kegiatan/proyek menjadi sangat sempit. Daerah mempunyai kecenderungan untuk melakukan perubahan APBD setelah diketahuinya hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun sebelumnya sehingga dapat mengetahui secara pasti berapa besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Nunukan dibiayai dari penerimaan negara yang berasal dari pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Salah satu bentuk PNBP di Indonesia yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam penerimaan negara adalah PNBP di bidang pertambangan umum. PNBP memberikan kontribusi yang besar tidak hanya untuk negara tetapi untuk daerah penghasil SDA khususnya dalam sektor Dana Perimbangan yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Nunukan. Adapun persentase penerimaan daerah tahun 2014 dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1. Persentase Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Nunukan 2014 (%) Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKA, 2014)[2]

Gambar tersebut diatas menunjukkn pokok-pokok penyusunan APBD sesuai Permendagri Nomor 37 Tahun 2010 tentang pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah dalam menyusun APBD terkait dengan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2. Pembahasan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

a. Masalah-Masalah Kebijakan Publik

Masalah merupakan suatu kondisi atau keadaan yang tidak diinginkan atau menimbulkan ketidakpuasan bagi individu, kelompok, atau keseluruhan nasyarakat. Sedangkan  yang dimaksud dengan masalah publik adalah masalah-masalah  yang berdampak secara luas. Dalam analisa kasus ini, yang menjadi masalah publik adalah kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2006-2010 diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan.
  2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menitik beratkan pertumbuhan ”potential basic” dan menciptakan ikon-ikon pertumbuhan ekonomi baru.
  3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik.
  4. Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan daerah.
  5. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah.
  6. Meningkatkan rasa aman, tertib dan damai bagi kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.
  7. Meningkatkan keadilan dan penegakan peraturan daerah.
  • Proporsi Penggunaan Anggaran

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Selama periode tahun 2006-2010, rata-rata belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur adalah 24,07%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur relatif lebih kecil persentasenya apabila dibandingkan dengan belanja untuk masyarakat (belanja publik). Dengan demikian, kebijakan pengelolaan keuangan daerah difokuskan untuk pembiayaan pembangunan yang berorientasi kepada masyarakat, sedangkan pembiayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur lebih pada fungsi-fungsi pemerintah yaitu sebagai fasilitator pembangunan.

  • Analisis Pembiayaan Daerah

Surplus riil anggaran Pemerintah Kabupaten Nunukan pada tahun 2008 mencapai sekitar Rp. 23,80 milyar, kemudian menjadi defisit sebesar Rp. 193,20 milyar pada tahun 2009 dan selanjutnya mengalami surplus kembali sebesar Rp.135,12 milyar pada tahun 2010. Defisit riil seluruhnya, yang terjadi pada Tahun Anggaran 2009 ditutup seluruhnya dengan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya.

Selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2008-2010) menunjukkan kondisi sebagai berikut :

  • Jumlah SILPA mengalami perkembangan yang fluktuatif, yaitu dari 245,39 milyar pada tahun 2008 menurun menjadi 52,19 milyar pada tahun 2009, dan selanjutnya mengalami kenaikan menjadi 187,31 milyar pada tahun 2010.
  • Pada umumnya SILPA yang terjadi disebabkan oleh sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Kontribusi terhadap SILPA atas komponen tersebut adalah sebesar 104,51 % pada tahun 2008 , meningkat menjadi 328,16 %, pada tahun 2009, dan selanjutnya menurun menjadi 51,15 % pada tahun 2010.
  • Pelampauan penerimaan PAD yang menjadi sub unsur penopang SILPA menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, yaitu sebesar Rp 5,8 milyar pada tahun 2008, meningkat menjadi 10,18 milyar pada tahun 2009, dan selanjutnya pada tahun 2010 menjadi minus atau kurang sebesar Rp 5,56 milyar dari target yang ditetapkan.
  • Tahapan perumusan Masalah Kebijakan Publik

Tahap-tahap pembuatan kebijakan publik menurut Subarsono, (2005) adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tahap Analisis Kebijakan

Tahap Karakteristik
Perumusan masalah Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.
Forecasting (peramalan) Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari ditetapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila membuat kebijakan.
Rekomendasi kebijakan Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.
Monitoring kebijakan Memberi informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.
Evaluasi kebijakan Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan.

Sumber: Subarsono, 2005:10.

  • Pentingnya Perumusan Masalah Kebijakan Publik

Menurut William N. Dunn (2003), suatu perumusan masalah dapat memasok pengetahuan relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda.[3] Dunn (1994) juga mengemukakan pentingnya perumusan masalah, yaitu membantu menemukan asumsi-asumsi tersembunyi, mendiagnosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan memadukan pandangan-pandangan yang bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru.

Kebijakan yang ada di dalam sebuah daerah khususnya yaitu di dalam kebupaten Nunukan merupakan konteks implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah selama lebih dari satu dasawarsa yang kemudian merupakan pengelolaan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam jumlah yang sangat besar[4]. Pengelolaan APBD tersebut juga harus disesuaikan dengan prioritas kebijakan dan target yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Nunukan. Hal ini harus sesuai disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia baik hal tersebut diperoleh dari skema transfer maupun melalui perpajakan daerah tersebut.

Menurut Chief J.O (1981) (Abdul Wahab, 2005), kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Menurut Nugroho (2008), kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan. Menurut Nugroho R, (2003), kebijakan publik disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.

Kabupaten Nunukan mempunyai banyak potensi pajak daerah yang masih harus digali oleh pemerintah setempat. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah dan menggunakan sistem dan prosedur koleksi pajak dan retribusi daerah yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Penerimaan pajak dan retribusi daerah adalah dua hal yang berbeda. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan sebenarnya, maka realisasi penerimaan juga akan rendah. Upaya kreatif dan inovatif dapat diimplementasikan dengan melakukan upaya perbaikan sistem yang lebih transparan dan akuntabel, dimana semua stakeholder baik pemerintah dan masyarakat juga dapat mengakses dan memonitor pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta memastikan bahwa pajak yang dibayarkan masuk dalam kas daerah dan digunakan dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Dalam buku Analysis for Public Decisions Quade, E.S. (1994: 95) menggambarkan hubungan antara tujuan, efektivitas, dan kriteria sebagai berikut:


Sumber:

[1] Ridwan. Kontribusi Pajak Reklame Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan. E-journal Administrasi Negara, volume 1, nomor 2, 2013 : 324-337

[2] file:///D:/My%20Documents/Downloads/132-482-1-PB.pdf

[3] Dunn (2003) dalam http://www.academia.edu/4651751/KEBIJAKAN_PUBLIK_-_Perumusan_Masalah_Isu_Publik_Masalah_Publik_Kapan_masalah_jadi_masalah_publik_masalah_publik_jadi_isu_isu_jadi_kebijakan_publik_Tahapan_Perumusan_Kebijakan

[4] http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/390/Realisasi%20apbd%202012z.pdf

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *