Perlindungan Hukum bagi Investor Reksa Dana Menurut UU No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Pendahuluan

Banyaknya persaingan berbagai pelaku bisnis dan usaha baru memunculkan salah satu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang di gunakan sebagai kontrol untuk pelaku bisnis dan usaha lainya agar sesuai dengan aturan yang baik dan sesuai dengan keinginan para pelaku bisnis dan usaha lainnya. Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal (investor). Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain-lain, kedua pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrument keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Dengan demikian, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrument.

Pasar modal merupakan kegiatan penawaran umum yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan yang mana para investor dan pihak yang membutuhkan pendanaan jangka panjang. Beberapa contoh sekuritas terbaik di pasar modal adalah saham biasa, obligasi, dan saham preferen. Informasi merupakan kebutuhan yang penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Informasi dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi, sehingga apapun keputusan yang diambil oleh investor jika berdasarkan pada informasi yang ada akan dapat mengurangi ketidakpastian yang terjadi dan keputusan yang diambil tersebut diharapkan akan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Informasi yang dipublikasikan di pasar modal diantaranya adalah pemecahan saham (stock split). Informasi ini dapat memiliki nilai jika keberadaan informasi tersebut menyebabkan investor melakukan  transaksi di pasar modal, yang tercermin dalam mengetahui pergerakan harga saham dan volume perdagangan saham.

Kegiatan jual beli saham dan obligasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1880, di mana perdagangan saham dan obligasi dilakukan tanpa obligasi resmi. Secara keseluruhan, terdapat beberapa metamorfosis perkembangan pasar modal saat zaman pra kemerdekaan, antara lain dengan pendirian Amsterdam Effectenbeurs, Nederlandsche Handel Maatschappij, Nederland Indische Escompto Bank (yang dinasionalisasi pada tahun 1957 menjadi Bank Dagang Negara) serta Nederland Indische Handels Bank (yang dinasionalisasi menjadi Bank Bumi Daya.[1]

Pasar modal sebagai tempat bertemunya penjual (emiten) dan pembeli (investor) tentu memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Baik itu faktor penunjang maupun faktor penghambat. Terdapat banyak banyak faktor yang mempengaruhi pasar modal diantaranya penawaran dan permintaan sekuritas, kondisi politik dan ekonomi, para lembaga-lembaga pendukung pasar modal, risiko valuta asing, informasi, dan biaya transaksi.

Peran hukum dalam memberikan perlindungan hukum pada pasar modal sangat penting dimana pasar modal mempunyai fungsi penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut Prof. Dr. M. S. Tumanggor, SH, Msi, di negara manapun, perkembangan pasar modal tidak terlepas dari tindak kejahatan. Oleh karena itu, dalam hal ini, pemerintah Indonesia dengan diundangkannya UU No.8 Tahun 1995 bertujuan agar adanya penegakan hukum, dalam rangka menciptakan pasar modal yang tangguh, modern, efisien dan teratur. Disebutkan, UU No.8 Tahun 1995 telah menggariskan jenis-jenis tindak pidana dibidang pasar modal, seperti penipuan, manipulasi dan perdagangan orang dalam.Selain menetapkan jenis-jenis tindak pidana dibidang pasar modal, UU No.8 Tahun 1995 juga menetapkan sanksi pidana denda dan penjara/kurungan, bagi pelaku dengan jumlah atau waktu yang bervariasi. Dan, tindak pidana dibidang pasar modal memiliki karekteristik yang khas, yaitu barang yang menjadi objek adalah informasi.

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai reksa dana yang merupakan wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat demi kepentingan bersama. Reksa dana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Pada tahun 1995, berdasarkan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diperbolehkan reksa dana berbentuk tertutup dan terbuka dan berkembang pesat mulai 1996. Sebagai sarana investasi, reksa dana diharapkan akan memudahkan masyarakat luas dalam berinvestasi di pasar modal. Reksa dana merupakan sarana investasi bagi investor untuk dapat berinvestasi ke berbagai instrumen investasi yang tersedia di pasar.

Pembahasan

1. Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Bab IV, Reksa Dana, Bagian Kesatu; Bentuk Hukum dan Perizinan.

Pasal 18

  • Reksa Dana dapat berbentuk :
  • Perseroan; atau
  • Kontrak investasi kolektif.
  • Reksa Dana sebagaimna dimaksud dalam ayat (1) huruf a dapat bersifat terbuka atau tertutup.
  • Yang dapat menjalankan usaha Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah Perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.
  • Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b hanya dapat dikelola oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak.
  • Persyaratan dan tata cara perizinan Reksa Dana sebagaimana di maksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

  • Pemegang saham Reksa Dana terbuka dapat menjual kembali sahamnya kepada Reksa Dana.
  • Dalam hal pemegang saham melakukan penjualan kembali, Reksa Dana terbuka wajib membeli saham-saham tersebut.
  • Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dilakukan apabila :
  • Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
  • Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
  • Keadaan darurat; atau
  • Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

Pasal 20

  • Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana terbuka berbentuk kontrak investasi kolektif dapat menjual dan membeli kembali Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam kontrak.
  • Dalam hal pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali, Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut.
  • Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan apabila :
  • Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
  • Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek dihentikan;
  • Keadaan darurat; atau
  • Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam.

2. Pengertian Reksa Dana

Reksa dana adalah wadah dan pola pengelolaan dana/modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di Pasar dengan cara membeli unit penyertaan Reksa dana. Menurut Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 pasal 1, ayat (27): “Reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi.”

Dari kedua definisi di atas, terdapat tiga unsur penting dalam pengertian Reksa dana yaitu:

  1. Adanya kumpulan dana masyarakat, baik individu maupun institusi.
  2. Investasi bersama dalam bentuk suatu portofolio efek yang telah terdiversifikasi; dan
  3. Manajer Investasi dipercaya sebagai pengelola dana milik masyarakat investor.

Karena reksa dana merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat pemodal yang dapat mengurangi peranan modal asing. Seperti diketahui, bila aktivitas perdagangan di bursa efek masih sangat dipengaruhi oleh pemodal asing, maka kondisi ketahanan pasar modal Indonesia juga berada ditangan mereka. Reksa dana sangat dibutuhkan oleh Indonesia, bukan hanya oleh masyarakat pasar modal saja, karena reksa dana mendukung keberhasilan Trilogi Pembangunan dan Ketahanan Nasional Pasar Modal Indonesia.[2]

Reksa dana menjadi pelengkap/komplemen cara berinvestasi yang lebih mudah bagi masyarakat. Reksa dana bukanlah suatu jenis instrumen investasi yang dikeluarkan oleh bank atau perusahaan. Reksa dana adalah wadah sekaligus wahana sekaligus dan sarana investasi bagi masyarakat yang ingin berinvestasi pada instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan bahkan juga berinvestasi ke dalam deposito. Di dalam reksa dana juga ada kemungkinan-kemungkinan kerugian dikarenakan tidak diberikannya informasi mengenai perkembangan usaha reksa dana. Untuk dapat melakukan identifikasi serta pengawasan agar bentuk kejahatan ini dapat dicegah, maka diperlukan sarana dan tindakan yang sistematis disertai dengan kwalitas pengawasan pasar yang baik, khususnya pengawasan pasar yang dilakukan oleh Bursa Efek.[3]

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada Pasal 1 angka 27 bahwa reksa dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Reksadana yang ada di Indonesia berbentuk Reksadana Perseroan dan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) mulai Pasal 18 sampai dengan Pasal 29. Dari sisi peraturan Bapepam-LK, reksadana Indonesia dibagi dalam 4 (empat) jenis kategori, dimana penggolongan jenis reksadana ini memang berdasarkan kategori instrumen di mana reksadana melakukan investasi, yaitu[4] :

  1. Reksadana Pasar Uang (RDPU)

Reksadana Pasar Uang didefinisikan sebagai reksadana yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang. Efek pasar uang sendiri didefenisikan sebagai efek-efek utang yang berjangka kurang dari satu tahun. Secara umum, instrumen atau efek yang masuk dalam kategori ini meliputi Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi serta efek utang lainnya dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Reksadana Pasar Uang merupakan reksadana dengan tingkat risiko paling rendah. Tujuan investasi RDPU umumnya untuk perlindungan kapital dan juga untuk menyediakan likuiditas yang tinggi sehingga jika dibutuhkan, kita dapat mencairkannya setiap hari kerja dengan risiko penurunan nilai investasi yang hampir tidak ada.

1) Reksadana Pendapatan Tetap (RDPT)

Reksadana Pendapatan Tetap (RDPT) adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat utang. Efek bersifat utang umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga, seperti deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), obligasi, dan instrumen lainnya. Umumnya RDPT memberikan pembagian keuntungan berupa uang tunai (dividen) yang dibayarkan secara teratur, misalnya 3 bulanan, 6 bulanan atau tahunan. Pembagian keuntungan ini mirip pembayaran bunga deposito yang dapat dianggap sebagai pendapatan rutin untuk kebutuhan tertentu.

2) Reksadana Saham (RDS)

Reksadana Saham (RDS) adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas (saham).

3) Reksadana Campuran (RDC)

Tidak seperti RDPU, RDPT, dan RDS yang mempunyai batasan alokasi investasi yang boleh dilakukan, Reksadana Campuran (RDC) dapat melakukan investasinya baik pada efek utang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Per defenisi, RDC adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang perbandingannya (alokasi) tidak termasuk dalam kategori RDPT dan RDS.

3. Pengertian Pasar Modal

Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM), adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pada pasar modal terdapat profesi penunjang pasar modal seperti Bapepam, bursa efek, akuntan publik, underwriter, wali amanat, notaris, konsultan hukum, lembaga kliring, dan lainnya.[5] Menurut pasal 64 ayat (1) huruf a No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disingkat UUPM), profesi penunjang pasar modal meliputi :

  • Akuntan Publik

Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan terdaftar di Bidang Pengawas Pasar Modal. Kewajiban utama dari akuntan publik adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM). Di situ ditentukan bahwa akuntan yang memeriksa laporan keuangan emiten wajib menyampaikan kepada Bapepam hal-hal yang sifatnya rahasia. Sebenarnya yang diinginkan dari hal tersebut adalah bahwa akuntan publik diharapkan sebagai agen of information/agent of transparency dari klien-kliennya kepada publik melalui Bapepam. Jadi kalau ada hal-hal yang dirasakan melanggar ketentuan atau dapat berdampak negatif terhadap perusahaan tersebut, maka akuntan publik wajib melaporkannya kepada Bapepam. Sebagai contoh yang sering terjadi adalah pemanfaatan suatu perseroan untuk kepentingan transaksi pribadi. Walaupun transaksi itu untuk kepentingan pribadi direksinya, tetapi sering ditemukan bahwa perseroan yang bersangkutan dipakai sebagai alat untuk melakukan transaksi. Misalnya direksi membuat suatu perjanjian kredit dengan mengatasnamakan perseroan maka hal-hal tersebut harus dilaporkan kepada Bapepam.

Definisi dari penawaran umum adalah kegiatan menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat. Setiap Perusahaan Publik (Emiten) wajib menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK, dimana pernyataan pendaftaran tersebut menjadi efektif pada hari ke-45 sejak diterimanya pernyataan secara lengkap. Sedangkan efek yang dimaksud dalam penawaran umum tersebut adalah surat berharga, yaitu surat yang meliputi surat pengakuan hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivative dari efek.

  • Konsultan Hukum

Konsultan Hukum merupakan ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Konsultan hukum dalam membuat pendapat hukum harus memuat fakta, keterangan, dan informasi mengenai aspek hukum emiten dan harus mempunyai integritas, objektifitas dan kemandirian serta tunduk kepada kode etik konsultan hukum.

  • Penilai

Penilai adalah pihak yang memberikan penilaian atas aset perusahaan dan terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal. Pihak-pihak tersebut adalah perusahaan atau perorangan yang secara profesional mempunyai keahlian untuk membuat penilaian mengenai aktiva perusahaan yang dibutuhkan untuk kegiatan pasar modal. Penilaian dilakukan dengan kualifikasi tertentu sehingga menghasilkan penilaian yang wajar dan objektif. Dalam arti penilaian ini merupakan hasil penilaian yang terpercaya, jujur, dan tidak sepihak karena bebas dari kepentingan pribadi.

  • Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan terdaftar Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Notaris, tugas pokok notaris di pasar modal itu sendiri sebenarnya sama saja dengan tugasnya pada saat notaris tersebut belum terdaftar di Bapepam, yaitu antara lain memberikan penerangan dan saransaran, serta membuat akta otentik. Dengan demikian wajar bahwa seorang notaris harus mengetahui pasar modal sehingga notaris bisa memberikan saran-saran bagi pembuatan suatu akta perusahaan dalam rangka go public, misalnya untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) emiten atau perusahaan publik, haruslah diketahui agenda rapat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan transaksi benturan kepentingan, transaksi material, penggabungan usaha, dan lain sebagainya.[6] Peranan dan fungsi notaris di Indonesia berbeda dengan notaris di negara-negara lain. Hal ini dipengaruhi oleh sistem hukum yang berbeda. Seperti diketahui secara umum sistem hukum dibedakan atas dua yaitu Civil law dan Common Law. Sistem Common Law lebih mengacu kepada hukum kebiasaan (Customary Law) yang cenderung tidak tertulis. Sedangkan sumber hukum utama dalam sistem Civil Law adalah perundang-undangan (walaupun terdapat sumber hukum lain seperti kebiasaan, yurisprudensi dan doktrin). Sumber hukum utama sistem Common Law adalah yurisprudensi (judge made law).[7]

Dalam kegiatan pasar modal, orang yang terlibat langsung di dalam Pasar Modal menurut UU No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan pihak yang menempati posisi sebagai orang yang dipercaya, termasuk orang-orang berkedudukan sebagai direksi, komisaris, pemegang saham, perantara, dan pengawas pasar modal. Oleh karena itu sehingga orang-orang yang menempati posisi tersebut disebut sebagai orang dalam (insider) atau bisa dikategorikan sebagai pihak yang berada dalam fiduciary position.

Dalam kegiatan pasar modal, kebenaran akan suatu informasi merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan publik sebagai bentuk perlindungan hukum kepada para investor. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan dengan informasi atau fakta tersebut. Menurut penjelasan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, contoh Informasi atau fakta material yaitu penggabungan usaha, pengambilalihan, peleburan usaha atau pembentukan usaha, pemecahan saham atau pembagian dividen saham, pendapatan dan dividen yang luar biasa, perolehan atau kehilangan kontrak penting, produk atau penemuan baru yang berarti, perubahan tahun buku perusahaan serta perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Pasar modal adalah lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek (surat berharga). Pasar modal juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahan publik yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian pasar modal dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal/dana. Pasar modal juga merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta.

Pasar modal merupakan pasar yang memfasilitasi penerbitan dan perdagangan surat berharga keuangan seperti saham dan obligasi. Penerbitan surat berharga dilakukan melalui mekanisme penawaran umum atau sering disebut go public. Dalam kenyataannya, pasar modal dikenal pula sebagai Bursa Efek yang dalam bahas Inggris disebut sebagai Securities Exchange atau Stock Market. Bursa merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang dalam melakukan transaksi melalui sistem perantara. Instrument yang diperdagangkan di pasar modal adalah efek yang merupakan surat berharga diantaranya saham dan obligasi. Di pasar modal terdapat banyak jenis surat berharga. Masing-masing surat berharga memiliki karakteristik tingkat keuntungan dan risiko yang berbeda-beda. Ada surat berharga yang menjanjikan keuntungan besar namun sekaligus berisiko besar. Ada pula yang menjanjikan keuntungan kecil dengan risiko yang kecil pula. Umumnya semakin tinggi keuntungan yang dijanjikan semakin besar pula risikonya. Beberapa jenis surat berharga yang populer di pasar modal antara lain yaitu saham, obligasi, dan reksa dana.


Sumber:

[1] M.S. Tumanggor, Pengenalan Pasar Modal : Investasi dan Penanaman Modal, Jakarta, Penerbit F Media, hlm 2-3.

[2] Marzuki Usman, 1999, Bunga Rampai Reksa Dana, ( Jakarta: Penerbit Balai Pustaka), hlm.12.

[3] Prof. Dr. M. S. Tumanggor, SH, Msi, Pengenalan Otoritas Jasa Keuangan Pasar Uang, Pasar Modal Dan Penanaman Modal, Jakarta, F. Media, 2012, hlm 186-187.

[4] Eko Priyo Pratomo, Ubaidillah Nugraha, Reksa Dana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern, Edisi Revisi 2, ( Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009 ), hlm. 68.

[5] Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, Hukum Pasar Modal Di Indonesia, hal. 32-37, Sinar Grafika, Jakarta.

[6] M.S Tumanggor, 2007, Lembaga Profesi di Pasar Modal, LPPH, Jakarta, h. 55-56.

[7] M.S. Tumanggor, Kajian Hukum Atas Insider Trading Di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia, (Disertasi Universitas Padjajaran, Bandung, 2005). Warta Bapepam Edisi 8/Agustus, hal. 3.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *