PENGUNGSI (REFUGEES) DALAM TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Masalah pengungsi merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi oleh masyarakat internasional yang penanggulangannya memerlukan kerjasama masyarakat internasional secara keseluruhan. Masalah perlindungan kepada pengungsi juga merupakan masalah klasik yang telah menjadi isu internasional sejak lama. Konvensi 1951 terkait status pengungsi (refugees) dan Protokol 1967 merupakan perwujudan hukum modern dari tradisi kuno dan universal memberikan perlindungan pada mereka yang berisiko dan dalam bahaya. Kedua instrumen tersebut mencerminkan nilai dasar manusia pada konsensus global yang ada dan instrumen pertama dan hanya pada tingkat yang secara global khusus mengatur penanganan mereka yang dipaksa untuk meninggalkan rumah mereka karena pecah dengan negara asal mereka.

 Istilah dan definisi pengungsi (refugees) pertama kali muncul pada waktu Perang Dunia Pertama, yang dianggap sebagai titik kulminasi dari proses pembangunan sebuah bangsa.[1] Selama setengah abad, mereka telah secara jelas menunjukkan adaptasi mereka untuk mengubah keadaan faktual. Dimulai dengan pengungsi Eropa dari Perang Dunia Kedua, Konvensi telah berhasil diberikan kerangka untuk melindungi pengungsi dari penganiayaan baik dari rezim represif dan pergolakan yang disebabkan oleh perang kemerdekaan, atau banyaknya konflik etnis dari era pasca-Perang Dingin.[2]

Saat ini, perlindungan pengungsi internasional diperlukan seperti ketika Konvensi 1951 diadopsi lebih dari lima puluh tahun yang lalu. Sejak akhir Perang Dingin, ketegangan membara yang bersifat antar-etnis sering dimanfaatkan oleh politisi populis telah meletus menjadi konflik dan perselisihan. Masyarakat yang hidup bersama selama beberapa generasi telah dipisahkan dan jutaan orang mengungsi. Secara terencana warga sipil dan pengungisan mereka ditegakkan tidak hanya mewakili metode peperangan tetapi telah menjadi tujuan dari konflik. Terlihat jelas, pemindahan paksa tersebut merupakan alasan definisi pengungsi (refugees) dalam Konvensi.

Hingga saat ini, masalah klasik yang masih terus terulang adalah perilaku pengungsi di negara transit, yakni pelanggaran-pelanggaran yang tergolong sebagai tindak pidana dan melanggar hukum nasional negara tempat dimana ia berada. Salah satu contoh terhadap masalah tersebut yaitu beberapa pengungsi Rohingya pada tahun 2009. Rohingya adalah pengungsi asal Myanmar dan Bangladesh yang transit di Indonesia dengan tujuan akhir ke Australia. Kebijakan hukum dan politik pemerintah Myanmar terhadap Minoritas suku Rohingya menjadi isu hukum internasional yang relevan. Sebagai warga minoritas, kelompok etnis Rohingya selama ini mengalami tekanan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan pengabaian hak-hak dasar mereka. Hal tersebut menyebabkan ribuan warna etnis Rohingya terkena dampak kekerasan yang mengakibatkan banyak warga yang meninggal, kehilangan kewarganegaraan dan mengungsi.

B. Rumusan Masalah

  • Bagaimana pengertian, jenis dan status pengungsi (refugees) serta peranan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam Kasus Pengungsi?
  • Apa sumber hukum internasional yang mengatur pokok masalah tentang pengungsi dan yang berkaitan dengan pengungsi?
  • Bagaimana pokok-pokok dari aturan yang berlaku?
  • Bagaimana posisi atau sikap Indonesia terhadap aturan yang berlaku?
  • Bagaimana studi kasus: posisi Indonesia terhadap pengungsi Rohingya?

ISI / PEMBAHASAN

A. Pengertian

1. Pengungsi (Refugees)

a. Pengertian Pengungsi

 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya.[3]

Pengungsi (refugee) adalah suatu status yang mana telah diakui oleh hukum internasional di seluruh dunia. Seorang pengungsi adalah orang yang juga mencari suaka, sebelum seseorang diakui statusnya sebagai seorang pengungsi, hal utama yang harus dilakukan adalah mencari suaka.[4]

Kemudian dikatakan sebagai pengungsi, karena orang tersebut berada di luar Negara asalnya atau diluar tempat tinggal mereka. Pengungsi mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat dari kesukuannya, keagamannya, kewarganegaraannya, keanggotaan dalam kelompok social tertentu yang ada atau pendapat politik yang mereka anut. Tidak hanya itu saja, mereka juga tidak bias atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari Negara asal mereka tersebut, ataupun kembali ke Negara asal mereka karena mereka khawatir akan keselamatan dirinya[5].


Sumber:

[1] Peter J.Taylor, Political Geography World Economy, Nation State and Locality, Es Sex : Longman, ed. 1993. dalam Achmad Romsan, Pengantar Hukum PengungsiInternasional : Hukum Internasional dan Prinsip-prinsip Perlindungan Internasional, (Jakarta : UNHCR, 2003), hlm.28. 

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *