STUDI KASUS PERJANJIAN NUKLIR ANTARA IRAN DAN AMERIKA SERIKAT (2015 – 2016)

A. Latar Belakang

Masalah nuklir Iran adalah masalah domestik yang juga menjadi masalah internasional. Iran dan Amerika Serikat (AS) secara resmi mengakhiri hubungan diplomatik mereka pada bulan April 1980 atau hanya lima bulan setelah para pendukung revolusi Islam menyerang Kedubes AS dan menyandera beberapa warga AS. Menurut, Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, sikap tidak logis AS terhadap Iran membuat pemulihan hubungan diplomatik kedua negara belum bisa terealisasi (Muhaimin, 2015).

Isu senjata nuklir masih jadi isu panas terutama dengan terjadinya konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Program nuklir Iran, mulai mencuat menjadi perhatian dunia Internasional pada awal tahun 2000.[1] Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa tersebut selama lebih dari dua belas tahun silam membayangi program nuklir sipil Iran dengan berbagai ancaman dan tekanan. Amerika Serikat dan sekutunya melancarkan propaganda masif mengenai program nuklir Iran yang diklaim sebagai ancaman keamanan dan perdamaian internasional. Mereka menuduh program nuklir Iran, termasuk instalasi Natanz, Fordow dan Arak bertujuan untuk memproduksi senjata nuklir. Dengan klaim infaktual tersebut, Amerika Serikat bersama sejumlah mitra dekatnya menjatuhkan sanksi terhadap Iran. Tercapainya kesepakatan nuklir Wina mematahkan propaganda tersebut. Republik Islam Iran dan Kelompok 5+1 (Rusia, Cina, Perancis, Inggris, Amerika Serikat ditambah Jerman) beserta Wakil Tinggi Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa telah mencapai kesepahaman untuk menghapus kesalahpahaman tentang agenda damai nuklir Iran dan mencabut sanksi-sanksi kejam terhadap negara ini. Kesepahaman itu dicapai di Wina, Austria pada Selasa, 14 Juli 2015 setelah 23 bulan negosiasi intensif antar kedua belah pihak.[2]

Berdasarkan perjanjian yang disepakati setelah memperhatikan garis merah Iran dan kekuatan dunia telah diakui program nuklir sipil Iran, termasuk hak negara Iran untuk memproses nuklir.[3] Kesepakatan itu juga telah memberikan konsesi bagi Iran untuk mengembangkan energi nuklirnya untuk kepentingan pembangunan, bukan pengembangan senjata strategis dan pemusnah massal. Iran telah setuju untuk mengekang program nuklirnya dalam jangka panjang dengan kompensasi sanksi ekonomi AS dan negara-negara barat atas Iran dicabut secara bertahap. Dalam forum itu juga disepakati, Iran akan memberikan akses pada inspektur pengawas PBB di bawah Badan Pengawas Atom Internasional (IAEA), pada pertengahan Oktober 2015 untuk bertemu dengan para ilmuwan Iran, tempat-tempat nuklir dan ke dokumen-dokumen yang selama ini dicurigai Barat sebagai program rahasia pengembangan senjata nuklir Iran.[4]

Pada hakikatnya, alat untuk mencapai tujuan politik luar negeri adalah dengan menggunakan diplomasi. Kegiatan diplomasi merupakan suatu elemen utama bagi suatu negara sebagai faktor penentu keberadaannya dalam hubungan internasional. Diplomasi merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah negara lain.[5] Oleh karena itu, diperlukan strategi diplomasi yang mampu menginklusi seluruh aspek masyarakat untuk berperan aktif melalui multi-track diplomacy dimana relasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat lebih terakomodir. Multi-track diplomacy menjadi salah satu alternatif dalam praktek diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh negara baik dalam konteks hubungan bilateral atapun multilateral.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dirumuskan tiga pertanyaan penelitian yang akan di bahas di dalam makalah ini:

  1. Bagimana bentuk pendekatan multi-track diplomacy yang digunakan Amerika Serikat terhadap Iran?
  2. Mengapa Amerika Serikat menggunakan banyak aspek diplomasi dengan Iran?
  3. Apakah penting untuk USA, melakukan diplomasi tersebut? Bagaimana ini bekerja?

C. Kerangka Teori

1. Pengertian Negosiasi dan Diplomasi Koersif

Dalam upaya menghentikan proliferasi nuklir Iran, selain melalui negosiasi juga menggunakan diplomasi koersif. Negosiasi juga dapat dianggap sebagai salah satu cara pengambilan keputusan bersama yang dapat dikenali, harus dibedakan dari koalisi, dimana pilihan dibuat dengan agrgeat angka (seperti voting), dan ajudikasi, dimana pilihan dibuat secara hierarkis oleh seorang hakim yang mengumpulkan nilai-nilai dan kepentingan yang bertentangan menjadi keputusan tunggal.[6]

Diplomasi adalah instrumen utama negara-negara untuk saling berinteraksi. Menurut Sumaryo Suryokusumo, diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik atau organ-organ lainnya. Sumaryo Suryokusumo mengatakan bahwa diplomasi merupakan suatu cara komunikasi yang dilakukan antara berbagai pihak, termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. Praktik-praktik negara yang semacam itulah yang sudah melembaga sejak dahulu dan kemudian menjelma sebagai aturan-aturan hukum internasional.[7]

Diplomasi koersif mempunyai tiga elemen, yaitu permintaan, ancaman dan tekanan waktu. Pertama, permintaan yang spesifik harus dirumuskan langsung dengan alwan. Tujuan dari permintaan ini adalah untuk menghentikan atau membalikkan tindakan yang telah dimulai oleh lawan. Permintaan harus dipahami sebagai suatu kebutuhan. Alexander George membedakan tiga jenis permintaan dalam diplomasi koersif yaitu membujuk target untuk menghentikan tujuannya, untuk membatalkan tindakan, dan untuk membuat perubahan dalam pemerintahan. Kedua, permintaan tersebut harus didukung dengan ancaman, seperti, “jika Anda tidak setuju dengan permintaan ini Saya akan menghukum Anda dengan melakukan X atau Y”. Ancaman yang diberikan harus bersifat kredibel dan mampu membujuk target untuk memenuhi permintaan. Pemberian ancaman bertujuan supaya target mengikis motivasinya untuk melanjutkan apa yang dia lakukan. Ketiga, tidak cukup hanya dengan permintaan yang dikombinasikan dengan ancaman, namun memerlukan tekanan waktu. Diplomasi koersif juga memberikan tenggat waktu untuk memenuhi permintaan tersebut. Ada empat kategori tekanan waktu menurut Alexander George, yaitu ultimatum eksplisit yang menetapkan tenggat waktu, ultimatum diam-diam yang menekan rasa urgensi, pendekatan “gradual turning-on-the-screws” dan pendekatan “try-and-see” yang tidak menyebutkan kemungkinan eskalasi.[8]

2. Pengertian Multi-track diplomacy

Menurut Diamond dan McDonald (1996), multi-track diplomacy merupakan konsep diplomasi yang melihat proses menciptakan perdamaian merupakan sebuah sistem yang hidup, dengan melihat berbagai hal yang saling terhubung seperti berbagai tindakan atau aktivitas, individu-individu, institusi-institusi, dan komunitas-komunitas yang bekerja sama untuk tujuan yang sama yakni perdamaian dunia. Multi-track Diplomacy terbentuk sebagai perpanjangan dari diplomasi Track one dan Track two.

Diplomasi Track one yang identik dengan pemerintah suatu negara yang saling berkomunisasi dan berinteraksi pada level atau tataran pemerintah saja. Sedangkan diplomasi Track two merupakan interaksi dan intervesi dalam proses diplomasi yang tidak melibatkan aktor yang resmi mewakili negara seperti pemerintah pada track pertama, atau yang dikenal dengan aktor non-negara.

Dengan meningkatnya konflik intrastate pada tahun 1990-an membuat penerapan diplomasi Track one sudah tidak efektif lagi sebagai metode dalam mengamankan kerjsama internasional maupun menyelesaikan konflik. Namun, lebih dibutuhkan pendekatan antar personal sebagian penunjang mediasi pemerintah. Maka dari itu perlu penerapan diplomasi Track two yang menggabungkan masyarakat dengan kemampuan dan keberagaman dalam proses-proses mediasi.

Dr. Louise Diamond mencitrakan istilah multi-track diplomacy untuk mengaitkan seluruh bentuk mediasi dari level bawah dimana terdapat masyarakat sipil sampai pada level atas yakni para petinggi negara. maka dari itu multi-track diplomacy memanfatkan seluruh level dalam masyarakat untuk dapat menentukan hal-hal yang dibutuhkan dan mewadahi komunikasi anatar seluruh level dalam masyarakat. Kemudian John McDonald juga turut mengembangkan diplomasi Track two menjadi empat jalur yakni resolusi konflik professional, masyarakat sipil, bisnis, dan media. Pada 1992, Diamond dan McDonald menambahkan empat jalur baru yakni agama, activisme, penelitian, pelatihan, dan pendidikan, dan bantuan.

Dengan kesembilan jalur dalam multi-track diplomacy tersebut, Track one dan Track two dapat saling bekerja sama. Track one dapat membantu menciptakan kondisi atau lingkungan yang positif atas perubahan yang dibawa oleh pemerintah atau Track one. Pada saat yang sama Track one yakni level pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan pemerintah diterapkan dengan baik. Dengan kerjsama yang saling melengkapi ini akan membuka ruang untuk perubahan dalam suatu negara.

Selain itu dalam muti-track diplomacy untuk menghindari terjadinya hierarki antara Track one dan Track two, maka Diamond dan Mcdonald membuat diagram multi-track diplomasi dimana setiap jalur memiliki nilai, pendekatan, dan sumbernya masing-masing. Sepanjang semuanya terhubung maka dapat digunakan atau diterapkan, namun jalur-jalur tersebut akan memiliki power lebih apabila terkordinasi. Beberapa jalur dalam Multi-track diplomasi yaitu melalui pemerintah, non pemerintah/professional, bisnis, masyarakat biasa, penelitian, pelatihan, dan pendidikan, aktivisme, agama, dana bantuan, komunikasi dan media.

D. Analisis Pembahasan

1. Pendekatan Multi-Track Diplomasi Amerika Serikat

Dalam buku “Multi Track Diplomacy” karya Dr. Diamond dan Ambassador McDonald dijelaskan bagaimana keberhasilan sebuah diplomasi dapat tercapai dengan maksimal, jika dilakukan oleh pemerintah dan disokong oleh beberapa aktor-aktor lainnya. Aktor-aktor tersebut meliputi kalangan professional, pelaku bisnis, masyarakat umum, research/education, para aktifis, kelompok keagamaan, lembaga penyedia dana, dan media informasi (Diamond dan McDonald, 1996:4-5). Dalam hal ini mengenai permasalahan antara Amerika Serikat dan Iran maka apabila ditinjau dari konsep diplomasi maka Amerika Serikat melakukan dua dari empat prinsip utama intrumen diplomasi yaitu Sama dan Dana. Sama dilakukan oleh pihak Amerika Serikat melalui Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama dengan melakukan pidato kenegaraan baik pada saat pelantikan menjadi Presiden, dan pengiriman video kepada masyarakat Iran. Pidato tersebut dilakukan dengan maksud agar tercapai upaya damai antara Amerika Serikat dan Iran. Terkait mengenai Dana maka Amerika Serikat akan melakukan pengurangan embargo ekonomi yang dilakukan terhada Iran.


Sumber:

[1] Alam, Aftab. 2011. Sanctioning Iran: Limits of Coercive Diplomacy, India Quarterly: A Journal of International Affairs, http://iqq.sagepub.com/content/67/1/37

[2] Prestasi Diplomasi Nuklir Iran. 2015. http://indonesian.irib.ir/ranah/telisik/item/98473-prestasi-diplomasi-nuklir-iran-3

[3] Sebuah Kemenangan Diplomasi Iran. 2015. http://www1.mahdi-news.com/2015/07/14/penandatanganan-kesesepakatan-kemenangan-diplomasi-iran/

[4] Kepentingan AS Di Balik Perjanjian Nuklir Dengan Iran. 2015. http://hizbut-tahrir.or.id/2015/08/31/kepentingan-as-di-balik-perjanjian-nuklir-dengan-Iran/

[5] Suryokusumo, Sumaryo. 2004. Praktik Diplomasi. Jakarta: STIH IBLAM. Hal. 1.

[6] Carlsnaes, Walter et al. 2013. Handbook Hubungan  Internasional. Nusa Media. Bandung. Hal. 447.

[7] Tomas, Valasek. 2009. The European Union’s Role in Nonproliferation, U.S-European Nonproliferation Perspectives, Center for Strategic and International Studies.

[8] George, Alexander. 1994. “Coercive Diplomacy: Definition and Characteristics”; A.L.George & W.E. Simons (eds.), The Limits of Coercive Diplomacy, (Westview Press).

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *