Perdagangan Orang (Human Trafficking)

A. Pendahuluan

Perdagangan orang merupakan salah satu kejahatan transnasional yang paling menguntungkan saat ini. Beberapa ahli berpendapat bahwa perdagangan orang akhirnya dapat melampaui laba bersih yang dihasilkan dari penjualan narkoba dan senjata (Farr, 2005; Shelley, 2005). Penjualan orang juga merupakan salah satu kejahatan yang paling menyedihkan. Namun, hal itu tidak hanya sebuah fenomena abad ke-21. Eksploitasi orang, termasuk transportasi massal orang dari Afrika ke Amerika selama abad ke-18, memiliki sejarah yang banyak di Amerika Serikat (Bales, 2005; Gozdziak & Collett, 2005).

Meskipun perbudakan dihapuskan di Amerika Serikat dengan berlalunya Amandemen Ketigabelas pada tahun 1865, praktik menjual dan mengeksploitasi kehendak orang terus terjadi (Bales, 2005). Bahkan, Amerika Serikat diperingkat di antara lima negara terkenal di mana budak orang dijual dan dimanfaatkan untuk tenaga kerja atau keperluan seksual (Mizus, Moody, Privado, & Douglas, 2003). Pada tahun 2000, Amerika Serikat memberlakukan undang-undang untuk menghentikan penjualan dan eksploitasi orang. Hukum (Korban Perdagangan dan Undang-Undang Perlindungan Kekerasan 2000) melarang kedua hal yaitu perdagangan seks dan perdagangan tenaga kerja.

Perdagangan tenaga kerja adalah perekrutan, penampungan, transportasi, penyediaan, atau memperoleh dari seseorang untuk jasa tenaga kerja, melalui penggunaan kekuatan, penipuan, atau pemaksaan, untuk tujuan patuh kepada perbudakan paksaan, pekerjaan sewa, praktek kerja rodi, atau perbudakan (U.S. Department of State, 2008). Sementara perdagangan seks biasanya melibatkan prostitusi paksaan pria, wanita, atau anak-anak, perdagangan tenaga kerja dapat mencakup situasi di mana laki-laki, perempuan, atau anak-anak dipaksa menjadi budak di hampir semua jenis pekerjaan seperti pelayanan rumah tangga (misalnya, pembantu), pekerjaan restoran, pekerjaan kebersihan, tempat buruh bekerja dengan upah rendah atau pekerjaan pabrik, dan pekerjaan pertanian. Dalam istilah sederhana, perdagangan orang adalah penjualan dan perbudakan orang di mana, setelah dibeli dan dijual beberapa kali, mereka dipaksa untuk kerja berlawanan dengan kehendak mereka.

B. Pembahasan

Faktor Kontribusi Utama Perdagangan Orang

Perdagangan orang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi sederhana pasokan dan permintaan (Shelley, 2003). Kemiskinan global adalah salah satu kontributor utama perdagangan orang karena menciptakan pasokan rentan korban. Sebaliknya, kemakmuran ekonomi yang dialami oleh beberapa negara selama beberapa dekade terakhir telah menciptakan kekayaan besar dan pendapatan terlalu tinggi untuk beberapa individu, dengan cukup penghasilan untuk menuntut pasar dalam penjualan orang (Farr, 2005).

Globalisasi, ketidakstabilan politik, kerusuhan sipil, budaya, pencabutan hak dari kelompok-kelompok tertentu, dan tentu saja pendapatan yang akan dibuat dari menjual orang merupakan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah global ini (Raymond & Hughes, 2001). Alasan lain untuk prevalensi mungkin karena keyakinan bahwa ada risiko yang relatif rendah dari yang ditangkap dan dihukum. Penegakan hukum keasyikan dengan menghentikan penjualan senjata dan obat-obatan dan terorisme meninggalkan penjahat dengan kesan bahwa hukum perdagangan orang tidak akan diberlakukan dan bahwa peluang mereka ditangkap dan dipenjara minimal terbaik (Shelley, 2005). Dengan demikian, rasa aman palsu dari keamanan juga mendorong kemauan pedagang untuk melanjutkan usaha ekonomi mereka.

Marjinalisasi ekonomi negara-negara cenderung mempengaruhi perempuan lebih dari laki-laki semacam pencabutan hak perempuan. Keputusasaan ekonomi yang terjadi bagi perempuan karena globalisasi telah disebut oleh beberapa ulama sebagai feminisasi kemiskinan (Shelley, 2003, 2005), istilah yang diciptakan oleh Diana Pearce pada tahun 1978. Namun, ada ahli lain, seperti Aronowitz (2001), yang berpendapat bahwa ketidakstabilan politik memberikan kontribusi untuk perdagangan orang. Jatuhnya Uni Soviet pada 1990-an adalah contoh utama. Saat ini, Indonesia dan Kamboja sama-sama menjalani ketidakstabilan politik. Kedua negara tersebut telah diidentifikasi oleh Departemen Luar Negeri AS (2008) sebagai bintik-bintik panas untuk perdagangan orang. Seperti disebutkan, ketidakstabilan politik dan perang saudara berkontribusi terhadap perdagangan orang karena mereka juga menyebabkan orang untuk melarikan diri dari daerah dan negara. Budaya juga berperan dalam perdagangan orang.

Beberapa tahun terakhir, NTT menempati posisi tertinggi dalam jumlah korban perdagangan orang di indonesia. Faktor persoalan ekonomi, kebudayaan, rendahnya pemenuhan hak atas pendidikan, keterbatasan lapangan pekerjaan menjadi latar belakang yang dimanfaatkan oleh sindikat mafia perdagangan orang untuk melakukan aksinya. Kasus-kasus seperti Nirmala Bonat dan Wilfrida Soik adalah segelintir persoalan yang terungkap. Masih banyak ratusan bahkan ribuan kasus perdagangan orang yang menimpa warga NTT di dalam maupun di luar negeri, namun tidak terungkap kepada publik. Komnas Perempuan tahun 2013 dalam Catatan Tahunan nya memaparkan jumlah kasus perdagangan orang yang ditangani sebanyak 614 kasus. Sedangkan IOM (International Organization for Migration) menangani 1.559 korban di tahun yang sama. Belum lama ini kasus perdagangan orang kembali mencuat menjadi isu nasional dimana PT Malindo Mitra Perkasa (MMP), Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS, biasa dikenal dengan PJTKI) di NTT diduga menyalahi aturan hukum namun tetap beroperasi dan terindikasi melakukan praktik perdagangan orang.[1]

C. Kesimpulan

Perdagangan orang (human trafficking) adalah salah satu kejahatan yang paling kuno dan tidak dimaafkan. Meskipun umumnya kejahatan transnasional, terdapat bukti bahwa perdagangan orang terjadi dalam batas-batas sebagian besar negara, termasuk Amerika Serikat. Semua faktor (kemiskinan, globalisasi, marginalisasi ekonomi, feminisasi kemiskinan, ketidakstabilan politik, perang saudara, bencana alam, dan budaya) juga disebut sebagai faktor dorongan dari perdagangan orang karena mereka semua mengarahkan untuk mendorong individu paling rentan ke dalam posisi di mana kemungkinan menjadi korban adalah tinggi. Berbagai peristiwa yang diindikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang di Indonesia belum memperoleh penegakkan hukum yang berkeadilan. Ketidakpastian proses hukum hingga waktu yang tidak ditentukan, terhentinya proses di tingkat Kepolisian, maupun vonis di lembaga peradilan yang jauh dari rasa keadilan korban menjadi warna yang menghiasi penegakkan hukum kasus-kasus tersebut.

Referensi


[1] http://www.bantuanhukum.or.id/web/polri-bongkar-segera-kasus-perdagangan-orang-di-ntt/

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *