Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bentuk nyata desentralisasi politik. Semangat pemilihan langsung sebagai upaya untuk menciptakan kepemimpinan yang lebih baik di daerah, lebih sering berubah menjadi bidang baru konflik politik dan sering mengarah pada konflik sosial. Tidak banyak daerah yang mampu melakukan pemilihan umum secara damai dan bermartabat.

Pada tahun 2004, pelaksanaan awal Pilkada secara langsung telah membawa banyak perubahan dalam sistem demokratisasi di Indonesia. Pilkada telah memberikan legitimasi yang sangat kuat bagi kepala daerah, sehingga Pilkada diharapkan akan membawa dampak positif yaitu semakin dekatnya kepala daerah dengan masyarakat yang memilih. Kedekatan kepala daerah diharapkan akan semakin memahami kondisi orang-orang yang mereka pimpin. Namun dalam kenyataannya, Pilkada telah menimbulkan banyak masalah serius di beberapa daerah.

Salah satu masalah yang menarik untuk dikaji adalah praktik politik uang yang banyak dilakukan dalam Pilkada di Indonesia, mulai dari pencalonan sebagai calon hingga masa kampanye. Akibatnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan oleh masing-masing kandidat sangat besar. Hal tersebut tidak hanya mencemari perjalanan demokrasi di Indonesia, tetapi politik uang akan membawa pada rendahnya kualitas pemimpin yang dihasilkannya. Pemimpin politik yang lahir dalam proses pemilihan yang korup akan membentuk pemerintahan yang tidak kredibel. Publik akan semakin tidak akrab dengan proses pengambilan keputusan politik, sementara elit politik akan memiliki korelasi kuat dengan kelompok-kelompok yang bermain untuk mendapatkan keuntungan dari keputusan politik.

Makalah ini berisi Pilkada dan demokrasi di Indonesia dalam praktik politik uang yang banyak dilakukan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Pembahasan

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan salah satu tugas utama dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semangat Pilkada langsung adalah bentuk upaya menciptakan kepemimpinan yang lebih baik di daerah yang lebih demokratis karena dipilih langsung oleh rakyat sehingga akan tercipta pemimpin yang cakap dan bertanggung jawab yang memiliki legitimasi tinggi yang selanjutnya akan mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik.

Pilkada telah memberikan penyimpangan atau keanehan yang terjadi atau dengan kata lain tidak seperti biasanya dalam praktik demokrasi lokal. Asumsi bahwa demokrasi berkorelasi positif dengan menurunnya tingkat korupsi yang juga tidak berlaku dalam konteks Indonesia. Korupsi meningkat bahkan setelah pelaksanaan pemilihan langsung.

Ramlan Surbakti, mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) (Kompas, 2 April 2005) dalam Fitriyah (2013: 4), mengatakan bahwa beberapa potensi praktik politik uang dalam administrasi Pilkada langsung harus diidentifikasi, yaitu:

  1. Untuk dapat menjadi calon diperlukan “sewa perahu”, baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung di balik layar.
  2. Calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya incumbent, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan undang-undang. Karena berlangsung di balik layar, maka sukar mengetahui siapa yang memberi kepada siapa dan berapa besarnya dana yang diterima.
  3. Untuk Kabupaten/Kota yang jumlah pemilihnya sekitar 10.000 sampai dengan 100.000 pemilih, tetapi wilayahnya memiliki potensi ekonomi yang tinggi, pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut bahkan dapat menentukan siapa yang akan terpilih menjadi kepala daerah. Dengan jumlah dana yang tidak terlalu besar, sang pengusaha dapat memengaruhi para pemilih memilih pasangan calon yang dikehendakinya melalui “perantara politik” yang ditunjuknya di setiap desa.
  4. Untuk daerah dengan tiga atau lebih pasangan calon bersaing, perolehan suara sebanyak lebih dari 25 persen dapat mengantarkan satu pasangan calon menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dalam situasi seperti ini, penggunaan uang memengaruhi pemilih melalui “perantara politik” di setiap Desa/Kelurahan mungkin menjadi pilihan “rasional” bagi pasangan calon.

Butuh versi lengkap??
Ingin dibuatkan tugas seperti ini?
Atau ada tugas lain yang butuh dibantu?
Silahkan hubungi team geraijasa di wa 082138054433