Pendahuluan

Era otonomi daerah di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1999 dimana otoritas pemerintah daerah untuk mengelola dan mengusahakan kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Proses tersebut membutuhkan evaluasi berkelanjutan, terutama pada hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah sebagai implementasi akuntabilitas terhadap rakyatnya.

Akuntabilitas dan transparansi menjadi isu yang sangat penting dalam manajemen keuangan daerah setelah diberlakukannya otonomi daerah. Undang-Undang Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Implementasi Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan bahwa salah satu prinsip umum manajemen Negara adalah Prinsip Akuntabilitas yaitu semua kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan negara harus dipertanggungjawabkan di depan masyarakat atau orang-orang sebagai pemegang kedaulatan Negara tertinggi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Transparansi anggaran dianggap sebagai sebuah alat untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas publik (Sedmihradská, 2015). Aturan mengenai keuangan daerah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Fenomena lain dari pengembangan sektor publik di Indonesia saat ini adalah penguatan permintaan akuntabilitas keuangan oleh lembaga publik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pada dasarnya, akuntabilitas keuangan adalah penyediaan informasi dan pengungkapan tentang kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah daerah kepada pihak-pihak terkait. Pemerintah daerah diharapkan memberikan informasi yang relevan terkait dengan keuangan kepada publik untuk memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Makalah ini bertujuan membahas praktik akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.

Pembahasan

Salah satu kriteria tata kelola yang baik adalah akuntabilitas (ADB, 1997). Pertanggungjawaban menyangkut mekanisme yang melaluinya mereka yang dipengaruhi oleh kekuasaan yang terdesentralisasi dapat menggunakan kekuatan yang berlawanan. Mekanisme akuntabilitas diperlukan sebagai instrumen dalam membentuk atau mengendalikan proses untuk mencapai hasil positif, dan mereka adalah kombinasi dari akuntabilitas pemilu, keuangan, ekonomi, sosial, lingkungan, internal dan eksternal (Bank Dunia, 1989).

Perkembangan akuntabilitas keuangan tercermin dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang tidak baik dilihat dari pendapat LKPD yang diberikan oleh audit tertinggi (BPK) Republik Indonesia. Masih beberapa pemerintah daerah yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari audit tertinggi (BPK) tentang laporan keuangan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh:

  1. Kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program kerja pemerintah
  2. Ada penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/wilayah
  3. Rendahnya kompetensi sumber daya manusia dari pemerintah daerah di bidang manajemen keuangan
  4. Perencanaan anggaran sistem belum baik atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (BPKP, 2015).

Pendapat yang diberikan pada laporan keuangan merupakan cerminan dari kualitas akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan negara menjadi sorotan di mana praktik akuntabilitas di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan sebagai mekanisme pengadaan barang dan jasa. Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak kasus terkait pengadaan barang dan jasa yang nilainya signifikan (Berita BPK, 2014).

Butuh versi lengkap??
Ingin dibuatkan tugas seperti ini?
Atau ada tugas lain yang butuh dibantu?
Silahkan hubungi team geraijasa di wa 082138054433