PERBANDINGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI INDONESIA DENGAN KANADA

PENDAHULUAN

Kementerian luar negeri merupakan kementerian yang dikepalai oleh menteri yang bertugas diluar negeri. Menteri luar negeri adalah menteri yang bertanggungjawab dibidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.[1]

Kanada merupakan negara Monarki Konstitusional dengan bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang memiliki kepala negara dan kepala pemerintahan. Kepala negara adalah seorang raja/ratu yang kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi. Sementara kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Monarki Konstitusional modern biasanya turut mengadaptasi konsep trias politica yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif. 

Sementara Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip-prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan disegala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pembangunan hubungan luar negeri Indonesia ditujukan untuk peningkatan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional, oleh karena itu, Indonesia harus membangun citra yang positif diluar negeri.[2]

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kanada dimulai sejak ditandatanganinya persetujuan kedua negara untuk masing-masing membuka perwakilan diplomatik pada tanggal 9 Oktober 1952. Secara historis hubungan kedua negara sudah dimulai sejak tahun 1948, yaitu di tengah usaha Indonesia mencari dukungan politik serta pengakuan internasional di forum PBB atas kemerdekaannya yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.[3]

Laporan ini akan membandingkan tentang Kementrian Luar Negeri Indonesia dengan Canada.

PEMBAHASAN

1. Kementerian Luar Negeri Indonesia

​​​Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan 32 Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 7 Undang-Undang (UU) RI Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Luar Negeri mengelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut[4] :

  1. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri;
  2. Pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
  4. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;
  5. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.​

Pemerintah akan melindungi seluruh wilayah Indonesia dan menjaga kepentingan WNI di luar negeri adalah prioritas Kementerian Luar Negeri Indonesia saat ini (Ferry Ardiansyah, 2015). Kebijakan politik luar negeri Indonesia akan diprioritaskan untuk empat hal. Pertama, untuk melindungi kedaulatan Negara Republik Indonesia. Kedua, melindungi warga negara Indonesia (WNI) dan badan hukum Indonesia (BHI) di luar negeri. Ketiga, meningkatkan diplomasi ekonomi, termasuk diplomasi maritim. Keempat, meningkatkan peran Indonesia di kawasan dan di dunia internasional. Kemlu akan mengaplikasikan diplomasi yang membumi, yaitu diplomasi yang mengedepankan kepentingan rakyat, bermanfaat dan terkoneksi dengan kebutuhan rakyat (Yuni Arisandy, 2015).

Kemenlu telah meraih prestasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kemenlu pada tahun 2015 dengan predikat “BB” dengan dengan kategori “Sangat Baik” dan menghimbau seluruh pegawai Kemenlu untuk senantiasa mendukung upaya penguatan akuntabilitas kinerja Kemenlu yang juga merupakan salah satu pilar Reformasi Birokrasi, selalu hands on, do it, dan fokus pada hasil.[5]

2. Kementerian Luar Negeri Kanada

Secara historis, kebijakan luar negeri Kanada selalu terfokus pada masalah keamanan manusia, perdamaian, dan multilateralisme. Akan tetapi, fokus kebijakan luar negeri Kanada mulai berubah sejak partai Konservatif berkuasa.[6]

Pemerintah Kanada, menurut laporan Rapporteur PBB mengenai hak warga asli, memiliki catatan terburuk mengenai pelanggaran hak asasi manusia, dengan tindakan radikalnya dan dukungan keuangannya bagi kekuatan ekstremis di wilayah tersebut. Dan dukungan penuhnya bagi rezim Zionis, yang menjadi rejim rasis, telah mengesahkan kebijakan yang tak membantu perdamaian dunia tapi menjadi sumber ancaman bagi keamanan internasional.[7]

Menurut O’Reilly dan Murrett, sejak partai Konservatif berkuasa, kebijakan luar negeri yang diambil oleh pemerintah Kanada mulai berbeda. Bahkan menurut mereka, kebijakan luar negeri Kanada sebanding atau sejalan dengan model kebijakan luar negeri Amerika pada masa pemerintahan George W. Bush mengenai kebijakan keamanan, perdagangan, imigran, multilateralisme, dan penjaga perdamaian.

Selain itu, Kanada menjadi negara yang lebih sensitif terhadap isu keamanan karena masalah keamanan merupakan tanggung jawab bersama dan tidak boleh diabaikan. Bagi pemerintah Kanada, tidak akan ada peran yang lebih besar, tidak ada kewajiban yang lebih penting untuk pemerintah daripada perlindungan dan keselamatan warganya dari kehidupan yang kompleks dan dalam keadaan dunia yang semakin berbahaya karena ancaman keamanan.

Bagi negara Barat khususnya Kanada, pengembangan program nuklir tersebut justru di curigai dapat mengancam sistem keamanan internasional dan keamanan dalam negeri suatu negara karena ia dapat menjadi kekuatan revisionis apabila dikembangkan menjadi senjata pemusnah massal.

Kanada telah menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia. Di tataran politik, Kanada tetap berkomitmen mendukung integritas wilayah dan kedaulatan NKRI. Ini merupakan poin yang tidak pernah bergeser dari posisi awal Kanada ketika mendukung pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1948 melalui prakarsa Jendral Andrew McNaughton di Dewan Keamanan PBB.

Pemerintah Kanada sedang menggulirkan politik untuk menjalin hubungan dengan negara-negara tertentu. Kanada memiliki catatan pelanggaran luas terhadap hak-hak kaum pribumi di negara lain, dan dengan kebijakan esktrimnya seperti menyalurkan bantuan finansial kepada kelompok-kelompok ekstrim di kawasan Timur Tengah dan dukungan penuhnya kepada rezim Zionis Israel. Kanada bukan hanya tidak membantu mewujudkan perdamaian bahkan telah mengubah statusnya menjadi ancaman terhadap stabiltias dan keamanan internasional. Politik Kanada bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.[8]

Partai Liberal Kanada yang dipimpin oleh Justin Trudeau, menyatakan akan menjalankan diplomasi luar negeri proaktif. Trudeau mengatakan akan memulai era baru dalam diplomasi Kanada yang selama ini mengandalkan ekonomi sumber daya alam, serta berencana untuk mengurangi emisi rumah kaca di negaranya. Partainya juga menawarkan kebijakan neraca defisit untuk menggerakkan ekonomi, sekaligus mengembalikan citra Kanada sebagai negara maju di mata dunia (Mudzakir Amdjad, 2015)

KESIMPULAN

Secara umum, hubungan bilateral RI-Kanada dalam enam dasawarsa terakhir berjalan dengan baik. Struktur pengambilan Kebijakan Luar Negeri dalam kabinet di Kanada menempatkan Seorang Perdana Menteri sebagai Pengambil Kebijakan Tertinggi, menteri-menteri dibawahnya hanya sebatas memberi masukan dan saran, di akhir diskusi keputusan apapun yang diambil Perdana Menteri harus diikuti, atau resign dari kabinet. Sejak terpilihnya Stephen Harper dari Partai Konservatif sebagai perdana menteri, Kanada merupakan salah satu bagian dari dunia internasional yang aktif memberikan respon atas program pengembangan nuklir. Kanada menilai program pengembangan nuklir sebagai ancaman perdamaian keamanan dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Rachman, Ayu Anastasya. Dinamika Kebijakan Luar Negeri Kanada Dalam Kerangka Human Security Di Masa Pemerintahan Stephen Harper. http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/17349/Skripsi%20Rektorat%20-%20Ayu%20Anastasya%20Rachman%20-Dinamika%20Kebijakan%20LN%20Kanada%20dalam%20Kerangka%20Human%20Secur.pdf?sequence=1

Ardiansyah, Ferry. 2015. Menlu Retno Tegaskan Kebijakan Luar Negeri RI. http://news.okezone.com/read/2015/06/13/18/1164915/menlu-retno-tegaskan-kebijakan-luar-negeri-ri


Sumber:

[1] http://www.pelajaransekolahonline.com/2016/22/pengertian-kedudukan-dan-peran-departemen-luar-negeri-terlengkap.html

[2] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29957/3/Chapter%20II.pdf

[3] http://www.indonesia-ottawa.org/perkembangan-hubungan-bilateral-ri-kanada/

[4] http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/landasan-visi-misi-polugri/Pages/Fungsi-Kementerian-Luar-Negeri.aspx

[5] http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Penandatanganan-Perjanjian-Kinerja-Kemenlu-Tahun-2016.aspx

[6] Mintz, E., Tossutti, L., & Dunn, 2011, C.Democracy, Diversity, and Good Government: An Introduction to politics in Canada. (Pearson : Canada).

[7] http://internasional.kompas.com/read/2012/09/09/10533130/Iran.Kanada.Tidak.Profesional

[8] Diplomasi. 2012. Kanada Menyalahgunakan Ketentuan Internasional untuk Menyudutkan Iran. http://theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=9366&type=15#.V-JzN0-VFqA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *