A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu negara merupakan suatu kepastian, terutama di negara berkembang, hukum memiliki peranan yang besar untuk memberikan peluang pembangunan ekonomi. Untuk terciptanya persaingan usaha sebagaimana dimaksud tentunya membutuhkan suatu aturan dan keadaan yang cukup kondusif di mana hukum dan pembangunan dapat saling membantu satu sama lain. Kondisi tersebut juga berlaku bagi Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan ekonomi.

Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Sehingga sangat jelas, jika kondisi hukum suatu bangsa itu efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun, sebaliknya jika hukum tidak mampu berperan secara efektif, maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi[1].

Di tengah kondisi global yang masih lesu, setiap tambahan penerimaan merupakan sumber penggerak perekonomian. Keberhasilan pembangunan nasional sangat didukung oleh pembiayaan yang berasal dari masyarakat yaitu pembayaran pajak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Mulyo Agung, 2007).

Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai beberapa permasalahan. Pertama, kepatuhan wajib pajak masih rendah. Kedua, kekuasaan Direktorat Jenderal Pajak masih terlalu besar karena mencakup fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam melayani hak wajib pajak yang berefek turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Ketiga, masih rendahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan.[2]

Hukum sangat berperan penting dalam mengatasi polemik dan dinamika persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut Leonard J. Theberge dalam tulisannya “Law and Economic Development” yang dikutip oleh Hermansyah dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia menjelaskan faktor utama berperannya hukum untuk mengatasi persaingan usaha tidak sehat yang berujung pada pembangunan ekonomi yang baik adalah ketika hukum mampu menciptakan “stability”, “predictability”, dan “fairness”.[3]

Pada tanggal 28 Juni, 2016 parlemen Indonesia menyetujui Hukum (UU) Amnesty Pajak dan Presiden Joko Widodo menandatanganinya menjadi efektif sejak 1 Juli 2016 di bawah Undang-Undang Nomor 11/2016. Udang-Undang tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pajak, membuat reformasi pajak yang lebih adil lebih mungkin karena basis pajak diperluas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi (KPMG, 2016).

Pengampunan pajak berpotensi untuk mendorong roda ekonomi. Tax amnesty dapat dimaknai sebagai ajakan pemerintah kepada setiap Warga Negara Indonesia (WNI) untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Kebijakan pengampunan menciptakan kerelaaan masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak (WP) dan memberikan kesempatan repatriasi. Investasi yang masuk dari fasilitas itu dapat mendukung stabilitas makroekonomi. Misalnya mendorong penguatan nilai tukar rupiah dan menambah cadangan devisa (Media Keuangan, 2016).

Berbagai studi tentang hubungan hukum dan pembangunan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembaruan hukum. Kebijakan yang berkaitan dengan pengampunan pajak (tax amnesty) merupakan salah satu agenda reformasi di bidang perpajakan di Indonesia. Pembahasan makalah terkait pengampunan pajak (tax amnesty) ini akan memakai hasil studi yang dilakukan oleh Burg’s dengan dua unsur kualitas dari hukum yang harus dipenuhi supaya sistem ekonomi berfungsi. Pertama, “stabilitas” (stability), dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan yang saling bersaing. Kedua, “meramalkan” (predictability), berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan tradisional. Namun, diantara kedua unsur itu penting pula diperhatikan aspek “keadilan” (fairness) seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah, yang diperlukan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.[4]

B. PEMBAHASAN

Menurut Max Weber terdapat beberapa faktor penentu agar hukum mampu memberikan kondisi yang kondusif untuk membantu pembangunan ekonomi, yaitu stabilitas, prediktabilitas, keadilan, pendidikan, dan kemampuan aparat penegak hukum.[5] Faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah apakah hukum mampu menciptakan “stability”, “predictability” dan “fairness”. Dua hal yang pertama adalah prasyarat bagi sistem ekonomi apa saja untuk berfungsi. Termasuk dalam fungsi stabilitas (stability) yaitu potensi hukum menyeimbangkan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan fungsi hukum untuk dapat meramalkan (predictability) akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi negeri yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (fairness), seperti, perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku Pemerintah adalah perlu untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang berlebihan.[6]

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang masih memiliki banyak agenda pembangunan di berbagai sektor, seperti di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sehingga tentunya membutuhkan biaya pembangunan yang besar. Sumber pembiayaan untuk pembangunan sebagian besar berasal dari penerimaan pajak (Hari. S. Luitel, 2014). Dengan melihat permasalahan rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia, di mana tingkat kepatuhan akan berpengaruh pada pencapaian penerimaan pajak, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu pentingnya pengampunan pajak (tax amnesty).

Menurut Bear & Borgne, pengampunan pajak (tax amnesty) dapat diartikan sebagai kesempatan yang diberikan oleh pemerintah dengan waktu yang terbatas untuk kelompok wajib pajak tertentu untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, dengan dibebaskan kewajiban pajak untuk masa pajak di periode sebelumnya (termasuk bunga dan denda), serta dibebaskan atas tuntutan hukum.[7] Keunggulan yang diharapkan bila kebijakan tax amnesty diimplementasikan yaitu akan dapat mendorong masuknya dana-dana dari luar negeri yang dalam jangka panjang dapat digunakan sebagai pendorong investasi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menstimulasi perekonomian nasional.

Poin-poin UU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty (Ferdinand Waskita, 2016), yaitu :

  1. Pengampunan Pajak merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan. Kewajiban perpajakan yang mendapatkan pengampunan Pajak terdiri atas kewajiban Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah.
  2. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usuha yang berada di dalam dan atau diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Setiap Wajib Pajak berhak mendapatkan Pengampunan Pajak. jika Wajib Pajak belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.

Sumber:

[1] Qohar, Adnan. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Pemerintah Daerah. http://www.pa-nganjuk.go.id/images/artikel/artikel_peranan_hukum_dlm_pembangunan_ekonomi_daerah.pdf

[2] http://vibizmanagement.com/journal.php?id=425&sub=journal&awal=10&page=tax

[3] Hermansyah, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, cetakan ke-1, Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 5.

[4] Theberge, Leonard J. (1980). “Law and Economic Development,” Journal of International and Policy, (Vol. 9), hal. 232.

[5] Theberge, Leonard J.  (1980). “Law and Economic Development,” Journal of International Law and Policy, Vol. 9, hal. 232.

[6] Theberge, Leonard J. (1989). “Law and Economic Development”, Journal of lnternational Law and Politic vol. 9. H. 232.

[7] Baer, Katherine & Borgne, Eric Le. 2008. Tax Amnesties: Theory, Trends and Some Alternatives. Washington DC: IMF.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433