Analisis Islamofobia di Jerman Akibat Derasnya Gelombang Pengungsi dari Irak dan Suriah Pada Tahun 2011-2015

A. Pendahuluan

Semenjak tahun 2010, kawasan di Mediterania Selatan mengalami banyak sekali politik. Kemudin, Negara-negara Mediterania Selatan merupakan Negara-negara yang berbatasan secara langsung dengan laut Mediterania yang secara geografis terletak di Afrika Utara yang mana merupakan terdapat beberapa Negara besar seperti Negara Libya, Tunisia dan kawasan Timur Tengah lainnya seperti Mesir, dan Suriah.[1]

Semenjak itu, banyak sekali kasus politik dan tingkat keamanan yang semakin kritis. Banyak tindakan kriminal, perang saudara dan kelompok militan di beberapa Negara seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di Suriah, Al-Qaeda yang merupakan militant Sunni Islamist yang berdiri tahun 1988 dengan anggotanya dari beberapa negara-negara Arab, dan Taliban di Afghanistan merupakan kelompok militant yang saling berperang untuk menduduki wilayah lain dan menjajah wilayah negara lain yang tidak sesuai dengan peraturan mereka. Sehingga tidak mengherankan mereka membunuh manusia yang tidak sesuai dengan ajaran mereka.

Dengan adanya konflik tersebut menjadi titik awal dari gelombang demontrasi yang terjadi di wilayah Mediterania Selatan sejak 2010, menyebabkan arus pengungsi dari Mediterania Selatan masuk ke wilayah Eropa. Hal ini menjadikan wilayah Uni Eropa menjadi tujuan dari para pengungsi konflik tersebut yang didasarkan oleh beberapa hal. Pertama adalah karena kedekatan geografis. Kedua, wilayah tersebut hanya dibatasi oleh laut Mediterania Selatan yang mana dapat dicapai dengan mudah. Selain alasan geografis, perekonomian dan pemerintahan yang baik, juga menjadi pilihan mengapa para pengungsi dari Negara-negara Mediterania Selatan masuk ke negara-negara Uni Eropa melalui Negara Italia, Tunani dan Malta, yang merupakan Negara terdekat dan dekat dengan pantai sehingga menjadi pintu masuk bagi pengungsi-pengungsi tersebut menuju Negara Eropa seperti Jerman, Inggris dan Perancis[2].

Jerman merupakan salah satu negara di Eropa yang menjadi tujuan utama dan dipandang sebagai tempat yang layak bagi para pengungsi asal Timur Tengah. Kondisi perekonomian Jerman yang cukup stabil di kawasan Eropa membuat para pengungsi asal Timur Tengah mengungsi ke negara tersebut. Selain itu para pengungsi memandang Jerman adalah negara yang cukup ramah dan terbuka terhadap para imigran, karena sejarah panjang Jerman dalam penerimaan pengungsi dan imigran terutama dari wilayah Eropa Timur.

Meskipun demikian, banyak aksi yang menolak islam tumbuh dan berkembang luas di Jerman. Banyak faktor mengapa warga Jerman menolak islam masuk ke Jerman. Salah satu hal adalah islamophobia atau perasaan takut akan islam menguasai Negara Jerman secara keseluruhan. Dengan adanya perang di berbagai Negara islam dan Negara-negara konflik di Mediterrania Selatan, menjadikan Jerman menjadi salah satu tujuan para pengungsi untuk masuk dan mencari suaka di Jerman. Ditambah lagi dengan adanya kebijakan Flüchtlinge Willkommen yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Jerman. Hal ini menjadikan islamophobia di Jerman semakin meningkat.

Hubungan Islam dan Barat yang tidak pernah bisa bersatu merupakan sebuah pemetaan konflik dunia atau disebut juga “The Clash Of Civilization” yaitu sebuah teori yang  dikemukakan oleh seorang ahli politik  Samuel P. Huntington. Menurutnya terdapat dua hal  yang menjadi sumber  utama konflik antar  Negara setelah perang dingin kedua, yaitu kebudayaan masyarakat dan kepercayaan terhadap agama.

Hal di atas tersebut kemudian dianggap penting untuk dibahas oleh penulis dan membuat makalah mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Analisis Islamofobia di Jerman Akibat Derasnya Gelombang Pengungsi dari Irak dan Suriah”. Beberapa pengertian-pengertian yang digunakan dalam makalah ini yaitu

B. Rumusan Masalah

  • Apa yang di maksud dengan teori “The Clash of Civilization” dari Samuel Huntington?
  • Bagaimana latar belakang pengungsi (refugee) dari Irak dan Suriah?
  • Bagaimanakah islamophobia di Jerman dan bagaimana kaitannya dengan pengungsi Irak dan Suriah serta kebijakan pemerintah Jerman?

C. Pembahasan

1. Sumber Hukum Pengungsi (Refugee) Internasional

  • Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 (The 1961 Convention on the Reduction of Stateless Persons ) dan Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi Antara Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 Tentang Status Pengungsi mengandung tiga ketentuan ;
  1. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan definisi siapa saja yang tidak termasuk dalam pengertian pengungsi,
  2. Ketentuan yang mengatur tentang status hukum pengungsi termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengungsi di negara dimana mereka menetap,
  3. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapan instrumen pengungsi baik dari sudut prosedur administratif maupun diplomatik.
  • Instrumen lain yang mendukung :
  1. The Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954) yang mengatur tentang orang-orang yang tidak memiliki warga negara.
  2. The Convention on the Reduction of Statlessness (1961) mengatur tentang pengurangan terhadap jumlah orang-orang yang tidak memiliki warga negara pihak dengan memberikan status kewarganegaraan terhadap anak-anak mereka yang lahir di negara itu.
  3. The Fourth Geneva Convention Relative to the Protection of Civillian Persons in Time of War (1949) mengatur tentang perlindungan terhadap penduduk sipil pada waktu perang.
  4. The 1967 Unatied Nations Declaration on Territorial Asylum (1967) bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa dan untuk menyelaesaikan masalah-masalah internasional dalam bidang ekonomi, sosial, budaya atau yang bersifat kemanusiaan.

Secara garis besar antara Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 mengandung tiga ketentuan dasar (Achmad Romsan, dkk, 2003; 87) :

  1. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan definisi siapa saja yang tidak termasuk dalam pengertian pengungsi
  2. Ketentuan yang mengatur tentang status hukum pengungsi termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban pengungsi di negara dimana mereka menetap
  3. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penerapan instrumen pengungsi baik dari sudut prosedur administratif maupun diplomatik.

Sumber-sumber hukum pengungsi baik konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi maupun instrumen pendukung seperti The Convention Relating to the Status of Stateless Persons (1954) yang mengatur tentang orang-orang yang tidak memiliki warga Negara dan The Convention on the Reduction of Statlessness (1961) mengatur tentang pengurangan terhadap jumlah orang-orang yang tidak memiliki warga negara pihak dengan memberikan status kewarganegaraan terhadap anak-anak mereka yang lahir di negara itu saling melengkapi satu sama lain.

2. The Clash of Civilization Theory – Samuel Huntington

Huntington (1993) dalam teori The Clash of Civilization berpendapat bahwa terjadi ketimpangan antara Barat dan non-Barat dikarenakan terdapat perbedaan nilai-nilai fundamental sehingga menyebabkan clash of civilization.[3] Peradaban yang dia jelaskan bisa terdiri dari negara dan kelompok sosial, seperti kelompok etnik dan minoritas religius. Tapi peradaban bisa juga mengacu pada kedekatan geografik dan persamaan bahasa. Yang tampaknya menjadi suatu kriterium utama dalam definisinya tentang peradaban adalah agama yang paling dominan.

Konflik dan kekerasan juga akan terjadi antar negara dan kelompok dalam peradaban sama. Konflik tersebut mungkin kurang intens dan kurang mungkin meluas dari pada konflik antar peradaban. Keanggotaan umum dalam peradaban mengurangi kemungkinan kekerasan dalam situasi dimana itu mungkin terjadi.

Pertama, perbedaan yang ada diantara warga negara tidak hanya nyata, hal tersebut merupakan masalah dasar. Perbedaan tersebut berasal dari sejarah, bahasa, budaya, tradisi dan hal yang terpenting adalah agama. Orang-orang yang berbeda kewarganegaraan mempunyai perbedaan pandangan pada hubungan yang ada diantara Tuhan dan manusia, pribadi dan kelompok, warga Negara dan Negara, orangtua dan anak-anak, suami dan istri, seperti perbedaan pandangan pada hubungan yang penting seperti hak dan kewajiban, kebebsan dan wewenang, persamaan dan hirarki.

Kedua, dunia menjadi sebuah tempat yang kecil. Interaksi diantara manusia dalam warganegara yang berbeda semakin meningkat, peningkatan intensitas kesadaran berinteraksi dan kesadaran akan perbedaan diantara warganegara dan komponen yang sama dalam warganegara.

Ketiga, proses modernisasi ekonomi dan perubahan budaya diseluruh dunia memisahkan manusia dari identitas local lama mereka. Hal tersebut juga memperlemah rasa kebangsaan seperti identitas asli mereka. Keempat, pertumbuhan kesadaran warga Negara di pertinggi dengan perbandingan peranan dari Barat.

Kelima, karakteristik budaya dan perbedaan kurang dapat berubah dan oleh sebab itu kesepakatan yang tidak mudah dan dibutuhkan daripada politik dan ekonomi. Pada akhirnya ekonomi secara umum meningkat.

3. Pengungsi (Refugee) dari Irak dan Suriah

Pengungsi (refugee) adalah suatu status yang mana telah diakui oleh hukum internasional di seluruh dunia. Seorang pengungsi adalah orang yang juga mencari suaka, sebelum seseorang diakui statusnya sebagai seorang pengungsi, hal utama yang harus dilakukan adalah mencari suaka.[4]

Kemudian dikatakan sebagai pengungsi, karena orang tersebut berada di luar Negara asalnya atau diluar tempat tinggal mereka. Pengungsi mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat dari kesukuannya, keagamannya, kewarganegaraannya, keanggotaan dalam kelompok social tertentu yang ada atau pendapat politik yang mereka anut. Tidak hanya itu saja, mereka juga tidak bias atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari Negara asal mereka tersebut, ataupun kembali ke Negara asal mereka karena mereka khawatir akan keselamatan dirinya[5].

Statuta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Resolusi 428 (V), bulan Desember 1959. UNHCR atau Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi di bentuk pada bulan Januari 1951. UNHCR memberikan pengertian pengungsi dengan menggunakan dua istilah, yaitu pengungsi mandat dan pengungsi statuta. Istilah yang dipergunakan ini bukan istilah yuridis, melainkan untuk alasan praktis atau kemudahan saja.

Pengertian istilah pengungsi (refugee) adalah sebagai berikut:
  1. Pengungsi Mandat adalah orang-orang yang diakui statusnya sebagai pengungsi oleh UNHCR sesuai dengan fungsi, wewenang atau mandat yang ditetapkan oleh statuta UNHCR.
  2. Pengungsi Satuta adalah orang-orang yang berada di wilayah negara-negara pihak pada Konvensi 1951 (setelah mulai berlakunya konvensi ini sejak tanggal 22 April 1954) dan/atau Protokol 1967 (sesudah mulai berlakunya Protokol ini sejak 4 Oktober 1967).

Kedua istilah ini hanya dipakai untuk membedakan antara pengungsi sebelum Konvensi 1951 dengan pengungsi menurut Konvensi 1951. Kedua kelompok yang dalam instrumen-instrumen internasional masuk dalam kategori pengungsi yang dapat mendapat perlindungan UNHCR.

Konstelasi konflik Suriah makin rumit yaitu perang yang dipicu ketidakpuasan rakyat atas rezim di Damaskus. Tapi di belakang layar juga ada negara lain yang ikut terlibat, baik yang punya kepentingan atau tunggangi konflik.[6] Masyarakat Turki dan Suriah terpaksa harus meninggalkan tanah kelahiran mereka ke tempat yang lebih aman karena perang sipil yang terus berkecamuk antara pasukan Oposisi, ISIS dan Pasukan Pemerintah Bashar Al Assad. Masyarakat Irak dan Suriah secara bertahap mengungsi ke Eropa melalui jalur laut dengan menaiki transportasi seadanya meskipun mendapat hambatan dari beberapa negara Eropa Timur karena bagi pengungsi, Eropa dinilai aman dari perang terutama Jerman yang bersedia menampung mereka dengan tangan terbuka.

Isu pengungsi tersebut terjadi disebabkan oleh Konflik Suriah antara pemerintah Bashar Al-Assad dan berbagai tekanan lainnya yang dimulai pada musim semi (Spring) Tahun 2011, konflik ini terus menyebabkan pergeseran didalam negeri dan seluruh wilayah. Pada akhir 2014, diperkirakan 7,6 juta pengungsi dan 3,7 juta warga Suriah telah melarikan diri dari negara sejak konflik tersebut dimulai.[7] Konflik internal tersebut menyebabkan warga negara Timur-Tengah, terutama Suriah jauh dari rasa aman. Padahal tujuan negara seharusnya mensejahterakan masyarakat, menciptakan kemakmuran, dan memberi rasa aman.[8]

Pengungsi Irak dan Suriah datang dengan menyeberang keperbatasan Turki, menyeberang kepulau-pulau di Yunani. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan darat ke Makedonia, dimana Makedonia merupakan pusat transit bagi para migran yang datang dari Yunani. Kebanyakan dari mereka lalu menumpang bus menuju Serbia. Pengungsi Suriah ini lalu ke Hungaria. Untuk mencegah masuknya pengungsi, Hungaria telah membangung pagar kawat berduri sepanjang 161 km didaerah perbatasan dengan Makedonia. Dari Hungaria pengungsi ini naik kereta ke Austria, setelah itu pengungsi melanjutkan perjalanan ke Jerman. sebagian dari mereka menyeberangi Turki ke Yunani dengan menggunakan perahu karet dengan muatan 12 orang, perahu ini melewati laut Aegea.[9]

Masalah pengungsi berkembang setiap hari di Eropa dan pergerakannya lebih besar dari sebelumnya. Dipimpin oleh Kanselir Jerman yaitu Angela Merkel, beliau mengumumkan bahwa Jerman menerima Pencari Suaka tanpa batas. Kini Jerman “membuka pintu” dan perbatasannya untuk mereka yang mencari perlindungan dan tempat yang aman. Jerman diperkirakan akan menerima pengungsi sekitar 800.000. Ini jumlah yang paling besar dari 28 negara Uni Eropa lainnya. “Dunia melihat Jerman sebagai negara yang memberi harapan dan kesempatan” kata Kanselir Jerman Angela Merkel.[10]

4. Islamofobia

Secara umum istilah islamophobia adalah ketakutan berlebihan yang tidak memiliki dasar berpikir yang kuat tentang islam bahkan dapat disebut dengan mengada-ada[11]. Tidak ada pembenaran yang logis mengenai islamophobia, yang ada hanyalah prasangka-prasangka yang terlahir akibat persepsi-persepsi buruk yang terus-menerus ditanamkan kepada diri seseorang bahwa Islam adalah agam yang dengan kekerasan, kebencian, egosi, tidak toleran dan membatasi pemeluknya dengan aturan-aturanyang ketat sehingga tidak adanya kebebesan di dalamnya yang kemudian berujung persepsi bahwa islam adalah kuno, ekstrim, agama yang membawa kehancuran, dan sebagainya.

Kemudian, islamophobia dijelaskan oleh Trust Runnymede Komisi Anti-Semitisme dari Inggris yang memberikan definisi Islamophobia yang legal yaitu: islamophobia is the shorthand way of referring to fread or hatred of Islam-and, therefore, to fear or dislike of all or most Muslims.”[12] (Islamophobia adalah cara singkat yang mengacu kepada ketakutan atau kebencian terhadap Agama Islam dan, karena itu, ketakutan atau ketidaksukaan ditujukan kepada semua umat muslim).


Sumber:

[1] Bixby  Asga. Timur Tengah di Kancah Dunia. Bandung: PT Sinar  Baru Algesindo. 1993:xi-xiii.

[2] Ani Kartika Sari. Upaya Uni Eropa Dalam Menangani  Pengungsi Dari Negara-Negara Mediterania Selatan Di Kawasan Eropa. eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 3,  2015. 548

[3] Huntington, Samuel P. The Clash Civilization?. Foreign Affairs. Summer. 1993. Volume 72. No.3

[4] Hamid, Sulaiman. 2002. Hak Asasi Manusia dalam Lembaga Suaka Hukum Iternasional. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 40.

[5] Wagiman. Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta: PT Sinar Grafika, 2012: 69-109.

[6] Inilah Aktor Utama Perang Suriah. DW online dalam  http://www.dw.com/id/inilah-aktor-utama-perang-suriah/g-18884183 diakses 29 November 2016.

[7] Ostrand, Nicole. The Syirian Refugees Crisis: A Comparison of Responses by Germany, Sweden, United Kingdom and United states. Jurnal On Migration and Human Security hal. 255-256.

[8] Hamzah, Fahri. Negara, Pasar, dan Rakyat : Pencarian Makna, Relevansi, dan Tujuan.yayasan Faham Indonesia.2010 hal. 31.

[9] CNN Indonesia News, Ada apa dibalik kedermawanan jerman kepada migran (Online). Tersedia di http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150910145740-134-77901/ada-apa-di-balik-kedermawanan-jerman-kepada-imigran/ diakses 29 November 2016.

[10] BBC News. Europe World (Online) Tersedia di http://www.bbc.com/news/world-europe-34474153 (diakses 29 November 2016).

[11] Fiqriarifah. Skripsi: Pengaruh Islam Phobia Eropa Terhadap Perkembangan Agama Islam Di Belanda 2005-2010. Universitas Hasanuddin. 2013, hlm 24.

[12] Samir Amghar, Amel Boubekeur, dkk.. European Islam Challenges For Public Policy and Society. Brussels: Centre For European Policy Studies, 2007. hal 144

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *