Eksistensi Hukum Internasional Dalam Politik Kekuasaan Dunia: Studi Kasus Perang Irak vs Suriah

Kenyataannya, Hukum Internasional melemah ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa gagal dalam menerapkan kewenangannya untuk menjaga stabilitas dan keamanan internasional. Sejak perang di Irak, Amerika Serikat telah melanggar ketentuan hukum internasional yang tercantum dalam Piagam PBB. Akibatnya, eksistensi hukum internasional dalam politik kekuasaan dunia menjadi kontroversial.

Pendahuluan

Klaim bahwa Hukum Internasional tidak ada di dunia kekuasaan politik telah menjadi perdebatan terutama sejak perang di Irak. Dalam sejarah, Irak sering berperang dengan negara lain karena masalah dari dalam dan luar negara itu sendiri. Semua itu terjadi dalam realisme antara hubungan internasional setelah perang. Pandangan realisme kembali muncul setelah krisis perang di Irak dan kemudian dilanjutkan dengan ketidakaktifan Dewan Keamanan dalam menyelesaikan masalah besar di negara ini. Karya yang berpengaruh dalam teori realisme yaitu Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace (1948) oleh Hans J. Morgenthau yaitu bagaimana sebuah negara akan mengejar kepentingannya dengan memperkuat kekuatannya.[1] Misalnya, konflik di Suriah telah membuktikan bahwa Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya telah mengabaikan hukum internasional sejak perang di Irak. Meskipun demikian, dukungan veto Rusia dan China dari sebagian besar negara bagian di masyarakat internasional terkait resolusi Suriah dapat menjadi bukti bahwa negara-negara tersebut mendukung peraturan hukum internasional. Pernyataan di atas dapat menjelaskan pandangan berlawanan dari politik kekuasaan dunia.

Penyebab Perang Irak vs Suriah

Hubungan Negara Suriah dan Negara Irak mengalami konflik ketika tahun 2008 dan 2010. Negara Islam (Islamic State in Iraq and Syria/ISIS) mendeklarasikan kekhalifahannya terkait dengan wilayah di Irak. Kemudian, ISIS melebarkan kekuasaannya di Negara Suriah dengan menguasai wilayah Kurdi di timur laut.[2] Pada bulan September 2014, Amerika Serikat meluncurkan serangan udara di Suriah untuk mencegah Negara Islam (Islamic State in Iraq and Syria/ISIS) menggunakan Suriah sebagai basis operasinya. Sejak kejadian tersebut, Kongres memperdebatkan perlunya otorisasi khusus dalam penggunaan kekuatan militer.[3] Kejadian tersebut menunjukkan AS memiliki pemikiran yang idealis. E.H. Carr dalam bukunya The Twenty Years Crisis, mengkritik pemikiran idealis bahwa mekanisme yang ditawarkan oleh idealis tidak mampu mencegah perang, dan mediasi untuk meringankan konflik tidak berjalan (Dyer Hugh C. & Leon Mangasarian, 1989).

Otorisasi Perang Irak vs Suriah

Presiden Obama menegaskan bahwa kampanye melawan Negara Islam di Irak dan Suriah diberi wewenang oleh Otorisasi untuk Penggunaan Pasukan Militer (2001 AUMF; PL 107-40; mengklaim bahwa Negara Islam adalah organisasi pengganti Al Qaeda dan elemen-elemen dari Al Qaeda hadir di Suriah) dan Otorisasi untuk Penggunaan Pasukan Militer melawan Resolusi Irak tahun 2002 (2002 AUMF; PL 107-243; mengklaim memiliki kewenangan untuk membela Irak dari ancaman Negara Islam).[4]

Solusi Perang Irak vs Suriah

Artikel provokatif dari Glennon (2003) dalam Susan Breau (2013) berpendapat Divisi Keamanan untuk invasi ke Irak merupakan perpecahan dramatis yang mengakhiri usaha besar untuk tunduk pada penggunaan kekuatan melawan peraturan hukum. Glennon menegaskan Dewan Keamanan hanya akan relevan jika menangani hal-hal yang tidak terkait langsung dengan hirarki kekuasaan dunia. Tomushchat (1993) dalam Susan Breau (2013) juga berpendapat terdapat sebuah komunitas hukum internasional yang dipandu oleh peraturan dasar yang menjadi norma jus cogens dan kewajiban erga omnes dan dengan demikian ada sebuah konstitusi internasional yang timbul di bawah peraturan hukum internasional. Argumen tersebut telah diangkat baru-baru ini oleh Habermas (2006) dalam Susan Breau (2013) yaitu sebuah dunia yang didominasi oleh negara-negara bangsa sedang dalam transisi menuju masyarakat global.

Mengacu pada pendapat para ahli diatas, semua pihak-pihak yang terkait harus mau mematuhi ketentuan hukum internasional. Sesuai dengan ketentuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, setiap negara dalam menyelesaikan sengketa, perselisihan, konflik internasional diwajibkan untuk mematuhi prosedur formal dan hukum internasional. Mereka harus sadar sepenuhnya bahwa perjuangan bukanlah tentang kepentingan pribadi, namun untuk semua orang Suriah khususnya dan umumnya demi masyarakat internasional. Dalam konflik Iran vs Syria, orang-orang yang tidak bersalah adalah korbannya. Intinya, semua negara harus bekerja sama untuk membuat perdamaian dengan mematuhi hukum internasional.

Kesimpulan

Dalam pandangan realis seperti Negara AS, kedamaian antar negara tidak pernah ada. Perspektif Habermas berusaha mendamaikan demokrasi dan konstitusi melalui teori aksi komunikatif yang sangat meyakinkan. Komunitas hukum internasional yang diatur oleh hukum dan prinsip internasional dapat membuat undang-undang dan peraturan publik terhadap hukum internasional. Namun, Glennon gagal untuk memperhitungkan upaya Amerika Serikat dan Inggris dalam Dewan Keamanan untuk memperdebatkan legalitas niat di Irak sebagai pendukung resolusi Dewan Keamanan sebelumnya. Sejak perang di Irak, muncul perdebatan bahwa Hukum Internasional tidak ada di dunia kekuasaan politik dalam pandangan masyarakat internasional. Meskipun demikian, tindakan AS yang telah melanggar hukum internasional sejak perang di Irak telah membuktikan bahwa Hukum Internasional sebenarnya ada di dunia kekuatan politik.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *