ISU-ISU DESENTRALISASI KESEHATAN

A. PENDAHULUAN

Keberhasilan Negara-Negara maju seperti Amerika dan Jerman dalam pembangunan kesehatan adalah dengan menggunakan pendekatan desentralisasi (Ricarda Milsteina, Carl Rudolf Blankart, 2016:7). Hal ini sebagaimana hasil penelitian Mills (1990:5) dalam (Kharisma, 2018:2) yang menyatakan bahwa desentralisasi struktur dan manajemen sistem kesehatan merupakan kunci utama dalam pelayanan kesehatan, khususnya dalam mencapai “health for all” dan pengembangan pelayanan kesehatan primer di berbagai Negara.

Isu-isu desentralisasi kesehatan telah muncul di Negara-Negara berkembang seperti Indonesia pada dekade terakhir ini. Desentralisasi di Indonesia sudah berlaku mulai tahun 2001 sampai sekarang yang ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyerahan wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam bidang kesehatan berarti memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk menentukan sendiri program dan alokasi dana pembangunan kesehatan di daerahnya. Dengan sistem desentralisasi diharapkan program pembangunan kesehatan lebih efektif dan efisien (KP, 2009:365).

Departemen Kesehatan Pemerintah Daerah memiliki hak untuk mengatur sektor sistem kesehatan di daerah. Dalam prosesnya, Pemerintah Daerah bergantung pada faktor-faktor seperti dukungan pembiayaan dan kerja sama lintas sektor dalam menyukseskan sistem kesehatan di daerahnya.

Di lihat dari segi teknis, implikasi desentralisasi mengalami kesulitan dimana beberapa lembaga pelayanan kesehatan masih dalam proses atau stagnasi karena sumber pembiayaan yang tidak pasti. Selain itu, penggabungan Kanwil dengan Dinas Kesehatan, Kandep dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota pada rumah sakit daerah yang mengarah kepada lembaga usaha yang menimbulkan beragam pemikiran tentang status rumah sakit, sebagai lembaga teknis daerah atau Badan usaha milik daerah (BUMD).

B. PEMBAHASAN

Pada tahun 2010, Departemen Kesehatan telah menyusun empat isu pokok kesehatan yang menjadi agenda utama (KP, 2009:364-367), yaitu:

  • Peningkatan kesehatan masyarakat dalam program Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium;
  • Peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat; Adanya tiga hal pokok yang diperlukan dalam pembiayaan kesehatan yaitu berasal dari pemerintah pusat, pemda dan masyarakat. Sesuai dengan pernyataan oleh Moertjahjo (Ketua Asosiasi Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Daerah), bahwa harus ada beberapa prinsip pembiayaan jaminan kesehatan sosial yaitu dana harus tersedia cukup dan dikelola secara akuntabilitas baik dan transparan, pemda harus sharing dana dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial, pemda harus terlibat dalam upaya kendali biaya dan kendali mutu; meningkatkan komitmen stakeholders daerah yang diwujudkan dengan rencana penyusunan peraturan daerah tentang pengembangan sistem Jamkesda dan diperlukan adanya integrasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
  • Pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana serta peningkatan ketersediaan,
  • Pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

Sedangkan menurut Siyoto dkk. (2015:102-103), isu-isu desentralisasi sektor kesehatan dibagi hanya menjadi dua yaitu kewenangan upaya pelayanan kesehatan dan sistem pembiayaan. Dalam era desentralisasi di bidang kesehatan, isu tatalaksana pemerintahan dan penatalaksanaan program-program pembangunan kesehatan, kemampuan daerah dalam menyusun berbagai program pembangunan sangat tergantung kepada keberadaan dan pengelolaan pembiayaan (Kementerian Kesehatan, 2016:7).

C. KESIMPULAN

Implikasi desentralisasi kesehatan di Indonesia menguntungkan bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatan yang dihadapi di daerah tersebut secara mandiri. Hal tersebut membuat para petugas tenaga kesehatan harus lebih terbuka dan profesional dalam menjalankan setiap tugasnya sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Isu-isu desentralisasi kesehatan di Indonesia secara umum yaitu kewenangan upaya pelayanan kesehatan, sistem pembiayaan dan pemahaman yang berbeda tentang desentralisasi. Sedangkan isu-isu desentralisasi kesehatan di Indonesia secara khusus yaitu peningkatan kesehatan masyarakat dalam program Millennium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium, peningkatan pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan masyarakat, pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana serta peningkatan ketersediaan dan pemerataan dan kualitas tenaga kesehatan terutama di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

DAFTAR PUSTAKA

Bismantara, Haryo. 2016. OUTLOOK KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN KESEHATAN 2016: Tantangan dan Optimisme dalam Mengawal Upaya Peningkatan Status Kesehatan Masyarakat di Indonesia. http://chpm.fk.ugm.ac.id/index.php/id/component/content/article/60-id/kegiatan/arsip-laporan-tahunan/723-sesi-ii-pertemuan-tahunan-pkmk-2016

Dwiyanto, Fery. 2011. Desentralisasi Kesehatan Berkat Atau Bencana? http://fdwiyanto.blogspot.com/2011/10/desentralisasi-kesehatan-berkat-atau.html

Ingin dibuatkan Paper seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ingin dibuatkan tugas costum lainnya??
Silahkan hubungi geraijasa.com di wa 0821-3805-4433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *