Analisis Persoalan Aksi Demonstrasi Aksi Bela Islam Dari Perspektif Demokrasi Indonesia

A. Pendahuluan

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik. Kekuasaan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat yang berada di tangan negara.[1] Negara adalah integrasi masyarakat yang memiliki wewenang bersifat memaksa dan secara sah lebih berkuasa dari individu atau kelompok, yang merupakan bagian dari masyarakat.[2] Setiap Negara dan pemerintahan pasti memiliki masalah-masalah atau konflik-konflik di dalam dunia politik. Maka, negara membutuhkan seorang pemimpin yang mampu untuk mengatur dan mengarahkan para aktor pemerintahan di bawahnya kepada hal-hal yang baik dan positif agar Negara yang dipimpinnya akan makmur.

Seorang penguasa politik harus memiliki beberapa konsep dasar seperti pengaruh, persuasi, manipulasi, koersi, force, dan kewenangan.[3] Yang dimaksud pengaruh adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang agar sikap dan perilakunya berubah. Persuasi merupakan kemampuan membujuk untuk meyakinkan orang lain agar melakukan sesuatu yang diharapkan. Manipulasi adalah kemampuan menggunakan pengaruh tanpa membuat orang yang dipengaruhi sadar bahwa dia sedang dipengaruhi. Koersi merupakan pelaksanaan kekuasaan dengan paksaan dalam hal apapun, sedangkan force mengacu pada tekanan fisik seperti pembatasan kebebasan biologis untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir adalah kewenangan yaitu masyarakat bersedia menerima kekuasaan seseorang sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.

Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah. Dari sejak kepemimpinan Presiden Sukarno (1945) sampai kepemimpinan Presiden Jokowi (2016) saat ini, Indonesia telah mengalami demokrasi. Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan dan hambatan yang harus diperhitungkan mulai dari masalah gaji buruh, terorisme, semakin menjamurnya kelompok-kelompok konservatif Islam, semakin tumbuhnya pengaruh Majelis Ulama Indonesia, meningkatnya penganiayaan keagamaan, kurangnya kekuatan hukum dan korupsi merajalela merupakan tantangan dan hambatan yang sedang dialami saat ini sejak runtuhnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Suharto (1998).

Seperti yang telah diketahui saat ini, kepemimpinan Presiden Jokowi juga telah diuji terkait masalah demokratisasi. Contohnya, Aksi Bela Islam tanggal 4 Nopember 2016 dari Mesjid Istiqlal ke Istana diserta aksi di sejumlah kota lainnya seperti Medan, Makasar, Surabaya dan lainnya, merupakan akumulasi ketidakcakapan Jokowi dalam mengantisipasi keadaan terkait perkataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dituduh menista Alquran, dimana penegakan hukumnya tidak cepat, tidak segera dan tidak transparan. Makalah ini akan mencoba menganalisis persoalan aksi demonstrasi yaitu Aksi Bela Islam dari perspektif demokrasi dalam sebuah Negara yaitu Indonesia.

B. Rumusan Masalah

  1. Bagaimana aksi bela Islam dari perspektif demokrasi dalam Negara Indonesia?

C. Pembahasan

  1. Demokrasi: Definisi & Konsepnya

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, “demos” berarti rakyat dan “kratos” atau “kratein” berarti kekuasaan.[4] Gagasan ini lahir untuk menyaingi kekuasaan para raja dan kaum bangsawan di abad ke 19. Konsep dasar demokrasi berarti “rakyat berkuasa” (government of rule by the people).[5]  Istilah demokrasi secara singkat diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Menurut Internasional Commision of Jurits, demokrasi adalah bentuk pemerintahan oleh rakyat dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi dan dijalankan oleh mereka atau wakil-wakil rakyat dibawah sistem pemilihan bebas. Sehingga dalam pengertian menurut International Commission of Jurits, yang diutamakan dalam pemerintahan demokrasi adalah rakyat. Sedangkan menurut Lincoln, “government of the people, by the people and for the people) atau dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan oleh yang dipimpin oleh rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan demi kepentingan rakyat. Menurut C.F. Strong, demokrasi adalah suatu pemerintahan dimana anggota  masyarakat yang sudah dewasa dapat berperan serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggung jawabkan tindakan-tindakan mereka kepada rakyat.[6]

Pemerintah dalam konsep demokrasi menurut pandangan Samuel Huntington, memiliki ciri-ciri yaitu: (1) kekuasaannya muncul karena pilihan suara rakyat; (2) kewenanganya timbul karena mandat yang diberikan oleh rakyat; (3) adanya pembatasan kekuasaan sekaligus kontrol atas jalannya kekuasaan oleh rakyat. Saluran untuk mengawasi atau mengontrol proses demokrasi itu bisa melalui mekanisme (1) partai politik yang ini menjadi lapisan utama demokrasi karena memiliki fungsi salah satunya adalah penyalur kepentingan rakyat; (2) parlemen yang menjadi instrumen perwakilan dan menjadi kekuatan utama dalam mengawasi jalannya kekuasaan; (3) media massa yang menjadi kekuatan pembentuk opini sekaligus tergolong sebagai kelompok penekan munculnya kebijakan-kebijakan agar memihak kepentingan rakyat.[7]

Dalam pengertian sempit demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Menurut Schumpeter metode demokratis adalah penataan kelembagaan untuk sampai pada keputusan politik di mana individu meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan melalui perjuangan kompetitif untuk meraih suara. Dalam pengertian yang lebih luas yang oleh Dahl disebut “otonomi demokrasi” membutuhkan pernyataan hak-hak manusia di luar hak memilih  untuk memberikan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dan untuk menemukan preferensi pribadi dan pengawasan akhir oleh warga Negara terhadap agenda politik.[8]

Unsur-unsur sistem pemerintahan yang demokratis yaitu adanya keterlibatan warga Negara dalam pembuatan keputusan politik, tingkat persamaan tertentu diantara warga Negara, tingkat kebebasan/kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga Negara, suatu sistem perwakilan dan suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.[9]


Sumber:

[1] Budiardjo, Miriam. 2006. Dasar -Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 47.

[2] Laski, Harold J. 1947. The State in Theory and Practice. New York: The Viking Press, hlm 8-9.

[3] Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 57.

[4] Rodiyah, Fetty. 2014. Arti dan Perkembangan Demokrasi. http://fetty.note.fisip.uns.ac.id/2014/12/18/arti-dan-perkembangan-demokrasi/

[5] Budiardjo, Miriam. 1972. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

[6] Definisi-pengertian.com. 2015. Pengertian Demokrasi serta Definisi Demokrasi menurut para ahli. http://www.definisi-pengertian.com/2015/08/pengertian-demokrasi-definisi-menurut-ahli.html

[7] Artikelsiana. 2015. Pengertian Demokrasi, Macam-Macam, Ciri-Ciri, Definisi Para Ahli, Prinsip, & Nilai. http://www.artikelsiana.com/2015/08/demokrasi-pengertian-ciri-ciri-macam.html

[8] Zeuthen,P. and L.B.Sorensen. 2003. Food Preservation Techniques. England : CRC Press. Page 37.

[9] Rodiyah, Fetty. 2014. Arti dan Perkembangan Demokrasi. http://fetty.note.fisip.uns.ac.id/2014/12/18/arti-dan-perkembangan-demokrasi/

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *