Sejarah Hukum Peradilan Agama di Indonesia

Pendahuluan

Indonesia dalam sistem hukum Negara memiliki empat lembaga peradilan yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan kekuataan yang berbeda, yaitu Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama (Pengadilan Agama) (Ali, 1996:251).[1] Peradilan agama merupakan salah satu unsur pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Peradilan Agama ini mengacu pada hukum Islam dalam proses pemberian keadilan terhadap orang-orang Islam di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama.

Peradilan agama sudah ada sejak agama Islam dianut oleh penduduk Indonesia sebelum masa kemunculan para penjajah. Di waktu itu, Peradilan Agama belum memiliki sistem yang formal. Fungsi di dalam Negara adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqoh diantara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.[2]  

Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Pada Tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan Agama telah diakui eksistensi dalam lingkungan peradilan menurut Undang-Undang 14 Tahun 1970 tentang pokok – pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian digandi dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dalam merespon perkembangan zaman dituntut untuk memiliki fleksibilitas yang memadai agar tidak kehilangan daya jangkaunya, baik dalam fungsinya sebagai social control maupun dalam batas-batas tertentu sebagai social engineering.[3] Pembaharuan hukum Islam ini saling berkaitan dengan tuntutan historis sebuah komunitas Islam agar tidak kehilangan peran vitalnya dalam upaya memberi arah dan bimbingan bagi masyarakat Islam. Dengan demikian, perlu adanya pengenalan bagi masyarakat tentang keberadaan da nasal muasal peradilan di Indonesia dan statusnya di dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat pembatasan-pembatasan masalah di dalam makalah ini, yaitu:

  1. Apa peradilan agama itu?
  2. Bagaimana akar historis hukum islam di Indonesia ?
  3. Bagaimana aplikasi UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama?
  4. Bagaimana peradilan agama satu atap dibawah Mahkamah Agung?

Landasan Teori

1. Pengertian Peradilan Agama

Peradilan agama tak lepas dari hukum Islam di Indonesia. Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. J.N.D Anderson mengutip teori A.S. Diamond dan D. Hughes Parry yang menyatakan bahwa “hukum adalah inti peradaban suatu bangsa yang paling murni” dan “ia mencerminkan jiwa bangsa tersebut secara lebih jelas daripada lembaga apapun juga (Anderson, 1991).[4] Pernyataan tersebut serupa juga dijumpai dalam konteks Islam. Hukum Islam, dijelaskan oleh Joseph Schact, adalah lambang pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari pandangan hidup Islam serta merupakan inti dan titik sentral Islam itu sendiri (Schacth, 1971). [5]

Hukum Islam diyakini sebagai hukum yang terkait dengan sumber dan ajaran Islam, yaitu hukum ‘amaly’berupa interaksi sesame manusia khususnya masalah-masalah hukum perorangan atau hukum keluarga (al-Akhwal al-Syahsiyah), ia adalah hukum perdata Islam tertentu yang menjadi hukum positif bagi umat Islam Indonesia, sekaligus merupakan hukum terapan bagi Peradilan Agama.[6]

Dengan kata lain hukum Islam yang dikaji adalah hukum Islam yang diformulasikan dalam bentuk perundang-undangan/kompilasi dimana dalam hal ini Peradilan Agama dapat dikatakan sebagai lembaga kehakiman yang menjadi ujung tombak berlakunya hukum Islam di Indonesia. Peradilan agama merupakan salah satu unsur pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Peradilan Agama ini mengacu pada hukum Islam dalam proses pemberian keadilan terhadap orang-orang Islam di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Tinggi Agama.

2. Kewenangan Peradilan Agama

Adapun kewenangan mengadili badan Peradilan Agama dapat dibagi menjadi 2 (dua) kewenangan yaitu:

a. Kewenangan Mutlak (Absolute Competensi),yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara, artinya perkara tersebut hanya bisa diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama. Dalam istilah lain disebut “Atribut Van Rechsmacht”. Yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama adalah: Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:[7]

  1. Perkawinan
  2. Waris
  3. Wasiat
  4. Hibah
  5. Wakaf
  6. Zakat
  7.  Infaq Shadaqoh
  8. Ekonomi Syari’ah.

b. Kewenangan Relatif (Relative Competensi) yaitu kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara. Ketentuan umum menentukan gugatan diajukan kepada pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 120 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg. Dalam Perkara perceraian gugatan diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal isteri (Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989). Dalam istilah lain kewenangan relatif ini disebut “Distribute van Rechtsmacht”. Pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara dalam bahasa latin disebut dengan istilah “Actor Sequitur Forum Rei”.[8]

Pembahasan

1. Akar historis hukum islam di Indonesia

Hukum Islam merupakan bagian dari syari’ah Islam dan memiliki peran yang signifikan. Akan tetapi tidak masyarakat yang memahami secara benar dan mendalam, termasuk kalangan ahli hukum itu sendiri. Kebanyakan orang mencap hukum islam itu kejam, incompatible dan off to date. Apalagi jika masyarakat membicarakan hukum pidana Islam, akan muncul ketakutan yang semakin jelas, seperti ketentuan pidana potong tangan, rajam, salab dan qisas dianggap bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri  dianggap positif karena berhubungan erat dengan kedudukan hukum perdata Islam. Hukum Islam ini dijadikan unsur yang memengaruhi atau sebagai modifikasi norma agama yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan keperdataan, dan tercakup secara substansia dari UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Berbeda dengan hukum perdata Islam yang mendapat tempat di ranah hukum Indonesia, hukum pidana Islam justru tidak dianggap sebagai hukum yang positif dan berkeadilan. Apalagi berbagai kajian akademis yang sarat dengan muatan politis semakin memperlebar jarak pemahaman hukum pidana dengan hukum pidana Islam.

Dipandang dari segi makro-historis, realitas sejarah menghasilkan beragam bentuk hukum. Mazhab Posivisme berpendapat, bahwa: the development of law formalized for the sake of the law only. Mazhab ini menolak adanya campur tangan poltik di dalam hukum. Ilmu hukum berbentuk value-free science, sedangkan ilmu politik berhubungan dengan ilmu sosial berbentuk value-loaded science.

Ada hubungan erat antara praktik hukum Islam dengan ajaran agama Islam. Hukum Islam bersumber dari ajaran Islam, sedangkan ajaran Islam adalah ajaran yang dipraktikkan pemeluknya. Dalam hal ini membicarakan perkembangan hukum Isam di Indonesiaa maka mengarah pada membicarakan penyebaran agama Islam di Indonesia. Kajian keduduk hukum Islam pra penjajahan dilakukan dengan asumsi bahwa tata hukum Islam Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Indonesia.

2. Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia

Pada awal kedatangannya, Belanda telah melihat hukum Islam dipraktekkan masyarakat nusantara, baik dalam peradilan, praktek harian maupun keyakinan hukum.Sikap politik VOC terhadap Islam dipengaruhi oleh kepentingan perdagangan rempah-rempah dan perluasan pasar.

Oleh sebab itu, exsistensi hukum Islam pada awal kedatangan VOC nyaris tidak berubah seperti masa kerajaan Islam, rakyat berhak mempraktekkan hukum Islam dan pemerintahan kerajaan Islam masih mempunyai wewenang legislatif . Selain faktor di atas, penyebab utama kebijakan toleransi praktek hukum Islam di Indonesia adalah, perhatian utama kompeni terhadap Islam hanya bersifat temporal dan kasuistik, yaitu pada saat muncul alasan untuk mencemaskan pengacau ketertiban melalui peristiwa keagamaan yang menyolok

Beberapa wilayah VOC di nusantara memberlakukan unifikasi hukum walaupun pada perkembangan selanjutnya unifikasihukum tersebut gagal. Sebagai akibat dari kegegalan tersebut, pada tahun 1642 VOC mengukuhkan statuta Batavia dan memberikan legitimasi juridis praktek pembagian waris Islam masyarakat Indonesia . Pengakuan tersebut kemudian diikuti dengan pengakuan praktek hukum Islam di daerah lain, yaitu praktek hukum Islam masyarakat Bone dan Gowa di Sulawesi Selatan

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *