A. Pendahuluan

Sebagai bentuk persaingan aktivitas regional di kawasan ASEAN, per Desember 2015 mulai diresmikan ASEAN Economy Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). MEA dalam implementasinya hampir sama dengan Free Trade Area (AFTA) yang akan direalisasikan pada tahun 2020 nanti, namun jangkauan wilayahnya hanya mencakup ASEAN.[1] Adanya kebutuhan yang mendesak untuk kerjasama bilateral serta penguatan negara-negara ASEAN dari serangan produk luar negeri, maka MEA diajukan lebih cepat pada tahun 2015. Tujuan pembentukan MEA adalah untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, termasuk dalam hal meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang mantap, mengurangi tingkat kemiskinan serta meningatkan taraf hidup penduduk ASEAN. MEAini diwujudkan sebagai integrasi yang lebih nyata dan berarti melibatkan peran masing-masing negara dalam kerjasama secara regional dan multilateral dengan memiliki kepentingan sendiri-sendiri.

MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, yang memerlukan suatu kebijakan yang meliputi competition policy, consumer protection, Intellectual Property Rights (IPR), taxation, dan E-Commerce. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan yang adil;  terdapat perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem Double Taxation, dan; meningkatkan perdagangan dengan media elektronik berbasis online.

Pertumbuhan pengguna internet semakin pesat seiring semakin majunya teknologi. Pada masa sekarang ini internet bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Hal ini dikarenakan banyaknya akses yang memungkinkan untuk menggunakan internet. Berdasarkan data yang dilansir dari statista.com (2016), jumlah seluruh pengguna internet di seluruh dunia dari tahun 2005 sampai tahun 2015 mengalami pertumbuhan yang terus-menerus. Pada periode yang dilaporkan tersebut, jumlah pengguna internet di seluruh dunia adalah 3.5 miliar, dibandingkan dengan tahun 2005 yang hanya berjumlah 1 miliar. Artinya, dalam kurun waktu 10 tahun, jumlah pengguna internet di seluruh dunia meningkat 2,5 miliar orang.

Bagan 1.1

Pertumbuhan Jumlah Pengguna Internet Seluruh Dunia (2005-2015)[2]

Sekitar 100 negara sekarang menikmati akses Internet, dan survei terbaru melaporkan bahwa ada sekitar 20 juta Internet host di seluruh dunia. Jumlah pengguna internet saat ini diperkirakan berada di wilayah 100 juta orang.[3] Dengan semakin berkembangnya internet tersebut, banyak orang mendapatkan kebutuhan, keinginan dan pekerjaa mereka dengan cepat dan sedikit usaha. Begitu pula di dalam dunia ritel, dengan adanya inovasi, teknologi memungkinkan orang-orang melakukan perdagangan dengan lebih mudah. E-commerce menjadi model bisnis baru yang berpengaruh terhadap value chain ritel yang lebih luas. Pada saat yang sama, perilaku konsumen dan harapan juga berkembang.

Electronic commerce memungkinkan untuk melakukan hampir setiap jenis usaha dengan cara yang sangat sederhana. Alasannya adalah bahwa ada kerangka hukum dan penegakan mekanisme yang tidak kuat. E-commerce menyajikan dunia kesempatan untuk melakukan bisnis, mencapai pasar global dan membeli tanpa meninggalkan rumah atau kantor. E-commerce dapat memberikan kesempatan untuk meningkatkan proses bisnis, seperti telepon, fax dan komunikasi mobile di masa lalu. Namun, seperti alat bisnis baru memiliki masalah yang terkait dan risiko begitu juga e-commerce. Sangat penting untuk memahami masalah hukum dan risiko potensial untuk memastikan lingkungan yang aman aman untuk perdagangan dengan pelanggan dan bisnis lainnya.

Di dalam konteks hukum internasional, ekonomi suatu Negara tidak akan tumbuh apabila Negara hanya bergantung pada pasar dalam negeri. Ekonomi suatu Negara yang berkelanjutan  juga tidak akan berlangsung lama jika akan bergantung pada penjualan sumber daya alam yang cenderung akan habis.[4] Hukum internasional mendorong setiap pelaku usaha untuk memperluas dan melakukan ekspansi pasar ke luar negeri. Hukum internasional di bawah World Trade Organization (WTO), mewajibkan setiap Negara untuk melakukan penyesuaian aturan yang dikeluarkan oleh WTO terhadap regulasi di negara masing-masing.

Pada lingkup ASEAN yang telah menerapkan sistem perekonomian MEA, e-commerce menjadi sebuah diskursus yang penting mengingat, belum adanya hukum yang mengikat praktik ecommerce. Apalagi dengan penggunaan internet di kawasan tersebut termasuk yang tertinggi, seperti di Indonesia, Singapura dan Filipina yang menduduki peringkat teratas penggunaan internet dalam praktik e-commerce.[5]Tentu saja, dengan adanya e-commerce ini mengubah semua aturan hukum perdagangan, karena batasan geografi dan fisik menjadi kabur. Dua atau lebih Negara yang melakukan kesepakatan bisnis melalui ­e-commerce menjadi bagian penting dalam transaksi internasional.

Berkaitan dengan gambaran bisnis di atas, di dalam MEA, setiap Negara berhak melakukan perluasan bisnis khususnya secara elektronik ke Negara lain serta perlu adanya konsekuensi dari praktik bisnis e-commerce menurut hokum internasional. Di dalam makalah ini akan dijelaskan bagaimana praktik e-commerce di lingkup ASEAN pada era MEA serta tinjuan praktik e-commerce menurut hokum internasional yang berlaku saat ini.

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas di dalam makalah ini:

  1. Bagaimana peluang dan tantangan praktik E-commerce di lingkup ASEAN
  2. Bagaimana Praktik bisnis E-commerce ASEAN menurut hukum internasional?
  3. Bagaimana kontrak perdagangan melalui internet (e-commerce) ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia?

C. Tinjauan Pustaka

1. E-Commerce

Profesor Turban menyatakan bahwa e-commerce didefinisikan sebagai “pembelian dan penjualan barang, layanan dan informasi melalui jaringan komputer seperti Internet,” ShariatPanahi dan Geranmaye, (2004) menyatakan bahwa: Electronic-commerce, adalah pelaksanaan transaksi bisnis seperti membeli dan menjual dan menyediakan layanan (layanan bebas dan berbayar) yang dilajukan dengan tujuan ekonomi pada Internet. Dengan kata lain, e-commerce adalah penggunaan segala jenis jaringan untuk tampilan komemrsial dan penyediaan layanan.[6]

Komisi Eropa (1997) mendefinisikan e-commerce sebagai berikut: dasar dari pengolahan elektronik dan transmisi data, termasuk teks, suara dan gambar. Perdagangan elektronik termasuk berbagai kegiatan seperti pertukaran elektronik barang dan jasa pengiriman instan konten digital, transfer dana elektronik, perdagangan saham elektronik, bill of lading elektronik, desain komersial, pemasaran langsung, dan layanan setelah penjualan.

Dalam e-commerce, terdapat empat sumber keunggulan kompetitif bagi organisasi yang akan memungkinkan mereka untuk mengakses mereka mencapai keunggulan kompetitif ini empat sumber adalah:[7]

  1. Pengurangan biaya perantara grosir dan penjualan ritel. Membentuk dengan Menggunakan proses teknologi Internet dan menghilangkan perantara dan pelanggan bisa tanpa melalui ritel tradisional dan pengecer, dan dengan mengacu pada situs asli penjual (produsen)
    1. Kemampuan untuk mengurangi biaya yang terkait dengan pembelian yang diperlukan dengan mengurangi persediaan waktu dan operasi logistik;
    1. Meningkatkan pengumpulan dan pengolahan data yang memungkinkan untuk meningkatkan manajemen rantai pasokan;
    1. Memperluas pangsa pasar dan menciptakan pasar baru dengan mengurangi biaya pengumpulan dan pengolahan informasi tentang kebutuhan dan aspirasi pelanggan saat ini dan potensi.

2. Hukum Internasional

Menurut J.L. Brierly, hokum bangsa-bangsa atau hukum internasional diartikan sebagai: ‘as the body of rules and priciples of action which are binding upon civilized states to their relations with one another’,.[8] Selain itu, hukum antar bangsa tidak hanya mengenai hukum yang mengatur hubungan antara Negara saja melainkan juga mengatur antar organisasi internasiol Negara satu dengan organisasi internasional Negara yang lain. Disimpulkan oleh Beckman dan Butte (2007), dalam lingkup bisnis bahwa hukum internasional terdiri dari aturan dan prinsip-prinsip aplikasi umum yang berhubungan dengan organisasi internasional dalam hubungan internasional satu sama lain dan dengan individu swasta, kelompok minoritas dan perusahaan transnasional.[9]

Juwana (2012) menyatakan bahwa hukum internasional juga berfungsi sebagai instrumen politik berdasarkan realitas hubungan antar Negara.[10] Setiap Negara yang berhubungan dengan Negara lain tidak lepas dari kepentingan yang saling bersinggungan, khususnya di era global dimana garis fisik tidak memiliki batasan. Permasalahan yang berhubungan dengan kedaulatan neagra seperti masalah perdagangan internasional, perang melawan terorisme, masalah lingkungan hidup dan masalah hak asasi manusia (HAM).

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433