Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) Dalam Mendukung Kebijakan Pengembangan Wilayah Pemerintah Kabupaten Nunukan

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Teknologi komputer atau teknologi informasi sudah berkembang dengan kemajuan yang sangat pesat. Hampir di semua instansi pemerintahan komputer sudah menjadi alat bantu utama untuk mendukung pekerjaan. Salah satu masalah dalam pengembangan wilayah yaitu kurangnya kemampuan diri dalam memanfaatkan teknologi secara maksimal oleh pemerintahan daerah. Kesadaran pemerintah daerah akan kemampuan teknologi masih sangat rendah. Akibatnya pengembangan wilayah daerah masih tertinggal karena ketidaktahuan menggunakan teknologi. Sementara di era yang semakin maju ini pemerintah daerah (Kabupaten/ Kota) seharusnya sudah mengotimalkan layanan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk menyampaikan dan memberikan informasi yang terbaik dan terpercaya dalam rangka pengembangan wilayah.

Di era pemerintahan yang semakin modern, pemerintahan berbasis teknologi informasi sudah tidak bisa dihindari oleh pemerintah daerah. Aplikasi teknologi informasi dengan segala instrumen dan perangkat untuk kemajuan pemerintahan merupakan keharusan kalau ingin pemerintahan daerah bisa bertahan di era serba digital saat ini.

Salah satu instrumen dalam teknologi tersebut yaitu program komputer yang cukup dikenal dalam hal pengembangan wilayah adalah Geographic Information System atau bisa disebut Sistem Informasi Geografis. Kang-Tsung Chang (2002), mendefinisikan SIG sebagai : is an a computer system for capturing, storing, querying, analyzing, and displaying geographic data. (Burrough,1986) mendefinisikan SIG adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk memasukan, menyimpan, mengelola, menganalisis dan mengaktifkan kembali data yang mempunyai referensi keruangan untuk berbagai tujuan yang berkaitan dengan pemetaan dan perencanaan.

Menurut salah satu ahli yaitu Murai (1999) Sistem Informasi Geografis merupakan salah satu system informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisis dan menghasilkan data bereferensi geografis atau data geospatial, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaandan pengelolaan penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, fasililats kota, dan pelayanan umum lainnya. Pada intinya SIG merupakan pengelolaan data geografis yang didasarkan pada kerja komputer ( mesin ). Dari defenisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa SIG terdiri atas beberapa subsistem yaitu: data input, data output, data management, data manipulasi dan analysis (Prahasta, 2005).

Sistem Informasi Geografis berperan menyediakan data bagi pemkab untuk mercancang pembangunan daerahnya. Sistem Informasi Geografis dapat didefinisikan sebagai sistem komputer untuk memadukan, menyimpan, membagi, serta menampilkan informasi yang mengambil acuan geografis di daerah. Undang-undang  RI No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberi definisi yang jelas pada hakikat pembangunan Indonesia. Daerah berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat mengambil suatu kebijakan pembangunan agar pembangunan itu bisa menyentuh ke daerah-daerah pedalaman, perbatasan dan daerah yang terisolir dari jangkauan. Karena pemerintah daerah lebih mengerti dan memahami tentang kondisi daerahnya sendiri.

Kondisi daerah perbatasan yang tertinggal dalam berbagai bidang pembangunan infrastruktur seperti Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan kesejateraan masyarakat yang rendah, bahwa kondisi daerah perbatasan sangatlah tidak menguntungkan. Hal ini mengakibatkan kehidupan masyarakat setempat serta wilayahnya masih sangat terbatas, dan relatif tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan daerah-daerah yang terletak dekat dengan pusat pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah belum berdampak kepada masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan khususnya di Kabupaten Nunukan. Kondisi yang sekarang terjadi masyarakat belum bisa dikatakan sejahtera dikarenakan infrastruktur, seperti jalan yang masih rusak parah belum ada perbaikan dan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang belum memadai. Masih banyak bangunan sekolah yang belum rampuh sehingga membuat para pelajar tidak merasa nyaman dalam proses belajar mengajar. Sedangkan di bidang kesehatan masih kurangnya tenaga medis. Sehingga ada beberapa warga di Kabupaten Nunukan yang pindah ke Malaysia untuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari.

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia dan merupakan wilayah perbatasan strategis karena letaknya yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.493 km² dan berpenduduk sebanyak 140.842 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010), serta terdiri atas lima belas kecamatan serta terletak pada 115° 22’ 30” – 118° 44’ 54 “BT dan 3° 30‘ 00” – 4°24’55” LU dengan batas-batas wilayah sebelah utara Negara bagian Sabah (Malaysia) dan sebelah selatan Kabupaten bulungan dan Malinau. Sebelah Timur Laut Sulawesi dan sebelah barat negara bagian serawak (Malayisa).[1] Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Kota diharapkan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis dalam mendukung kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Nunukan.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Nunukan mampu menggunakan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam mendukung kebijakan pengembangan wilayah ?

3. Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui dan memahami pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG) dalam mendukung kebijakan pengembangan wilayah kabupaten Nunukan. Memberikan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kota bahwa Sistem Informasi Geografis sangat penting dalam penyediaan data yang akurat sehingga kebijakan pengembangan wilayah kabupaten Nunukan bisa berjalan dengan baik.

4. Metode Penulisan

Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif dengan metode kualitatif, dengan dasar penelitian studi kasus. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan dan bertujuan memberikan gambaran serta penjelasan dari variabel yang diteliti, dalam penelitian ini yaitu memaparkan dan menggambarkan suatu keadaan secara objektif yang berhubungan dengan kebijakan pemerintah kabupaten nunukan dalam pembangunan wilayah perbatasan di Kabupaten Nunukan.

Miles dan Huberman (2007:20) menyatakan bahwa analisis interaktif terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

  1. Pengumpulan data
  2. Reduksi data
  3. Penyajian data
  4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

B. Pembahasan

  1. Aspek Lingkungan Internal dan Eksternal

Wilayah daerah perbatasan darat merupakan daerah yang terpencil secara geografis dan sosial ekonomi sehingga masyarakat menjadi seolah-olah terpinggirkan. Kondisi ini menjadikan wilayah perbatasan darat memiliki potensi kerawanan aspek internal maupun eksternal. Dari aspek internal masyarakat perbatasan darat yang terpencil, miskin dan terpinggirkan akan memiliki kesadaran nasional (nasionalisme) yang rendah serta tidak dapat diandalkan sebagai pilar keamanan, yang akhirnya dapat membahayakan eksistensi negara. Dari aspek eksternal, wilayah perbatasan darat merupakan wilayah terbuka bagi pihak luar untuk masuk ke wilayah NKRI maupun bagi warga negara Indonesia untuk keluar, sehingga apabila wilayah perbatasan darat tidak diamankan secara baik, dapat membahayakan kadaulatan NKRI.

Analisis lingkungan internal

a. Kekuatan

  • Tersedianya aparatur yang mempunyai komitmen yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi.
  • Tersedianya sumber dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  • Tersedianya jumlah sarana prasarana umum.
  • Tersedianya jumlah sarana prasarana aparatur.
  • Tersedianya produk hukum yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
  • Adanya kelembagaan yang sesuai dengan bidang kewenangan.
  • Letak geografis Kabupaten Nunukan sebagai pintu gerbang Kalimantan utara memiliki daya tarik yang signifikan ditinjau dari aspek pengembangan ekonomi daerah dan nasional

b. Kelemahan

  • Masih kurangnya penyediaan sarana prasarana penyelenggaraan pemerintahan.
  • Masih kurangnya profesionalisme aparatur.
  • Belum adanya kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan dana pembangunan. Alokasi dana dari Pemerintah Pusat masih mendominasi kebutuhan pembiayaan pembangunan
  • Fungsi – fungsi kelembagaan belum mampu bekerja secara optimal sehingga Tupoksi belum dijalankan sepenuhnya.
  • Belum adanya sistem penjenjangan karier, penghargaan (reward) dan punisment yang mampu mendorong kinerja aparatur.

Analisis lingkungan eksternal

a. Peluang

  • Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima.
  • Tersedianya peluang usaha dan investasi.
  • Tersedianya tenaga kerja.
  • Kekayaan dan keanekaragaman SDA.
  • Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai.
  • Kuatnya komitmen pimpinan nasional dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis.
  • Terbukanya kerjasama budaya antar daerah dan antar bangsa.
  • Suasana kehidupan berpolitik yang kondusif.
  • Pesatnya perkembangan IPTEK.
  • Peran masyarakat sebagai kontrol sosial.
  • Nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  • Dukungan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

b. Ancaman

  • Kurangnya daya saing dan adanya hambatan di pasar global.
  • Terdapatnya inkonsistensi kebijakan yang menghambat minat usaha dan investasi.
  • Penegakan supremasi hukum dan HAM yang belum maksimal.
  • Kurangnya kesadaran masyarakat di bidang hukum dan politik.
  • Seringnya terjadi perubahan produk hukum nasional.
  • Lemahnya jiwa kewirausahaan masyarakat.
  • Budaya konsumerisme.
  • Teknologi yang tidak ramah lingkungan.
  • Kompetisi global.
  • Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan hidup, kesehatan lingkungan dan gaya hidup sehat.
  • Masih besarnya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat.
  • Budaya KKN yang masih berkembang di masyarakat.
  • Tingginya kesenjangan sosial masyarakat.
  • Semakin meluasnya kejahatan internasional.
  • Distorsi kebijakan organisasi internasional.

2. Pengamatan mengenai lapangan

Menurut Abdul Karim ASI (2009), isu-isu strategies Kabupaten Nunukan, yaitu:

  • Terbatasnya Sumberdaya Manusia (SDM)

Kekuatan Personil atau Sumber daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

  • Minimnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas pokok.

  • Terbatasnya biaya operasional

Faktor biaya atau dana sangat penting dan menentukan. Pembiayaan yang baik bukan hanya biaya operasional atau biaya langsung namun yang tak kalah pentingnya adalah biaya penunjang kesejahteraan aparatur sehingga tenaga auditor yang ada dapat merasa tenang menjalankan tugas secara efektif.

  • Luasnya wilayah kerja atau kendala geografis

Kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang sangat luas dan tersebar jauh antara daerah satu dengan lainnya juga menyulitkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Wilayah kabupaten ini memiliki luas ±14.263,68 km2 atau 6,91% dari luas Propinsi Kalimantan Timur, Secara Administratif Kabupaten Nunukan terbagi ke dalam 9 wilayah kecamatan, yaitu : Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik, Sebatik Barat, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Krayan dan Kecamatan Krayan Selatan. Keterbatasan prasarana transportasi berupa infrastruktur jalan merupakan kendala lain yang harus diatasi, begitupun kendala sarana transportasi yang sangat kurang misalnya kecamatan Krayan dan Krayan Selatan yang hanya bisa ditempuh dengan angkutan udara.

Pembangunan jangka panjang (RPJP) pemerintah Kabupaten Nunukan mengacu pada RPJP Nasional 2005-2025 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 dan RPJP Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai Perda Nomor 15 Tahun 2008. Sebelum pemekaran Kecamatan di Kabupaten Nunukan; jumlah Kecamatan Perbatasan di Kabupaten Nunukan berjumlah 8 Kecamatan, bertambah menjadi 12 Kecamatan setelah adanya pemekaran pada tahun 2011 lalu.  

Tabel 1
Kecamatan-Kecamatan di Wilayah Perbatasan Kabupaten Nunukan Setelah Pemekaran Kecamatan

Dari aspek pemerintahan, khususnya jumlah Kecamatan yang ada, maka peluang untuk ditingkatkan statusnya Sebatik menjadi “Kota” dimungkinkan, dengan harapan kedepan bahwa kelengkapan infrastruktur perkotaan yang akan dibangun, dapat mengimbangi pembangunan Kota Tawao (Sabah).

3. Analisa (fisik, sosekbud, dan kebijakan)

Menurut Diddy Rusdiansyah (2013), dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2009 – 2013, disebutkan bahwa strategi perwilayah pembangunan di kawasan perbatasan, dengan cara menetapkan 14 titik kuat pembangunan, dimana beberapa titik (“lokasi”) kuat dimaksud tidak termasuk dalam kategori kawasan perbatasan. Namun,  keberadaannya sangat mendukung pembangunan kawasan di perbatasan melalui pengembangan prasarana/sarana transportasi yang terkoneksikan dengan baik, terutama transportasi darat. RPJP Pemerintah Kabupaten Nunukan memuat arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam wilayah administrasi Kabupaten Nunukan.

Strategi perwilayahan berdasarkan PKSN; telah menetapkan 5 lokasi PKSN di Kalimantan Timur, yang kesemuanya sudah termasuk dalam titik-titik kuat pembangunan RPJMD; Ini berarti, titik kuat (lokasi) yang tidak termasuk dalam PKSN merupakan “penunjang PKSN”. Demikian pula halnya dengan kebijakan Lokasi Prioritas (Lokpri), telah ditetapkan 13 Kecamatan Perbatasan (sebelum pemekaran) yang mendapatkan prioritas penanganan selama tahun 2012 – 2014 di Kalimantan Timur; Dan dikaitkan dengan ke-14 titik kuat tadi, terdapat beberapa titik/lokasi yang tidak termasuk dalam Lokpri, sehingga ini dapat dikatakan sebagai “penunjang Lokpri”.

Tabel 2
Strategi Perwilayah Pembangunan di Kawasan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur

c. Konsep dan teori pendukung dan proses kebijakan

  1. Pengertian Kebijakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Thomas Dye dalam Abidin (2012:6) menyebutkan kebijakan sebagai pilihan pemerintahuntuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever governments choose to do or not to do).

Menurut Lasswell dan Kaplan dalam Abidin (2012:7) yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencpai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenan dengan tujuan, nilai, dan praktik (a projected program of goal, values and practices).

Menurut William Dunn dalam Abidin (2012:8) mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebjakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu social untuk pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang yang relevan yang dipakai dalam memecahkan persoalan dalam kehidupan sehari-hari.


Sumber:

[1] https://karyanunukan.wordpress.com/perihal/

Briggs, Ron, (1999), POEC5319 Introduction to GIS, http://www.utdallas/edu/~briggs/poec6381/.lecture, BPPT, Bakosurtanal, LAPAN (1994) Direktori Remote Sensing dan SIG diIndonesia, Laporan Tahunan.

Awalin, L.J, Sukojo, B.M. (2003) Pembuatan dan Analisa Sistem Informasi Geografis Distibusi Jaringan Listrik, Makara, Teknologi, Vol 7, No.1, april 2003, pp. 33-44.

Kang-Tsung Chang, 2002. Introduction to Geographic Information System, Mc.Graw-Hill.

Burrough.P, 1986. Principle of Geographical Information System for Land Resources Assesment, Oxford, Claredon Press.

Murai, S. 1999. GIS Work Book. Institute of Industrial science, University of Tokyo, 7-22-1 Roppongi, Minatoku, Tokyo.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *