HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PENYEDERHANAAN DALAM PENGATURAN PENANAMAN MODAL (SISTEM PELAYANAN SATU ATAP)

A. PENDAHULUAN

Aspek ekonomi merupakan aspek adaptasi dimana pembangunan ekonomi bangsa sangat barkaitan dengan pola regulasi hukum yang benar sehingga dalam pelaksanaannya akan tercipta pembangunan yang ideal sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 setelah Amandemen ke IV, yang berbunyi “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dalam kegiatan usaha besar, menengah, dan kecil dalam pola kemitraan usaha.”

Hal tersebut memberikan penjelasan bahwa pembangunan ekonomi nasional dan peran sektor hukum saling berkaitan satu sama lain dalam pencapaiannya. Serta terdapat tuntutan dalam bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai masukan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Maka dibutuhkan pola regulasi hukum yang sinkron dan dapat mengatur secara spesifik perekonomian Indonesia sebagai wujud pembangunan ekonomi kerakyatan sehingga tidak tumpang tindih kebijakan yang dibuat.

Hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Hukum dalam fungsinya berisi petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik dan alat untuk rekayasa sosial ekonomi (Gunarto Suhardi, 2002).Pembangunan ekonomi nasional dalam pencapaiannya tidak terlepas dari peran sektor hukum. Sifatnya interdeterministis, antara ekonomi dan hukum, dua hal yang saling memengaruhi. Maksudnya, bisa juga berawal dari tuntutan bidang ekonomi terhadap bidang hukum yang dapat dijadikan sebagai sumbangan yang bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Hukum sebagai ketentuan yang sifatnya normatif mempunyai peran dan fungsi yang sangat penting dalam bidang perekonomian.

Pemerintah telah dan akan terus meluncurkan serangkaian paket kebijakan ekonomi untuk mengatasi perlambatan ekonomi akibat dampak pelemahan ekonomi global, sekaligus memperkuat daya saing dan struktur ekonomi Indonesia. Sebagai kelanjutan Paket Kebijakan ekonomi tahap 1 dan 2 yang telah diumumkan pada Bulan September 2015, pada hari ini Pemerintah meluncurkan paket Kebijakan Ekonomi Tahap Ke 3  meliputi (1) Penurunan Harga BBM, Listrik dan Gas; (2) Perluasan Penerima KUR; dan (3) Penyederhanaan Izin Pertanahan untuk kegiatan penanaman modal.[1]

Untuk mencapai perekonomian Indonesia yang baik diperlukan adanya kegiatan penanaman modal, salah satunya adalah penanaman modal asing. Penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia, tidak jarang mengalami berbagai masalah, salah satunya berkaitan dengan perizinan. Pihak investor asing sering mempermasalahkan mengenai birokrasi pengurusan perizinan yang kurang efisien dan kurang nya fasilitas-fasilitas berkaitan hal tersebut. Diterbitkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal tidak serta merta memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan dan pengurusan lainnya.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi yang baik serta untuk menunjang proses pengambilan keputusan yang berdayaguna dan berhasilguna di lingkungan Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, maka perlu dibangun dan dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Satu Atap guna mendukung kebutuhan informasi bagi penyelenggara fungsi utama dan penunjang bagi Pemerintah Daerah secara baik di semua jajaran sesuai dengan strata informasi yang ditentukan. Secara khusus sistem ini akan menunjang kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan surat izin untuk usaha, izin mendirikan bangunan, perternakan, dll. Pelayanan tersebut harus dapat diberikan secara optimal dan secara berkala harus diadakan pengembangan terhapap unit pelayanan yang ada yang didukung oleh sistem informasi yang memadai.

Optimalisasi fungsi pemerintahan dapat diwujudkan jika para pejabat sensititif dan responsif terhadap peluang dan tantangan baru, mampu melakukan terobosan, pemikiran kreatif dan inovatif, memiliki wawasan futuristik dan sistemik antisipatif meminimalkan resiko dan mengoptimalkan sumber daya potensial (Propenko & Pavlin, 1991).

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum dan Pembangunan Ekonomi

Hukum dan ekonomi tidak dapat dipisahkan, saling melengkapi satu sama lain dan selalu berjalan secara bersamaan. Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung hukum akan terjadi kekacauan, karena apabila para pelaku ekonomi dalam mengejar keuntungan tidak didasari dengan norma hukum maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Seorang ahli hukum berpendapat bahwa hukum selalu berada dibelakang kegiatan ekonomi, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang pasti kegiatan itu diikuti oleh norma hukum yang menjadi panduan pelaksananya. Hukum yang mengikuti kegiatan ekonomi tersebut merupakan sepaket norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi dan selalu dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dipraktekkan oleh suatu Negara.

Hukum pembangunan ekonomi merupakan klasifikasi dari hukum ekonomi Indonesia (Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran atas tugas BPHN (1975-197))[2]. Dalam hal ini menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana yang meliputi antara lain tanah, bentuk-bentuk usaha, penanaman modal asing, kredit dan bantuan luar negeri, perkreditan dalam negeri perbankan, paten, merk dan transfer of how to know, asuransi, import-eksport, pertambangan, perburuhan, perumahan, pengakuan dan perjanjian internasional.Pembangunan ekonomi merupakan suatu hal yang penting dilaksanakan karena sangat berkaitan erat dengan usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.

Sub-sistem ekonomi memiliki energi yang lebih tinggi karena lebih dekat dengan lingkungan fisik. Ekonomi merupakan suatu wadah atau bentuk organisasi masyarakat yang memiliki tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka tiap individu akan mencari keuntungan personal, maka akan timbul kekacauan yang saling memburu kebutuhannya yang bertabrakan antara satu individu dengan yang lainnya. Maka muncul lah rule of game, yaitu aturan aturan dalam kegiatan ekonomi dan menghindari pergesekan antara lingkungan usaha.

Kehidupan ekonomi mensyaratkan adanya tertib sosial yang di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi. Disisi lain, ekonomi memiliki pengaruh sendiri terhadap hukum. Pengaruh ini dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan untung-rugi yang berpengaruh pada kerja hukum. Karena tidak semua orang patuh terhadap hukum atas dasar hukum memang harus di taati. Masyarakat pun bias mentaati hukum karena tujuan-tujuan lain untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Sebaliknya, jika tidak melihat keuntungan eknomis, maka akan rugi dan tidak mentaati hukum yang ada.

2. Peranan Hukum Dalam Pembangunan

Secara umum dapat dikemukakan bahwa peranan hukum dalam pembangunan (termasuk dalam pembangunan ekonomi) nasional Indonesia sebagai berikut :

  • Hukum sebagai a tool of social engineering

Konsep hukum sebagai a tool of social engineering ini muncul karena konsep hukum yang diajarkan oleh aliran historis dan Friederich Karl van Savigny yang dianggap kurang tepat untuk menggerakkan masyarakat agar berubah. Menurut Savigny, hukum merupakan ekspresi dan kesadaran hukum, dari Volksgesit dan jiwa rakyat. Hukum pada awalnya muncul dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat. Kemudian dari putusan hakim, tetapi bagaimanapun juga diciptakan dari dalam yang bekerja secara diam-diam, dan tidak oleh kemauan legislatif. Konsep hukum historis ini, tepat diberlakukan pada masyarakat yang masih sederhana, karena pada masyarakat tersebut tidak terdapat peranan legislatif dan yang menonjol adalah peranan hukum kebiasaan. Sedangkan pada msyarakat yang maju konsep hukum historis dianggap sudah ketinggalan zaman, sebab pada masyarakat yang maju peranan legislatif dalam membuat sudah merupakan suatu keharusan.Berhadapan dengan konsep aliran historis ini, maka Roscoe Pound mengemukakan konsep baru yang disebut “law is a tool of social engineering” yang memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat.[3]

  • Hukum sebagai a tool of social control

Di sini hukum diperlukan sebagai kontrol sosial dan menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Peranan hukum sebagai alat pengendali sosial, tidaklah berdiri sendiri dalam masyarakat, tetapi peranan itu dijalankan bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainya yang sama-sama menjalankan fungsi pengendalian sosial. Disini hukum bersifat pasif, artinya hukum harus menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan masyarakat yang ada. Dengan hal tersebut dapat diketahui bahwa hukum bukan satu-satunya alat pengendalian sosial, hukum hanya salah satu alat kontrol sosial di dalam masyarakat.

Peran hukum sebagai pengendalian sosial merupakan aspek normatif yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, dapat berbentuk larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemindahan dan bisa juga berupa pemberian ganti rugi. Inti peranan hukum disini adalah pada penetapan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan-aturan hukum dan sangsi apa yang dilakukan oleh hukum apabila terjadi penyimpangan tersebut. Kontrol sosial menentukan tingkah laku yang menyimpang.

Agar peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial (a tool of social control) dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa hukum itu sangat penting dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat.J.S. Roucek mengatakan bahwa hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial (mechanisme of social contol) adalah segala sesuatu yang dijalankan untuk melaksanakan proses yang direncanakan dan juga yang tidak direncanakan dengan tujuan untuk mendidik dan mengajak agar mematuhi hukum, bukan memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Di indonesia, peranan hukum sebagai alat pengendalian sosial untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat tidak boleh lepas dari falsafah pancasila yang menghendaki tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan kata lain, peranan hukum sebagai pengendalian sosial bukanlah sekedar memelihara ketertiban, keamanan dan stabilitas masyarakat dalam arti to keep the peace at all events at any price, tetapi lebih dari itu yaitu diarahkan pada cita-cita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia.

  • Hukum sebagai alat kontrol pembangunan

Pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Indonesia mencakup jangkauan yang sangat luas, maka diperlukan hukum untuk memayungi seluruh kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan itu. Agar pembangunan dapat terlaksana sebagaimana yang diharapkan, maka peranan hukum sebagai alat pembangunan tersebut sangat diperlukan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun ketika dilakukan pengendalian dan pengawasan pembangunan tersebut. Peranan hukum sebagai alat kontrol pembangunan sangat dominan, baik ketika masa persiapan, waktu kegiatan produksi dan ketika masa distribusi hasil-hasil pembangunan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi tidak boleh lepas dari berbagai hukum, baik kegiatan itu dilakukan oleh badan usaha maupun sebagai perorangan dalam berbagai skala dan berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut mengacu pada dua orientasi hukum berdasarkan dua kegiatan yaitu secara makro dan mikro. Oleh sebab itu, kegiatan ekonomi selalu mengacu kepada dua konsep hukum secara simultan yaitu pada hukum publik dan hukum privat/perdata hukum dagang.

  • Hukum sebagai sarana penegak keadilan

Tentang hukum dan keadilan, Cicero dalam De Legibus sebagaimana yang dikutip oleh M.Shodiq Dahlan menjelaskan bahwa tidak ada satu hal yang lebih penting untuk dipahami bahwa manusia itu dilahirkan bagi keadilan dan keadilan itu tidak dilakukan berdasarkan pendapat manusia, tetapi dilakukan oleh alam itu sendiri.[4] Keadilan dan hukum merupakan satu kesatuan (integral), juga integritas dengan negara. Menurut Attamimi yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang bertujuan selain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban, juga berfungsi memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mewujudkan kemakmuran yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia.[5] Hukum dan keadilan merupakan dua sisi yang saling berkaitan dan tidak boleh dipisahkan.

  • Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat

Pendidikan hukum kepada masyarakat sangat penting untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sangat diperlukan agar hukum dapat bekerja secara efektif sebagaimana yang diharapkan dalam rangka pembangunan nasional.

3. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi

Secara teoristis peran hukum dalam pembangunan ekonomi dapat dijelaskan secara garis besar, yaitu mengikuti model pembangunan ekonomi. Secara umum ada dua model dalam pembangunan ekonomi, yaitu :

  1. Model ekonomi berencana. Pada model ekonomi berencana, dimana model ini menekankan sifat pusfosit dan menyandarkan kekuatan pada hukum, maka pembangunan ekonomi dilihat sebagai suatu transformasi dari kegiatan ekonomi yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Disini negara dianggap sebagai pendukung utama dalam menjalankan rencana yang sudah dibuat. Disini hukum digunakan untuk menterjemahkan tujuan pembangunan ke dalam bentuk norma-norma untuk diterapkan.
  2. Model ekonomi pasar. Sedangkan pada model ekonomi pasar, proses ekonomi tidak digerakkan dari pusat kekuasaan tetapi diserahkan pada mekanisme pasar, seperti mekanisme permintaan dan penawaran. Di sini hukum dipandang sebagai ramalan, pandangan, jaminan kepastian hukum demi lancarnya suatu usaha dan sebagai media kreatif bagi pelaku usaha atau sebagai jaminan pelindung agar merasa aman dalam bertransaksi.

Sumber:

[1]http://nasional.sindonews.com/read/931605/161/khitah-hukum-dalam-pembangunan-ekonomi-1417486152

[2] CFG Hartono, Sunaryati. 1998. Hukum Ekonomi Indonesia, hal. 53. BPHN Dep. Kehakiman RI. Bina Cipta. Bandung.

[3] Ali, Achmad. 1996. Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, hal. 22. Chandra Pratama. Jakarta.

[4] Tasrif, Bunga Filsafat Hukum. 1987. Bunga Rampai Filsafat Hukum, hal. 102. CV Abadin. Jakarta.

[5] Wahid, Marzuki dan Rumadi. 2001. Fiqh Mazhab Negara, hal. 43. LKIS. Yogyakarta.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *