Essay Dengan Tema Film Berjudul “The New Rulers of the World”

Setelah menonton film dokumenter karya John Pilger, “The New Rulers of the World” secara kritis, Negara seharusnya memainkan peran yang lebih besar untuk membuat regulasi yang lebih tegas agar dapat mengurangi dampak negatif dari globalisasi ekonomi di Indonesia. Setujukah Anda dengan pendapat ini? Kalau anda setuju, jelaskan bagaimanakah bentuk-bentuk regulasi tersebut?

Globalisasi ekonomi ini diartikan sebagai pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sebuah sistem ekonomi global yang diperankan oleh aktor global seperti TNCs, WTO, IMF dan Bank Dunia. Diungkapkan oleh Stegger (2005), bahwa para globalis neoliberal berusaha menyebarkan pengertian tentang ‘globalisasi’ secara gamblang ke alam pikir masyarakat dengan klaim yang disebut keuntungan universal seperti peningkatan taraf hidup global, efisiensi ekonomi, kebiasaan individu dan demokrasi serta kemajuan teknologi yang belum ada sebelumnya.[1]

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa globalisasi ekonomi memang membawa dampak baik positif maupun negatif. Globalisasi memang membuat dunia menjadi semakin mudah digenggam, namun di sisi lain, akan ada ketimpangan antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Menurut Stegger (2005), Negara seharusnya memiliki peran menyediakan kerangka hukum untuk kontrak, pertahanan serta ketertiban dan keamanan. Kebijakan publik ini nantinya diimplementasikan guna membebaskan ekonomi dari hambaran sosia seperti privatisasi perusahaan publik, deregulasi kontrol negara, liberalisasi perdagangan dan industri, potongan pajak yang besar, kontrol ketat atas organisasi buruh, serta pengurangan belanja publik. Posisi Negara dalam distribusi kekuasaan dan kemakmuran internasional sangatlah penting untuk menentukan tingkat kerentanan Negara tersebut menghadapi arus globalisasi, yakni apakah secara ekonomi Negara tersebut bergantung pada dunia internasional atau tidak.

Dampak globalisasi ekonomi di Indonesia yang merupakan Negara berkembang juga menunjukkan ketimpangan antara kalangan menengah atas dan kaum buruh. Pemerintah Indonesia memiliki peran besar dalam mengatur segala sesuatu mengenai globalisasi ekonomi yang membawa hawa negatif bagi negeri ini. Pemerintah Indonesia dalam hal ini tentu memiliki beberapa kebijakan untuk mengantisipasi adanya dampak negatif dari globalisasi ekonomi di Indonesia. Pemerintah selalu berupaya untuk membendung arus globalisasi ekonomi yang saat tengah merakam masyarakat. Baik langsung maupun tidak langsung, peran pemerintah Indonesia memang sudah ditunjukkan dalam berbagai hal yang bertujuan untuk hal tersebut, misalnya dengan memperbaiki kebijakan ekonomi politik Indonesia terkait dengan perdagangan bebas, menanamkan pendidikan cinta produk dalam negeri sejak dini, serta meningkatkan kualitas produk-produk di dalam negeri.

Beberapa regulasi yang saat ini sudah diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia antara lain: UU Sumberdaya Air, UU Penanaman Modal Asing (PMA), UU Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) atau undang-undang tentang kontrak karya pertambangan, dll. Walaupun demikian, Indonesia sudah terlanjur masuk dalam genggaman globalisasi ekonomi. Akibatnya ruang pengambilan kebijakan (The Loss of policy space) menghilang sehingga pemerintah tidak lagi bisa menentukan kebijakan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakatnya (Ihsan, 2012).[2]

Padahal, masyarakat selalu membutuhkan peran negara bahkan dari lahirnya seseorang hingga berakhirnya hidup seseorang akan selalu berurusan dengan negara. Dalam undang-undang yang diatur dalam pasal 74 UU PT yang menyebutkan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jika tidak dilakukan, maka perseroan tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Sukarmi, 2010).[3] Hal ini merupakan salah satu contoh bahwa peran pemerintah masih sangat diperlukan dalam meregulasi korporasi internasional sebagai akibat dari globalisasi ekonomi. Dengan peran pemerintah ini, masyarakat akan merasa terlindungi dari praktik-praktik korporasi yang merugikan masyarakat itu sendiri, sumber daya alam serta lingkungan.

 Jadi menurut saya, saya sangat setuju jika pemerintah terus mengambil sikap tegas atas perannya meregulasi bentu globalisasi ekonomi yang sebenarnya merugikan masyarakat Indonesia. Pemerintah perlu memperhitungkan kembali sistem ekonomi Indonesia yang Bebas Aktif, serta harus bisa bertindak tegas dan berpedoman pada falsafah Bangsa Indonesia yaitu Pancasila dalam setiap mengambil kebijakan. Negara Indonesia bukanlah Negara yang menganut sistem perkonomian liberal, sehingga dengan demikian pemerintah perlu memfokuskan perannya pada pengusaha yang mengelola UKM. Pemerintah sebagai pengatur perekonomian Negara diharapkan bisa menghindar dari monopolistis pengusaha bermodal besar. Sehingga pemerintah bisa turut berperan dalam melindungi yang lemah dari tekanan yang kuat.

Kemudian upaya antisipasi pemerintah yang belum terealisasi mencegah arus globalisasi ekonomi hendaknya segera dilaksanakan apabila dirasa dapat menstabikan ekonomi politik Indonesia. Pemerintah yang kuat dan efektif bukan diukur dari kemampuannya mengintimidasi namun lebih pada kredibilitas dan kewibawaan menegakkan keadilan, memberantas korupsi, menjamin supremasi hukum, perlindungan hak asasi, dan proses demokratisasi. Hal yang terpenting adalah, upaya pemerintah dalam mendorong terciptanya lingkungan perekonomian yang kondusif sehingga memungkinkan proses kreativitas masyarakat dapat berkembang baik tanpa campur tangan investor asing.

 

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *