Analisis Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor : 334/PDT/2015/PT-MDN

Ringkasan Kasus

Putusan pengadilan ini adalah tentang perkara sengketa tanah yang diajukan oleh Joesra Joesoef Bahroeny, yang bertempat tinggal di Kompleks Taman Setiabudi Indah, Blok SS Nomor 102, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagai Pembanding yang semula Penggugat. Penggugat adalah pemilik sebidang tanah pertanian dengan luas 1.072 m2 , di desa Tongging, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo Sertipikat Hak Milik Nomor. 169 tertanggal 7 Januari 2010. Sedangkan tergugat dalam perkara ini adalah Bolmen Munthe, bertempat tinggal di Jalan Bunga Pancur IX, Gg Anggrek, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I; dan Pardingotan Munthe, bertempat tinggal di Dusun IV Timur, Jalan Kangkung Nomor 34, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II. Pada bulan Mei 2013 yang lalu, Tergugat I dan Tergugat-II, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, telah menguasai dan mengusahai sebagian dari tanah milik Penggugat dengan panjang sekitar 70 m (tujuh puluh meter) dan lebar sekitar 80 cm (delapan puluh centimeter) yang terletak di sebelah Selatan, memanjang dari arah Timur menuju arah Barat (Objek Perkara).

Setelah mengajukan gugatan pertama di Pengadilan Negeri Kabanjahe, Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Surat Putusan No. 02/Pid.C/2014/PN.Kbj Menyatakan Terdakwa: BOLMEN MUNTHE dan PARDINGOTAN MUNTHE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memakai Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya yang sah” Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 1 (satu) bulan; namun tidak sampai menjalani hukuman. Akan tetapi, sampai sekarang Tergugat I dan Tergugat II tidak memperlihatkan iktikad baiknya serta tidak bersedia membongkar jalan yang terbuat dari semen dicampur batu-batu yang dibangun Tergugat I dan Tergugat II diatas tanah hak milik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengancam Penggugat jika  Penggugat untuk menguasai, mengusaai dan memiliki secara leluasa tanah hak milik Penggugat tersebut. Penggugat mengalami kerugian moril dan materiil berupa: harkat dan martabat tercemar di hadapan Pemerintah Kabupaten Karo dan jajarannya senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), serta menggunakan jasa advokat dan pengara untuk mengurus masalah hokum dengan kerugian Rp 250.000.000,- (dua ratus lima pulu8h juta). Penggugat sangat meragukan iktikad baik Tergugat I dan Tergugat II untuk bersedia melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo. Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Kbj tanggal 21 April 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.810.000,00 (dua juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah). Dengan hasil putusan tersebut, Penggugat (Pembanding) mengajukan Permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap Tergugat I (Terbanding I) dan Tergugat II (Penggugat II) yang menyatakan Bahwa seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam perkara aquo, nyata dan jelas sangat keliru menurut hukum oleh karena itu harus dibatalkan; Majelis Hakim Tingkat Banding kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 38/Pdt.G/2014/PN.Kbj tanggal 21 April 2015 dan akan mengadili sendiri seperti tersebut.

Landasan Teori

Philippe Nonet dan Philip Selznick membagi kategori hukum dalam repressive law, autonomous law, and responsive law.[1]

1. Teori Hukum Represif

Hukum represif yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif.[2] Hukum ini yang mengabdi kepada kekuasaan dan tertib sosial, artinya banyak mengandalkan penggunaan paksaan tanpa memikirkan kepentingan yang ada di pihak rakyat. Perhatian utama hukum represif adalah dengan dipeliharanya atau diterapkannya tata tertib, ketenangan umum, pertahanan otoritas dan penyelesaian pertikaian.

Ciri-ciri umum dari hukum represif:[3]

  1. Institusi-institusi hukum langsung terbuka bagi kekuasaan politik; hukum diidentifikasikan dengan negara dan tunduk kepada raison d e’tat.
  2. Perspektif resmi mendomonasi segalanya. Penguasa cenderung untuk mengidentifikasikan kepentingannya dengan kepentingan masyarakat.
  3. Kesempatan bagi rakyat untuk mendapatkan keadilan dimana mereka dapat memperoleh perlindungan dan jawaban atas keluhan-keluhannya apabila keadilan semacam itu memang ada adalah terbatas.
  4. Badan-badan pengawas khusus seperti polisi misalnya menjadi pusat kekuasaan yang bebas.
  5. Suatu rezim hukum rangkap melembagakan keadilan keras dengan mengkonsolidasikan dan mengesahkan pola subordinasi sosial.
  6. Hukum dan otoritas resmi dipergunakan untuk menegakkan konformitas kebudayaan.

Hukum ini secara khusus bertujuan untuk mempertahankan status-quo penguasa yang kerapkali dikemukakan dengan dalih untuk menjamin ketertiban. Aturan-aturan hukum represif bersifat keras dan terperinci, akan tetapi lunak dalam mengikat para pembuatnya sendiri. Hukum tunduk pada politik kekuasaan, tuntutan untuk mematuhi hukum bersifat mutlak dan ketidakpatuhan dianggap sebagai suatu penyimpangan, sedangkan kritik terhadap penguasa dianggap sebagai suatu ketidaksetiaan.

2. Teori Hukum Responsif

Dalam perspektif hukum responsif, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harus berkompeten dan juga adil; hukum semacam itu seharusnya mampu mengenai keinginan publik dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan substantif.[4]

Dalam berbagai lapangan hidup timbul keinginan untuk mencapai hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat dengan maksud untuk mengabdi pada usaha meringankan beban kehidupan sosial dan mencapai sasaran-sasaran kebijakan sosial seperti keadilan sosial, emansipasi kelompok-kelompok sosial yang dikesampingkan dan ditelantarkan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup.   

Dalam  konsep hukum responsif ditekankan pentingnya makna sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dan reaksi kebijakan serta pentingnya partisipasi kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan. Nonet dan Selznick tidak bermaksud bahwa penggunaan hukum merupakan alat untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan secara sewenang-wenang, tetapi hukum yang mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita dan kehendak yuridis dari seluruh masyarakat. Nilai-nilai ini bukan hal yang telah menjadi kebijakan pemerintah, tetapi nilai-nilai ini harus tercemin secara jelas di dalam praktik penggunaan dan pelaksanaan hukum, sehingga dalam penghayatannya nilai-nilai ini mampu untuk memberikan arah pada kehidupan politik dan hukum. 

2. Teori Hukum Otonom

Karakter utama dari hukum otonom adalah terbentuknya institusi-institusi hukum yang terspesialisasi dan relatif otonom yang mengklaim suatu supremasi yang memenuhi syarat dalam bidang-bidang kompetensi yang ditentukan.[5] Keterbatasan-keterbatasan hukum otonom muncul karena terlalu banyak energi dipergunakan untuk menjaga integritas kelembagaan dengan mengabaikan tujuan-tujuan hukum lainnya.

Berkaitan dengan potensinya, hukum otonom mempunyai beberapa kelemahan dalam kaitannya untuk memberikan sumbangan kepada upaya mewujudkan keadilan sosial. Kelemahan tersebut dapat menghambat realisasi kekuasaan secara benar berdasarkan hukum yang dicita-citakan.

Hukum otonom tidak mempermasalahkan dominasi kekuasaan dalam orde yang ada maupun orde yang hendak dicapai. Hukum otonom merupakan model hukum “the rule of  law”. Legitimasi hukum otonom terletak pada kebenaran prosedural  hukum, bebas dari pengaruh politik sehingga terdapat pemisahan kekuasaan, kesempatan untuk berpartisipasi dibatasi oleh tata cara yang sudah mapan. Pada  waktu ini terlihat dalam berbagai lapangan hidup,  timbulnya reaksi-reaksi terhadap hukum yang otonom ini, yaitu dalam bentuk kritik terhadap rasa puas yang bersifat dogmatis terhadap kekakuan legislatif dan terhadap kecenderungan-kecenderungan yuridis yang asing terhadap dunia kehidupan umum yang nyata.

Analisis Kasus

Dalam hukum, acara membuktikan mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.[6] Menurut Suyling membuktikan tidak hanya memberikan kepastian pada hakim tapi juga berarti membuktikan terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada tindakan para pihak (seperti pada persangkaan) dan tidak tergantung pada keyakinan hakim (seperti pada pengakuan dan sumpah).[7]

Dalam menyelesaikan perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus mengetahui kebenaran peristiwa yang bersangkutan secara objektif melalui pembuktian. Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui Surat Putusan No. 02/Pid.C/2014/PN.Kbj dengan keputusan yang justru memberatkan penggugat. Hakim berdasarkan laporan Penggugat beserta bukti objek perkara tidak mengetahui kebenaran peristiwa yang dilakukan berdasarkan pembuktian.

Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah tanpa setahu dan tanpa seijin Penggugat selaku pemilik dan pemegang alas hak satu-satunya atas tanah dimaksud. Namun oleh hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hakim mengabaikan tuntutan Penggugat yang dalam perkara ini mengalami kerugian baik mental maupun materiil.

Penggugat sebelumnya sudah Tergugat I dan Tergugat II secara pidana melalui Polresta Karo di Kabanjahe dengan tuduhan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI No. 51/PRP/Tahun 1960. Berdasarkan pasal tersebut yang sesuai dengan isi laporan Penggugat, Hakim tidak sebaiknya memutuskan perkara tanpa adanya sebuah pertimbangan yang seimbang. Meskipun pada putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe melalui putusannya tertanggal 11 Februari 2014 sebagaimana termaktub dalam Berita Acara No. 02/Pid.C/2014/PN.Kbj, menyatakan Terdakwa : BOLMEN MUNTHE dan PARDINGOTAN MUNTHE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Memakai Tanah Tanpa Ijin yang berhak atau Kuasanya yang sah”; serta menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama : 1 (satu) bulan.

Ingin dibuatkan seperti ini??
Butuh versi lengkap??
Atau ada tugas-tugas costum lainnya??
Silahkan Hubungi geraijasa.com di no wa 082138054433


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *